REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASET UTARA -- Dana hibah sekitar 2,49 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 39,84 miliar memperkuat proyek kota cerdas Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Otorita IKN menjalin kontrak kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait asistensi teknis solusi kota cerdas guna memperkuat perencanaan cetak biru kota cerdas IKN.

"Transformasi digital fondasi utama pembangunan ibu kota negara baru Indonesia," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat.

Perencanaan Kota Cerdas ibu kota negara baru Indonesia yang terintegrasi, siap investasi, dan implementatif untuk mempercepat transformasi IKN sebagai kota cerdas, berkelanjutan, serta menarik bagi investor global tersebut bernilai 2,49 juta dolar AS.

Dana proyek tersebut bersumber dari hibah lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat, United States Trade and Development Agency (USTDA), untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang sekaligus memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi. Dukungan dana hibah Pemerintah AS merupakan kepercayaan internasional terhadap pembangunan IKN sebagai kota masa depan berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Otorita IKN memastikan ibu kota negara baru Indonesia tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dirancang dengan sistem digital yang matang, aman, dan berorientasi masa depan melalui hibah USTDA dan kolaborasi lintas sektor. "IKN harus menjadi kota yang hijau, berkelanjutan, dan secara fundamental cerdas,” kata Basuki Hadimuljono.

Kegiatan tersebut melibatkan konsorsium dari Eficens Systems Inc sebagai pelaksana teknis, bersama Frost & Sullivan (USA & Indonesia), ASECH Indonesia Center of Excellence on Smart City, Mirekel, serta PT Searce Technologies Indonesia (Partner Google Cloud Platform).

Asistensi teknis dilakukan untuk menyusun dokumen sejumlah komponen strategis dan teknis yang dirancang memastikan implementasi kota cerdas IKN berjalan terstruktur, transparan, serta selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Anggota Dewan Frost & Sullivan Amerika sekaligus direktur proyek Subhranshu Sekhar, IKN memiliki peluang lebih dari sekadar kota cerdas yang dapat berevolusi menjadi kota kognitif.

Seiring transformasi industri pengetahuan global, kota harus beralih dari infrastruktur digital statis menuju sistem kecerdasan yang adaptif, dan ibu kota negara baru Indonesia berpotensi menjadi model rujukan bagi paradigma perkotaan global berbasis kecerdasan.

"Cetak biru yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan implementasi kota cerdas yang konkret sekaligus model percontohan bagi pengembangan kota cerdas di Indonesia dan dunia," kata Subhranshu Sekhar.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Investasi swasta masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tercatat lebih kurang Rp72 triliun hingga awal 2026.

"Perkembangan investasi di IKN terus menunjukkan tren positif," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kamis, ketika ditanya menyangkut investasi pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Investasi yang baru ditandatangani pada tahun ini, pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik mencakup pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, hingga fasilitas olahraga yang tersebar di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1C.

Pembangunan tersebut dikerjakan PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, serta PT Borneo Berkah Abadi yang diikat dengan perjanjian kerja sama (PKS), guna mendorong berbagai investasi masuk ke IKN sekaligus menghadirkan fasilitas penunjang bagi masyarakat di kawasan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Seluruh proyek yang dikerjakan ketiga perusahaan tersebut di WP 1A dan 1C mendukung kebutuhan harian penghuni kawasan, jelas dia, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berada di IKN.

Tercatat hingga awal 2026 sebanyak 57 perusahaan telah komitmen investasi di ibu kota negara baru Indonesia, lanjut dia, dengan nilai investasi swasta murni mencapai sekitar Rp72 triliun.

Pembangunan IKN semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakat termasuk bidang usaha, serta Otorita IKN memastikan kemudahan proses perizinan dan pendampingan investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Pembangunan fasilitas komersial, sosial, serta pendukung lainnya dipercepat untuk pertumbuhan ekosistem kawasan, kata Basuki Hadimuljono, menghadirkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik IKN sebagai pusat peradaban baru di Indonesia.

Kehadiran PT Maxi Nusantara Raya di IKN tidak semata orientasi pada keuntungan, timpal perwakilan investor dari PT Maxi Nusantara Raya Suni Yuwono Kusbandi, tetapi juga berperan sebagai kontributor dalam pembangunan kawasan IKN.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia yang belum memiliki ekosistem industri yang lengkap dan masih dibebani tarif utilitas tinggi.

Masalah itu akan menjadi fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri untuk memperkuat daya saing manufaktur nasional, menurut Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI Chusnunia.

Chusnunia usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR-RI di PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Kamis, mengatakan banyak KEK yang sudah diberi kemudahan regulasi dan pajak, tetapi belum ditunjang ekosistem kerja yang memadai.

“KEK kita rata-rata baru dari sisi ekosistem, belum terpenuhi. Itu berefek banget terhadap proses produksi dan pertumbuhannya,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa pengusaha di KEK masih menghadapi biaya listrik yang tinggi dan pasokan energi yang belum stabil.

“Bahkan bukan hanya harga, kecukupannya juga kurang. Soal gas dan utilitas lain harus diperhatikan,” katanya.

Menurut dia, lokasi KEK yang jauh dari pelabuhan juga membuat biaya logistik meningkat. Kondisi itu memperlambat arus barang dan mengurangi efisiensi proses produksi.

Oleh karena itu, DPR memasukkan isu efektivitas logistik KEK dalam pembahasan RUU Kawasan Industri.

Masalah utilitas disebut berpengaruh langsung pada daya saing industri nasional. Chusnunia mengatakan beban listrik industri yang tinggi membuat produsen hanya beroperasi pada jam tertentu ketika tarif lebih rendah.

“Jam-jam tertentu harganya lebih tinggi. Jadi mau tidak mau mereka produksi hanya sampai jam 16.00-17.00,” katanya.

Kondisi itu membuat biaya produksi meningkat dan harga produk nasional kurang kompetitif di pasar global.

Ia menegaskan industri tidak boleh dibebani tarif energi yang menghambat kapasitas mereka memenuhi permintaan pasar. “Listrik untuk industri jangan justru lebih mahal. Kalau bisa diringankan agar daya saing kita tidak kalah".

Selain energi, ia menyinggung persoalan beban administratif seperti perizinan dan persoalan lingkungan sosial yang turut menambah kerumitan industri dalam memenuhi target produksi. Menurutnya, semua aspek itu harus diurai dalam RUU Kawasan Industri.

Komisi VII berkomitmen menjadikan RUU Kawasan Industri sebagai instrumen untuk menata kembali utilitas dasar, lokasi, logistik, dan infrastruktur pendukung KEK agar lebih efisien dan mampu mendongkrak pertumbuhan industri nasional.

Hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut yakni Chusnunia (FPKB), Bane Raja Manalu (PDIP), Ma’ruf Mubarok (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Erna Sari Dewi (F-NasDem), dan Izzudin Alqassam Kusuba (FPKS).

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025