Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menekankan pentingnya transparansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis agar petani komoditas seperti kelapa sawit tetap terlindungi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyoroti transparansi tersebut khususnya dalam perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

“Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani,” kata Darto.

Adapun pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO) dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor yang muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

“Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” ujar Darto.

Selain itu, PP 24/2026 dalam Pasal 4 mengatur kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri.

“Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah, pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementerian yang bisa membuka celah untuk lobi dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” kata Darto.

Ia menambahkan penting bagi regulator untuk menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut.

“Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan penerapan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan skema satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan mengamankan hak negara.

Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk mencari keuntungan melalui DSI, melainkan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

"Jadi gini loh, perlu juga dicatat bahwa tujuan pemerintah itu bukan nyari untung lewat DSI-nya. Bukan. Tapi tujuan pemerintah adalah mengamankan hak-haknya negara," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh kewajiban yang harus diterima negara dari aktivitas ekspor sawit dapat terpenuhi secara optimal dan transparan.

Sudaryono menilai pelaku usaha yang jika menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan seharusnya tidak keberatan terhadap penerapan skema tersebut.

Menurut dia, fokus utama pemerintah adalah mencegah berbagai praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor kelapa sawit. Praktik tersebut antara lain berkaitan dengan manipulasi data ekspor yang dapat mempengaruhi besaran pajak maupun kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada negara.

Ia menjelaskan terdapat indikasi sebagian oknum melakukan pelaporan volume ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya dalam kegiatan ekspor komoditas.

Sudaryono menyebut praktik transfer pricing juga menjadi perhatian karena memungkinkan transaksi dilakukan kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak maupun berbagai pungutan yang seharusnya diterima negara dari aktivitas ekspor sawit.

"Hak apa? Hak pungutan terhadap pajak, royalti, karena apa? Karena kuantitas ekspornya yang kemudian dimanipulasi, jumlahnya dibikin sedikit yang namanya under invoicing atau transfer pricing," jelasnya.

"Yaitu mengirim barang ke perusahaan dia sendiri di luar negeri dengan harga yang dikurangi sehingga potongan pajaknya atau kewajiban pajaknya. Itu kan sebetulnya merugikan kita," tambahnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang lebih transparan untuk memastikan seluruh proses ekspor dapat dipantau dan diawasi dengan baik.

Menurut Sudaryono, DSI diharapkan berfungsi sebagai sarana pengawasan yang memungkinkan pemerintah memperoleh data ekspor yang lebih akurat dan terintegrasi.

Ia menggambarkan peran DSI sebagai saluran yang transparan dalam mengelola dan mengawasi aktivitas ekspor sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dapat diminimalkan.

Pemerintah menilai potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor ekspor sawit cukup besar apabila praktik pelaporan yang tidak sesuai ketentuan terus terjadi.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian tetap berfokus pada pengelolaan sektor hulu, termasuk berbagai kebijakan yang berkaitan dengan produksi dan harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Sudaryono menambahkan kelancaran sektor hilir sangat penting karena akan berdampak langsung terhadap kondisi di tingkat hulu, termasuk harga yang diterima petani sawit.

Ia menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola sektor sawit secara menyeluruh agar rantai usaha berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi negara serta pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan transparansi dalam tata kelola (governance) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) terkait ekspor komoditas strategis nasional.

“Tadi disampaikan dengan sangat jelas di pihak kami, di PT Danantara Sumberdaya Indonesia, tentu kita memastikan, yang pertama, bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable,” kata Dony dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Adapun DSI mendapatkan penugasan khusus pemerintah untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO) dan ferro alloy.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Dony menggarisbawahi kebijaksanaan pemerintah dalam implementasi DSI, menyusul adanya masa transisi mulai Senin (1/6) besok hingga akhir tahun ini.

“Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto), bahwa pemerintah tentu sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember,” ujar Dony.

Pria yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN itu menambahkan, nilai transparansi dari tata kelola DSI sangat krusial agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana dan target pemerintah dengan baik.

“Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik, kalau dikelolanya tidak baik, nanti menjadi problem,” kata dia.

Selain itu, dalam masa transisi hingga akhir tahun 2026 ini, Dony memastikan DSI membuka pintu dialog dengan para pemangku kepentingan terkait termasuk dengan pengusaha komoditas dengan lebih rinci.

“Tentu kita juga berharap keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha,” kata Dony.

“Dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) lebih tepat berfungsi sebagai pengawas sistem perdagangan sawit nasional melalui pengembangan platform digital perdagangan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai, DSI juga lebih baik berperan sebagai verifikator dan regulator pendukung dari sistem perdagangan sawit nasional.

“POPSI menilai negara, pemerintah, dan/atau DSI seharusnya lebih tepat berperan sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional,” kata Mansuetus.

Dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI mendukung modernisasi sistem perdagangan melalui digitalisasi yang transparan dan terintegrasi.

Namun, ia menilai digitalisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi perdagangan ataupun menciptakan monopoli baru yang justru memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang sehat.

“Karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor,” ujar Mansuetus.

Platform tersebut, lanjut dia, harus mampu mengintegrasikan data produksi petani, PKS, refinery, stok CPO, transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, hingga pelacakan pengiriman dan devisa hasil ekspor secara real time.

Sistem ini juga harus terkoneksi langsung dengan Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, sistem logistik nasional, hingga sektor perbankan.

Dengan model pengawasan digital yang terintegrasi tersebut, negara tetap dapat memperoleh transparansi perdagangan, pengawasan penerimaan negara, pengendalian praktik under invoicing dan transfer pricing, serta monitoring ekspor secara akurat tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi perdagangan atau mengganggu mekanisme pasar yang telah berjalan.

Lebih jauh, POPSI mengharapkan adanya kepastian regulasi dari pemerintah khususnya untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga Desember 2026.

“Selain itu, DSI harus melengkapi dengan rencana kerja untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industri tetap stabil dan transaksi dengan petani sawit tetap berjalan normal,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa Luke Thomas Mahony telah ditunjuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan baru bentukan pemerintah untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas.

Menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan Luke Thomas Mahony yang sudah terkonfirmasi memimpin PT DSI.

"Untuk saat ini Luke Thomas," kata Rosan menegaskan.

Luke Thomas sendiri merupakan warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.

Ketika ditanya lebih lanjut kapan akan dilakukan pengumuman resmi jajaran direksi, dia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses penguatan tim yang akan memimpin PT DSI dan akan melakukan pengumuman ke depannya ketika seluruh jajaran direksi sudah ditentukan.

"Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu, seperti kita bentuk Danantara dulu,” tuturnya.

Terkait pembentukan PT DSI sendiri, dia mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan.

"Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore," kata Rosan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo pada Rabu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Maria Cicilia Galuh
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai transparansi sangat penting dalam regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk komoditas sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu.

“Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat dibangun melalui monopoli perdagangan, melainkan melalui keterbukaan tata kelola, perlindungan petani, persaingan usaha yang sehat, transparansi rantai pasok, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menilai evaluasi terbuka terhadap rancangan tata kelola ekspor SDA termasuk sawit dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama petani sawit, koperasi petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Darto mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan harga dan akses pasar yang adil bagi petani sawit.

“Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata dia.

“Maka, seluruh kebijakan dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keberpihakan kepada petani kecil,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Darto juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme ekspor dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diaudit publik.

“Selanjutnya, tata kelola sawit nasional tetap menjaga daya saing Indonesia di pasar global dan tidak memperburuk posisi Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar internasional seperti EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa),” kata Darto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut salah satu aturan dalam PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, adalah BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan mendorong percepatan perjanjian Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Republik Indonesia Dyah Roro Esti dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu, mengatakan Indonesia dan Pakistan terus memperkuat kemitraan strategis di bidang perdagangan dan ekonomi.

"Kami mendorong percepatan perluasan IP-PTA menjadi CEPA yang ditargetkan dapat diwujudkan pada 2027," kata Roro dalam pertemuan bilateralnya dengan Menteri Perdagangan Pakistan Jam Kamal Khan di sela rangkaian kegiatan Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) ke-8 di Karachi, Pakistan, Jumat (9/1).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengusulkan agar perundingan teknis dapat dimulai pada awal 2026, dengan memanfaatkan kemajuan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA) sebagai fondasi.

"Perluasan kerja sama menuju CEPA akan memperkuat integrasi perdagangan barang, jasa, dan investasi secara lebih komprehensif serta berkelanjutan," ujar Roro.

Pertemuan bilateral itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pakistan pada Desember 2025, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis guna memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan kedua negara.

Pada 2024, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Pakistan tercatat mencapai 4,1 miliar dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 24,07 persen.

Sementara itu, dari Januari sampai dengan November 2025, total perdagangan bilateral telah melampaui 3,6 miliar dolar AS, terutama didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang dominan dan menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan.

Sejak berlakunya IP-PTA pada 2013, perdagangan bilateral kedua negara tercatat telah meningkat lebih dari dua kali lipat hingga melampaui 4 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan bilateral itu juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Joint Trade Committee (JTC) antara Indonesia dan Pakistan.

JTC akan menjadi forum reguler untuk membahas peningkatan perdagangan bilateral, promosi dagang, pertukaran informasi, pengembangan UMKM, serta penyelesaian isu standar dan hambatan perdagangan.

Penandatanganan MoU tersebut menegaskan sinergi erat antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya di sektor minyak nabati dan industri berbasis pertanian.

"Minyak kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama dalam hubungan dagang Indonesia-Pakistan," katanya.

Pakistan merupakan tujuan ekspor minyak sawit Indonesia terbesar ketiga di dunia, dengan nilai impor mencapai 2,77 miliar dolar AS pada 2024 atau sekitar 12 persen dari total ekspor sawit Indonesia.

Indonesia menegaskan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak sawit ke Pakistan.

Dengan kapasitas produksi yang besar dan pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, Indonesia berkomitmen untuk menjaga pasokan yang stabil dan andal bagi Pakistan sebagai mitra strategis jangka panjang.

Indonesia juga menyambut baik penandatanganan MoU Edukasi Publik Minyak Sawit antara GAPKI dan Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) serta Pakistan Vanaspati Manufacturers Association (PVMA) sebagai langkah bersama dalam mempromosikan informasi yang seimbang dan berbasis fakta mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Selain itu, menurut Wamendag, Indonesia mengapresiasi operasionalisasi D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) oleh Pakistan sejak 1 Januari 2025.

Ke depan, Indonesia akan menjadikan perluasan D-8 PTA menjadi CEPA sebagai salah satu prioritas utama selama Keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026-2027, dengan dukungan penuh dari Pakistan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai Indonesia perlu memiliki daya tawar lebih agar Amerika Serikat (AS) dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen sebagaimana yang disepakati antara AS dengan Malaysia.

“Kalau melihat soal sawit, Malaysia bisa 0 persen, (maka) Indonesia harus menggunakan daya tawar lebih,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor minyak sawit ke AS pada tahun 2024 mencapai 1,39 juta ton, menempatkan negara itu sebagai tujuan ekspor sawit terbesar keempat setelah India, Pakistan, dan Tiongkok.

Meski demikian, Bhima menilai pasar ekspor komoditas tersebut ke AS masih cenderung kecil. “Artinya kalau hanya sawit, tarifnya rendah tidak banyak menguntungkan Indonesia".

Ia pun menyarankan Indonesia agar mendorong arah negosiasi tarif resiprokal AS untuk produk ekspor unggulan lainnya seperti pakaian jadi dan alas kaki.

“Indonesia harus mendorong lebih ke arah negosiasi pengurangan tarif signifikan untuk pakaian jadi dan alas kaki, karena dua itulah yang porsi ekspor Amerika Serikatnya di atas 60 persen,” kata Bhima.

Selain itu, ia menilai Indonesia juga dapat menawarkan posisinya sebagai salah satu negara yang signifikan di Asia Tenggara, antara lain sebagai pasar yang besar untuk produk-produk dari AS, penggerak ekonomi di kawasan, hingga kekayaan sumber daya manusia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal yang berpendapat sama mengatakan Indonesia memerlukan pendekatan khusus dengan AS jika ingin mendapatkan tarif 0 persen untuk komoditas sawit seperti Negeri Jiran.

“Perlu special deal dengan Amerika, ini tidak mudah karena dari hasil negosiasi tarif resiprokal kemarin kita sudah terlanjur menawarkan banyak hal untuk diberikan kepada Amerika,” kata Faisal.

“Nah, dengan begitu memang perlu dicari cara, kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia kalau misalkan mau sawit diberi (tarif) 0 persen,” imbuhnya.

Pada Selasa (30/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump.

Adapun dalam perundingan tersebut, Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kakao, terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Stok minyak sawit Indonesia pada Agustus 2025 tercatat menyusut jadi 2,543 juta ton, turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,568 juta ton. DI periode sama tahun 2024 lalu, stok minyak sawit RI tercatat di level 2,815 juta ton.

Penurunan ini terjadi di tengah turunnya produksi (5,5 juta ton), naiknya konsumsi domestik (2,1 juta ton), dan pelemahan ekspor ke sejumlah negara tujuan utama (3,47 juta ton).

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, produksi CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) pada Agustus mencapai 5,062 juta ton, turun 1,00% dari Juli yang sebesar 5,113 juta ton. Produksi PKO (palm kernel oil) juga turun menjadi 481 ribu ton dari 493 ribu ton. Meski begitu, secara tahunan, total produksi CPO+PKO hingga Agustus 2025 mencapai 39,037 juta ton, naik 13,08% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 34,522 juta ton.

Sementara itu, konsumsi dalam negeri naik menjadi 2,1 juta ton, meningkat dari 2,03 juta ton di Juli. Lonjakan terbesar terjadi pada biodiesel yang naik 5,71% menjadi 1,111 juta ton, disusul konsumsi pangan yang naik 1% menjadi 806 ribu ton. Sebaliknya, konsumsi oleokimia turun tipis 1,08% menjadi 183 ribu ton.

Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor produk sawit Agustus turun menjadi 3,473 juta ton, melemah 1,81% dibanding Juli yang sebesar 3,537 juta ton. Penurunan terbesar terjadi pada CPO yang anjlok 21,09% dari 626 ribu ton menjadi 494 ribu ton, diikuti oleokimia yang turun 0,46% dari 438 ribu ton menjadi 436 ribu ton. Sementara ekspor minyak sawit olahan naik 1,56% atau menjadi 2,343 juta ton dari 2,30 juta ton, dan olahan minyak inti sawit melonjak 21,34% dari 164 ribu ton menjadi 199 ribu ton.

Secara negara tujuan, ekspor sawit Indonesia ke India turun 160 ribu ton, ke Bangladesh turun 76 ribu ton, dan ke Pakistan turun 48 ribu ton. Sebaliknya, ekspor naik ke Malaysia (+103 ribu ton), China (+101 ribu ton), Afrika (+40 ribu ton), Uni Eropa (EU-27) (+32 ribu ton), Rusia (+6 ribu ton), dan Amerika Serikat (+4 ribu ton).

Meskipun volume ekspor menurun, nilai ekspor justru naik 3,50% menjadi US$3,819 miliar dari US$3,690 miliar pada Juli. Secara kumulatif hingga Agustus, nilai ekspor sawit 2025 sudah mencapai US$24,785 miliar, atau meningkat 42,88% dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar US$17,347 miliar.

Kenaikan nilai ekspor ini dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak sawit dunia yang lebih tinggi, yakni US$1.204 per ton (CIF Rotterdam) selama Januari-Agustus 2025, dibandingkan US$1.009 per ton pada periode yang sama tahun lalu.

Arah Industri Sawit Fokus Tema Forum IPOC 2025

Di tengah dinamika produksi dan ekspor tersebut, GAPKI tengah mempersiapkan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri sawit nasional maupun global, yakni The 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook (IPOC 2025).

Acara ini akan digelar 12-14 November 2025 di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, dengan mengusung tema "Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade."

Tema itu mencerminkan komitmen industri sawit Indonesia memperkuat tata kelola dan menjaga daya saing di tengah dinamika perdagangan dunia serta perkembangan kebijakan energi hijau.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, penyelenggaraan IPOC 2025 menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi lintas sektor di tengah tantangan global yang kian kompleks.

"IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global," ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (28/10/2025).

Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global. Industri sawit juga menjadi pilar penting yang menopang ekspor nonmigas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi jutaan masyarakat di wilayah perkebunan.

IPOC 2025 akan menghadirkan sejumlah pembicara dunia di bidang minyak nabati dan perdagangan global, seperti Thomas Mielke (Oil World), Julian McGill (Glenauk Economics), Ryan Chen (Cargill Investments China), dan Satia Varqa (FastMarkets). Analis senior Dorab Mistry dari Godrej International Ltd. juga akan kembali membahas prospek harga minyak nabati dunia tahun depan.

Selain itu, Pietro Paganini, pakar komunikasi dan kebijakan publik internasional, akan mengulas strategi industri dalam menjawab isu keberlanjutan dan regulasi global. Pembicara lain seperti Eddy Abdurrachman, Andri Hadi, Dr. M. Fadhil Hasan, dan Oscar Tjakra akan menyoroti diplomasi sawit, rantai pasok, serta prospek investasi jangka panjang di sektor minyak nabati.

Ketua Panitia IPOC 2025 Mona Surya menyampaikan, konferensi ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi pelaku industri dan pemangku kebijakan.

"Seluruh rancangan penyelenggaraan IPOC ini diharapkan menjadi masukan penting bagi para pelaku industri sawit nasional," ujar Mona.

Isu strategis lain yang juga akan dibahas dalam forum ini adalah rencana peningkatan bauran biodiesel menjadi B50, yang dinilai berpotensi memperkuat kontribusi sawit terhadap transisi energi nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah rencana Pemerintah RI yang akan mengimplementasikan penerapan mandatori pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar dengan bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun 2026, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengungkapkan adanya kondisi produksi CPO RI yang stagnan.

Pada tahun 2025, produksi minyak sawit RI Diproyeksi mencapai 53,6 Juta Ton dengan jumlah ekspor diperkirakan mencapai 27,5 juta ton. Sehingga saat produksi CPO stagnan namun kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri meningkat maka kinerja eksor akan tertekan, imbasnya devisa ekspor CPO RI akan ikut mengalami penurunan.

Kondisi ini akan berimbas ke tekanan ekspor CPO RI ke China hingga India sekaligus dapat berimbas ke peningkatan harga CPO global. Diharapkan pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi CPO agar kebutuhan B50 dan ekspor CPO RI tetap dipenuhi.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya perluasan lahan dan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang sangat lambat. Hal ini terkait kondisi ekonomi para petani rakyat karena peremajaan akan berdampak ke penurunan pendapatan sehingga masyarakat enggan melakukan peremajaan.

Selain itu persoalan tumpang tindiha lahan sawit rakyat dengan kawasan hutan turut berdampak pada dana hibah untuk peremajaan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ).

Seperti apa persolan dan tantangan sektor sawit di tengah rencana implementasi B50? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 20/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 221,3 triliun atau 7,1% per akhir September 2025. Pertumbuhan penerimaan bea dan cukai ini ditopang oleh bea keluar dan cukai.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan cukai mengalami peningkatan di tengah produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang menurun.

"Kalau kita lihat komponennya cukai itu meningkat Rp 163,3 triliun, 4,6% di atas tahun lalu meskipun produksi CHT itu menurun sebesar 2,9%," kata Suahasil.

Kemudian, bea keluar tercatat meningkat drastis 74,8% dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 21,4 triliun per akhir September 2025. Ini terjadi karena kenaikan harga CPO dan kenaikan volume ekspor sawit serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

"Jadi bea keluar kita juga meningkat," tegas Suahasil.

Sayangnya, bea masuk mengalami penurunan sebesar 4,6% menjadi Rp 36,6 triliun per akhir September 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan tarif bea masuk dan efek bea masuk komoditas pangan serta banyak perdagangan yang mengutilisasi free trade agreement (FTA).

Kendati perjanjian dagang menekan penerimaan bea masuk, tetapi Suahasil menuturkan FTA memberikan efek kepada pergerakan ekonomi RI.

"Karena bea masuk ini sebagian untuk barang modal maupun barang untuk keperluan produksi," ujarnya.