Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Lembaga Penelitian Perundang-undangan Korea (KLRI) Im Dan-bi memaparkan empat pilar landasan sistem sirkularitas baterai yang diterapkan di Korea yang bisa menjadi acuan untuk Indonesia dalam membangun industri baterai berkelanjutan.

Dan-bi mengatakan rantai sirkularitas dari produksi baterai saat ini menjadi perhatian industri manufaktur baterai di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan eksternal pada rantai nilai baterai dan keamanan daya saing industri.

Di Korea, Dan-bi mengatakan menerapkan empat pilar dengan sistem dan instrumen yang mendukung sirkularitas baterai, di antaranya adalah pengumpulan yang membentuk industri daur ulang baterai yang harus dijalankan oleh tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility).

“Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut. Jika penanggung jawab tidak jelas, sistem pengumpulan akan sulit berjalan dengan stabil dan sulit untuk mengamankan pasokan volume serta sinyal investasi yang diperlukan bagi industri daur ulang,” kata Dan-bi dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

EPR (Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas) atau sistem tanggung jawab produsen dalam daur ulang merupakan instrumen regulasi yang menjamin proses pengumpulan ini.

EPR bukan sekadar regulasi bagi produsen, melainkan instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal dengan membebankan biaya pengumpulan dan pengelolaan baterai akhir masa pakai kepada produsen, sekaligus memasukkan baterai tersebut ke dalam sistem sirkularitas.

Dalam merancang EPR, perlu ditentukan siapa yang memikul tanggung jawab (produsen kendaraan, produsen baterai, atau importir), serta mencakup penerapannya (baterai EV, ESS, hingga produk lainnya).

Pilar kedua adalah regulasi keselamatan, dengan baterai kendaraan listrik merupakan aset bernilai ekonomi namun membawa risiko tegangan tinggi dan kebakaran. Jika hanya mewajibkan pengumpulan baterai bekas tanpa mempertimbangkan sifat tersebut, pelaku usaha dapat bertanggung jawab keselamatan dan risiko hukum yang sulit diprediksi.

“Standar keselamatan harus mencakup seluruh proses, mulai dari status pengisian daya, pemeriksaan kerusakan selama pengangkutan, hingga persyaratan keselamatan pada proses pembongkaran,” katanya lagi.

Dan-bi mengatakan dalam pilar ketiga, perlu ada sistem evaluasi untuk pengelolaan baterai akhir masa pakai secara tepat yang mendiagnosis kondisi saat ini dari baterai seperti kapasitas, hambatan internal, stabilitas termal yang termuat dalam paspor baterai.

Jika kedua informasi ini disatukan, baterai dapat dialokasikan ke jalur yang paling sesuai, misalnya penggunaan kembali, manufaktur ulang, atau daur ulang material.

Pilar keempat adanya instrumen kebijakan untuk perluasan penggunaan bahan baku daur ulang dalam produksi baterai. Ia mengatakan pemilihan instrumen kebijakan bergantung pada tingkat kematangan pasar.

“Pada tahap awal, insentif dan pengadaan publik dapat mendorong investasi swasta, sementara sistem sertifikasi bahan baku dapat membantu membentuk permintaan berbasis pasar sebelum regulasi wajib diterapkan,” katanya pula.

Dan-bi mengatakan empat pilar ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam kebijakan baterai, yang tidak hanya dapat dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai aset material strategis.

Namun sistem sirkularitas baterai tidak dapat diwujudkan hanya melalui teknologi atau pasar semata, melainkan harus dibangun bersama dengan kerangka hukum dan kebijakan yang menggerakkan sistem tersebut secara organik.

Pembangunan sirkularitas baterai nantinya akan menjamin ketahanan sumber daya dan daya hemat biaya melalui pemulihan mineral kritis daripenambangan perkotaan, meningkatkan nilai tambah industri dengan mengintegrasikan material daur ulang ke dalam produksi, dan menjadi sarana untuk merespons regulasi global terkait jejak karbon dan kandungan bahan daur ulang.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menghadirkan Program Waste Management yang memberdayakan mustahik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan sampah anorganik menjadi tabungan emas.

Melalui program ini, dana zakat dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik di sektor pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat dapat menyetorkan sampah anorganik yang kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan BSI Emas.

“Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun Program Waste Management ini merupakan implementasi Green Zakat. Bob mengatakan bahwa Green Zakat menjadi jembatan yang menghubungkan pemberdayaan mustahik, pelestarian lingkungan, serta peningkatan literasi investasi masyarakat.

Ia juga mengatakan inovasi dalam pengelolaan zakat menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

“BSI meyakini pengelolaan zakat yang inovatif dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan,” kata Bob.

Perseroan menyampaikan model pemberdayaan mustahik dalam Program Waste Management membuka peluang usaha baru, menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, serta mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

Sebab sampah yang dikumpulkan dan dipilah, akan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti goodie bag, plakat, kursi, dan meja hasil daur ulang yang memiliki nilai jual.

Program Waste Management juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam membangun budaya ekonomi sirkular. Masyarakat dapat menukarkan sampah anorganik melalui kios daur ulang yang disediakan BSI.

Setelah nilai sampah yang terkumpul mencapai minimal Rp55 ribu, masyarakat akan menerima saldo dalam bentuk rekening emas, sehingga sampah yang sebelumnya tidak bernilai dapat bertransformasi menjadi instrumen investasi masa depan.

Program ini hadir sebagai respon atas tantangan pengelolaan sampah nasional yang semakin kompleks. Dengan produksi sampah Indonesia yang mencapai sekitar 30 juta ton per tahun, BSI melihat peluang untuk menghadirkan solusi berbasis keuangan sosial syariah yang mampu memberikan dampak nyata, mulai dari pengurangan timbunan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap awal implementasi, program ini menyasar lebih dari 20 kepala keluarga atau 73 penerima manfaat di kawasan Bantar Gebang dan Tangerang Selatan, dengan target mengelola lebih dari 27 ton sampah daur ulang serta memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Untuk memperluas jangkauan manfaat, BSI akan mengoperasikan lima kios Waste Management secara bertahap mulai Juni hingga Agustus 2026 di 5 titik lokasi antara lain Pondok Pesantren Hafidz Indonesia Center Bekasi, Perumahan Malibu Village Tangerang, Pasar Paramount Serpong, Perumahan Villa Dago Pamulang, dan Perumahan Kampung Utan Pertamina Ciputat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program, BSI mengalokasikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan keterampilan produksi barang daur ulang, serta pembangunan fasilitas kios Waste Management yang menjadi pusat aktivitas ekonomi para mustahik.

Perseroan menyampaikan Green Zakat BSI selaras dengan agenda pembangunan nasional melalui Astacita, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Green Zakat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Perseroan menyatakan akan terus mengembangkan inovasi pendayagunaan Green Zakat sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan keuangan sosial syariah, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, perseroan optimistis zakat dapat menjadi katalis transformasi yang mampu mengubah sampah menjadi berkah, memperkuat kemandirian mustahik, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau, inklusif dan sejahtera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menggelar program pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan sebagai upaya perusahaan mendorong ekonomi sirkular di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan di tengah tantangan pengelolaan sampah dan limbah yang semakin kompleks, pihaknya menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah material sisa menjadi sumber daya bernilai.

Menurut dia, penerapan ekonomi sirkular menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui pendekatan ekonomi sirkular, lanjutnya, Pertamina mendorong pengelolaan sampah dan limbah yang tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Roberth menambahkan salah satu program tersebut adalah community involvement and development (CID) Pelita atau Pengelolaan Lingkungan Terpadu Borneo, yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Kilang Balikpapan.

Program ini mengolah sampah plastik rumah tangga seperti kemasan saset dan bungkus makanan menjadi produk bernilai guna seperti roster, paving block, dan lembaran LDPE (LDPE sheet) tanpa melalui proses pembakaran.

Selain itu, program ini juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat, sabun cair, dan lilin.

Inisiatif tersebut tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah dan limbah rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan material yang sebelumnya tidak memiliki nilai.

Di Jawa Timur, melalui Fuel Terminal Madiun, Pertamina mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Pesanggrahan dan aplikasi digital Sokrosok.

Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam proses pengumpulan dan penjemputan sampah anorganik sekaligus meningkatkan transparansi pencatatan administrasi bank sampah melalui sistem digital.

Sampah anorganik yang telah terkumpul juga diolah kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomi melalui kegiatan workshop 3R (reduce, reuse, recycle), seperti plakat, kipas, meja, gantungan kunci, dan sapu plastik.

Program Kampung Iklim (Proklim) Pesanggrahan tercatat mengurangi 16.000 kg sampah organik dan 1.380 kg sampah anorganik.

Program ini juga berkontribusi menekan emisi metana 2.013 kilogram per tahun serta menyerap karbon hingga 13.000 kilogram per tahun.

Dari sisi ekonomi, kelompok masyarakat ini mencatat peningkatan pendapatan kumulatif sebesar Rp14,6 juta serta penghematan biaya listrik sekitar Rp700 ribu per bulan melalui pemanfaatan energi surya.

Program ini melibatkan sekitar 40 anggota aktif dan memberikan manfaat tidak langsung kepada lebih dari 3.000 masyarakat di sekitar wilayah Pesanggrahan.

Kurnia Fidia Wati, salah satu tokoh penggerak Proklim Pesanggrahan, mengatakan kolaborasi masyarakat dan Pertamina Patra Niaga telah membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Bersama Pertamina Patra Niaga, kami membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan kolektif yang membawa manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya kami akan memfasilitasi masyarakat agar dapat membeli secara langsung melalui website

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Puspa Agro Jatim mendorong pengembangan bisnis secara digital melalui peluncuran situs resmi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perdagangan yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Utama Puspa Agro Jatim M. Diah Agus Muslim menyatakan masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran dan penyewaan lapak maupun berbagai infrastruktur lain di kawasan Puspa Agro secara daring dari manapun.

"Saat ini website puspaagrojatim.id milik kami sudah bisa mengakomodasi masyarakat yang ingin menyewa lapak atau stan, gudang, cold storage hingga aula pertemuan yang berada dalam kawasan Puspa Agro," kata Agus di Sidoarjo, Selasa.

Agus menuturkan dalam situs tersebut masyarakat dapat melihat secara langsung dan transparan mengenai spesifikasi lahan yang hendak disewa beserta harganya, yang tersedia di dalam lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 50 hektar tersebut dengan lebih dari 500 penyewa.

Ia menjelaskan kemudahan dalam mengakses informasi dan transaksi sewa lahan merupakan salah satu upaya perusahaan di tengah era digital demi mengurangi penggunaan kertas atau paperless dalam pengisian formulir dan dokumen lainnya.

Menurutnya, situs tersebut juga dapat menjadi media komunikasi yang dapat mengenalkan perusahaan kepada masyarakat luas.

Agus mengatakan ke depannya situs tersebut akan dikembangkan menjadi laman e-commerce sehingga memungkinkan masyarakat untuk mampu membeli segala jenis barang yang dijual di Puspa Agro secara online.

"Nantinya kami akan memfasilitasi masyarakat agar dapat membeli secara langsung melalui website. Jadi website tersebut tidak hanya menjadi jembatan antar perusahaan atau business to business (b2b) melainkan juga antara pelaku usaha yang menyewa lahan dengan pelangganatau business to customer (b2c)," kata Agus.

Senada dengan Agus, Komisaris Utama Puspa Agro Jatim Fairouz Huda menyebutkan perusahaan diharapkan mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui situs tersebut.

"Dengan adanya situs ini diharapkan menjadi jalan untuk pengembangan bisnis khususnya bagi generasi muda, karena saat ini banyak pelaku usaha bidang pangan serta pelanggan dari generasi muda atau milenial dan yang lebih muda, yang menggunakan platform digital dalam bertransaksi jual beli pangan," ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Subholding Gas Pertamina menerapkan ekonomi sirkular di wilayah kerja perusahaan dengan program pengelolaan sampah plastik di lingkungan perusahaan menjadi produk yang bernilai.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

"Program ini dihadirkan guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam penerapannya, PGN menyiapkan sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, tambahnya, pihaknya ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness Environmental, Social and Governance (ESG) di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

“Kami berharap melalui inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ujarnya.

Saat ini, PGN juga menjalankan inisiatif bagi komunitas (seperti Bajaj Gas) di mana botol plastik dihargai senilai Rp400 per botol. Peserta dapat menukarkan hingga 61 botol untuk mendapatkan kupon diskon pengisian bahan bakar gas (BBG)

Sementara itu Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre, selaku pendamping program tersebut menilai pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, dia menyebutkan timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah.

Hal itu memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

Kondisi tersebut, tambahnya, mendorong perlunya kolaborasi dan langkah nyata dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Kami melihat program seperti ini sangat penting untuk membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai guna,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto meninjau fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas guna mendorong sistem pengelolaan limbah berkelanjutan untuk mentransformasi sampah menjadi produk bernilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular nasional.

"Jadi, ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini," kata Presiden Prabowo di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Presiden melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Banyumas, termasuk pemanfaatan teknologi lokal dalam mengurangi volume sampah secara signifikan.

Presiden mengapresiasi efektivitas sistem tersebut karena mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya guna serta nilai jual tinggi bagi daerah.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut prabowo, penggunaan teknologi yang tidak terlalu canggih, namun efektif menjadi kunci keberhasilan fasilitas yang berlokasi di Jawa Tengah tersebut.

Presiden juga menyoroti bahwa sebagian besar komponen pendukung fasilitas ini merupakan produk lokal yang terintegrasi dalam satu rangkaian sistem yang utuh.

Sistem tersebut bekerja secara teratur, mulai dari penanganan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengelolaan akhir di tingkat kabupaten secara kolektif.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di lokasi ini meliputi mesin pre-shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor penggerak.

Keberadaan perangkat-perangkat ini mendukung proses pemilahan dan pengolahan sampah secara efisien guna mencapai target pengurangan limbah yang maksimal di tempat pemrosesan akhir.

Menurut Presiden, pembangunan TPST di wilayah lain juga bertujuan membuka lapangan kerja baru bagi warga di sekitar lokasi. Fasilitas pengolahan sampah bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai produk turunan yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah antara lain genteng plastik, paving plastik, serta maggot segar untuk pakan ternak.

Selain itu, dihasilkan pula pupuk organik dan bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF) yang bernilai jual tinggi bagi industri.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mengubah stigma sampah dari masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

GRESIK - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai sekretariat Kadin Net Zero Hub , bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, serta para mitra strategis menyelenggarakan kegiatan “Akselerasi Transformasi Industri Hijau di Jawa Timur: Dekarbonisasi, Resource Efficiency, dan Circular Economy untuk Daya Saing Industri” di kawasan JIIPE Gresik.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, perwakilan perusahaan khususnya di kawasan JIIPE, serta mitra strategis terkait untuk memperkuat pemahaman, mempercepat aksi dan mendorong kolaborasi dalam implementasi industri hijau di Jawa Timur.

Transformasi industri menuju praktik rendah karbon semakin menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya tuntutan global seperti kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Dalam konteks ini, peluang dekarbonisasi dapat didorong melalui opsi solusi seperti Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), penggunaan kerangka ekonomi sirkular, hingga perlindungan alam dan biodiversitas, sehingga peluang dekarbonisasi bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga soal meningkatkan efisiensi operasional dan membuka nilai tambah baru.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menegaskan, pentingnya peran sektor bisnis dalam mendorong transformasi ini. “Industri hijau bukan lagi isu lingkungan. Ini adalah isu daya saing industri. Perusahaan yang tidak mulai hari ini akan tertinggal besok. Namun perusahaan yang bergerak lebih awal akan menjadi bagian dari rantai pasok global masa depan,” sebut Indah.

Chairwoman KADIN Net Zero Hub, Elim Sritaba menekankan, pentingnya dukungan ekosistem bagi sektor industri. “Transisi menuju net zero tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kadin Net Zero Hub hadir bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha, teknologi, dan pembiayaan agar transformasi ini dapat berjalan secara kolektif, terutama di level kawasan industri,” jelas Elim.

Mewakili tuan rumah, Agung Guritno, Direktur HR and Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (JIIPE), menyoroti pentingnya kawasan industri dalam mempercepat implementasi industri hijau di tingkat operasional.

“Di JIIPE, kami mendorong perusahaan tenant untuk menerapkan dekarbonisasi melalui integrasi efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, serta penerapan prinsip circular economy untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berdaya saing,” jelas Agung.

Kegiatan ini menghadirkan sesi dialog terkait kebijakan, peningkatan kapasitas, hingga pendalaman teknis yang membahas penghitungan emisi industri, strategi dekarbonisasi, serta implementasi RECP dan ekonomi sirkular secara praktis. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengelolaan limbah, termasuk e-waste, sebagai bagian dari pendekatan ekonomi sirkular di kawasan industri.

Perwakilan industri, Irfan Miswari, Head of International Affairs PT Mukti Mandiri Lestari, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang diskusi dan pembelajaran yang menghadirkan perspektif yang kaya dari sisi kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Diskusi di JIIPE ini menjadi inisiatif berharga untuk membangun kesadaran dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di kalangan industri di daerah,” jelas Irfan.

Peserta yang hadir turut mengapresiasi acara. “Acaranya bagus dengan materi yang sangat komprehensif. Kami belajar banyak untuk diterapkan di perusahaan. Ke depannya semoga ada follow-up lanjutan dari acara ini,” sebut salah satu perwakilan tenant JIIPE dari industri pupuk padat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku industri dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, teridentifikasinya peluang implementasi efisiensi sumber daya, serta terbukanya peluang kolaborasi untuk pengembangan pilot project industri hijau di Jawa Timur.

IBCSD dan KADIN Net Zero Hub bersama para mitra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat transformasi industri menuju sistem produksi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan model ekonomi sirkular. Dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin mengatakan, bahwa model ekonomi sirkular bisa diterapkan di industri kelapa sawit nasional mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Dengan model tersebut, industri kelapa sawit bisa mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. "Model ekonomi sirkular memungkinkan untuk diterapkan di industri kelapa sawit dan memang harus diterapkan. Bagaimana menerapkan itu semua? Pastinya membutuhkan ilmu dan teknologi," katanya di Jakarta, Rabu (15/4).

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dikategorikan sebagai zero waste crop atau tanaman nihil limbah. Seluruh bagian dari tanaman sawit mulai dari buah, biji, pelepah, tandan kosong, hingga batang, dapat diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Membangun Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan



Siti Nikmatin mencontohkan, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dapat dioptimalkan menjadi produk-produk biomaterial seperti helm, rompi anti-peluru, hingga sepatu. Sebagai peneliti ia telah melakukan berbagai macam penelitian inovatif yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar limbah TKKS tersebut.

Kemudian cangkang sawit atau palm oil shell dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang memberikan kontribusi positif terhadap transisi energi terbarukan. Pemanfaatan cangkang sawit meliputi bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit, bahan campuran beton dan material bangunan, hingga bahan baku biobriket dan biopellet.

"Jadi, yang saya lakukan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit menjadi produk-produk biomaterial itu merupakan upaya untuk menerapkan model ekonomi sirkular di industri sawit," tuturnya.

Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Solusi Atasi Meningkatnya Permintaan



Dosen dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini mengatakan, dirinya banyak mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dalam melakukan penelitian yang mendukung penerapan ekonomi sirkular di industri sawit.

"Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia. Saya termasuk peneliti yang mendapat dukungan dana penelitian sawit dari BPDP," katanya.

Nikmatin menegaskan, penerapan model ekonomi sirkular di industri kelapa sawit akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menjelaskan produk turunan berbahan dasar limbah kelapa sawit bisa mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Selain dampak positif ke ekonomi dan lingkungan, penerapan model ekonomi sirkular juga berpotensi untuk memberi dampak positif ke sektor sosial. Ia mengatakan industri sawit bisa melibatkan masyarakat sekitar pabrik atau perkebunan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah ekonomi.

"Kalau memang perusahaan itu tidak mengolah semua sendiri, bisa melibatkan masyarakat di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pastinya itu akan membawa dampak positif ke masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin, mengatakan model ekonomi sirkular bisa diterapkan di industri kelapa sawit nasional mulai dari sektor hulu hingga hilir sehingga bisa mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.

"Model ekonomi sirkular memungkinkan untuk diterapkan di industri kelapa sawit dan memang harus diterapkan. Bagaimana menerapkan itu semua? Pastinya membutuhkan ilmu dan teknologi," katanya di Jakarta, Kamis.

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dikategorikan sebagai zero waste crop atau tanaman nihil limbah, lanjutnya, seluruh bagian dari tanaman sawit mulai dari buah, biji, pelepah, tandan kosong, hingga batang, dapat diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Dia mencontohkan, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat dioptimalkan menjadi produk-produk biomaterial seperti helm, rompi anti-peluru, hingga sepatu.

Sebagai peneliti, ia menyatakan telah melakukan berbagai macam penelitian inovatif yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar limbah TKKS tersebut.

Kemudian cangkang sawit atau palm oil shell dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang memberikan kontribusi positif terhadap transisi energi terbarukan. Pemanfaatan cangkang sawit meliputi bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit, bahan campuran beton dan material bangunan, hingga bahan baku biobriket dan biopellet.

"Jadi, yang saya lakukan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit menjadi produk-produk biomaterial itu merupakan upaya untuk menerapkan model ekonomi sirkular di industri sawit," ujar Nikmatin dalam keterangannya.

Dosen dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University ini mengatakan mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam melakukan penelitian terkait penerapan ekonomi sirkular di industri sawit.

"Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia. Saya termasuk peneliti yang mendapat dukungan dana penelitian sawit dari BPDP," katanya.

Nikmatin menegaskan, penerapan model ekonomi sirkular di industri kelapa sawit akan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Ia menjelaskan produk turunan berbahan dasar limbah kelapa sawit bisa mendukung kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Selain dampak positif ke ekonomi dan lingkungan, penerapan model ekonomi sirkular juga berpotensi untuk memberi dampak positif ke sektor sosial, tambahnya, industri sawit bisa melibatkan masyarakat sekitar pabrik atau perkebunan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah ekonomi.

"Kalau memang perusahaan itu tidak mengolah semua sendiri, bisa melibatkan masyarakat di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pastinya itu akan membawa dampak positif ke masyarakat," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB University) Basuki Sumawinata menilai optimalisasi pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit dapat menjadi strategi nyata untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap pupuk kimia impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Basuki, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan limbah sawit limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber nutrisi strategis yang dapat dikembalikan ke sistem produksi pertanian.

"Jika dikelola dengan pendekatan ilmiah yang tepat, limbah tersebut berpotensi menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia yang selama ini masih bergantung pada impor," kata Basuki.

Ia mengatakan, dengan produksi 50 juta ton minyak sawit, Indonesia menghasilkan sekitar 100 juta ton limbah per tahun dengan nilai Biological Oxygen Demand (BOD) rata-rata 25.000 ppm.

BOD merupakan ukuran jumlah oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme dalam penguraian bahan organik.

"Limbah mengandung unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium hingga unsur mikro. Ini adalah sumber nutrisi alami yang nilainya sangat besar bagi kebun sawit," ujar Basuki.

Ia menjelaskan bahwa kandungan bahan organik yang tinggi menjadikan limbah sebagai sumber karbon organik utama bagi tanah.

Tanpa bahan organik yang cukup, tanah kehilangan daya dukung biologisnya dan produktivitas kebun dalam jangka panjang akan menurun. Akibatnya, petani maupun perusahaan perkebunan semakin bergantung pada pupuk kimia.

Karena itu, Basuki menilai kebijakan pengolahan LCPKS hingga mencapai standar sangat rendah, seperti BOD di bawah 100 mg/l, justru berpotensi menghilangkan manfaat ekonominya. Pada kondisi tersebut, hampir seluruh karbon organik telah hilang sehingga limbah tidak lagi berfungsi sebagai pupuk organik.

"Jika diterapkan (BOD di bawah 100 mg/l) pada seluruh LCPKS di Indonesia maka hal itu dapat dipandang sebagai pemborosan uang negara karena hampir seluruh kebutuhan pupuk di Indonesia berasal dari pupuk impor," katanya.

Optimalisasi LCPKS, lanjutnya, dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia sekaligus menekan biaya produksi perkebunan sawit nasional.

Efisiensi tersebut pada akhirnya memperkuat daya saing industri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian.

"Pemanfaatan LCPKS bukan sekadar solusi limbah. Ini strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui efisiensi nutrisi dan pengurangan impor," kata Basuki.

Ketergantungan Indonesia terhadap pupuk impor selama ini menjadi kerentanan tersendiri, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi.

Ia menekankan bahwa regulasi lingkungan ideal harus mampu menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan kebutuhan produktivitas pertanian.

"Dengan pendekatan berbasis ilmu tanah, limbah sawit dapat berubah dari potensi masalah lingkungan menjadi aset strategis bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Lonjakan tingkat hunian tersebut sekaligus mengukuhkan Singkawang sebagai magnet wisata budaya yang mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui kekuatan tradisi dan kalender event tahunan.

Pontianak (ANTARA) - Festival Cap Go Meh 2026 bukan sekadar perayaan budaya. Lebih dari itu, momentum tahunan di Kota Singkawang ini telah menjadi penggerak ekonomi, promosi pariwisata, dan percepatan pembangunan daerah.

Dari jalan-jalan yang dipenuhi lampion hingga parade budaya yang memukau, Singkawang membuktikan diri sebagai kota harmonis dengan daya tarik global.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegaskan, perayaan tahun ini dimanfaatkan untuk memperkuat posisi kota sebagai destinasi wisata berbasis budaya yang inklusif dan berdaya saing.

"Dengan dukungan dari semua pihak, Kota Singkawang optimistis dapat terus berkembang sebagai kota yang harmonis, maju, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional," kata Tjhai Chui Mie saat perayaan Cap Go Meh di Singkawang awal Maret.

Pergelaran budaya yang sudah masuk dalam agenda wisata nusantara tersebut setiap tahunnya kerap didatangi oleh sejumlah kementerian, seperti pada tahun ini yang juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh internasional, termasuk Menko Infrastruktur Agus Harimukti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tokoh intelijen AM Hendropriyono, tokoh nasional Oesman Sapta Odang, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

Kehadiran mereka menjadi bukti pengakuan atas Cap Go Meh Singkawang sebagai agenda wisata budaya unggulan dengan daya tarik internasional.

Tito Karnavian mengaku terkesan dengan harmonisasi sosial yang terjaga di Singkawang. "Saya sudah empat kali diundang menghadiri Festival Cap Go Meh di Singkawang, tetapi baru kali ini bisa menyaksikan secara langsung. Saya bangga melihat masyarakatnya sangat toleran," katanya.

Menurut Tito, semua suku dan agama bercampur menyaksikan parade budaya, bahkan masyarakat non-muslim menghormati umat Muslim yang sedang berpuasa. "Kondisi ini mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia," katanya.

Festival Kuliner: Dari tradisi ke ekonomi

Tak hanya parade budaya yang memikat ribuan pasang mata, rangkaian perayaan Festival Cap Go Meh 2026 juga menghadirkan denyut ekonomi rakyat melalui Festival Kuliner yang digelar di kawasan Jalan Sejahtera dan Jalan Niaga pada 28 Februari hingga 3 Maret.

Di dua ruas jalan itu, aroma masakan tradisional berpadu dengan riuh percakapan pengunjung. Tenda-tenda kuliner berjajar rapi, menyajikan aneka hidangan khas yang menggoda selera, mulai dari jajanan tradisional, olahan seafood, hingga ragam minuman khas yang akrab di lidah wisatawan. Festival ini menjadi ruang perjumpaan antara tradisi, cita rasa, dan geliat usaha masyarakat lokal.

Ketua Pelaksana Perayaan Bun Cin Thong menjelaskan festival kuliner dirancang sebagai panggung promosi bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas di tengah lonjakan wisatawan.

“Festival Kuliner ini menghadirkan berbagai makanan khas Singkawang dengan harga terjangkau. Tujuannya untuk memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada pengunjung dari luar kota maupun mancanegara,” kata Bun Cin Thong.

Baginya momentum Cap Go Meh yang selalu menyedot perhatian publik menjadi peluang strategis untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif, khususnya UMKM kuliner. Perputaran uang selama festival meningkat tajam seiring tingginya mobilitas wisatawan yang berburu pengalaman rasa khas daerah.

Tjhai Chui Mie menambahkan integrasi antara agenda budaya dan aktivitas ekonomi tersebut merupakan strategi membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Festival tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menggerakkan transaksi ekonomi masyarakat.

“Siapa pun yang datang ke Singkawang tidak perlu khawatir soal makanan. Selain restoran dan rumah makan yang sudah ada, pusat kuliner selama perayaan siap melayani pengunjung,” tuturnya.

Ia menilai kehadiran festival kuliner turut memperpanjang lama tinggal wisatawan. Ketika pengunjung tidak hanya datang untuk menyaksikan parade, tetapi juga menikmati wisata rasa dan suasana kota, maka dampak ekonomi yang tercipta menjadi lebih luas dan merata.

Bagi Singkawang, kuliner bukan sekadar pelengkap perayaan. Ia telah menjadi jembatan antara tradisi dan kesejahteraan, antara keramaian festival dan dapur-dapur UMKM yang terus mengepul menghidupi ekonomi lokal.

Tingkat hunian hotel melonjak

Tidak hanya di sektor kuliner yang kecipratan berkah pelaksanaan Cap Gi Meh, tingkat hunian hotel di Kota Singkawang juga meningkat signifikan menjelang puncak Festival Cap Go Meh 2026. Lonjakan wisatawan membuat sejumlah hotel penuh dipesan sejak jauh hari.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Mokhlis, mengatakan secara keseluruhan terdapat 47 hotel yang disiapkan untuk menampung kunjungan wisatawan selama rangkaian perayaan berlangsung.

Menurut Mokhlis, Cap Go Meh yang telah menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional itu hampir selalu memicu lonjakan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

"Momentum Cap Go Meh selalu berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan. Ini memberi efek positif bagi perputaran ekonomi masyarakat, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM," katanya.

Menurut dia, data tiga tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada perayaan Cap Go Meh 2023, tingkat okupansi hotel bahkan menembus 100 persen.

Tahun 2024 yang hanya menggelar mini Cap Go Meh tetap mencatat lebih dari 300 ribu kunjungan wisatawan. Angka tersebut melonjak pada 2025 menjadi lebih dari 700 ribu pengunjung.

Memasuki 2026, Pemerintah Kota Singkawang memprediksi total kunjungan dapat menembus satu juta wisatawan selama rangkaian perayaan berlangsung. Menjelang puncak acara, hampir seluruh hotel di kota tersebut telah dipadati tamu.

Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal kuat pulihnya sektor pariwisata sekaligus indikator pertumbuhan ekonomi daerah berbasis event budaya.

Penuhnya hunian hotel tidak hanya menguntungkan pelaku usaha perhotelan. Efek berantainya turut dirasakan pelaku UMKM, sektor kuliner, jasa transportasi, hingga ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Pergerakan wisatawan selama festival mendorong meningkatnya belanja wisata, memperpanjang lama tinggal, serta memperluas sebaran manfaat ekonomi di berbagai lini usaha lokal.

Mokhlis menilai kondisi ini semakin mempertegas posisi Singkawang sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Barat yang bertumpu pada kekuatan tradisi dan toleransi masyarakatnya.

Sebelum perayaan Cap Go Meh di mulai, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang juga telah mengimbau wisatawan yang berencana menghadiri Cap Go Meh agar segera melakukan pemesanan kamar.

Ketersediaan penginapan diperkirakan semakin terbatas mendekati hari puncak perayaan. Pemerintah daerah juga terus memantau data hunian serta menyiapkan layanan informasi bagi wisatawan yang membutuhkan referensi hotel yang masih tersedia.

Lonjakan tingkat hunian tersebut sekaligus mengukuhkan Singkawang sebagai magnet wisata budaya yang mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui kekuatan tradisi dan kalender event tahunan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026