Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mencapai target nol emisi bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menyebut komitmen tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menekankan optimalisasi potensi EBT nasional.

“Ada beberapa kebijakan strategis dalam PP 40/2025 tersebut. Yang paling utama adalah memaksimalkan potensi EBT di negara ini,” kata Dadan berdasarkan keterangan dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan kebijakan itu, Dadan menyatakan bahwa pihaknya menargetkan 19-23 persen bauran energi nasional pada 2030 sudah berasal dari EBT.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyelesaikan pembaruan agenda transisi energi dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang akan dibahas pada Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30 di Brasil.

Dadan menjelaskan bahwa pengurangan penggunaan bahan bakar fosil Indonesia tercatat turun dari 34 persen pada 2019 menjadi 29 persen pada 2024.

“Angka ini menunjukkan bahwa transisi kita dalam hal energi bersih membuahkan hasil yang baik,” ujarnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menjelaskan arah transisi energi bersih telah tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.

Ia menyebut pembangunan pembangkit hingga 2034 direncanakan mencapai 120 gigawatt (GW), dengan sekitar 79 persen berasal dari pembangkit EBT.

“Penambahan kapasitas pembangkit akan didukung oleh Super Grid serta sistem penyimpanan energi untuk menjamin fleksibilitas dan keandalan pasokan,” katanya.

Super Grid tersebut, lanjut Wanhar, akan menghubungkan sistem listrik antarpulau besar, dengan target interkoneksi Sumatra–Jawa beroperasi pada 2029 dan Sumatra–Bintan–Batam pada 2031, disusul Bali–Lombok–Sumbawa pada 2035, Kalimantan–Jawa pada 2040, serta sejumlah interkoneksi lain hingga 2045.

“Super Grid menjadi kunci transisi energi menuju net zero emission,” ujarnya.

Wanhar menilai jaringan itu akan mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan serta mendorong pertukaran pasokan listrik antarwilayah.

Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar memaparkan rencana pengembangan jaringan transmisi hijau sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan distribusi sekitar 200.000 kms untuk menampung listrik dari pembangkit EBT.

Ia menyebut berbagai tantangan masih harus diselesaikan, mulai dari kesiapan teknologi smart grid, kapasitas baterai untuk penyimpanan energi skala besar, hingga kebutuhan investasi yang sangat besar.

“Kita menjalankan separuh saja dari ini, itu pun sudah sangat masif. PLN tidak akan bisa sendiri dalam investasi sebesar itu,” ucapnya.

Karena itu, ia menyebut PLN membuka peluang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan berbasis EBT.

"Sisanya kita ajak sektor swasta untuk turut serta,” tambah Suroso.

Electricity Connect 2025 merupakan konferensi dan pameran ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), organisasi yang telah berkiprah lebih dari dua dekade dalam mendorong pengembangan ekosistem kelistrikan nasional.

Ajang ini menjadi forum kolaborasi pemerintah, PLN, dan pelaku industri untuk memperkuat transisi energi, memajukan teknologi, serta memperluas investasi sektor ketenagalistrikan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mempercepat transisi energi kembali mendapatkan ruang kolaborasi besar melalui penyelenggaraan Electricity Connect 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (19/11). Konferensi dan pameran bidang ketenagalistrikan yang diprakarsai oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) ini mempertemukan regulator, pelaku industri, hingga investor untuk memperkuat ekosistem energi baru terbarukan (EBT) sekaligus memastikan arah kebijakan energi nasional berjalan selaras.

Di hadapan peserta, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin mendesak akibat pemanasan global. Pemerintah, katanya, tidak punya pilihan lain selain mempercepat peralihan dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih.

“Transisi energi harus mengedepankan tiga prinsip, yaitu pasokan listrik yang aman, tarif yang terjangkau, dan keberlanjutan. Semua itu hanya mungkin tercapai bila porsi EBT dalam sistem semakin diperkuat,” ujar Jisman.

Sementara itu, PT PLN (Persero) menegaskan kesiapan mereka sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat membuka acara mengatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah disusun sebagai peta jalan transisi energi Indonesia, dengan fokus besar pada pembangunan pembangkit EBT.

Dalam rencana ini, EBT akan mendominasi penambahan kapasitas pembangkit dengan total 69,5 gigawatt (GW) atau sekitar 76 persen dari seluruh proyek baru. Untuk menopangnya, PLN menargetkan pembangunan 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi serta gardu induk berkapasitas 109.000 megavolt-ampere-hours (MVA). Total nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun sepanjang dekade mendatang.

“Energi bersih bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk ketahanan energi karena kita mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan semakin banyaknya EBT, biaya pokok produksi listrik diharapkan turun,” kata Darmawan yang juga Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Kelistrikan Indonesia ini.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa Asta Cita Presiden menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda prioritas. Ia menilai percepatan program transisi energi menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong ke level lebih tinggi.

“Cita-cita pertumbuhan 8 persen tidak bisa dilepaskan dari kekuatan kelistrikan. Indonesia punya kekayaan EBT yang besar, tinggal memastikan seluruh kebijakan di lapangan berjalan sinkron,” ujarnya.

Electricity Connect 2025 tidak hanya menghadirkan forum diskusi, tetapi juga membuka jalur bagi kemitraan strategis. Sekretaris Jenderal Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) yang juga Ketua Panitia, Arsyadany G. Akmalaputri, menyebutkan bahwa seluruh rangkaian agenda memang dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor.

Rangkaian acara meliputi diskusi tematik, sesi pleno, dialog tingkat tinggi, workshop teknologi, hingga penandatanganan nota kesepahaman. Tahun ini, sebanyak 94 peserta pameran turut menampilkan teknologi dan inovasi terbaru di bidang ketenagalistrikan, termasuk deretan solusi peningkatan efisiensi dan integrasi EBT.

“Kami ingin forum ini membuka lebih banyak peluang investasi dan inovasi. Selain itu, seperti tahun sebelumnya, Electricity Connect tetap mengusung konsep Net Zero Emission dengan kompensasi atas seluruh jejak karbon kegiatan,” kata Arsyadany.