Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu mandeknya konstruksi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai target tanpa merusak ekosistem hutan.

Juru Bicara Badan Otorita IKN Troy Pantouw menegaskan bahwa narasi negatif mengenai mangkraknya megaproyek tersebut sama sekali tidak berdasar. Pemerintah mengeklaim setiap kedeputian bekerja ketat mengawasi kelestarian lingkungan.

“Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak. Dan, hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan,” ujar Troy dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Troy menyatakan, OIKN mengandalkan fungsi kedeputian khusus untuk memitigasi dampak lingkungan. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga kelestarian hutan dan menerapkan transisi energi bersih di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Untuk menekan emisi, pasokan listrik di KIPP Nusantara kini disokong oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN. Infrastruktur energi terbarukan ini dirancang dengan kapasitas terpasang mencapai kisaran 50 Megawatt (MW).

Selain itu, otorita juga mewajibkan agenda penanaman pohon endemik Kalimantan bagi seluruh pegawai internal guna merehabilitasi lahan.

Sebelumnya, OIKN juga menekankan realisasi investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai Rp72,39 triliun hingga periode Mei 2026.

Troy menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut membuktikan pembangunan Nusantara tidak berhenti. Pihaknya optimistis ekosistem perkotaan di IKN akan terus berkembang seiring dengan masuknya modal tersebut.

“Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia,” ujarnya.

Secara terperinci, total investasi tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar. Investasi swasta murni tercatat sebesar Rp60,29 triliun, sementara sisanya yakni Rp12,10 triliun berasal dari fasilitas publik dan penugasan kementerian/lembaga.

Adapun, hingga saat ini, OIKN telah meneken 75 perjanjian kerja sama (PKS). Kerja sama ini melibatkan 65 pelaku usaha untuk kategori swasta murni dan 15 penugasan khusus kepada kementerian atau lembaga.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan kegiatan investasi yang dilakukan PT Dian Jaya Indonesia dan PT Biru Makmur Abadi dengan total nilai Rp1,2 triliun semakin memperkuat ekosistem kawasan di IKN.

"Kerja sama berupa investasi ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengembangan proyek komersial dan fasilitas pendukung di IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sabtu, saat ditanya menyangkut investasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian kawasan IKN.

"Investasi itu bakal semakin memperkuat ekosistem kawasan di IKN," tambahnya.

Menurut dia, kehadiran proyek apartemen, hotel, pusat olahraga, dan restoran tersebut tidak hanya menambah ragam fasilitas perkotaan di IKN, tetapi juga memperkuat ekosistem kawasan agar semakin siap menjadi kota yang hidup, produktif, dan inklusif.

Ia menjelaskan, PT Dian Jaya Indonesia, perusahaan real estat yang merupakan anak usaha dari Dian Development Co.Ltd. asal Korea Selatan, mengembangkan proyek apartemen dan hotel di WP KIPP Sub WP 1B, tepatnya di kawasan Pusat Pendidikan (Education Precinct).

Proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada triwulan IV 2026 di atas lahan sekitar 33.201 meter persegi dengan estimasi nilai investasi lebih kurang Rp1,15 triliun.

Berinvestasi di IKN karena kawasan ini dirancang sebagai kota pintar (smart city) yang modern, menurut Wakil Direktur PT Dian Jaya Indonesia, Cheong Seung Hwa, dengan kepastian regulasi dan insentif fiskal, maka potensi peningkatan nilai properti dan bisnis akan signifikan di masa depan.

Sementara itu PT Biru Makmur Abadi mengembangkan fasilitas pusat olahraga (sport center) dan restoran di kawasan KIPP 1C, berlokasi di sekitar kompleks SMA Taruna Nusantara dan Universitas Gunadarma.

Proyek yang diharapkan dapat mendukung aktivitas kawasan pendidikan sekaligus memperkaya fasilitas publik masyarakat tersebut, direncanakan dimulai pada triwulan IV 2026 dengan luas lahan lebih kurang 16.387 meter persegi dan estimasi investasi sekitar Rp50 miliar.

IKN sebagai peluang investasi jangka panjang yang strategis, kata Direktur PT Biru Makmur Abadi, Abdul Rohman, konsep kota cerdas dan hijau yang diusung pemerintah sangat relevan dengan tren global.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan laju investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terganggu usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir pemberian Hak Atas Tanah (HAT) 190 tahun untuk para investor.

Juru Bicara Badan Otorita IKN, Troy Pantouw menyebut saat ini pihaknya bersama Kementrian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga lain bakal melakukan penyelarasan aturan teknis di lapangan terkait putusan tersebut.

"OIKN memastikan bahwa minat investor tetap tinggi untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem di IKN," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Pada saat yang sama Troy turut menyampaikan putusan tersebut tidak akan mengganggu laju investasi IKN ke depan. Pasalnya, tambah dia, pemerintah saat ini telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor.

"Berbagai insentif fiskal juga sudah dipersiapkan bagi dunia usaha di IKN," pungkasnya.

Sebelumnya hal senada turut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku menghormati segala bentuk keputusan MK mengenai aturan tersebut.

Dia menjelaskan keputusan tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025).

Lebih lanjut, Nusron menyebut, seiring dengan keputusan MK tersebut maka proses pemberian HAT yang telah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian.

Nusron menambahkan, putusan MK tersebut juga dinilai konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.