Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait skema teknis dan mekanisme harga yang akan diterapkan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar mengatakan, perubahan tata niaga tersebut berlangsung cukup mendadak. Sementara, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai aturan turunan maupun skema implementasinya.
“Perubahan tata niaga ini cukup mendadak. Pemerintah juga belum menjelaskan teknis dan kebijakan turunannya,” ujar Bisman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pengalihan kewajiban DMO kepada PT DSI berpotensi memicu penyesuaian pada mekanisme harga batu bara DMO yang selama ini ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan domestik, terutama sektor kelistrikan.
Harga DMO tercatat belum pernah naik sejak 2018. Adapun harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Bisman menilai apabila PT DSI benar-benar bakal berperan sebagai agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO, maka pemerintah perlu menyiapkan formula harga baru agar keseimbangan antara kepentingan negara dan keekonomian perusahaan tambang tetap terjaga.
“Jika DSI menjadi agregator tunggal, sebaiknya pemerintah memberikan formula baru DMO, baik untuk kepentingan kelistrikan nasional dan tetap menjaga keekonomian perusahaan tambang,” katanya.
Selain persoalan harga, Bisman menilai bahwa ketidakjelasan juga masih membayangi aspek volume dan distribusi kewajiban DMO di tengah transisi tata kelola baru tersebut. Hingga kini, pelaku usaha disebut belum memperoleh gambaran memadai mengenai skema operasional yang akan diterapkan pemerintah.
“Termasuk juga soal volume, kami belum dapat informasi yang cukup. Skema teknisnya masih akan sangat bergantung pada aturan turunan yang belum dipublikasikan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan akan ada masa transisi sebelum PT DSI menjadi agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO.
Adapun, terkait aturan detil mengenai skema baru DMO itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.
"Sampai saat ini yang kami pahami akan ada masa transisi lebih dulu. Untuk detailnya kami masih pelajari," kata Gita.
Dia pun mengaku sejauh ini telah melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Gita, terkait harga DMO, tidak akan naik.
"Harga DMO tidak ada perubahan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban pemenuhan pasar domestik untuk komoditas strategis nantinya akan sepenuhnya dialihkan kepada PT DSI. Hal ini seiring dengan penunjukan perusahaan tersebut sebagai eksportir tunggal mulai Juni 2026.
Menurut Budi, pengalihan itu merupakan konsekuensi dari perubahan status eksportir dalam tata niaga baru yang sedang disiapkan pemerintah.
“Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya,” kata Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah menargetkan PT DSI menjadi instrumen utama pengendalian ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy (paduan besi).
Sentralisasi ekspor itu diklaim bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pembentukan harga global sekaligus menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Kementerian Perdagangan tengah merampungkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang akan menjadi dasar hukum tata niaga ekspor komoditas strategis. Pemerintah menargetkan beleid itu rampung sebelum masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar.

Melalui keterangan di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan minyak goreng yang disalurkan tersebut, salah satunya dalam bentuk Minyakita. Per 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen.

Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang ditetapkan pada 9 Desember 2025.

"Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik," ujar Budi.

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku.

Dampak positif tersebut semakin menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat.

Ketentuan 35 persen merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Artinya, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang.

Pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan," katanya.

Pemerintah memperkuat kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) sebagai respons atas gejolak harga dan pasokan minyak goreng dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui skema ini, produsen dan/atau eksportir bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memastikan distribusi terkontrol dan tepat sasaran.

Sejak 2022 sampai sekarang penyaluran DMO menggunakan merek Minyakita yang merupakan merek terdaftar milik pemerintah dan bisa digunakan oleh pelaku usaha.

Budi menegaskan Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng. Selain itu, ketersediaan Minyakita juga tergantung pada DMO.

"Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi," ujarnya.

Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mengatakan secara umum kondisi stok di tingkat pengecer dan pasar pantauan dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET Rp15.700 per liter.

Namun demikian, pemerintah masih mencermati adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur dengan harga lebih dari 10 persen di atas HET.

"Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat," imbuh Iqbal.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026