Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung inovasi distribusi logistik nasional lewat pesawat tanpa awak (drone kargo) sebagai solusi efisien dengan memanfaatkan teknologi masa kini.

"Kehadiran drone kargo skala besar ini membuka peluang baru dalam mendukung konektivitas dan distribusi logistik nasional,” kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Hubud Kemenhub Sokhib Al Rokhman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyerahkan Sertifikat Tipe Validasi (Validation Type Certificate/VTC) untuk pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aircraft System/UAS) model HY100 kepada manufaktur asal China, Ursa Aeronautical Technology Co. Ltd.

Lebih lanjut Sokhib menegaskan penerbitan VTC untuk Model HY100 menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem penerbangan tanpa awak di Indonesia.

“Kami memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan secara komprehensif, mulai dari evaluasi desain, uji sistem, hingga uji terbang, sehingga aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama," ujar Sokhib.

Ditjen Perhubungan Udara melalui tim ahli kelaikudaraan sebelumnya telah melaksanakan misi Validation Type Certification secara langsung di fasilitas Ursa Aeronautical Technology di Shihezi China pada 3 hingga 15 Maret 2026.

Tim melakukan serangkaian uji dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan desain, spesifikasi, serta operasional sistem UAS HY100 memenuhi standar keselamatan penerbangan nasional.

Penerbitan VTC ini, lanjutnya, menjadi pencapaian penting sebagai sertifikasi tipe validasi pertama untuk large cargo drone di Indonesia. Proses sertifikasi tersebut menegaskan kesiapan regulator dalam mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin maju.

Dengan kapasitas muatan hingga 1,9 ton, drone HY100 berpotensi mentransformasi sektor logistik nasional. Teknologi itu mampu mempercepat distribusi rantai pasok, menjangkau wilayah terpencil, serta meningkatkan efisiensi operasional industri logistik.

"Ke depan, Ditjen Perhubungan Udara akan terus mengawal tahap operasional serta memastikan seluruh pengembangan inovasi drone dan advanced air mobility tetap memenuhi standar keselamatan dan regulasi penerbangan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah mitigasi dan tahapan awal pengoperasiannya, operasional dari HY100 akan difokuskan terlebih dahulu di dalam ruang udara yang terpisah (segregated airspace).

Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, Ditjen Perhubungan Udara telah memetakan kebutuhan operasional tersebut dan saat ini tengah menyiapkan perangkat regulasi lanjutan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik pengoperasian teknologi baru ini.

"Langkah proaktif ini diambil guna memastikan bahwa inovasi mutakhir tersebut dapat diimplementasikan dengan aman dan terkendali, tanpa mengesampingkan standar keselamatan ruang udara nasional secara menyeluruh," imbuh Sokhib.

Kemenhub terus memperkuat komitmennya dalam mengawal inovasi teknologi penerbangan di Indonesia. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) menyelenggarakan prosesi penyerahan sertifikat tersebut di Tangerang.

Adapun penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara DKPPU Ditjen Hubud Kemenhub Reymon Palapa kepada perwakilan Ursa Aeronautical Technology Co. Ltd. Yuting Ping.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan kelancaran distribusi logistik selama angkutan Lebaran 2026, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan operasional guna menjaga pasokan kebutuhan masyarakat.

Dudy mengatakan untuk mewujudkan hal itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, guna memastikan kelancaran distribusi logistik melalui pengendalian lalu lintas di jalur mudik selama penyelenggaraan angkutan Lebaran.

"Sinergi ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap aman tanpa mengganggu distribusi barang dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok," kata Menhub dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan koordinasi lintas kementerian itu menitikberatkan pada pengaturan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik serta penertiban pasar tumpah di jalur mudik Lebaran.

Menurutnya langkah itu menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang terjadi setiap Lebaran. Berdasarkan hasil survei, prakiraan pergerakan selama masa Lebaran mencapai sekitar 143,91 juta orang.

Ia menegaskan pembatasan kendaraan angkutan barang merupakan langkah penting untuk menjaga kapasitas jalan tetap optimal sehingga arus mudik dapat berjalan lancar dan aman.

"Pengaturan terkait angkutan barang ini akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” ujar Menhub.

Pemerintah telah menetapkan pengaturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum tentang pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2026.

SKB tersebut mengatur pembatasan operasional kendaraan angkutan barang guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan.

Pembatasan diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

Kebijakan itu berlaku pada ruas jalan tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial seperti bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu.

"Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik," jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan karena kementerian itu akan berperan mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan hambatan samping lalu lintas.

Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi sementara, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.

Dia juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa pembatasan angkutan barang dengan mengoptimalkan sistem logistik dan pengawasan pasokan di daerah.

Ia menuturkan upaya itu dilakukan agar stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Dudy mengaku pihaknya bersama Kementerian Perdagangan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik maupun arus balik.

"Kuncinya adalah keseimbangan antara kelancaran transportasi dan distribusi barang di masa angkutan Lebaran," tegas Menhub.

Selain itu, pemerintah melakukan penguatan manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan di titik rawan kemacetan, pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional, serta memastikan ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya.

"Langkah terpadu ini diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026