Bisnis.com, JAKARTA — Kasus katarak di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas penglihatan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani.

Dokter Spesialis Mata Subspesialis Katarak dan Bedah Refraksi dari Rumah Sakit Pondok Indah, Amir Shidik, mengatakan kasus katarak di Indonesia saat ini telah memasuki fase backlog. Hal ini terjadi karena jumlah penderita katarak terus meningkat, tetapi tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan operasi.

Akibatnya, antrean pasien yang membutuhkan tindakan operasi kian panjang. Penumpukan kasus yang tak tertangani ini pun menurutnya sudah di tahap yang mengkhawatirkan.

"Dengan jumlah operasi sekarang, kita butuh waktu sekitar 11 tahun untuk menyelesaikan kasus katarak di Indonesia. Dengan catatan, tidak ada kasus baru," kata Amir di Jakarta, Rabu, (9/4/2026).

Survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) 2014–2016 mencatat prevalensi kebutaan di Indonesia mencapai 3%. Dari angka tersebut, katarak menjadi penyebab utama dengan kontribusi sekitar 81%.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan total kasus gangguan penglihatan di Indonesia mencapai 8 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272.000 orang mengalami kebutaan, sekitar 700.000 mengalami kesulitan melihat, dan 7,4 juta lainnya tercatat mengalami gangguan penglihatan ringan.

Akses Operasi Terbatas

Selain data Badan Pusat Statistik, laporan International Agency for the Prevention of Blindness menunjukkan bahwa dalam periode 2010 hingga 2020, jumlah kasus gangguan penglihatan di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Tercatat selama 10 tahun, lebih dari 500.000 masyarakat Indonesia mengalami kebutaan.

Menurut Amit, tingginya kasus katarak di Indonesia tidak semata dipicu faktor degeneratif atau penuaan. Dia menilai ketimpangan distribusi tenaga dan fasilitas medis turut memperparah kondisi. Sebab, dokter spesialis mata dan fasilitas bedah masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil kerap mengalami kesulitan mengakses pemeriksaan sejak dini. Selain kendala geografis, faktor budaya seperti mitos dan kepercayaan terhadap pengobatan alternatif juga menjadi hambatan, sehingga tidak sedikit pasien menunda operasi atau memilih penggunaan obat tetes yang diklaim dapat menyembuhkan katarak tanpa tindakan medis.

"Masih banyak mitos di masyarakat soal penanganan katarak. Ada yang takut karena operasinya matanya perlu dicopot dulu, padahal tidak. Ada yang takut proses penyembuhan lama dan bisa menganggu ibadah atau aktivitas harian, padahal tidak juga," imbuhnya.

Padahal, dengan teknologi operasi modern seperti phacoemulsifikasi dan pemasangan lensa intraokular, pasien umumnya sudah dapat kembali beraktivitas normal dalam waktu tiga hari hingga satu minggu. Sementara itu, pada metode operasi manual, pemulihan hingga bisa beraktivitas normal biasanya memerlukan waktu sekitar satu bulan.

Hingga saat ini, katanya, operasi katarak adalah satu-satunya untuk menghilangkan katarak dan mempertajam penglihatan. Belum ada obat atau tetes mata yang terbukti dapat memperbaiki penurunan penglihatan akibat katarak.

Bisnis.com, JAKARTA — RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal (OTK).

Manajer Hukum dan Humas RSCM, Yoga Nara mengatakan pihaknya menerima korban sejak Jumat (13/3/2026) dini hari. Kala itu, Andrie Yunus mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh dan wajah.

"Pasien datang ke IGD RSCM pada Jumat [13/3/2026] dini hari sekitar pukul 12 malam, dengan keluhan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan," ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Sebagai penanganan awal, tim medis melakukan irigasi atau pencucian pada area yang terpapar untuk menurunkan efek zat kimia serta menormalkan kondisi jaringan.

Selain itu, tim medis segera melakukan pemeriksaan awal dan tindakan stabilisasi. Hasilnya, korban.

Dia menambahkan, pihaknya pasien mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan tingkat tiga pada fase akut.

"Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tajam penglihatan serta kerusakan pada permukaan kornea," imbuhnya.

Setelah itu, RSCM melakukan tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan.

Adapun, terapi yang diberikan meliputi perawatan luka, pemberian antibiotik, obat anti-inflamasi, vitamin, serta pengobatan untuk menjaga tekanan bola mata tetap terkontrol.

"Saat ini, kondisi umum pasien sudah stabil dan tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Penanganan medis akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi pasien," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penderita penyakit kronis kini dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyambut baik putusan tersebut. Terkait jenis penyakit kronis yang berpotensi menimbulkan disabilitas, dia menyebut terdapat sejumlah kondisi yang biasanya perlu mendapat perhatian serius.

Jika berkaca pada kasus yang ada, penyakit kronis yang paling banyak menyebabkan disabilitas adalah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, stroke, penyakit ginjal, serta kanker stadium lanjut.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum penting karena memperluas definisi penggolongan disabilitas. Selama ini, disabilitas kerap dipersepsikan semata sebagai kondisi cacat fisik yang sudah ada sejak lahir, padahal spektrumnya bisa jauh lebih luas dari itu.

"Padahal, kalau ada orang lumpuh karena dia stroke, itu dulu kan belum masuk disabilitas. Kita mungkin menyebutnya kondisi disabilitas, tetapi kondisi tersebut sebelumnya kan tidak masuk ke dalam aturan administratifnya," katanya di Jakarta, Selasa, (3/3/2026).

Terkait dengan implikasi, Nadia menyebut pengakuan ini dapat membuat orang-orang yang terkena stroke atau kondisi kronis lain dapat secara resmi dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Artinya, katanya, jika mereka termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan membutuhkan bantuan sosial atau bantuan hidup, mereka dapat masuk dalam kategori penyandang disabilitas dan memperoleh hak tersebut.

Menurutnya, ini penting, karena sebelumnya, misalnya orang yang lumpuh akibat stroke dan tidak bisa bekerja sama sekali, keluarganya tidak mendapatkan bantuan karena tidak tergolong dalam kategori disabilitas secara administratif.

"Sementara itu, kalau dari sisi pembiayaan (di BPJS, Red) tidak ada pengaruh," imbuhnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), Senin (2/3/2026).

Permohonan diajukan dua penyandang penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru, yang menilai hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyakit kronis sebagai salah satu ragam disabilitas dalam undang-undang tersebut.

MK memutuskan kondisi penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang/lama dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sosial seseorang, serta sudah melalui mekanisme asesmen profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara hukum dapat masuk dalam kategori disabilitas fisik yang harus diberikan perlindungan hukum secara tepat dan proporsional, sehingga penafsiran terhadap disabilitas fisik yang hanya dibatasi pada gangguan fungsi gerak tubuh semata.

Kendati demikian, dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis vano obiektif, akses terhadap hak, serta dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip martabat manusia, di mana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya.