Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan memperkuat program Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) agar semakin aktif dan konsisten diterapkan di pasar-pasar rakyat.

Menurut Wamendag Roro, Gernas Mapan merupakan program Kementerian Perdagangan yang sudah berjalan.

"Arahan Presiden menjadi penguatan sekaligus dorongan agar implementasi gerakan ini semakin masif, berkelanjutan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Arahan Presiden Prabowo disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada pekan lalu.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan ruang-ruang publik yang bersih, tertib, dan nyaman, termasuk pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Wamendag meninjau langsung kondisi kebersihan di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, sekaligus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan 2026.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo pada Rakornas 2026 menjadi penguat bagi kami untuk mengaktifkan kembali dan memperluas Gernas Mapan ini agar lebih konsisten diterapkan di pasar-pasar rakyat. Pemerintah diminta hadir langsung, memastikan pasar bukan hanya ramai aktivitas ekonomi, tetapi juga bersih dan nyaman," ujar Wamendag Roro saat saat kunjungan di Pasar Cisalak tersebut.

Ia menjelaskan pasar rakyat merupakan salah satu sumber timbulan sampah terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, pasar rakyat menjadi penyumbang sampah terbesar kedua secara nasional dengan kontribusi mencapai 5,4 juta ton atau 16,68 persen dari total timbulan sampah per tahun.

"Di Pasar Cisalak ini, kita melihat bahwa sampah yang dihasilkan setiap harinya cukup banyak. Tanpa pengelolaan yang baik, tentu akan berdampak pada kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan pasar. Karena itu, kami ingin Gernas Mapan dijalankan lebih aktif, bukan hanya sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi kebiasaan bersama," katanya menjelaskan.

Melalui penguatan Gernas Mapan, Kementerian Perdagangan turut mendorong seluruh pemangku kepentingan pasar mulai dari pengelola, pedagang, pembeli, hingga masyarakat sekitar untuk lebih aktif bergotong royong menjaga kebersihan pasar, melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

"Pasar yang bersih akan membuat orang betah berbelanja. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi dan penghasilan pedagang. Karena itu, Gernas Mapan harus menjadi gerakan bersama yang terus hidup di pasar rakyat," kata Roro menambahkan.

Pada kunjungannya tersebut, Wamendag Roro bersama pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat juga melakukan aksi bersih pasar secara serentak.

Kementerian Perdagangan pun berharap penguatan Gernas Mapan ini dapat menjadi contoh dan direplikasi di pasar-pasar rakyat lainnya di seluruh Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kenyamanan dan kesejahteraan rakyat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta pedagang di pasar-pasar rakyat atau tradisional dapat menyediakan moda pembayaran digital, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) di Pasar Sememi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025) pagi.

Di hadapan para pedagang, dirinya menyampaikan bahwa saat ini kebanyakan masyarakat yang hendak membeli barang kebutuhan pokok di pasar, sudah tidak lagi menyimpan pecahan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Melainkan uang tersebut telah tersimpan secara digital di perangkat elektronik masing-masing orang.

"Pasar ini kan tempat menjual dan membeli, tapi kalau bapak ibu lihat, sekarang ini 'kan sudah era digital ya. Jadi, orang ke pasar pun juga kadang sudah enggak bawa uang ya, tapi uangnya ada di handphone ya. Jadi lebih praktis. Maka tadi diajari pembayaran [menggunakan] QRIS," ungkap Budi.

Budi menyebut maraknya penggunaan moda pe,bayaran digital tersebut karena masyarakat menghindarkan resiko tindakan kejahatan yang acap kali terjadi saat tengah berkunjung ke pasar-pasar rakyat atau tradisional, seperti pencurian dan pencopetan.

"Jadi, nanti jangan sampai kalau orang mau belanja pakai QRIS, bapak ibu tolak. Nanti enggak ada yang datang kalau begitu karena sekarang orang maunya praktis. Kalau bawa uang takutnya juga dicopet gitu. Kalau di dompet mau Rp1 juta sudah wah sudah gede banget itu ya," bebernya.

Maka dari itu, Budi pun mengajak kepada segenap pedagang di pasar tradisional untuk bisa sesegera mungkin menerapkan moda pembayaran digital pada masing-masing lapak milik mereka. Pihaknya pun akan menggandeng pemerintah daerah setempat serta lembaga perbankan untuk dapat memasifkan penggunaan QRIS di pasar tradisional.

"Jadi, tadi kita ajari [penggunaan QRIS], kerja sama dengan Bank Jatim. Kita mengajari para pedagang kita untuk melayani pembelian dengan QRIS. Tidak bawa uang cash, tetapi cukup bawa handphone, tetapi bisa untuk berbelanja. Jadi, artinya kalau duitnya itu ada di handphone, malah kesempatan orang belanja yang banyak itu lebih besar," pungkasnya.

Sebagai informasi, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menjelaskan capaian luar biasa tercermin dari transaksi QRIS yang menurutnya berkontribusi langsung pada peningkatan inklusi keuangan.

“Hingga September 2025, transaksi QRIS telah mencapai 10,33 miliar transaksi dan ini sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia, dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia,” bebernya dalam peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025, Senin (11/11/2025).

Berdasarkan catatan BI, dari 41 juta merchant, mayoritas atau 90% lebih merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini pun mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas) menyentuh 75,02%.

BI telah memproyeksikan bahwa volume transaksi digital pembayaran pada 2030 bisa mencapai 147,3 miliar transaksi atau melonjak empat kali lipat dari 2024.

“Ini empat kali lipat meningkat dibandingkan 2024 dan ini karena apa? Paling tidak ada dua hal, partisipasi generasi muda, lalu juga derasnya inovasi teknologi,” ucapnya.