Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan realisasi investasi pada 2026 mencapai Rp64 triliun atau meningkat Rp2,9 triliun dari realisasi 2025 yang mencapai Rp61,10 triliun.

Realisasi investasi di NTB pada 2025 masih didominasi oleh sektor tambang, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan lokasi, investasi paling besar terealisasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kawasan tambang dengan realisasi mencapai Rp46 triliun, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menjelaskan target investasi tersebut cukup tinggi dan harus direalisasikan melalui strategi yang tepat.

Salah satu strategi Pemprov NTB adalah dengan aktif melakukan promosi investasi melalui berbagai kanal, baik pameran investasi, forum investasi nasional maupun internasional, hingga kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pariwisata dan Bank Indonesia.

"Bersama Dinas Pariwisata, kami membentuk wadah promosi bersama karena sektor pariwisata juga tidak bisa tumbuh tanpa investasi. Selain itu, kami banyak memanfaatkan forum investasi nasional," jelas Irnadi kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pemprov NTB juga membidik negara baru sebagai sumber Penanaman Modal Asing (PMA) seperti negara di kawasan Eropa, Oseania, Asia Timur, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Hal ini berbeda dari sebelumnya, di mana Pemprov NTB banyak menargetkan negara Timur Tengah sebagai sumber investasi asing atau PMA.

Menurut Irnadi, perang Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel telah membuat pihaknya mau tak mau mencari investor PMA baru di negara-negara luar Timur Tengah.

Untuk memudahkan investor, Pemprov NTB telah menyiapkan profil investasi dalam satu dokumen yang disebut Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen tersebut berisi 7 sektor unggulan NTB, termasuk lokasi yang sudah clear & clear.

Irnadi mengakui bahwa terbatasnya anggaran promosi akibat investasi menjadi tantangan promosi investasi langsung ke luar negeri maupun mengikuti banyak forum.

"Karena keterbatasan anggaran, kami juga memanfaatkan kanal-kanal digital," kata Irnadi.

BI Dukung Masuknya Investasi ke NTB

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, menjelaskan bahwa BI aktif mendorong masuknya investasi melalui Regional Investment Relation Unit (RIRU), sebuah lembaga fungsional yang mempromosikan proyek investasi di NTB dan mendukung sektor prioritas nasional secara targeted dan berbasis market intelligence.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Sasambo Investment Challenge, yaitu platform kurasi, pendampingan, serta promosi proyek investasi daerah. Adapun rangkaian kegiatan Sasambo Investment Challenge adalah capacity building, incubator, dan summit yang bekerja sama dengan OPD terkait.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring dan meningkatkan kualitas proyek-proyek investasi potensial yang berasal dari Pemda, BUMD, maupun pemilik proyek lainnya agar siap ditawarkan kepada investor nasional maupun global. Selain hal tersebut, secara berkala KPw BI Provinsi NTB juga mempublikasikan berbagai proyek investasi potensial di NTB melalui presentation book yang dapat diakses melalui website Sasambo," kata Hario kepada Bisnis.

Hario menjelaskan sektor prioritas investasi berdasarkan market intelligence, antara lain sektor energi baru terbarukan (EBT). Proyek EBT di Provinsi NTB, misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Kebun Kongok, Lombok Barat.

Kemudian, sektor industrialisasi dan hilirisasi, pengembangan industrialisasi, dan hilirisasi di Provinsi NTB diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, baik di sektor pertambangan maupun sektor pertanian.

Kemudian BI juga menawarkan investasi di sektor Infrastruktur strategis yang meliputi proyek Jalan Bypass – Mandalika, Pelabuhan Gili Mas yang dikelola oleh PT Pelindo serta proyek Infrastruktur Strategis lainnya

NTB juga memiliki objek pariwisata utama seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (termasuk sirkuit), Gili Tramena, Wisata Paus Hiu, Gunung Rinjani yang memiliki daya tarik masing-masing. Salah satunya diarahkan melalui quality tourism.

Menurut Hario, selama ini sektor yang paling diminati oleh investor di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain energi terbarukan (renewable energy), pariwisata, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Minat terhadap sektor energi terbarukan terus meningkat, sejalan dengan komitmen transisi energi dan potensi NTB yang besar, khususnya pada pengembangan PLTS dan proyek energi berbasis limbah (waste-to-energy)/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Dalam konteks ini, proyek PLTSa Kebun Kongok, Lombok Barat telah menarik minat investor dari beberapa negara seperti Singapura, Turki, dan Belanda," kata Hario.

Di sektor pariwisata, investasi masih terkonsentrasi pada pengembangan destinasi unggulan dan kawasan strategis pariwisata, termasuk pengembangan akses, fasilitas, dan atraksi pendukung yang mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan berkualitas.

Sektor hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan serta komoditas unggulan daerah juga mulai menunjukkan peningkatan minat (udang vanamei, tuna, dan rumput laut) sejalan dengan upaya mendorong nilai tambah dan ekspor daerah.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan untuk lebih menarik minat investor, pemerintah harus menyiapkan insentif serta perangkat kebijakan yang memudahkan investor.

"Pemerintah perlu menyiapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh.Lalu petakan kawasan investasi beserta insentif bagi investor," kata Firmansyah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa per Agustus 2025, porsi pembiayaan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dan Pendanaan Bersama (Pindar) ke sektor produktif dan UMKM mencapai Rp29,64 triliun atau 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri.

Angka tersebut menandakan bahwa peran strategis fintech lending dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman, mengatakan bahwa peningkatan kontribusi pembiayaan fintech lending ini sejalan dengan semangat inklusi keuangan dan penguatan akses permodalan produktif di Indonesia.

“Dengan terbitnya POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM, diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk melalui peran aktif Penyelenggara Pindar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Kamis, (30/10/2025).

Adanya kebijakan baru tersebut memberi sinyal kuat bagi pelaku fintech lending untuk memperbesar portofolio pembiayaan ke sektor produktif.

Langkah ini dinilai mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM yang selama ini kerap menghadapi kendala akses permodalan.

Selain memperluas jangkauan pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola dan mitigasi risiko dalam operasional fintech lending.

Pendekatan ini diharapkan menjaga keberlanjutan ekosistem pendanaan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan berbasis teknologi.

Dengan dorongan regulasi dan potensi pertumbuhan yang besar, sektor fintech lending diproyeksikan akan semakin berperan sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha produktif di Tanah Air.