Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan layanan BNIdirect DHE SDA Dashboard untuk membantu eksportir mengelola, memantau, dan memenuhi kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menyatakan kehadiran dashboard tersebut menjadi bagian dari kesiapan BNI dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.

Dia melanjutkan BNIdirect DHE SDA Dashboard dihadirkan untuk membantu eksportir memperoleh visibilitas yang lebih baik atas pergerakan dana hasil ekspor, sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Melalui solusi ini, selain kenyamanan bertransaksi, kami ingin membantu eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA secara lebih mudah, transparan, dan efisien sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan memperluas pasar global,” ujar Okki.

Dashboard memungkinkan eksportir memantau dana masuk dan keluar berdasarkan nomor Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE), memonitor rekening khusus DHE SDA, serta melihat saldo dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan yuan China (CNY).

Fitur itu juga dilengkapi notifikasi dana masuk serta fitur unduh laporan DHE SDA untuk mempermudah pelaporan melalui Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Okki menambahkan BNI akan terus mengembangkan layanan digital berbasis kebutuhan nasabah, termasuk bagi pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekspor.

Perseroan menilai kemudahan pemantauan dana ekspor dan kepatuhan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung daya saing eksportir nasional.

“BNI akan terus mendukung kebutuhan transaksi dan bisnis nasabah melalui berbagai solusi perbankan yang relevan. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi pengalaman digital yang optimal bagi nasabah,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak mahasiswa untuk menjadi "aktivis ekspor" yang mampu mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional sekaligus menciptakan lapangan kerja setelah lulus kuliah.

Dalam kegiatan Campuspreneur 2026 di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Budi menekankan pentingnya mahasiswa memiliki cita-cita dan mimpi besar sejak dini, termasuk menjadi eksportir yang sukses.

Menurutnya, semangat berwirausaha perlu ditanamkan agar generasi muda tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor. Jadi kita mencari hal-hal yang positif," kata Budi.

Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung mahasiswa yang ingin terjun ke dunia ekspor, mulai dari pelatihan, konsultasi desain produk secara gratis, hingga program penjajakan bisnis (business matching) dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kemendag juga berencana memberikan ruang khusus bagi peserta program Campuspreneur dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober mendatang. Pameran tersebut akan menghadirkan pembeli internasional dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempromosikan produknya ke pasar global.

Kemendag saat ini telah bekerja sama dengan 19 perguruan tinggi dalam program pengembangan eksportir muda. Program tersebut mencakup pelatihan ekspor, pendampingan, hingga fasilitasi pertemuan bisnis dengan pembeli potensial melalui jaringan Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.

Budi menyebut program business matching bagi UMKM menunjukkan hasil yang positif. Pada 2025, transaksi yang tercatat mencapai 134,8 juta dolar AS atau lebih dari Rp2 triliun, dengan sekitar 70 persen peserta merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Sementara itu, pada periode Januari-April 2026, nilai transaksi telah mencapai 193,88 juta dolar AS, melampaui capaian sepanjang tahun sebelumnya.

Budi berharap semakin banyak mahasiswa yang berani menjadi wirausahawan dan eksportir muda, sehingga mampu memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita pengin anak-anak kita para mahasiswa itu, nanti kalau lulus langsung jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Jangan lulus sibuk mencari pekerjaan ya, tapi bisa menciptakan pekerjaan untuk lingkungan kita dan untuk diri kita sendiri," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat diperlakukan sebagai agunan tunai untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Kami mendukung agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS),” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Friderica mengatakan bahwa bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

“OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi PP DHE SDA tersebut (PP Nomor 21 Tahun 2026),” kata dia.

Mengenai implementasi kebijakan DHE SDA, Friderica juga mengatakan bahwa OJK berkomitmen melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, OJK memastikan dukungan industri perbankan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai informasi, ketentuan utama dalam kebijakan DHE SDA yakni eksportir wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA juga diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Retensi tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Pemasukan (repatriasi) dan penempatan (retensi) DHE SDA tersebut wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan/kesepahaman/kesepakatan, retensi DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan minimal sebesar 30 persen untuk jangka waktu minimal tiga bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Adapun batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mulai memberlakukan ketentuan baru terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) besok, Senin, 1 Juni 2026. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, eksportir SDA diwajibkan merepatriasi atau memulangkan seluruh DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%.

"Eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Persiapan Operasional Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas wajib menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama paling sedikit tiga bulan.

Ekspor Komoditas Satu Pintu, Airlangga Minta Investor Asing Tetap Tenang dan Percaya Pemerintah



"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA ke rupiah. Dalam aturan baru tersebut, konversi dana dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%.

Eksportir Wajib Parkir DHE SDA 100%, Pelaku Industri Keuangan Perkenalkan Mekanismenya



Meski demikian, pemerintah memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang telah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan.

"Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada Bank Non-Himbara. Porsi penempatan pada Bank Non-Himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan," kata Purbaya.

Selain kewajiban penempatan dana, pemerintah juga menyiapkan insentif perpajakan bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA di dalam negeri.

Purbaya mengatakan, insentif tersebut berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler. Bahkan, tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen, tergantung pada jangka waktu penempatan dana.

"Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrument penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrument reguler yang kena pajak sampai 20%," jelasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengumumkan BUMN ekspor , PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan beroperasi mulai besok, 1 Juni 2026. Menko Airlangga menjelaskan pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase.

Pada fase pertama, mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ia mengatakan, mulai 1 Juni besok, para pelaku ekspor wajib melakukan pelaporan kepada PT DSI terkait komoditas yang akan di ekspor. Tujuannya untuk mengetahui apakah komoditas yang dijual oleh para pelaku usaha menggunakan harga wajar, dan sesuai dengan apa yang dilaporkan ke negara.

Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Terbentuk, Rosan: Hilangkan Potensi Uang Gelap



"Implementasinya mulai besok 2026, yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa, namun perusahaan wajib melaporkan," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Adapun eksportir yang diwajibkan melakukan pelaporan kepada PT DSI, utamanya yang melakukan penjualan batubara, CPO, dan ferro alloy. Alasannya, ketiga ekspor komoditas ini menjadi kontributor yang besar terhadap surplus ekspor negara secara tahunan.

Menko Airlangga mengatakan, ketiga komoditas strategis yang ditangani PT DSI ini menyumbang 23,4% atau setara USD66,13 miliar dari total ekspor nasional. Bahkan menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut.

Rosan Benarkan Luke Thomas Mahony Bakal Pimpin Danantara Sumberdaya, BUMN Khusus Ekspor



Sebagai gambaran, Airlangga juga menyebutkan nilai ekspor batu bara sekitar USD24,48 miliar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar USD24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar USD16,49 miliar.

"Ekspor komoditas strategis dengan mekanisme satu pintu, agar tata kelola SDA ini terlaksana lebih baik. Ini perkuat pengawasan dan tata kelola ekspor, tujuannya mencegah praktik transfer pricing, under invoicing, dan memperkuat devisa negara," sambungnya.

Menko Airlangga menjelaskan, pada tahap pengoperasian tahap awal ini pengusaha wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui atau kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Kegiatan ini juga akan melibatkan Bea Cukai dalam format akses portal CEISA 4.0. Bea Cukai.

"Periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," pungkasnya.

Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui skema satu pintu.

"Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan," kata Wamentan dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menyikapi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama lintas pemangku kepentingan di Jakarta, Jumat.

Sudaryono menegaskan, pernyataan itu terkait kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy dilakukan terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Danantara guna memastikan pengelolaan ekspor berjalan transparan serta akuntabel.

Ia mengatakan, PT DSI nantinya berperan sebagai perusahaan pengelola dan pengawas dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib.

"Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun lapor kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman), disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya," ujarnya.

Melalui penjelasan itu, Sudaryono berharap tidak ada lagi kekhawatiran dari pelaku usaha hilir industri sawit, khususnya perusahaan refinery dan eksportir yang selama ini aktif menjalankan perdagangan ekspor.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI diterapkan penuh.

Pada masa transisi tersebut, pemerintah akan menetapkan berbagai tahapan regulasi sehingga secara bertahap pengelolaan ekspor perusahaan sawit dapat dialihkan melalui mekanisme yang dikelola PT DSI.

Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 pengelolaan ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi dapat sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI secara terintegrasi nasional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Karena kebetulan di bawah Danantara, namanya Danantara Sumberdaya Indonesia, ide awalnya memang menjadi suatu perusahaan dan perusahaan BUMN yang memang harus for profit,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa (26/5).

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pandu juga mengamini bahwa pembentukan DSI berjalan cepat. Badan ekspor tersebut baru dibentuk pada pekan lalu dan pada Senin (25/5) resmi menjadi persero BUMN dengan struktur kepemilikan 99 persen oleh BPI Danantara dan 1 persen oleh BP BUMN.

PT DSI mendapatkan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena harga CPO di dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS kelapa sawit petani jatuh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengumpulkan eksportir, perusahaan refinery, asosiasi petani dan BUMN pangan guna menjaga stabilitas harga tandan buah segar sawit serta memastikan bisnis sawit nasional tetap berjalan normal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya untuk merespons keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah.

"Ini menindaklanjuti rapat yang lalu (Selasa 26/5) yang kita selenggarakan terkait bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Dia menyampaikan, pihaknya mengumpulkan berbagai pihak tersebut untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani dan memastikan aktivitas perdagangan sawit tetap berjalan normal di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia menilai kondisi crude palm oil (CPO) di tingkat global dalam kondisi bagus, sehingga tidak ada alasan penurunan harga hingga tingkat petani.

Wamentan meminta refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan sebagaimana mestinya, dengan volume dan harga yang wajar sesuai acuan pasar.

"Karena harga (CPO di ) dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS (kelapa sawit) petani jatuh,” tutur Sudaryono.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah.

Setelah rapat pertama digelar Selasa (26/5) lalu, sebanyak 16 PKS mulai melakukan penyesuaian harga pembelian, namun pemerintah menilai langkah koreksi harus terus diperluas agar harga TBS petani kembali normal.

"Namun masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya, yang kemudian (hari ini) kami mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita," ujarnya.

Ia menambahkan aktivitas perdagangan sawit nasional harus tetap berjalan normal dan pelaku usaha tetap menjadi penggerak utama rantai pasok industri.

Pemerintah juga meminta seluruh transaksi tetap mengacu pada mekanisme pasar yang berlaku agar stabilitas harga dapat terjaga.

“Refinery dan eksportir tetap menjadi ujung tombak perdagangan sawit nasional," ucapnya.

Ia berharap seluruh transaksi perdagangan tetap berjalan sebagaimana biasa dengan mengacu pada harga lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik withdraw (WD) yang dapat mengganggu pembentukan harga secara wajar.

"Langkah ini penting agar stabilitas harga CPO (crude palm oil) terjaga dan berdampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani,” ujar Wamentan.

Adapun rapat koordinasi itu diikuti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery, hingga BUMN pangan yakni PT Perkebunan Nusantara, hingga Agrinas Palma.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyentil para eksportir kelapa sawit hingga batu bara yang tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, pemerintahannya mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Menurutnya, apabila tidak ada aturan ini, maka kekayaan dalam negeri hanya akan habis dijual tanpa memberikan nilai tambah bagi negara.

"Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia," kata Prabowo dalam Pidato Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Begitu juga dengan hasil kekayaan alam Indonesia lainnya, seperti timah dan juga emas. Prabowo mengatakan semuanya diekspor, namun hasilnya tidak pernah kembali ke dalam negeri. Hal tersebut yang membuat pemerintah memutuskan membuat kebijakan wajib simpan DHE hingga hilirisasi.

"Berat bagi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis, dan dengan kemajuan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan saya kira di hari-hari yang akan datang. Kita juga akan terus memberi memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil," tegasnya.

Ia berjanji pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas atas segala tindakan kecurangan. Prabowo ingin membuat Indonesia bangkit hingga membuat dunia kaget akan capaian Tanah Air.

"Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) mengatakan Indonesia masuk lima besar negara eksportir besi dan baja dunia, setelah adanya kebijakan pemerintah dalam hilirisasi sebagai langkah meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.

"Pada tahun 2019, Indonesia masih menempati peringkat ke-17 sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia," kata Mendag dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, melalui upaya hilirisasi dan peningkatan kapasitas industri, Indonesia kini melompat jauh ke peringkat lima sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia.

Dalam peringkat terbaru, empat negara di atas Indonesia adalah China peringkat pertama, Jerman kedua, Jepang ketiga, dan Korea Selatan keempat.

"Indonesia kini melompat jauh ke peringkat lima sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia," ujar Mendag.

Ia menyebutkan pada tahun 2024, neraca perdagangan besi dan baja (HS 72) Indonesia mencatatkan surplus sebesar 15,08 miliar dolar AS yang berasal dari nilai ekspor sebesar 25,80 miliar dolar AS dan nilai impor sebesar 10,73 miliar dolar AS.

Lalu pada tahun 2025 neraca perdagangan besi dan baja Indonesia mencatatkan surplus yang meningkat menjadi 18,44 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Surplus tersebut didorong nilai ekspor sebesar 27,97 miliar dolar AS. Sementara nilai impor tercatat sebesar 9,53 miliar dolar AS.

"Pencapaian neraca perdagangan yang surplus konsisten ini selaras dengan peningkatan posisi Indonesia di kancah perdagangan global," jelasnya.

Kementerian Perdagangan mencatat perkembangan kinerja ekspor dan impor besi dan baja Indonesia selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai ekspor besi dan baja mencapai 10,86 miliar dolar AS, sedangkan impor 4,01 miliar dolar AS; di 2021 nilai ekspor komoditi itu naik menjadi 20,93 miliar dolar AS dengan impor mencapai 8,97 miliar dolar AS.

Selanjutnya pada 2022, nilai ekspor besi dan baja Indonesia mencapai 27,80 miliar dolar AS dengan impor 13,87 miliar dolar AS; di 2023 nilai ekspor komoditi itu turun tipis menjadi 26,70 miliar dolar AS dengan impor 15,30 miliar dolar AS.

Kemudian pada 2024, nilai ekspor kembali turun tipis menjadi 25,80 miliar dolar AS dengan impor 15,08 miliar dolar AS; lalu pada 2025 nilai ekspor besi dan baja Indonesia kembali naik menjadi 27,97 miliar dolar AS dengan impor 18,44 miliar dolar AS.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan volume ekspor baja Indonesia melonjak dari 9,3 juta ton pada 2020 menjadi 23,97 juta ton pada 2025.

Ia mengatakan lonjakan itu mencerminkan penguatan kapasitas produksi serta meningkatnya daya saing industri baja domestik di pasar global.

Di sisi lain, impor baja yang sempat meningkat hingga 17,9 juta ton pada 2022, berangsur menurun menjadi 14,8 juta ton pada 2025.

"Perkembangan ini menyebabkan pergeseran neraca perdagangan dari kondisi defisit menuju surplus yang mencapai 18,09 juta ton," katanya.

Faisol mengatakan tren surplus itu tidak terlepas dari kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah, peningkatan produksi dalam negeri, faktor harga global, serta perubahan rantai pasok akibat tekanan geopolitik.

Melalui upaya hilirisasi dan peningkatan kapasitas industri, Indonesia kini melompat jauh ke peringkat lima sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MOJOKERTO - Sebanyak delapan perusahaan asal Jawa Timur turut ambil bagian dalam Pelepasan Ekspor Serentak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri yang digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja ekspor nasional . Dyah mengatakan, sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor Jawa Timur mencapai USD24,46 miliar, tumbuh 12,75% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

"Ini menempatkan Jawa Timur sebagai eksportir peringkat kedua secara nasional. Capaian ini menegaskan peran provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia,” kata Dyah.

Salah satu perusahaan yang berpartisipasi dalam pelepasan ekspor ini adalah PT Lautan Natural Krimerindo (LNK). Sejak tahun 2016, LNK yang merupakan produsen bahan pangan (food ingredients) telah aktif melakukan ekspor ke berbagai negara dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 40 negara tujuan ekspor.

Neraca Dagang Surplus 66 Bulan Beruntun, Capai USD2,39 Miliar di Oktober



Pada pelepasan ekspor kali ini, LNK secara resmi melepas pengiriman produk ke Malaysia dan beberapa negara lain senilai USD 1,5 juta. Produk yang diekspor meliputi krimer nabati, bubuk tinggi serat FiberCreme, bubuk kelapa, whip cream, serta berbagai bahan pangan fungsional lainnya yang digunakan oleh industri makanan dan minuman global.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri bersama jajaran, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, dan direksi PT Lautan Natural Krimerindo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri makanan dan minuman (mamin) pada kuartal pertama tahun 2025 memberikan kontribusi sebesar 7,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 72,2% terhadap PDB industri nonmigas. Angka ini menegaskan peran strategis industri pangan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

LNK sebagai salah satu perusahaan di industri pangan yang berkomitmen terhadap inovasi dan kualitas produk sudah mendapatkan pengakuan internasional. LNK tercatat sebagai Winner of World Food Innovation Awards 2024 kategori Best Health Innovation oleh FoodBev Media, serta menjadi Finalist World Coffee Innovation Awards 2025 dan Finalist Top Innovative Product 2025 by Thaifex Horec Innovation Award.

Di tingkat nasional, LNK juga menerima Penghargaan Primaniyarta dari Kementerian Perdagangan untuk kategori Ekspor Produk Inovatif melalui FiberCreme. Produk yang enak bisa sehat ini sudah mendapatkan paten di Indonesia dan Amerika.

Dalam menembus pasar global, eksportir Indonesia pada umumnya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan regulasi dan standar mutu di negara tujuan hingga kebijakan bea masuk. Ini dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk itu, LNK secara konsisten melakukan peningkatan kualitas berkelanjutan, peningkatan efisiensi produksi, serta adaptasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. LNK juga menegaskan pentingnya peran pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan sebagai mitra strategis, khususnya dalam fasilitasi akses pasar, diplomasi dagang, serta promosi internasional, yang sangat membantu industri nasional dalam memperluas jangkauan ekspor.

Ekspor Gula Semut Banyumas, GP Ansor Optimalkan Patriot Ketahanan Pangan



“Ke depan, LNK menargetkan ekspansi ke beberapa negara yang menjadi fokus utama, serta peningkatan nilai ekspor secara berkelanjutan. Pengembangan usaha akan diarahkan pada produk-produk bernilai tambah, dengan tetap berfokus pada segmen industri B2B, sekaligus melakukan ekspansi ke segmen Food Service (HoReCa) melalui penguatan portofolio produk cair (liquid products),” ungkap Chief Executive PT Lautan Natural Krimerindo, Hendrik Gunawan.

Ia menambahkan, bahwa seluruh upaya tersebut dijalankan dengan tetap memperhatikan komitmen LNK terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Pelepasan ekspor ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Timur sebagai basis industri pangan berorientasi ekspor, sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai pasok pangan global.

Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap empat modus penghindaran bea keluar yang kerap dimanfaatkan eksportir untuk menghindari kewajiban pungutan dalam proses ekspor komoditas, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.

Keempatnya meliputi kesalahan administratif dalam pemberitahuan jumlah atau jenis barang dan pos tarif, modus antarpulau yang menyamarkan barang ekspor sebagai barang domestik, modus penyembunyian dengan mencampur barang ilegal ke dalam barang legal, serta penyelundupan langsung melalui ekspor tanpa dokumen.

“Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas bea keluar,” kata Menkeu dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan strategi pengawasan dalam tiga tahap utama, yaitu pre-clearance, clearance, dan post-clearance.

Pada tahap pre-clearance, intelijen kepabeanan diperkuat untuk memetakan titik rawan ekspor ilegal, termasuk melalui pertukaran data lintas kementerian. Selain itu, DJBC melakukan monitoring analisis untuk mendeteksi anomali pada data perdagangan.

Selanjutnya pada tahap clearance, analisis dokumen ekspor dilakukan secara ketat dengan dukungan perangkat seperti Gamma Ray dan X-Ray, serta patroli laut untuk memastikan pergerakan barang sesuai ketentuan.

Sementara pada tahap post-clearance, DJBC bekerja sama dengan Ditjen Pajak dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit lebih mendalam. Pendekatan lintas sektor ini memastikan setiap potensi pelanggaran atas komoditas bea keluar dapat terdeteksi secara menyeluruh.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya melaporkan bahwa kinerja pengawasan bea keluar memberikan kontribusi yang semakin kuat terhadap penerimaan negara.

Pada 2023, hasil pengawasan tercatat Rp191,5 miliar dan meningkat menjadi Rp477,9 miliar pada 2024. Hingga November 2025, penerimaan dari kegiatan pengawasan mencapai Rp496,7 miliar, sebagian besar berasal dari penerbitan nota pembetulan yang terus menunjukkan tren peningkatan.

“Perkembangan ini menggambarkan bahwa penguatan pengawasan administrasi dan peningkatan kepatuhan eksportir berperan penting dalam menjaga penerimaan negara dari komoditas bea keluar,” kata dia lagi.

Ia juga menyebutkan, data penindakan ekspor sejak 2023 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan aktivitas pengawasan yang signifikan. Jumlah kasus penindakan khususnya pada ekspor umum dan barang kiriman terus meningkat.

Pada 2023, tercatat 258 kasus pada kategori ekspor umum. Pada 2024 jumlahnya mencapai 255 kasus, sementara sejak awal 2025 hingga saat ini telah terjadi 155 kasus pada kategori yang sama.

Di sisi lain, nilai barang hasil penindakan juga menunjukkan angka yang besar. Pada 2023, nilai barang yang ditindak pada kategori ekspor umum mencapai Rp326 miliar, kemudian Rp313 miliar pada 2024, dan sekitar Rp219,8 miliar sejak awal 2025 hingga saat ini.

“Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan baik melalui pemeriksaan fisik, analisis risiko, maupun audit telah memberikan dampak yang nyata dalam memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara,” kata Purbaya pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025