Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan transportasi udara berupa helikopter untuk mendukung agenda kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke sentra pengembangan komoditas kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan peninjauan ke lokasi pengembangan kakao merupakan bagian dari rangkaian agenda Wapres Gibran saat menghadiri Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV.

“Kami siapkan helikopter karena Wapres tidak hanya membuka kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari, tapi akan ke Manokwari Selatan melihat pengembangan tanaman kakao,” ujarnya.

Selain peninjauan kawasan pengembangan kakao, Dominggus juga meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyiapkan kebutuhan dalam penanaman kakao secara simbolis oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Luas lahan pengembangan komoditas kakao tahap awal yang harus disiapkan kurang lebih 1.100 hektare dan selanjutnya akan ditingkatkan hingga 2.000 hektare sesuai permintaan dari Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan.

"Perlu disiapkan penanaman secara simbolis sebanyak 1.100 hektare dulu, dan pasti akan dikejar sesuai permintaan Bupati Mansel sebanyak 2.000 hektare," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan mengatakan, pemerintah kabupaten akan menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan sesuai arahan tim protokoler wakil presiden, termasuk jika ada agenda peninjauan langsung ke kebun kakao milik masyarakat.

Kunjungan Wapres Gibran menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi perkebunan kakao di Ransiki, Manokwari Selatan yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat.

"Kami siap menerima petunjuk dan kami juga akan menyiapkan apa yang nanti menjadi kebutuhan kehadiran wapres dan rombongan di Mansel," katanya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat Forkopimda Papua Barat, kata dia, Pemerintah Kabupaten segera menggelar rapat koordinasi bersama unsur forkopimda setempat guna memastikan seluruh aspek teknis, pengamanan, dan pelayanan kunjungan berjalan lancar.

"Setelah rapat ini kami akan langsung mengumpulkan Forkopimda Mansel untuk membahas semua kebutuhan yang harus dipersiapkan," ujar Bernard.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bhalil Lahadalia guna membahas realisasi participating interest (PI) 10 persen dan jatah alokasi gas daerah.

Asisten II Sekda Papua Barat Melkias Werinussa dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya agar segera memperoleh dana hak partisipasi sebesar 10 persen dari hasil produksi minyak dan gas (migas).

“Jumat (10/4) kemarin pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada pak Menteri ESDM, agar dana PI 10 persen bisa terealisasi,” kata Melkias.

Selain PI 10 persen dan jatah gas sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd), Gubernur juga menyampaikan soal penentuan lokasi kontrak kerja sama baru untuk perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat, serta penetapan wilayah pertambangan rakyat.

Pemerintah provinsi telah mengusulkan sejumlah lokasi yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), namun perlu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Untuk jatah gas 20 mmscf itu merupakan komitmen pak Menteri, jadi dalam setahun Papua Barat mendapatkan dua kali pengapalan,” kata Melkias.

Ia mengatakan, Menteri ESDM Bhalil Lahadalia akan berkoordinasi dengan perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum (BP) untuk merealisasikan PI 10 persen bagi Papua Barat, sementara untuk Genting Oil dijadwalkan mulai berproduksi pada April 2027.

Pembahasan lokasi WPR yang diusulkan oleh pemerintah provinsi terlebih dahulu dibahas secara komprehensif sebelum ditetapkan oleh DPR, sehingga operasional pertambangan rakyat nantinya tidak mengalami hambatan.

“Menteri ESDM telah menginstruksikan direktur jenderal terkait untuk berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat guna membahas usulan WPR sebelum ditetapkan oleh DPR,” ucap Melkias.

Kepala Dinas ESDM Papua Barat Sammy Djunire Saiba mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong perekonomian dan hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan BUMD yang bertanggung jawab mengelola dana PI 10 persen dari hasil produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10 persen pada wilayah kerja migas,” kata Sammy.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni untuk memperkuat koordinasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Dalam siaran pers, dia menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah agar lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kemendagri agar dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mendorong kemandirian fiskal Papua Barat.

“Upaya pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tentu membutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Menurut dia, Kemendagri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Barat didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, Plt Kepala Bappeda Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026