Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah berencana melarang total pengambilan air tanah di Semarang guna menghentikan laju penurunan muka tanah (land subsidence). Kebijakan ini akan diterapkan secara ketat seiring dengan perluasan proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan pembangunan tanggul fisik saja tidak akan cukup untuk mengatasi krisis lingkungan di pesisir utara Jawa. Karenanya, pemerintah daerah didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menutup akses pemanfaatan air tanah bagi sektor tertentu.

“Nanti akan ada perda, misalnya ya yang melarang pengambilan air tanah karena land subsidence itu kan yang utama karena orang sering mengambil air tanah gitu loh,” ujar Dody dalam Konferensi Pers di Semarang, dikutip Senin (2/3/2026).

Fokus utama larangan ini adalah pelaku industri dan sektor perhotelan yang dinilai melakukan eksploitasi air tanah dalam skala besar. Berbeda dengan konsumsi air oleh masyarakat yang umumnya masih relatif kecil dan bukan pemicu utama kerusakan struktur tanah.

Lebih lanjut, untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih, tanggul laut di wilayah Semarang – Demak nantinya di desain lebih menjorok ke tengah laut dengan dimensi yang jauh lebih besar. Infrastruktur ini nantinya dirancang memiliki fungsi ganda sebagai fasilitas desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar.

“Tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi karena sekalian dia mengubah air laut menjadi air tawar. Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi Pemda untuk mengeluarkan perda, tidak boleh lagi mengambil air tanah,” tegas Dody.

Dody menambahkan, proyek ambisius ini akan dijembatani oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai koordinator teknis di lapangan. Selain Semarang, Dody juga menginstruksikan agar wilayah Pekalongan segera masuk dalam program prioritas BOPPJ karena memiliki urgensi penanganan yang serupa.

Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada 2024 lalu, wilayah pesisir Utara Jawa Tengah dilanda banjir besar. Salah satu yang terparah terjadi di Demak dan Kudus.

Hal ini sempat menghebohkan masyarakat dan memicu spekulasi kemunculan selat Muria yang sudah lama hilang. Dulunya, selat Muria memisahkan Pulau Jawa dan Gunung Muria. Seiring perkembangan waktu, selat itu menjadi daratan sekitar 300 tahun lalu.

Pakar Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eko Soebowo mengatakan penurunan tanah di wilayah tersebut mudah terjadi. Tak menutup kemungkinan Selat Muria bisa kembali muncul, namun penyebabnya bukan banjir.

Eko menjelaskan penurunan permukaan tanah di wilayah Semarang, Demak, dan sekitarnya bervariasi dengan intensitas tertinggi mencapai 10 sentimeter per tahun, seperti yang terjadi di wilayah Semarang timur. Perbedaan ini tergantung dengan tipikal tanah di daerah masing-masing dan faktor pendukung penurunan tanah yang ada di wilayah tersebut.

Faktor penurunan muka tanah terbagi menjadi dua, yakni faktor alami dan faktor antropogenik atau dampak aktivitas manusia.

Faktor alamiah adalah aktivitas tektonik. Faktor ini tidak memiliki dampak yang terlalu besar, karena hanya menyebabkan penurunan sekitar beberapa milimeter.

Faktor antropogenik atau ulah manusia menjadi kontributor terbesar. Beban infrastruktur tanah lunak bisa menyebabkan penurunan 1 sentimeter per tahun.

Lalu, eksploitasi air tanah merupakan faktor dominan yang bisa menyebabkan penurunan hingga 7-8 sentimeter per tahun.

Selain penurunan permukaan tanah, Eko menyebut kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim juga bisa menyebabkan Selat Muria berpotensi muncul kembali.

Selat Muria Muncul Bukan Gara-gara Banjir

Eko menegaskan banjir bukan faktor penyebab kembalinya Selat Muria. Ia mengatakan banjir malah akan membuat daratan menjadi lebih tinggi.

"Kalau soal banjir, justru malah banjir itu mengisi sedimentasi di daerah selat tersebut. Dari Muria, dari selatan Demak, selatan Semarang, semua sungai-sungainya kan bermuara di daerah pantura," ujar Eko.

"Itu kan membawa material, membuat pendangkalan. Tetapi banjir bukan menyebabkan terjadi selat lagi," lanjutnya.

Selain itu, banjir akan membawa sedimen ke wilayah terdampak dan hasilnya meningkatkan ketinggian daratan tersebut.

Nah, seperti itu penjelasan dari pakar geologi BRIN. Semoga informasi ini bermanfaat!