Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bakal menjadikan sejumlah kawasan sebagai zona kendaraan listrik sebagai upaya mempercepat transisi energi bersih dan menjadikan Bali sebagai pelopor ekonomi hijau.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan di sejumlah kawasan pariwisata akan ada zonasi kendaraan listrik, sesuai dengan program percepatan penggunaan kendaraan listrik.

"Zonasi ini bisa kami gerakkan dan dorong. Bisa kami mulai dari zonasi kendaraan listrik awal di Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida. Nusa Penida itu akan dibuat sebagai green island. Bupati Klungkung sudah siap dan mendukung rencana kebijakan ini,” jelas Koster dikutip, Senin (26/1/2026).

Untuk mencapai target realisasi, Koster mendorong agar infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU harus memadai. Kampanye harus terus dilakukan dan melibatkan komunitas masyarakat. Selain itu, Koster berharap ada momen atau kegiatan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha dan pengguna sebagai ajang promosi guna mendukung kebijakan penggunaan kendaraan listrik di Bali.

“Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat dan efisien. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, servisnya juga lebih ringan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PT. PLN (Persero) Adi Priyanto menjelaskan perencanaan infrastruktur kendaraan listrik telah dimasukkan ke dalam RUPTL dan RJPP PLN.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile sehingga pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman," jelas Prayitno.

PLN mencatat jumlah mobil listrik rata-rata tumbuh 2,5 kali tiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir, jumlahnya mencapai 175.000 unit hingga tahun 2025. Hal ini didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah baik kepada produsen maupun pengguna kendaraan listrik serta semakin banyaknya variasi brand dan harga yang semakin kompetitif mengakibatkan tren positif dalam adopsi penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.

“Konsumsi energi kendaraan listrik di Provinsi Bali didominasi oleh home charger sebesar 55% (2,24 GWh), sedangkan SPKLU menyumbang 45% (1,82 GWh). Pola ini menunjukkan home charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata. Keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem EV di Bali,” kata Prayitno.

Bisnis.com, DENPASAR — PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali mencetak laba Rp998,7 miliar pada Oktober 2025, tumbuh 23,35% dari periode yang sama pada 2024.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan raihan laba tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pemegang saham melalui penyertaan modal disetor dan modal inti mencapai Rp5,29 triliun, pertumbuhan bisnis, perbaikan kualitas aset, struktur pendanaan yang baik, efisiensi operasional serta berbagai inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Kinerja ditopang dengan penyaluran kredit berhasil menembus angka Rp24,76 triliun, melampaui target sebesar Rp24,64 triliun atau mencapai 100,50%. Penyaluran kredit juga tumbuh signifikan sebesar 9,33% (year on year/YoY) dibandingkan Oktober 2024 senilai Rp22,65 triliun.

Kemudian, aset BPD Bali tercatat Rp42,4 triliun, melampaui target yang dipatok sebesar Rp41,10 triliun atau mencapai 103,13%. Aset tercatat tumbuh 6,60% (YoY) dibandingkan Oktober 2024 yang senilai Rp39,76 triliun.

“Kredit ini secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat, di mana Rp12,59 triliun atau 50,85% dari total kredit disalurkan kepada sektor UMKM. Dukungan ini diwujudkan melalui penyaluran produk kredit UMKM diantaranya KUR, Kredit Usaha Alsintan (KUA), Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya,” jelas Sudharma kepada media, Rabu (12/11/2025).

Rasio keuangan juga terjaga dengan baik, di mana per Oktober 2025 KPMM sebesar 28,6%, ROA sebesar 3,73%, ROE sebesar 24,88%, NIM sebesar 6,37%, BOPO tercatat sebesar 60,21%, menunjukkan efisiensi yang terjaga baik, sedangkan LDR mencapai 69,88%, mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif.

Adapun NPL Gross berada di posisi 0,83%, jauh di bawah ambang batas ketentuan perbankan.

Sudharma juga menjelaskan keberhasilan bank dalam mendukung sektor berkelanjutan sesuai visi Bank BPD Bali sebagai Bank yang kuat, terkemuka dan berdaya saing tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Komitmen kami terhadap UMKM dan pembangunan berkelanjutan di Bali kembali mendapat apresiasi. Kami baru saja menerima apresiasi dari Bank Indonesia Perwakilan Bali pada Bali Green Economy Forum, atas keberhasilan menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM senilai Rp12,55 triliun. Lebih membanggakan lagi, dua debitur binaan kami dinobatkan sebagai UMKM berprestasi ekspor di sektor coklat/kakao," kata Sudharma.

Sudharma menambahkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan fokus Bank BPD Bali pada pembiayaan ekonomi hijau. Menurutnya penerapan ekonomi hijau kini menjadi fokus utama.

“Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum [GWM] dari Bank Indonesia khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. Kami menegaskan, sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi Bali. Kami menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM terus dijaga di atas 50% dari total kredit kami," kata Sudharma.