Mataram (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyiapkan potongan harga tiket pesawat hingga 18 persen untuk periode mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

"Jadi tiket pesawat dari pemerintah sudah memberikan stimulus untuk tiket pesawat hingga diskon sampai 18 persen," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2026 di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan persoalan harga tiket pesawat yang diklaim masih tinggi perlu dilihat secara menyeluruh. Karena kata dia, bisa jadi harga tiket dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan, sehingga ketika arus mudik Lebaran, permintaan kerap melonjak dibandingkan dengan kesiapan armada pesawat.

"Itu kemudian kerap membuat harga tiket naik drastis. Jadi ini ada suplai dan demand di mana ada beberapa kesempatan di mana mungkin tiket dirasakan agak mahal," ujarnya.

Dudy memastikan pemberian diskon akan diawasi secara ketat agar masyarakat benar-benar merasakan penurunan harga tiket selama periode mudik Lebaran 2026.

"Tapi kami yakinkan pelaksanaan stimulus ini akan diawasi secara ketat agar masyarakat bisa merasakan betul memang ada penurunan harga tiket," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan keluhan warga terkait harga tiket. Hal itu dilakukan guna memastikan apakah tingginya harga disebabkan faktor tarif yang memang betul-betul naik atau disebabkan olen rute penerbangan yang dipilih.

Dudy mencontohkan, dalam beberapa kasus, harga tiket terlihat mahal karena penumpang memilih rute transit melalui kota lain, tidak memilih penerbangan langsung atau direct flight.

"Jadi tidak direct flight, sehingga itu kemudian yang mengakibatkan seolah-olah tiket mahal, padahal pemilihan jalur penerbangannya melalui transit kota lain," terang Dudy.

Selain diskon harga tiket pesawat, pemerintah juga tengah menyiapkan program mudik gratis untuk moda transportasi darat dan laut, termasuk tujuan menuju Nusa Tenggara Barat.

"Ada mudik gratis kami siapkan untuk moda transportasi darat, kereta api, dan juga laut. Termasuk di antaranya dengan tujuan yang menuju NTB," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keberadaan diskon tiket pesawat hingga 18% selama musim mudik Lebaran tahun ini tak akan mengganggu bisnis maskapai.

Dudy menyampaikan, diskon tersebut merupakan stimulus dari pemerintah pusat berupa keringanan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bandara, maupun avtur.

Nantinya, selisih harga dari operasional tersebut akan dibayar oleh pemerintah menggunakan kas negara.

“Yang pasti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Kita tidak mengganggu maskapai. Jadi itu semua adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah, bukan oleh maskapai,” ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Pada Lebaran tahun ini, total terdapat Rp911,16 miliar yang pemerintah gelontorkan berasal dari APBN maupun non-APBN untuk mengerek daya beli masyarakat, termasuk stimulus untuk transportasi berbagai moda.

Pada angkutan udara, terdapat diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17%-18% untuk periode penerbangan 14 Maret—29 Maret 2026 yang ditargetkan menjangkau 3,3 juta penumpang.

Potongan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) secara penuh.

Pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias Passenger Service Charge (PSC), serta Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional.

Kemudian untuk angkutan laut, terdapat diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100%. Diskon tersebut berlaku pada periode 12-31 Maret 2026, dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara pada kapal penumpang, terdapat diskon 30% dari tarif dasar pada periode 11 Maret—5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang. Sementara itu, pada moda perkeretaapian, terdapat diskon 30% pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti selaku pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) menyinggung momen liburan hari raya seperti Nataru dan Lebaran membuat maskapai merugi, alih-alih mendulang keuntungan.

Belum lagi, pemerintah mendorong maskapai untuk menurunkan harga tiket selama momen tersebut.

“Kalau Lebaran atau Natal kita [maskapai] tidak bisa cari uang. Mostly lost money. Sudah gitu pemerintah malah suruh kita turunkan harga,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Meskipun demikian, Susi memastikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah terkait diskon tarif angkutan selama momentum hari raya.

Bisnis.com, TANGERANG — Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Darsito Hendroseputro menyampaikan bahwa perusahaan mematuhi arahan dari pemerintah terkait pemberian stimulus berupa diskon tiket pesawat pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Darsito menyampaikan, pihaknya akan menjalankan program tersebut yang berlaku untuk penerbangan 14 Maret hingga 29 Maret 2026 mendatang.

“Sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa stimulus untuk Lebaran berlaku mulai tanggal 14 sampai tanggal 29 Maret besok. Penurunan harga sekitar 18% sampai 21%,” ujarnya saat ditemui di Garuda Maintanance Facility (GMF), Jumat (13/2/2026).

Sebagai contoh, lanjut Darsito, harga tiket pesawat rute Jakarta—Medan yang rata-rata tarifnya senilai Rp1,9 juta, dengan adanya stimulus tersebut harga tiket akan turun menjadi Rp1,6 juta.

Dalam masa peak season atau musim liburan Lebaran, Darsito enggan menyebutkan target penumpang yang akan Citilink angkut selama masa tersebut.

Dirinya menegaskan bahwa dengan keberadaan 41 pesawat yang saat ini Citilink operasikan dapat memberikan konektivitas bagi masyarakat Indonesia yang akan mudik ke kampung halaman.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan penumpang, Darsito menyampaikan bahwa Citilink telah mengajukan extra flight atau penerbangan tambahan sebanyak 20 penerbangan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Semula rata-rata terdapat sebanyak 230 penerbangan per hari, nantinya akan ada 250 penerbangan per hari berbagai tujuan domestik maupun internasional.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan program stimulus diskon tarif transportasi berbagai moda, termasuk pesawat, dalam Angkutan Lebaran 2026 dengan total anggaran senilai Rp911,16 miliar.

Pada angkutan udara, terdapat diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17%-18% untuk periode penerbangan 14 Maret—29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang.

Potongan harga untuk tiket pesawat tersebut, salah satunya bersumber dari pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) alias ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelas ekonomi dalam negeri.

Selain itu, komponen biaya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP meliputi tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Lebaran Idul Fitri di periode yang lalu termasuk Nataru, terbukti meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan para wisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang kemarin sampai dengan 5,39%.

Tercatat peningkatan mobilitas pada periode Idulfitri 2025, dengan total mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang dan pada libur Nataru mencapai 110,43 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 6 Februari 2026.

Melalui beleid tersebut, PPN atas tiket pesawat ekonomi dalam negeri ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tahun anggaran 2026.

Insentif ini diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional selama periode mudik dan balik Lebaran.

“PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tahun anggaran 2026.,” tulis pasal 2 ayat 3 dalam PMK tersebut dilansir Selasa (10/2/2026).

PPN yang ditanggung pemerintah mencakup PPN terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat kelas ekonomi.

Dengan insentif ini, penumpang tidak dibebani PPN atas dua komponen utama harga tiket tersebut, selama memenuhi ketentuan periode yang ditetapkan.

Adapun insentif PPN DTP berlaku untuk tiket yang dibeli mulai 10 Februari 2026 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini adalah penerbangan yang dilakukan sejak 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.

PMK ini menegaskan bahwa fasilitas PPN DTP hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Penumpang yang menggunakan kelas selain ekonomi tidak mendapatkan insentif tersebut.

Selain itu, insentif tidak berlaku apabila pembelian tiket atau jadwal penerbangan berada di luar periode yang telah ditentukan.

Dalam aturan tersebut juga diatur kewajiban badan usaha angkutan udara selaku pengusaha kena pajak (PKP).

Maskapai wajib tetap membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan PPN dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Untuk penerbangan yang memenuhi kriteria PPN DTP, maskapai harus melaporkan PPN terutang pada bagian penyerahan yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

Selain itu, maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Daftar rincian transaksi tersebut paling lambat disampaikan pada 31 Mei 2026. Apabila terjadi kendala sistem, penyampaian secara langsung ke kantor pelayanan pajak masih dimungkinkan hingga 30 Juni 2026.

Sebagai catatan, PPN DTP tidak mencakup layanan tambahan di luar tiket utama, seperti pembelian bagasi tambahan atau pemilihan kursi. PPN atas layanan tambahan tersebut tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap biaya perjalanan udara selama periode Lebaran dapat ditekan, sehingga mobilitas masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah ikut terdorong.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menyiapkan paket insentif untuk Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Pemerintah akan menggelontorkan diskon transportasi hingga bantuan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jenis insentif masih mengacu pada periode Idul Fitri sebelumnya dan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Pemerintah berencana menambah jumlah dan nilainya.

“Kayak seperti sebelumnya. Kemudian mungkin jumlahnya akan lebih banyak, akan lebih besar,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Airlangga menyebut, paket insentif mencakup diskon tarif pesawat, kereta api, angkutan laut, dan angkutan darat. Pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol serta bantuan sosial berupa beras dan Minyakkita.

Rincian insentif belum diumumkan. Pemerintah masih membahas skema tersebut bersama pemangku kepentingan terkait.

Perhitungan awal menunjukkan, paket insentif Idul Fitri 2026 membutuhkan anggaran sekitar Rp 13 triliun.

“Yang lain nanti kita announce. Kisarannya Rp 13 triliun,” kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya rutin menyalurkan paket insentif pada momen libur nasional seperti Nataru dan Idul Fitri. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong mobilitas masyarakat dan menjaga perputaran ekonomi.

Libur Nataru 2025–2026 mencatat sejumlah stimulus. Pemerintah memberi diskon 30 persen tiket kereta api.

Angkutan laut memperoleh diskon tarif dasar 20 persen. Jasa pelabuhan mendapat diskon hingga 100 persen. Pemerintah juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat ekonomi.