Bisnis.com, BALIKPAPAN - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Kalimantan Timur membengkak menjadi Rp9,96 triliun, atau naik 16,93% per September 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kakanwil DJPb Kaltim) Edih Mulyadi menyatakan paradoks fiskal semakin kentara ketika surplus anggaran daerah mencatatkan kenaikan 13,77% menjadi Rp6,41 triliun, beriringan dengan perbaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional sebesar 47,52 persen.

Di sisi lain, sejumlah program strategis pemerintah justru berjalan tertatih-tatih.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru memiliki 81 Satuan Pendidikan Pelaksana dan 151 supplier untuk melayani 235.285 penerima manfaat, yang masih jauh dari cakupan ideal.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru tersebar di 9 lokasi dengan 1.674 unit rumah senilai Rp304,6 miliar angka yang terbilang modest dibandingkan kebutuhan hunian layak di provinsi berpenduduk 3,8 juta jiwa ini.

Kemudian, revitalisasi sekolah baru mencapai 23 dari 29 target. Program Sekolah Rakyat bahkan hanya terealisasi 2 dari 5 sekolah yang direncanakan.

SMA Unggul Garuda yang seharusnya menjadi flagship pendidikan baru beroperasi 1 dari 20 target.

Program ketahanan pangan menunjukkan pola serupa. Dari pagu Rp352 miliar, baru terserap Rp156 miliar atau 44,32%.

Namun demikian, tidak semua sektor menampilkan kinerja mengecewakan. Sektor kesehatan justru menunjukkan tren positif dengan serapan anggaran Kementerian Kesehatan di Kaltim sebesar Rp73,88 miliar, tumbuh 13,67% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sorotan utama tahun 2025 adalah kehadiran satuan kerja baru, Rumah Sakit Umum Pusat IKN, dengan alokasi Rp76,80 miliar yang difokuskan pada belanja modal peralatan medis dan non-medis, serta perangkat pengolah data dan informasi.

"TKD mengalokasikan Rp441,4 miliar untuk DAK Fisik Kesehatan dan DAU Spesifik Kesehatan pada tahun 2025," ucap Edih.

Upaya ini sejalan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup Kaltim dari 74,72 tahun (2023) menjadi 75,03 tahun (2024).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan memang mengalami penurunan dari Rp251,4 miliar (2024) menjadi Rp116,9 miliar (2025). Namun, komponen DAU bidang kesehatan justru naik signifikan dari Rp103,8 miliar menjadi Rp199,5 miliar.

Fenomena menarik terjadi pada program penanganan stunting. Meski mengalami pemotongan anggaran drastis 79,42% dengan serapan hanya Rp16,78 miliar, hasilnya justru positif, dimana persentase kasus stunting turun dari 10,20% (2023) menjadi 9% (2024).

Namun, Kaltim masih harus bekerja keras karena angka stunting provinsi ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 6,1%.

Kemudian, Dana Desa Earmark sebesar Rp84,0 miliar pada tahun anggaran 2025 tetap menjadi tulang punggung intervensi stunting di tingkat desa. Program ini berfokus pada sistem pengelolaan air limbah domestik dan program Desa Pangan Aman.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalokasikan Rp53,80 miliar untuk program ini, meski terkontraksi 7,44% yoy.

Adapun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyalurkan Rp17,49 miliar, turun sebesar 29,90%.