Konsep Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Namun, jika aspek transparansi dan risiko tidak dikelola dengan benar, ini bisa menjadi jepitan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah,

Bandung (ANTARA) - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai super holding BUMN dengan berbagai ambisinya, diingatkan supaya dibarengi dengan proteksi terhadap ekosistem ekonomi lokal daerah agar tidak terjadi kanibalisme usaha.

Mantan anggota DPR Akbar Faizal dalam diskusi mengenai Danantara dan daerah di Bandung, Kamis mengatakan, hal ini perlu agar Danantara tidak menjadi "jepitan" baru yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan salah satunya yang utama adalah menjalankan dengan baik aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pasalnya, kata Akbar, tanpa sistem pengawasan ketat, konsolidasi aset BUMN berskala global ini justru berisiko menekan fiskal daerah.

"Konsep Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Namun, jika aspek transparansi dan risiko tidak dikelola dengan benar, ini bisa menjadi jepitan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah," kata Akbar Faizal.

Salah satu dampak BUMN pada daerah, diungkapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di mana saat ini terdapat beberapa BUMN yang memiliki kewajiban hutang pada BJB dengan nilai hampir Rp3,7 triliun.

Karenanya, Dedi mendesak Danantara tidak hanya fokus pada pencatatan aset nasional, tetapi juga membereskan berbagai persoalan termasuk hambatan finansial pada perbankan BUMD itu yang menurutnya membebani daerah.

Dedi menilai berbagai operasional dan aset BUMN di daerah, seharusnya memiliki nilai strategis untuk mendukung industri lokal termasuk sektor UMKM-nya, bukan justru merugi akibat tata kelola yang buruk.

Ekonom dari Universitas Indonesia Mohammad Dian Revindo mengingatkan agar Danantara tidak mengkanibal ekonomi lokal dengan menyaingi usaha daerah yang sudah eksis.

"Jangan sampai super holding ini malah menyaingi atau mematikan usaha yang sudah ada di daerah. Idealnya, aset BUMN yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk UKM lokal, semisal aset PT KAI, sampai PT Pos," kata Dian yang juga merupakan peneliti Nagara Institute.

Sementara itu, peneliti Nagara Institute R Edi Sewandono menilai keterlibatan daerah dalam setiap proyek strategis Danantara wajib dipayungi regulasi setingkat undang-undang, mencontoh skema participating interest 10 persen di sektor migas.

"Kalau tidak ada payung undang-undang, pasti ada bargaining untuk menolak. Daerah harus dilibatkan secara jelas," tuturnya.

Melalui evaluasi dalam diskusi ini, para akademisi berharap Danantara mampu menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif, di mana UMKM dan BUMDes mungkin dijadikan bagian dari ekosistem investasi, bukan sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.

Panitia mengungkapkan, seluruh pandangan dan argumen yang muncul akan dikurasi menjadi rekomendasi kebijakan investasi nasional yang rencananya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengarahkan penguatan sektor pangan berbasis kedelai melalui skema hilirisasi, dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung program gizi pemerintah pusat, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, hilirisasi kedelai menjadi kunci agar UMKM tidak lagi terjebak pada persoalan klasik, seperti keterbatasan bahan baku, lemahnya standar produksi, dan minimnya jaminan keamanan pangan.

“UMKM perlu didorong masuk ke sistem yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir yang memenuhi standar pangan. Dengan begitu, mereka tidak hanya berproduksi, tetapi juga punya kepastian pasar,” kata Syakur, Kamis (22/1/2026).

Pemkab Garut, lanjut dia, tengah menyiapkan langkah administratif dengan mengajukan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar UMKM lokal memperoleh akses prioritas sebagai pemasok dalam program MBG. Skema ini akan diselaraskan dengan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah, yang menjadi pelaksana distribusi pangan bergizi.

Dari sisi hulu, Garut juga diarahkan menjadi salah satu wilayah pengembangan kedelai nasional. Pemerintah daerah menilai kondisi agroklimat di Garut relatif sesuai untuk budidaya kedelai, di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut. Saat ini, kebutuhan kedelai nasional sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri dengan volume jutaan ton per tahun.

“Kedelai adalah bahan pangan strategis. Hampir semua lapisan masyarakat mengonsumsinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat produksi lokal, teknologi, dan permodalan,” ujarnya

Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku industri pengolahan. Pimpinan PT Mandala 525 (MDL 525), Haris Kalicman, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk berperan sebagai mitra industri dalam ekosistem hilirisasi kedelai di Garut.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu bubuk kedelai itu menilai kualitas kedelai lokal tidak kalah dibandingkan produk impor, sepanjang didukung proses pascapanen dan teknologi yang memadai.

Menurut Haris, industri berperan penting dalam menjembatani produksi petani dan kebutuhan pasar berskala besar, termasuk program gizi pemerintah.

“Kami memastikan aspek kualitas dan keamanan pangan melalui teknologi, kapasitas pabrik, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perizinan dan sertifikasi,” ujarnya.