Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana operasional pesawat tanpa awak berukuran besar untuk mengangkut penumpang dan logistik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelosok.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman merencanakan, untuk operasional pesawat tanpa awak alias drone tak akan dilakukan di wilayah padat penduduk, seperti Jakarta.

Menurutnya, saat ini Jakarta telah memiliki sederet transportasi umum. Alhasil, tidak memiliki urgensi yang tinggi.

“Justru yang kita butuhkan di wilayah-wilayah 3T yang kita butuhkan, misalnya Papua, untuk angkut sembako,” tuturnya dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025).

Mengingat, harga bahan pokok maupun bahan bangunan masih terlampau mahal di Timur Indonesia tersebut. Bahkan, dengan drone tersebut, harapannya dapat mengangkut MBG beserta bahan bakunyay ke seluruh wilayah 3T.

“Untuk daerah-daerah yang di pedalaman atau bahkan untuk mengangkut MBG, daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil. Itu kita bisa lakukan,” tambahnya.

Operasional di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tersebut pun juga dalam rangka mengumpulkan data parameter untuk menyusun regulasi drone.

Sederet pekerjaan rumah (PR) untuk komersialisasi drone besar yang disebut dengan Advance Air Mobility (AAM) tersebut pun menunggu. Termasuk titik-titik bandara untuk menerbangkan moda transportasi tersebut.

Kemenhub pun masih perlu mengatur ruang udara, control navigasi, hingga jalur penerbangan. Termasuk ketentuan, apakah dapat bergabung dengan landasan pesawat konvensioinal atau tidak.

Sokhib menegaskan, Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya.

Langkah-langkahnya, yakni mulai dari membentuk satuan tugas/task force drone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas.