Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.