Bisnis.com, SEMARANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tengah menyusun peta jalan atau roadmap penerapan Blue-Green Infrastructure (BGI) sebagai dokumen perencanaan sektoral untuk memperkuat ketahanan kota terhadap banjir. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengarusutamakan pembangunan infrastruktur berdasarkan solusi berbasis alam.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bappeda Kota Semarang Johanes Adhi Nugroho mengungkapkan bahwa peta jalan pembangunan berbasis BGI akan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan unsur air (biru) dan vegetasi (hijau) dalam proyek pembangunan infrastruktur kota.
“Blue print pembangunan berbasis BGI ini mencoba untuk mengintegrasikan unsur air dan vegetasi agar dalam proses pembangunan dapat meniru ekosistem alami, agar terjadi keseimbangan antara biru dan unsur hijau yang salah satu dampaknya adalah dapat meminimalkan kejadian banjir,” ujar Johanes pada sesi Focus Group Discussion Penerapan BGI di Kota Semarang pada Selasa (27/1/2026).
Johanes menjelaskan, penyusunan peta jalan ini diselaraskan dengan tema Peningkatan Infrastruktur Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2028.
Perencanaan pembangunan infrastruktur fisik yang matang di tahun 2027 diharapkan sudah mengandung elemen BGI, sehingga pada tahun 2028, saat tema RPJMD berfokus pada infrastruktur, implementasi BGI dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Loughborough University sekaligus promotor proyek Blue-Green Infrastructure in Semarang (BuGIS) Robby Soetanto menjelaskan BGI sebagai konsep infrastruktur yang menyatukan elemen vegetasi dan pengelolaan air untuk menciptakan keseimbangan di lingkungan perkotaan.
Dalam penerapannya, Robby menjelaskan BGI dapat diwujudkan dalam infrastruktur fisik di ruang publik atau permukiman, seperti bioswale, landscape pond, dan permeable pavement. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dengan mengoptimalisasikan resapan air.
“Pertumbuhan perkotaan seringkali tidak terlalu menggubris keperluan mengenai ruang hijau-hijau dan permukaan tanah menjadi impermeable (kedap air) dan itu efeknya beban drainasenya lebih tinggi, runoff-nya juga besar yang menimbulkan erosi,” ungkap Robby.
Penerapan BGI yang efektif juga diharapkan dapat mengubah pola penanganan banjir dari yang semula reaktif menjadi lebih terencana. "Kalau masalah perkotaan misalnya banjir, kita kena banjir, baru bingung, tapi kalau BGI itu diterapkan sebelum banjir, kita sudah mengurangi resiko banjir lebih dulu," jelas Robby.
Selain itu, Robby menegaskan keberhasilan pembangunan BGI ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dari tingkat paling bawah. "Jadi kalau kita mau mempromosikan BGI itu yang inklusif, jadi memang karakter BGI itu tidak cuma top-down, tapi juga bottom-up, jadi melibatkan masyarakat dari bawah, yang harus sadar bahwa BGI itu penting," ujarnya.
Selain mengatasi permasalahan lingkungan, Robby menjelaskan BGI dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat kota melalui hasil pertanian yang berkesinambungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. "BGI selain memberikan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan seperti banjir, polusi udara, pemanasan daerah perkotaan, juga bisa memberikan manfaat lainnya, misalnya ketahanan pangan dari hasil pertanian perkotaan," pungkasnya. (Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, PAYAKUMBUH - Ahli pertanian di Provinsi Sumatra Barat Djoni menilai penerapan sistem organik dapat menjadi solusi untuk mendongkrak produktivitas tanaman padi karena memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi.

“Penerapan sistem pertanian organik ini, dampak positif yang dirasakan adalah dari sisi lingkungan dan ekonominya. Seperti dengan sistem penanaman padi metode sawah pokok murah, jerami tidak lagi dibakar petani, tapi jadi sumber pupuk alami, dan hal ini memberikan dampak pada penurunan biaya pertanian,” katanya dalam kegiatan Sekolah Lapang Daun yang diselenggarakan Bank Indonesia di Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (11/11/2025).

Djoni menjelaskan, metode sawah pokok murah atau mulsa tanpa olah tanah (MTOT) merupakan bentuk kearifan lokal dalam budidaya padi dengan menekan biaya produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sistem ini mengandalkan bahan-bahan alami seperti jerami, pupuk kandang, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia, air, dan tenaga kerja.

“Jadi jerami sisa panen dimanfaatkan sebagai pupuk alami sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, dan bukan dibakar,” ujarnya.

Dalam penerapan sistem ini, petani hanya menggunakan sekitar 30% pupuk kimia dari kebiasaan sebelumnya, tanpa pestisida. Cara ini menciptakan ekosistem alami di lahan sawah yang membantu menekan hama dan penyakit tanaman. Meski tidak mudah diterima secara luas, Djoni menilai penerapan metode ini mulai menunjukkan hasil positif terhadap produktivitas padi.

“Sejauh ini yang paling berhasil menerapkan sistem pertanian organik dari jerami itu berada di Kabupaten Agam, dan hal ini turut didukung oleh Bupati Agam. Saya berharap, pemerintah daerah lainnya di Sumbar mulai membuka dan melek terhadap inovasi pertanian yang ramah di kantong dan sehat bagi lingkungan,” tegasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menuturkan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sejak 2010, Sumbar konsisten berada di tiga besar kontribusi ekonomi nasional. Pada 2023, nilai tambah sektor pertanian mencapai Rp41,6 triliun atau 27,8 persen dari total PDRB.

“Jadi pertanian masih menjadi aktivitas mendominasi di Sumbar. Tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi tanaman pangan juga erat kaitannya dengan sosial dan politik. Makanya soal tanaman pangan ini menjadi prioritas oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia mengakui, keterbatasan lahan dan tingginya penggunaan pupuk kimia menjadi kendala peningkatan produksi. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus juga telah menurunkan kualitas tanah.

“Padahal tanah yang menjadi faktor utama memastikan kondisi tanaman bisa tumbuh bagus atau tidak. Makanya, perlu ada gerakan menggunakan bahan organik. Seperti halnya kegiatan Sekolah Lapang Daun ini. Kami Pemprov Sumbar sangat mendukung kegiatan ini, karena telah beri kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait inovasi untuk meningkatkan produksi padi,” katanya.

Afniwirman menambahkan, penerapan inovasi MTOT tidak mudah karena masih ada tantangan dalam mengubah kebiasaan petani yang terbiasa dengan cara konvensional. Meski demikian, ia menilai sistem sawah pokok murah bisa menjadi pilihan alternatif bagi petani kecil karena dapat mengurangi biaya tanam.

Terutama untuk kondisi sawah di daerah perbukitan, sistem ini dianggap lebih efisien karena meminimalkan penggunaan alat berat. “Dengan adanya sawah pokok murah ini, kendala itu sudah bisa diatasi. Makanya saya dukung kegiatan Sekolah Lapang DAUN yang dilakukan BI ini,” ucapnya.

Sementara itu, pertanian di Kabupaten Agam mulai menunjukkan hasil nyata dari penerapan sistem organik tersebut. Bupati Agam Benni Warlis mengatakan, panen perdana di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, mencatat hasil ubinan mencapai 8,64 ton per hektar.

“Angka ini meningkat dibanding pola konvensional yang hanya sekitar 6,8 ton per hektar, dengan varietas padi Kuriak Kusuik,” ujarnya.

Menurut Benni, hasil tersebut menjadi bukti bahwa penerapan sistem pertanian organik dan pola tanam modern mampu meningkatkan produktivitas. Ia mengingatkan agar hasil panen dimanfaatkan secara bijak dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem pertanian ke depan.

“Manfaatkan hasil panen ini dengan bijak dan terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi tepat guna, benih unggul serta penerapan pertanian ramah lingkungan,” kata dia.