Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi umum diprediksi melandai pada Maret 2026, meski pada saat yang sama harga-harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Berakhirnya basis rendah dan penurunan harga emas disinyalir menjadi penyebabnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memprediksi laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2026 akan melandai ke level 3,71% secara tahunan (year on year/YoY), turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang menembus 4,76% YoY.

Josua menjelaskan bahwa meredanya laju inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh hilangnya efek basis rendah (low base effect) dari kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari—Februari tahun lalu. Akibatnya, angka pembanding tahunan menjadi lebih normal.

"Artinya, meskipun periode Ramadan dan Idulfitri biasanya mendorong kenaikan harga pangan, perjalanan, dan rekreasi, dorongan itu kali ini tidak cukup kuat untuk menahan penurunan laju inflasi tahunan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, untuk tingkat inflasi bulanan (month on month/MoM), Josua memperkirakan inflasi berada pada level 0,63% MoM atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Februari 2026 sebesar 0,68%.

Menurutnya, pendorong utama tingginya inflasi bulanan ini tidak lepas dari siklus musiman Ramadan dan Idulfitri yang menyebabkan lonjakan permintaan bahan makanan, biaya angkutan mudik, hingga kegiatan liburan masyarakat.

Secara terperinci dari sisi komoditas pangan (volatile food), tekanan harga tertinggi diperkirakan bersumber dari cabai rawit yang melesat 10,14% secara bulanan, disusul cabai merah (9,70%), telur ayam ras (3,50%), daging ayam ras (1,67%), dan gula pasir (1,08%). Sebaliknya, harga bawang putih justru mencatatkan penurunan sebesar 1,40%.

Lebih lanjut, inflasi inti (core inflation) diperkirakan hanya akan merangkak naik tipis dari 2,63% menjadi 2,65%. Menurut Josua, angka tersebut mengindikasikan bahwa daya beli dan tekanan permintaan di masyarakat masih cukup baik, meskipun harga emas perhiasan cenderung menurun di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah.

"Di sisi lain, kelompok harga yang diatur pemerintah [administered prices] diperkirakan kembali mencatat inflasi setelah bulan sebelumnya sempat turun, terutama karena kenaikan permintaan transportasi selama arus mudik," jelas Josua.

Ke depan, Josua memberikan catatan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri apabila harga minyak mentah global melonjak lebih tajam. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan resmi data IHK periode Maret 2026 pada Rabu (1/4/2026) esok.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit anggaran berada di depan mata jika pemerintah tidak melakukan intervensi kebijakan untuk menetralkan efek lonjakan harga minyak yang tersulut perang Iran melawan koalisi Amerika Serikat dan Israel.

Peningkatan risiko pelebaran defisit fiskal ini juga sejalan dengan sorotan sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings hingga Moody's. Kedua lembaga tersebut bahkan menjadikan risiko fiskal sebagai salah satu indikator untuk merevisi outlook kredit Indonesia dari stabil ke negatif.

Sekadar catatan, risiko fiskal pada tahun 2026 muncul karena shortfall atau selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak yang kemudian memicu pelebaran defisit anggaran APBN 2025 menjadi 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mengklaim bahwa shortfall dan pelebaran defisit itu merupakan imbas dari pelambatan aktivitas ekonomi serta tingginya restitusi pajak imbas penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).

Menariknya, pada tahun ini kondisinya seolah berbalik, rapor APBN khususnya penerimaan pajak pada Januari hingga Februari cukup atraktif. Setoran pajak yang semula terkontraksi, bahkan tumbuh di atas 30%. Pada bulan Februari 2026, misalnya, realisasi penerimaan pajak menembus angka Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4%. Bandingkan dengan bulan Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp188 triliun atau terkontraksi 31% year-on-year.

Meski relatif membaik, realisasi penerimaan pajak Februari 2026 sejatinya didorong oleh low base effect setoran tahun sebelumnya. Pasalnya jika dibandingkan dengan Februari 2024 realisasi penerimaan pajak Februari 2026 masih lebih rendah. Saat itu setoran pajak tercatat sebesar Rp269,02 triliun. Artinya, jika pemerintah menyebut penerimaan pajak 2025 tertekan karena besarnya restitusi, maka dalam kondisi normal seperti tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Februari 2026 sejatinya masih terkontraksi sebesar 8,8%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pendorong pertumbuhan penerimaan pajak di dua bulan pertama 2026 ini berkat efek basis rendah. Namun, dia tetap meyakini itu menandakan kembali berjalannya kegiatan ekonomi lantaran pertumbuhan yang tinggi pada penerimaan pajak secara bruto atau sebelum dikurangi restitusi.

"Enggak apa-apa low base [effect], dibandingkan low base tetapi enggak naik juga. Terlihat dari economicactivity dari pajak, naik dari 7% [secara tahunan Januari 2026] ke 19% [secara tahunan] pada Februari 2026," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Belanja dan Defisit

Sementara itu, pada awal tahun ini pemerintah tercatat merealisasikan belanja negara lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja epik belanja negara itu didorong oleh percepatan penyerapan untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% pada Februari 2026. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Februari 2025 yang tercatat hanya Rp348,1 triliun maupun Februari 2024 Rp470 triliun.

Salah satu penopang kinerja belanja negara pada Februari 2026 adalah belanja pemerintah pusat yang realisasinya Rp346,1 triliun atau melesat 63,7% year-on-year. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat itu didorong oleh belanja kementerian dan lembaga yang tumbuh sangat eksponensial di angka 85,5%. Sementara itu belanja non kementerian lembaga tumbuh 49,4%.

• Perbandingan APBN Februari 2025 dan 2026

APBN	2025	2026	Growth (%)
Pendapatan Negara	317,4	358	12,8
Belanja Negara	348,1	493,8	41,9
Pembiayaan	246	164,2	-33,2
Defisit	30,7	135,7	342,4

Sumber: Kemenkeu

Adapun kalau mengacu penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN Kita pada Senin (23/2/2026), lonjakan belanja pemerintah pusat itu merupakan efek dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).

Kendati demikian, kinerja impresif penyerapan anggaran itu saat ini juga mengalami tantangan. Konflik antara Iran melawan AS dan Israel, yang memicu penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur utama suplai minyak global, telah mengerek harga minyak mentah. Harga minyak kemarin bergerak di kisaran US$90 - US$93 per barel. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang menjadi patokan penyusunan APBN hanya sebesar US$70 per barel.

Kenaikan harga minyak global berpotensi menekan APBN 2026, karena akan menguras anggaran untuk belanja subsidi energi. Pada akhirnya, jika anggaran subsidi jebol, defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar. Pada Februari 2026, di tengah agresivitas pemerintah menggelontorkan belanja, defisit anggaran telah menembus Rp135,7 triliun atau 0,53 dari PDB.

Skenario Terburuk Defisit

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengkaji dampak kenaikan harga minyak global ke APBN yang tersulut imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Purbaya bahkan menyatakan bahwa Kemenkeu sudah melakukan exercise apabila harga minyak dunia naik ke US$92 per barel akan berimbas ke pelebaran defisit fiskal ke angka 3,6%-3,7%.

"Kami sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke US$92, apa dampaknya ke defisit? Kalau enggak diapa-apain, defisit kita naik ke 3,6%-3,7% kalau enggak salah, dari PDB, itu kalau kita enggak ngapa-ngapain," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memastikan pihaknya akan melakukan berbagai penyesuaian untuk memastikan lonjakan harga minyak tidak membuat belanja subsidi BBM bengkak. Dia juga menekankan bahwa pemerintah masih bisa menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% apabila harga minyak menyentuh level US$92 per barel.

Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, Indonesia pernah mengalami lonjakan harga minyak yang lebih tinggi ketika harga global menyentuh level US$150 per barel. "Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai US$150 per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tetapi enggak jatuh ekonominya," katanya.

Kendati demikian, Purbaya menyebut pemerintah tidak menutup opsi untuk menaikkan harga BBM apabila nantinya kenaikan harga minyak tidak terbendung lagi terhadap anggaran subsidi energi.

"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau memang harganya tinggi sekali, anggaran enggak ketahan lagi," pungkasnya.

Perlu Langkah Antisipasi

Adapun Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpandangan bahwa terdapat risiko pelebaran defisit APBN terbuka lebar akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari konflik tersebut akan masuk ke Indonesia melalui kombinasi tiga kanal utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.

Rizal menyoroti risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di jalur vital Selat Hormuz, dapat menaikkan premi risiko minyak dan LNG dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.

"Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importer minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan," ujar Rizal pada Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Dia menambahkan bahwa pelemahan rupiah akibat fase risk-off global, ketika modal keluar dari pasar negara berkembang, berisiko memperburuk tekanan. Kondisi ini membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.

Dari sisi fiskal, Rizal menilai bahwa pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.

Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas," kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat inflasi tahunan pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Tingginya inflasi tahunan Februari 2026 karena dampak lanjutan dari inflasi listrik akibat harga listrik Februari tahun 2026 yang kembali normal (normalisasi) dibandingkan dengan Februari 2025 saat diskon listrik 50%.

Akibatnya, inflasi tarif listrik Hal ini yang sering disebut dengan efek basis rendah tarif listrik (low-base effect). Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan dalam penjelasan tertulisnya,”Saat terjadi diskon listrik 50% yang berlaku pada bulan Januari-Februari 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 68,40 dan 53,83 berturut-turut. Sehingga, pada Februari 2025 terjadi deflasi umum sebesar -0,09% (yoy), di mana pada saat itu, listrik mengalami deflasi -46,45%.”

Dengan demikian, karena di bulan Januari 2026 dan Februari 2026 tarif listrik sudah kembali normal, maka indeks harga konsumen tarif listrik terlihat stabil, dan tidak memberikan andil inflasi terhadap inflasi bulanan untuk Februari 2026.

“Pada periode Januari-Februari 2025 yang lalu, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik. Akibatnya, level harga pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal dan menekan IHK (Indeks Harga Konsumen). Kebijakan itu tidak kita temui pada Januari dan Februari 2026, harga kembali normal. Selisih harga tarif listrik yang harus dibayar konsumen dipotret sebagai kenaikan IHK sehingga tingkat inflasi menjadi lebih tinggi,” jelas Amalia.

“Dari angka inflasi tahunan 4,76 persen, 2,17 persen di antaranya disumbangkan oleh komoditas tarif listrik, di mana tarif listrik sendiri mengalami inflasi sebesar 86,96%. Inilah yang disebut dengan efek inflasi karena normalisasi tarif listrik setelah basis harga rendah, atau yang dikenal dengan nama “low-base effect”, ungkap Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta.

Dari data BPS, dampak low-base effect terlihat dari tingginya angka inflasi tahunan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga pada Februari 2026 yang mencapai 16,19 persen, atau memberikan andil inflasi sebesar 2,26 persen. Amalia juga menjelaskan, “Hasil perhitungan BPS, seandainya efek diskon listrik 50% dihilangkan (asumsi tidak ada diskon listrik pada Februari 2025), maka inflasi bulan Februari 2026 berada pada kisaran 2,54%.

Dengan penjelasan di atas, tentunya masyarakat perlu lebih memahami penyebab inflasi secara lebih mendalam, sehingga dapat memaknai angka inflasi dengan baik dan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena kontradiktif pada indikator harga konsumen awal tahun ini. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi secara bulanan (month to month/MtM), namun justru mencatatkan inflasi yang tinggi secara tahunan (year on year/YoY).

BPS melaporkan inflasi tahunan pada Januari 2026 menembus level 3,55% YoY. Sementara itu, secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,15% MtM.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa tingginya angka inflasi tahunan tersebut utamanya disebabkan oleh low base effect alias efek basis rendah.

Dia mengingatkan bahwa pada Januari dan Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik. Kebijakan tersebut menekan IHK pada periode itu sehingga level harga berada di bawah tren normalnya.

“Ketika dilakukan perhitungan inflasi year on year, maka basis pembandingnya [Januari 2025] relatif rendah akibat adanya diskon listrik. Ini yang mendorong inflasi tahunan tampak tinggi pada Januari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Di sisi lain, Ateng mengungkapkan bahwa deflasi bulanan sebesar 0,15% pada Januari 2026 dipicu oleh penurunan harga pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini mencatatkan deflasi sebesar 1,03% dan memberikan andil deflasi paling besar, yakni 0,30%.

Dia merincikan bahwa komoditas yang paling signifikan menekan laju inflasi adalah cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,16%, disusul cabai rawit dengan andil 0,08%.

Selain itu, bawang merah turut memberikan andil deflasi sebesar 0,07%. Ateng menyebut penurunan harga bawang merah ini didorong oleh momentum panen raya di sejumlah sentra produksi.

Komoditas pangan lainnya yang turut mencatatkan penurunan harga adalah daging ayam ras dengan andil deflasi 0,05% dan telur ayam ras sebesar 0,03%.

“Sedangkan komoditas lain [di luar pangan] yang memberikan andil deflasi adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%,” jelasnya.

Kendati terjadi deflasi umum, Ateng mencatat masih ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menahan laju deflasi lebih dalam. Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,16%, diikuti ikan segar (0,06%) dan tomat (0,02%).