Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 7 emiten telah menjadwalkan aksi pembayaran dividen pada hari ini, Jumat (5/6/2026). Emiten-emiten tersebut termasuk di antaranya BRIS, ISAT hingga POWR.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), 7 emiten yang bakal membayar dividen pada hari ini antara lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM), PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA), PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) dan PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL).

Sebagaimana diketahui, BRIS memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp1,51 triliun atau setara Rp32,81 per saham. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Jumlah dividen yang dibagikan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi dividen tahun buku 2024 sebesar Rp1,05 triliun atau setara Rp22,78 per saham. Dividen tunai merupakan 20% dari laba BSI tahun buku 2025.

Selanjutnya, sebesar 80% atau sejumlah Rp6,05 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk tahun buku 2025

Direktur Utama BRIS, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa pembagian dividen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dividen untuk tahun buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan atau recording date,” ujar Anggoro dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, ISAT membagikan dividen total sebesar Rp3,6 triliun (Rp3.579.840.016.227) atau setara Rp111 per saham.

Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan pembagian dividen ini mencerminkan kinerja solid dan komitmen berkelanjutan perseroan terhadap pemegang saham. Di tengah berbagai tantangan, perusahaan tetap mencatatkan kinerja positif.

Berdasarkan paparan kinerja, Indosat membukukan laba bersih sebesar Rp5,51 triliun pada tahun buku 2025, tumbuh 12,2% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menjadi dasar kuat bagi perseroan dalam menetapkan pembagian dividen kepada pemegang saham.

“Dan itu [pertumbuhan laba] mengarah pada pengumuman kami bahwa RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar Rp3,6 triliun atau 111 rupiah per saham,” kata Vikram dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, laba ditahan (retained earnings) tercatat sebesar Rp1,93 triliun yang akan digunakan untuk mendukung ekspansi, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Adapun, POWR mengumumkan akan membagi dividen tunai tahun buku 2025 kepada para investor senilai US$45,21 juta atau setara Rp49,52 per Saham.

Corporate Secretary POWR Rani Maheswari mengungkapkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil RUPS Tahunan yang digelar pada 8 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, perseroan menetapkan dividen tunai sebesar US$45,21 juta yang bersumber dari laba bersih tahun 2025.

"Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2025 sebesar US$45.218.312 atau setara Rp49,52 per saham," kata Rani dalam keterbukaan informasi, Selasa (12/5/2026).

Manajemen menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan bahwa pembagian dividen tunai tahun buku 2025 tidak akan memengaruhi kelangsungan usaha.

Sebagai informasi, POWR membukukan laba bersih sebesar US$72,05 juta sepanjang 2025. Adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat sebesar US$302,84 juta.

Sementara itu, total ekuitas POWR mencapai US$714,98 juta hingga akhir Desember 2025.

Berikut Daftar 7 Emiten Bayar Dividen Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Rp32,81 per Saham
2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) Rp56,62 per Saham
3. PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) Rp49,52 per saham
4. PT Indosat Tbk. (ISAT) Rp111 per Saham
5. PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA) Rp285 per Saham
6. PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) Rp110 per saham
7. PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mempromosikan 26 emiten untuk naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi berkala otoritas bursa pada Mei 2026.

Langkah pemindahan papan pencatatan ini didasarkan pada penilaian bursa atas pemenuhan persyaratan performa keuangan, skala aset, likuiditas, hingga pemenuhan aspek tata kelola perusahaan tercatat. Kebijakan perubahan papan pencatatan tersebut akan efektif berlaku mulai Jumat (29/5/2026).

Di antara jajaran emiten yang berhasil menembus kasta tertinggi pencatatan saham ini, terdapat sejumlah nama besar seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan emiten barang konsumen PT Akasha Wira International Tbk. (ADES).

Perbankan dan asuransi juga menyumbang perwakilan dalam gelombang kenaikan kelas ini, seperti PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU), dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG).

Berdasarkan ketentuan otoritas bursa, emiten Papan Utama wajib memenuhi standar operasional, keuangan, dan likuiditas yang jauh lebih ketat apabila dibandingkan dengan Papan Pengembangan.

Secara terperinci, Papan Utama mensyaratkan masa operasi atau membukukan pendapatan usaha minimal 36 bulan, wajib mencetak laba usaha setahun terakhir, serta memiliki aktiva berwujud bersih minimal Rp100 miliar.

Emiten juga harus mengantongi laporan keuangan audited minimal 3 tahun dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk 2 tahun terakhir, serta sahamnya dimiliki 1.000 pihak dengan porsi penawaran minimal 300 juta unit.

Sebaliknya, Papan Pengembangan melonggarkan masa operasi minimal 12 bulan dan mengizinkan emiten merugi asalkan memiliki proyeksi laba.

Standar finansialnya juga lebih rendah, yakni aktiva berwujud bersih minimal Rp5 miliar, atau laba Rp1 miliar dengan kapitalisasi Rp100 miliar, atau pendapatan Rp40 miliar dengan kapitalisasi Rp200 miliar.

Selain itu, laporan keuangan audited cukup minimal 12 bulan dengan opini WTM, serta saham dimiliki minimal 500 pihak dengan porsi penawaran 150 juta unit.

Berikut daftar 26 emiten naik kelas ke Papan Utama per 29 Mei 2026:

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration (HSC) telah mengajukan permintaan audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut terdapat sejumlah emiten yang masuk dalam daftar high shareholding concentration telah mengajukan permintaan audiensi dengan BEI selaku regulator.

Sejak pembukaan data mengenai HSC, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 1—2 emiten yang meminta proses audiensi kepada Bursa.

”Kami menerima beberapa surat permintaan untuk diskusi dan semuanya kami layani dengan baik. Ada beberapa tanggal dan dari beberapa perusahaan, semuanya kami layani dengan baik,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (18/5/2026).

Jeffrey menerangkan, hingga saat ini belum ada emiten yang masuk dalam daftar HSC, melakukan aksi korporasi untuk menambah besaran free float yang beredar di masyarakat. Selain itu, belum ada emiten yang meminta BEI untuk melakukan screening ulang daftar HSC.

Mengenai pemenuhan ketentuan anyar free float secara umum, Jeffrey menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). BEI tentunya telah melihat upaya positif yang dijalankan emiten untuk meningkatkan free float.

”Sampai saat ini, belum ada yang menyampaikan laporan kepada kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan meminta kami untuk melakukan screening ulang,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Teranyar, emiten pendatang baru di lantai Bursa, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) turut masuk dalam daftar HSC pada pengumuman Jumat (8/5/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan, berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA dimiliki oleh sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia bakal mengubah persyaratan pencatatan awal bagi perusahaan yang menggelar initial public offering (IPO) dan berencana untuk tercatat di Papan Utama BEI.

Sejalan dengan percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang dipantik oleh keputusan MSCI, BEI menyusun perubahan regulasi IPO dan free float.

Perubahan itu tertuang dalam rancangan perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dipublikasikan Kamis (5/2/2026).

Persyaratan pencatatan awal di BEI tertuang dalam Bab III beleid tersebut. Dalam bab tersebut, BEI menambahkan dua ketentuan yang mengikat calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan BEI.

Pertama, calon emiten diwajibkan memiliki minimal 1 orang anggota direksi atau pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi di Indonesia atau organisasi internasional.

Kedua, direksi, dewan komisaris dan komite audit calon emiten diwajibkan untuk memiliki pengetahuan atas kegiatan usaha perusahaan tercatat, dan mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait dengan tata kelola perusahaan.

Bagi calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan tetapi mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, BEI mewajibkan perusahaan tersebut untuk memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan paling lambat pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat.

Khusus untuk pencatatan calon emiten di Papan Utama, BEI merancang sejumlah perubahan aturan main.

Calon perusahaan tercatat atau anak perusahaan dari calon emiten diwajibkan telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (core business) yang sama paling singkat selama 36 bulan berturut-turut.

Apabila calon emiten merupakan hasil restrukturisasi, jangka waktu menjalankan core business minimal 36 bulan juga memperhitungkan masa operasional usaha utama yang sama pada entitas lain dengan pengendali yang sama.

Persyaratan Kondisi Keuangan dan Market Cap

Berikutnya, BEI mewajibkan calon emiten Papan Utama memenuhi kondisi keuangan tertentu. Calon emiten Papan Utama diwajibkan telah membukukan saldo laba positif pada laporan keuangan terakhir.

Calon emiten Papan Utama diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:

Pertama, memiliki nilai kapitalisasi saham pada saat sebelum tanggal pencatatan paling sedikit Rp100 triliun dan nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar permohonan pencatatan paling sedikit Rp10 triliun.

Kedua, aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, rata-rata laba sebelum pajak pada 3 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan interim terakhir paling sedikit Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing paling sedikit Rp1 triliun.

Ketiga, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, pendapatan usaha 1 tahun terakhir Rp800 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum pencatatan Rp8 triliun.

Keempat, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, total aset 1 tahun terakhir minimal Rp2 triliun, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing Rp4 triliun.

Kelima, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir minimal Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi pasar minimal Rp4 triliun sebelum listing.

Ketentuan Free Float Calon Emiten di Papan Utama

Untuk pencatatan di Papan Utama, BEI mempertahankan ketentuan free float yang wajib dipenuhi calon emiten paling sedikit 300 juta saham. Lebih terperinci, BEI menetapkan free float minimal 25% dari jumlah saham bagi calon emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) kurang dari Rp5 triliun.

Untuk calon emiten dengan market cap Rp5 triliun-Rp50 triliun, free float minimal 20% dari jumlah saham yang dicatatkan di BEI. Adapun, free float minimal 15% wajib dipenuhi oleh calon emiten Papan Utama dengan market cap Rp50 triliun ke atas.

BEI juga memperinci ketentuan jumlah pemegang saham yang wajib dipenuhi calon emiten Papan Utama. Jumlah minimal pemegang saham dinaikkan dari 1.000 pemilik single investor identification (SID) menjadi 10.000 pemilik SID setelah IPO.

"Bagi calon emiten yang berasal dari perusahaan publik, jumlah pemegang saham adalah 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan."

Klausul tambahan terkait dengan free float juga tercantum dalam rancangan beleid tersebut. Salah satunya, BEI mengecualikan perhitungan saham yang dimiliki oleh pemegang saham calon emiten sebelum IPO.

"Penambahan klausul untuk mendukung peningkatan likuiditas pasar," tulis BEI dalam keterangan matriks draf peraturan tersebut.

BEI juga mewajibkan calon emiten Papan Utama untuk mempertahankan jumlah minimum saham free float itu sampai dengan 1 tahun setelah resmi melantai di Bursa.

Bisnis.com, JAKARTA— Di tengah upaya otoritas pasar modal untuk mendongkrak batas minimal persentase saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% sejumlah emiten justru menempuh buyback saham. Aksi itu menjadi sebuah paradoks karena dapat mengurangi jumlah saham yang beredar di lantai bursa sekaligus menurunkan free float.

Salah satu rencana aksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia ialah mengubah ketentuan minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Aturan itu berlaku surut, artinya akan diterapkan bagi seluruh emiten di BEI termasuk emiten existing.

Aturan itu ditargetkan siap meluncur pada Maret 2026 dan implementasinya akan dilakukan secara bertahap dalam 3 tahun ke depan.

Perubahan aturan itu merupakan respons dari masukan MSCI soal likuiditas, tingkat free float, dan keterbukaan data kepemilikan saham Indonesia.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa berdasarkan data BEI saat ini ada 267 emiten yang masih memiliki free float di bawah 15%.

Dari jumlah tersebut, 49 di antaranya berkontribusi atas 90% terhadap total kapitalisasi pasar 267 emiten. Mereka ini yang akan menjadi sasaran awal implementasi free float secara bertahap.

"Jadi kita coba sasar dulu yang 49 ini, walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi. Tapi kalau kita lihat lagi, 49 saja, ini sudah merepresentasikan 90% dari market cap-nya mereka yang belum memenuhi. Jadi kita prioritaskan dulu yang ini, yang 49 ini," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Nyoman berharap keberhasilan penyesuaian free float tahap awal oleh 49 emiten ini akan menjadi pilot project atau referensi untuk memulai peningkatan free float ratusan emiten lainnya.

"Tentunya kami di Bursa dan OJK men-support rencana-rencana mereka [emiten] dan kita akan upayakan yang terbaik, termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," tandasnya.

Sebelumnya, Pengganti Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan emiten dapat menempuh aksi korporasi strategis untuk bisa menaikkan free float. Aksi korporasi itu a.l. rights issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), non-HMETD, Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dan Management Stock Option Plan (MSOP).

"Kemudian bagi pemegang saham existing atau perusahaan tercatat juga bisa mendukung peningkatan free float melalui tindakan berupa penawaran umum oleh pemegang saham (PUPS), divestasi oleh pemegang saham, dan konversi dari pemilikan dalam bentuk script ke scriptless atau nanti dematerialisasi," ujar Kiki.

Semarak Aksi Buyback Saham

Di tengah langkah itu, sejumlah emiten justru mengumumkan aksi buyback saham dari lantai bursa. Teranyar, aksi tersebut ditempuh oleh emiten Grup Barito Pacific milik konglomerat Prajogo Pangestu.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026), manajemen BRPT mengumumkan rencana buyback saham dengan alokasi maksimal Rp1 triliun. Aksi tersebut akan dilaksanakan mulai 4 Februari 2026 sampai dengan 3 mei 2026.

BRPT menyebutkan pelaksanaan transaksi buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja perseroan melalui harga saham perseroan.

“Biaya untuk melaksanakan buyback berasal dari saldo kas internal perseroan.”

Mengekor BRPT, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan dana Rp2 triliun untuk buyback saham. Jumlah saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya 0,29% atau sebesar 250 juta saham.

“Pembelian kembali saham akan dilakukan dengan harga setinggi-tingginya Rp10.000 per saham.”

Manajemen TPIA menjabarkan buyback saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang. Perseroan menilai saham treasury dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga mengumumkan buyback saham mulai 4 Februari 2026 hingga 3 Mei 2026 dengan dana maksimal mencapai Rp2 triliun. Langkah ini ditempuh perseroan untuk menjaga stabilitas harga saham serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan struktur permodalan di tengah dinamika pasar.

Sebagai catatan, aksi buyback saham dilakukan BREN dan TPIA meskipun free float-nya tercatat kurang dari 15%. Berdasarkan data Bloomberg Terminal per 2 Februari 2026, free float BREN sebesar 12,29% dan TPIA sebesar 10,65%.

Konglomerasi Grup Astra juga menggulirkan aksi buyback dengan nilai jumbo. PT Astra International Tbk. (ASII) menyiapkan dana buyback saham senilai maksimal Rp2 triliun. Selain dalam tujuan memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham ASII, aksi ini juga diharapkan mampu menstabilkan harga saham perseroan di dalam kondisi pasar yang fluktuatif.

Anak usaha Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga siap buyback saham dengan nilai maksimal Rp2 triliun di tengah kondisi pasar modal yang berfluktuasi signifikan. Manajemen UNTR menyampaikan bahwa pelaksanaan buyback saham merupakan salah satu upaya perseroan untuk mendukung stabilitas pasar modal nasional sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Di sektor perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menggelar buyback dengan alokasi dana mencapai Rp5 triliun dan dilangsungkan selama 1 tahun. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turut mengumumkan aksi serupa. Aksi buyback BBNI rencananya akan sebesar Rp1,50 triliun. Aksi ini dilakukan dalam rangka menghindari aksi jual besar-besaran yang terjadi terhadap saham bank himbara itu.

Aksi buyback saham juga diumumkan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dengan nilai maksimal Rp300 miliar dan PT RMK Energy Tbk. (RMKE) dengan alokasi dana sebesar Rp200 miliar.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, menilai bahwa penting bagi emiten melakukan buyback saham di tengah kondisi yang fluktuatif untuk dapat mengembalikan harga saham sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan.

Pasalnya, buyback biasanya dilakukan saat harga saham berada di bawah harga wajar, sehingga dapat menarik para pelaku pasar modal, baik investor institusi maupun ritel untuk membeli saham terkait.

“Buyback memang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan likuiditas dari pergerakkan harga saham dan juga bisa mengembalikan pergerakkan harga saham ke titik ekuilibrium sesuai dengan fundamentalnya,” katanya, Selasa (3/2/2026).

Tim analis Stockbit Sekuritas menilai buyback saham dan pembelian saham oleh pengendali berpotensi memberikan sentimen positif dan merefleksikan optimisme terhadap fundamental/value perusahaan.

“Meski begitu, kami menilai bahwa langkah nyata dari regulator untuk meng–address concern MSCI menjadi faktor yang lebih penting sehingga perlu lebih dicermati oleh investor.”

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal gencar melakukan sosialisasi terhadap draft aturanfree floatanyar sebelum mulai diketok palu pada Maret mendatang. Rencana sosialisasi itu diharapkan mampu mempermudah emiten untuk dapat memenuhi ketentuanfree floathingga 15%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa selain sebagai upaya mempermudah emiten untuk mencapai ketentuanfree float, upaya sosialisasi ini juga dilakukan dengan harapan mendapatkan masukan dari publik dan pelaku usaha.

“Nanti bersamaan dengan penerbitan konsep peraturan, kami menunggu partisipasi berarti dan masukan dari publik maupun pelaku usaha selama 2 minggu ke depan, 10 hari kerja,” katanya kepada wartawan di BEI, Rabu (4/2/2026).

Nantinya, BEI akan memberikan penjelasan kepada para pelaku pasar mengenai peta jalan dan tahapan untuk mencapai ketentuan anyar itu. Harapannya, upaya itu dapat memitigasi risiko dan meningkatkan kehati-hatian regulator dalam menerapkan aturan baru.

Selain itu, BEI disebut akan membentuk tim khusus untuk mengawal penerapan aturanfree float15%, guna memastikan kesiapan emiten dalam proses penyesuaianfree floatanyar.

“Kami akan terus membuka jalur komunikasi dan informasi pengumpulan data dan kesiapan penyerapan pasar, serta progress yang dilakukan oleh setiap emiten yang masih belum memenuhi tingkatfree floatyang dipersyaratkan di tahap tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menerangkan bahwa sedikitnya terdapat 267 perusahaan tercatat yang belum memenuhifree float15%. Nantinya, dari total perusahaan tersebut, sebanyak 49 emiten akan dijadikanpilot projectuntuk memenuhi ketentuan baru itu.

Sebanyak 49 perusahaan itu dijadikanpilot projectlantaran dinilai telah merepresentasikan 90% dari totalmarket capperusahaan yang belum memenuhi ketentuanfree float15%.

“Sebanyak 49 emiten ini mudah-mudahan dapat kita jadikanpilot projectuntuk bisa memberikan contoh, menjadireferenceuntuk memulai peningkatanfree floatyang ada tahapannya tadi,” katanya pada momen yang sama.

Sementara itu, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) berharap penerapanfree float15% dapat dilakukan secara bertahap. Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono, menerangkan bahwa penerapan bertahap itu penting lantaran bergantung pada kemampuan pasar menyerap jumlah saham baru yang akan beredar.

“Untuk membuat jumlah saham yangfloating, tentu arah yang baik. Kami akan mendukung ke arah 15% dan masukan kami, ketika meningkatkanfloatingini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan pidana pasar modal yang menyangkut proses IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) terus dikembangkan oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan itu merupakan pengembangan kasus yang melibatkan oknum Bursa Efek Indonesia (BEI).

Nama PT Shinhan Sekuritas Indonesia terseret lantaran tercatat sebagaiunderwriterdari proses pencatatan saham perdana atau IPO PIPA pada 2023.

Shinhan Sekuritas Indonesia adalah perusahaan yang 99% sahamnya digenggam oleh Shinhan Investment Corp, yang tergabung dalam Shinhan Financial Group sebagai holding yang berlokasi di Korea.

Adapun, Shinhan Sekuritas Indonesia sebelumnya bernama PT Interindo Danapraya. Perusahaan ini didirikan di Jakarta untuk selanjutnya berganti nama menjadi Makinta Securities pada 14 Juli 1997. Baru pada 2016, Shinhan Investment Corp mengakuisisi Makinta Securities.

Broker saham dengan kode AH itu tercatat memiliki modal kerja disesuaikan bersih (MKBD) sebesar Rp123,03 miliar pada awal Februari 2026.

Berdasarkan laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Shinhan Sekuritas Indonesia sedikitnya turut membawa 11 emiten untuk melantai di BEI pada periode 2023. Selain PIPA, PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) yang telah berganti nama menjadi Folago Global juga menjadi salah satu perusahaan IPO di bawah Shinhan.

Sementara pada 2024, tidak ada perusahaan yang dibawa oleh Shinhan untuk melantai di Bursa. Baru pada 2025, Shinhan membawa PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) untuk melantai di Bursa.

Dalam laman resmi perusahaan, Shinhan melayani berbagai kebutuhan, seperti penasihat investasi, strukturisasi produk, penyelesaian transaksi, hingga akses ke investor strategis.

Kasus Manipulasi IPO PIPA

Seperti diberitakan Bisnis, Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan aksi IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Penyelidikan dilakukan dengan menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas sebagai penjamin emisi efek (underwriter) IPO Multi Makmur Lemindo.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa tindakan penggeledahan ini juga dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara ini penyidik menduga bahwa PIPA sejatinya tidak layak melantai di BEI atau IPO. Pasalnya, emiten dengan kode saham PIPA dinilai tidak memenuhi persyaratan IPO.

Sebagai informasi, penyelidikan itu merupakan pengembangan kasus pidana pasar modal yang menyeret Direktur PT Multi Makmur Lemindo Tbk. Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 BEI Mugi Bayu.

Keduanya kini berstatus terpidana usai kasusnya berstatus inkrah. Pada intinya, mereka dinyatakan bersalah usai melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek.

Hal itu dilakukan dengan modus menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu terpidana MBP.

Adapun, kedua terpidana dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia kembali membuka perdagangan saham untuk tujuh emiten dan satu waran yang sebelumnya sempat kena suspensi.

Berdasarkan laman BEI, Jumat (9/1/2026), suspensi saham yang kembali dibuka antara lain PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. (INPS), PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (BBSS), dan PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. (RMKO).

Selain itu, ada PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk. (SIPD), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP), dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI).

Adapun, UNSP merupakan bagian dari Grup Bakrie. Sementara, pemegang saham mayoritas BIPI adalah PT Indotambang Perkasa dan pihak pengendali utama adalah Konsorsium Halim Jusuf.

Terakhir, pembukaan kembali perdagangan saham dan Waran Seri I dari PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM, GRPM-W).

Sebelumnya, Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI, Yulianto A. Sadono melakukan suspensi saham karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham, dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Dengan demikian, investor memiliki cukup waktu sebelum kembali mengambil keputusan investasi.

INPS tercatat kena suspensi sejak 29 Desember 2025, BBSS sejak 8 Januari 2026, RMKO sejak 2 Januari 2026, SIPD sejak 8 Januari 2026.

Kemudian, UNSP disuspensi sejak 23 Desember 2025, BIPI sejak 8 Januari 2026, dan GRPM sejak 8 Januari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Puluhan emiten, dari konglomerasi Adaro hingga Triputra, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap menebar dividen jelang akhir tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, terdapat 31 emiten yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen interim mulai dari awal pekan depan, 24 November 2025 hingga 19 Desember 2025.

Total nilai dividen interim yang dibagikan mencapai Rp11,42 triliun. Guyuran dividen interim datang dari emiten konglomerasi seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), hingga PT Medco Energi Internasional (MEDC).

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus menilai dividen yang dibagikan para emiten akhir tahun ini belum dapat mencerminkan prospek kinerja tahun buku 2026.

"Pembagian dividen interim menandakan komitmen emiten untuk menghargai pemegang saham dengan pencapaian yang ada, bukan menjadi prospek kinerja di tahun depan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Sebagai contoh, emiten migas milik keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dijadwalkan menebar dividen interim sebesar US$42 juta atau sekitar Rp701,31 miliar. Pembagian dividen interim akan disalurkan pada 28 November 2025, dengan besaran dividen per saham US$0,0017 sehingga setiap pemegang saham akan mendapat Rp28,44 per saham jika dikonversi ke rupiah.

Sepanjang Januari-September 2025, MEDC membukukan koreksi laba bersih menjadi US$85,65 juta, atau setara Rp1,42 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS. Sejalan dengan laba bersih yang menciut, pendapatan perseroan turun 1,46% secara year on year (YoY) menjadi US$1,76 miliar.

Dari sejumlah emiten yang siap tebar dividen ini, Angga menilai emiten bank cukup menarik karena loyalitas mereka yang menebar dividen tiap tahun.

"Emiten yang menarik seperti BBRI yang berkomitmen membagikan dividen interim di bulan Januari [2026], dan asumsi BMRI juga dapat membagikan dividen interim," ungkapnya.

Sebagai informasi, Bank BRI memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp51,74 triliun atau Rp343,40 per saham dari laba tahun buku 2024 sesuai hasil RUPST Maret 2025. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham atau sebesar Rp20,33 triliun pada 15 Januari 2025.

Sedangkan untuk periode saat ini, manajemen bank pelat merah telah memberikan sinyal akan kembali membagi dividen interim pada Januari 2026.

Ihwal persepsi investor merespons banjir dividen yang bisa menjadi bahan bakar laju pasar saham di sisa 2025, Angga menilai dampaknya cukup minor.

"Suntikan dividen interim menjadi bahan bakar, tapi tidak sesignifikan sentimen window dressing di akhir tahun yang akan menopang laju indeks," tandasnya.

Sementara itu, Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan mengatakan bahwa bagi pasar secara keseluruhan, total dividen interim sekitar Rp11,4 triliun ini berpotensi menjadi katalis positif menjelang akhir tahun.

Secara historis, Ekky mencatat bahwa dana dividen yang masuk ke rekening investor seringkali kembali berputar ke pasar saham, terutama mendekati periode window dressing.

"Jadi, tambahan likuiditas dalam jumlah besar ini bisa memperkuat momentum penguatan IHSG, meskipun efek akhirnya tetap dipengaruhi kondisi global dan arus dana asing. Secara umum, dividen ini menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan bagi pergerakan IHSG di November–Desember 2025," ujar Ekky.

Dalam kaitannya dengan sinyal perbaikan fundamental emiten penebar dividen, Ekky melihat bahwa pembagian dividen interim memang tidak otomatis menjadi sinyal bahwa kinerja emiten pasti akan lebih baik ke depan.

Menurutnya, dividen ini lebih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat saat ini, dan tetap menjaga komitmen kepada pemegang saham.

"Namun, untuk emiten yang secara konsisten membagikan dividen setiap tahun, hal ini bisa dibaca sebagai bentuk kepercayaan diri manajemen terhadap stabilitas bisnis dan prospek jangka menengahnya," ujarnya.

Dari daftar emiten pembagi dividen interim saat ini, Ekky menilai yang paling menarik biasanya datang dari sektor batu bara seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) yang secara historis memiliki arus kas kuat dan yield yang tinggi.

Selain itu, menurutnya MEDC juga layak diperhatikan. Meskipun laba sempat turun, Ekky menilai perusahaan migas ini tetap mempertahankan kebijakan dividen yang dapat dibaca sebagai sinyal kepercayaan diri terhadap pemulihan produksi serta diversifikasi ke energi terbarukan.

"Bagi investor yang mencari konsistensi dividen, emiten-emiten tersebut masih cukup menarik," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan kenaikan bertahap porsi saham free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%. Rencana ini akan menjadi salah satu fokus OJK pada 2026,”

Saat ini, berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan sekurang-kurangnya 7,5% dari total saham beredar. Dengan rencana kenaikan batas minimum tersebut, emiten diperkirakan harus menambah porsi saham yang beredar di publik.

Data per Oktober 2025 menunjukkan sekitar 38 emiten masih disuspensi BEI karena tidak memenuhi ketentuan free float yang berlaku saat ini. Kenaikan aturan ini diyakini akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham agar tetap memenuhi syarat pencatatan.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menilai kebijakan ini berpotensi menarik lebih banyak investor global masuk ke pasar saham Indonesia. Ia mencatat, Indonesia masih memiliki banyak perusahaan dengan free float di bawah 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.

Berdasarkan data Bloomberg, dari 909 emiten di BEI, terdapat 130 perusahaan dengan free float kurang dari 10%, sementara Vietnam hanya mencatat 5,10% dan Thailand 1,28% perusahaan dengan free float serendah itu.

“Jadi memang kalau secara keseluruhan, ini dampaknya akan bagus. Artinya memang akan semakin banyak investor ke pasar modal,” ujar Martha dalam acara Morning Meeting Mirae Asset Sekuritas, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan free float juga akan meningkatkan peluang saham-saham Indonesia masuk dalam indeks global seperti MSCI, yang menjadikan free float sebagai salah satu indikator utama. “Jadi dengan 10% ini ya sebenarnya kita sedang menuju supaya Bursa kita lebih banyak emiten-emitennya dilirik pasar global,” katanya.

Meski demikian, Martha menilai penerapan aturan baru tidak akan mudah bagi seluruh perusahaan. Emiten dengan likuiditas rendah dinilai akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik investor baru. Bahkan, ia memperkirakan sejumlah emiten dapat mempertimbangkan untuk keluar dari bursa jika peningkatan free float dilakukan secara berkelanjutan.

“Tapi ya kalau targetnya sampai 25%, berarti kan emiten juga harus berpikir… jadi ya mendingan delisting aja, lebih gampang,” kata Martha.

Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai kebijakan peningkatan free float juga dapat mempersempit ruang gerak saham gorengan. “Kenaikan free float bisa mempersempit manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengupayakan untuk meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau free float hingga 25% dari kapitalisasi perusahaan-perusahaan tercatat.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan implementasi peningkatan free float terus berproses saat ini. Menurutnya, Bursa mengupayakan agar free float bisa terus meningkat.

“Paling tidak untuk evaluasi konstituen LQ45 yang bulan Oktober ini, itu sudah kami terapkan yang minimal 10% [free float],” kata Jeffrey, di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dia menjelaskan, saat ini, saham-saham yang masuk ke Indeks LQ45 telah menerapkan minimal free float 10%. Menurutnya, beberapa emiten telah dikeluarkan sebagai konstituen LQ45 karena tidak memenuhi ketentuan free float ini.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna menjelaskan BEI berencana melakukan penyesuaian klasifikasi ukuran free float berdasarkan tiering kapitalisasi pasar setelah dilakukan penawaran umum.

Berdasarkan simulasi back testing terhadap perusahaan tercatat, apabila menggunakan usulan klasifikasi ukuran yang baru, maka sebagian perusahaan akan memiliki tiering minimum free float yang tinggi.

“Misalkan sebelumnya masuk di minimum free float 10% menjadi minimum free float 15%. Dengan demikian, ke depannya juga akan mendukung upaya peningkatan nilai free float perusahaan tercatat secara keseluruhan di Bursa,” ucap Nyoman.

Nyoman menuturkan detail penyesuaian klasifikasi ukuran berdasarkan kapitalisasi pasar dalam menentukan minimum free float saat pencatatan perdana akan disampaikan Bursa ke seluruh stakeholder untuk dimintakan pendapat terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses persetujuan.

Adapun aturan free float yang berlaku saat ini adalah calon perusahaan tercatat harus memenuhi minimum free float dengan mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan nilai ekuitas sebelum penawaran umum, dengan tiering ekuitas di bawah Rp500 miliar, maka free float di atas 20%.

Lalu ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun, maka free float lebih dari 15%, dan ekuitas lebih dari Rp2 triliun, maka free float lebih dari 10%.

“Kami memandang perlu dilakukan penyesuaian agar menghasilkan suatu klasifikasi size yang lebih relevan saat dilakukan pencatatan perdana serta sebagai dasar dalam menentukan tiering persyaratan minimum free float,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

OJK menyambut baik optimisme penguatan IHSG ini dan kami berharap memang optimisme ini akan berlanjut sampai akhir tahun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga akhir tahun, usai menembus level 8.200.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi (8/10), dibuka menguat 31,86 poin atau 0,39 persen ke posisi 8.201,14.

“Alhamdulillah, IHSG sudah menyentuh 8.200, bahkan hari ini sudah 8.202 ya, kalau nggak salah per tadi, barusan gitu ya. Tentunya OJK menyambut baik optimisme penguatan IHSG ini dan kami berharap memang optimisme ini akan berlanjut sampai akhir tahun,” ucap Inarno di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan penguatan IHSG didukung oleh fundamental ekonomi nasional yang solid serta kinerja positif emiten-emiten di BEI.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pergerakan IHSG juga ditentukan oleh berbagai sentimen eksternal, seperti situasi geopolitik dan tingkat inflasi global, sehingga para investor tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

“Tentunya kami di OJK selalu mengingatkan bahwa keputusan dalam berinvestasi ini tetap perlu diiringi dengan kewaspadaan dan pengelolaan risiko yang baik,” kata Inarno.

Sepanjang September 2025, IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham dan Rerata Nilai Transaksi Harian tercatat membukukan rekor tertinggi (all-time high).

Pada akhir September, IHSG ditutup di level 8.061,06 atau naik 2,94 persen month-to-month (mtm) dan 13,86 persen year-to-date (ytd), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp14.890 triliun.

Indeks harga saham gabungan tersebut sempat mencatat rekor tertinggi di posisi 8.126,56 pada 24 September 2025, sementara nilai kapitalisasi pasar mencapai all-time high sebesar Rp14.995 triliun pada 29 September 2025.

Inarno menuturkan bahwa seluruh indeks sektoral mengalami penguatan, kecuali sektor infrastruktur, dengan sektor perindustrian tercatat sebagai sektor dengan kenaikan terbesar.

Ia mengatakan likuiditas transaksi juga meningkat signifikan, dengan rata-rata nilai transaksi harian mencapai rekor tertinggi Rp24,02 triliun pada bulan September 2025.

Walaupun investor asing mencatat net sell sebesar Rp3,80 triliun selama September, sehingga menjadikan nilai net sell sejak awal tahun (year-to-date) mencapai Rp54,75 triliun, ia menilai kinerja pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren positif.

“Perkembangan ini ditopang oleh arah penguatan pasar saham global dan kinerja perekonomian domestik yang tetap terjaga,” ujar Inarno Djajadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025