Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

“Kuartal I kita pertumbuhannya sehat, itu ditopang oleh belanja pemerintah sehingga menyebabkan konsumsi naik,” kata Dipo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, seiring peningkatan belanja negara dan berbagai stimulus pada awal tahun.

Dipo menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I juga didukung momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Menurut dia, kondisi pada kuartal II akan berbeda karena tidak lagi ditopang faktor musiman seperti pada awal tahun.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga konsumsi rumah tangga agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

“Walaupun Kuartal I kita sehat, tetapi memang ada kekhawatiran di triwulan dua ini kita akan lebih menghadapi realitas,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan karena daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, ia menyebut jumlah kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan.

“Kelas menengah dalam lima tahun terakhir sudah turun sekitar 11 juta orang,” ungkapnya.

Dipo menambahkan tekanan terhadap ekonomi domestik juga dipengaruhi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi global, serta risiko inflasi impor.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi biaya produksi industri dan konsumsi masyarakat.

Ia kemudian mengingatkan bahwa dampak ketidakpastian global terhadap sektor usaha juga perlu diantisipasi, termasuk potensi perlambatan aktivitas industri dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ada concern dari beberapa survei seperti misalnya dari Apindo atau KSPI bahwa PHK itu juga kemungkinan bisa terjadi di tahun ini karena ketidakpastian di sektor usaha,” tutur dia.

Sementara itu, pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus, antara lain pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp55 triliun, percepatan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Lebih lanjut, Dipo menilai ruang peningkatan belanja pemerintah pada kuartal II kemungkinan tidak sebesar pada triwulan pertama sehingga konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026