TANGERANG SELATAN - Kondisi kawasan konservasi Situ Rompong kian memprihatinkan. Situ yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu luasnya terus menyusut ekstrem dari awalnya 12,56 hektare kini tinggal sekitar 1,7 hektare.

Total luas awal 12,56 hektare itu terdiri dari 6,01 hektare luasan air serta 6,5 hektare berupa sempadan. Kawasan tersebut tercatat sebagai aset negara sebagaimana disebut dalam Peta Rempoa tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Namun kini di sekelilingnya, Situ Rompong kian dihimpit banyak bangunan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong berupaya agar fungsi Situ dikembalikan sebagaimana awalnya. Berbagai langkah telah tempuh, termasuk terakhir menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Terbaru, mereka yang tergabung dalam Aliansi Warga Situ Rompong Bersatu untuk menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Dalam tuntutannya, warga meminta Kejaksaan melakukan pengusutan atas dugaan maladminsitrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi atas alih fungsi lahan di kawasan Situ Rompong. Warga menilai, terdapat kejanggalan dalam penerbitan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area itu hingga berujung sengketa yang menyebabkan 4 warga menjadi tersangka penyerobotan lahan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata kuasa hukum warga, Bambang Pujo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Mereka juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengecek kembali keabsahan SHGB yang terlanjur sudah diterbitkan pada tahun 2023 silam hingga memicu polemik.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung mengatakan, pihaknya menjamin bahwa semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Asalkan semua pelaporan ditempuh sebagaimana ketentuannya.

"Jangan khawatir, karena sampai dengan saat ini ada 40 aduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangsel, dan semuanya diselesaikan dengan baik dan benar. Tidak ada yang tebang pilih, saya pastikan," tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangsel, Seto Apriyadi menyatakan akan segera membentuk tim bersama di mana di dalamnya melibatkan warga sekitar, pemerintah provinsi hingga kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik kawasan konservasi untuk menangani persoalan ini.

"Kita di sini sepakat pak, saya mau buat tim. Saya tidak mau gegabah terhadap case ini, bapak-bapak nanti akan saya ajak dalam tim kami," sebut Seto.

KALTIM - DPP Partai Golkar memberikan atensi khusus terkait aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait sorotan terhadap anggaran pemerintah provinsi (pemprov) yang dinilai belum transparan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat adalah hal yang wajar.

Namun, ia berharap hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik. Di sisi lain, ia menyampaikan arahan DPP Partai Golkar kepada seluruh kader, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini kepala daerah.

"Kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar; ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita," kata Sarmuji dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kesederhanaan bagi pejabat publik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau polemik di tengah masyarakat. "Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," tegasnya.

JAKARTA - Ketidakpuasan sosial di wilayah pedesaan China meningkat tajam seiring perlambatan ekonomi berkepanjangan dan tantangan struktural yang semakin menekan. Aksi protes di berbagai daerah pedesaan melonjak signifikan sepanjang 2025, menandai eskalasi nyata ketegangan sosial di luar pusat-pusat perkotaan utama.

Mengutip dari Hamrakura, Sabtu (17/1/2026), peningkatan aksi protes tersebut didorong oleh tekanan ekonomi, sengketa lahan, serta keluhan komunitas lokal yang mencerminkan gesekan yang kian melebar antara masyarakat pedesaan dan otoritas setempat. Ketegangan ini terutama muncul di wilayah dengan peluang ekonomi terbatas, ketika kebijakan negara berbenturan dengan tradisi, hak kepemilikan, dan norma sosial yang telah lama mengakar.

Data pemantauan independen menunjukkan bahwa insiden protes di pedesaan meningkat tajam sepanjang tahun ini, menyoroti memburuknya stabilitas sosial di wilayah hinterland China.

Menurut China Dissent Monitor (CDM), sebuah proyek pemantauan yang berafiliasi dengan Freedom House, selama 11 bulan pertama 2025 tercatat sekitar 661 insiden protes di wilayah pedesaan. Jumlah ini sekitar 70 persen lebih tinggi dibandingkan total insiden sepanjang 2024.

Lonjakan tersebut merupakan bagian dari tren ketidakpuasan yang lebih luas. CDM mencatat 1.392 peristiwa protes pada kuartal ketiga 2025, meningkat 45 persen secara tahunan dan menjadi kuartal keenam berturut-turut dengan kenaikan aktivitas protes di seluruh China.

Meski tidak semua aksi protes berasal dari pedesaan, warga desa menyumbang porsi yang semakin besar dari keseluruhan aksi ketidakpuasan publik. Mereka bergabung dengan kelompok buruh, pemilik rumah, dan kelompok sosial lainnya dalam menyuarakan keluhan yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan kebijakan sosial.

Perlambatan Ekonomi

Peningkatan protes pedesaan ini berlangsung bersamaan dengan perlambatan ekonomi China secara keseluruhan. Ketika pertumbuhan output industri dan investasi melemah, serta peluang kerja di pusat-pusat perkotaan menyusut, banyak pekerja migran memilih kembali ke desa asal mereka. Namun, kepulangan tersebut kerap tidak diiringi ketersediaan lapangan kerja atau sumber penghidupan yang memadai.

Laporan harian berbahasa Mandarin yang berbasis di Singapura, Lianhe Zaobao, mencatat adanya kekhawatiran resmi pemerintah China terkait upaya “mencegah terbentuknya arus balik besar-besaran dan menetapnya pekerja migran di pedesaan.” Frasa kebijakan tersebut memicu kecemasan publik dan perbincangan luas mengenai stagnasi ekonomi di wilayah pedesaan.

Berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki basis industri dan lapangan kerja lebih beragam, wilayah pedesaan umumnya bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal. Ketergantungan ini membuat masyarakat desa jauh lebih rentan ketika kondisi makroekonomi memburuk.

Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, para pekerja yang kembali ke desa sering kali mendapati diri mereka tanpa lahan, tanpa hasil panen, dan tanpa pendapatan yang stabil—faktor-faktor yang berulang kali muncul sebagai pemicu aksi protes.

Selain tekanan ekonomi, sengketa lahan dan benturan antara kebijakan pemerintah daerah dengan tradisi lokal menjadi pemicu utama protes pedesaan sepanjang 2025. Di Lingao County dan Fuchuan County, pembongkaran kuil yang dibangun secara swasta serta balai leluhur klan memicu bentrokan keras antara warga dan aparat.

Bagi warga setempat, bangunan-bangunan tersebut dipandang sebagai pusat identitas budaya dan warisan komunitas. Pembongkaran tersebut kemudian berkembang menjadi titik nyala ketidakpuasan yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan lahan.

Benturan dengan Norma Lokal

Situasi serupa terjadi di Xifeng County, ketika kebijakan lokal yang mewajibkan kremasi jenazah memicu penolakan keras karena bertentangan dengan tradisi pemakaman yang telah berlangsung lama. Upaya pemerintah menegakkan kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai serangan terhadap nilai budaya lokal, sehingga memicu perlawanan yang meluas dan berujung pada aksi protes kolektif.

Berbagai insiden ini mencerminkan pola berulang dalam protes pedesaan di China, di mana kebijakan negara, yang sering dibingkai sebagai langkah modernisasi atau penataan administratif, berbenturan langsung dengan norma lokal, ekspektasi kepemilikan, dan hak-hak historis masyarakat desa. Ketika identitas komunitas dirasakan terancam, perlawanan cenderung muncul dan berlanjut.

Para ekonom dan sosiolog menilai bahwa gejolak di pedesaan China juga berkaitan erat dengan persoalan struktural yang telah lama ada, seperti pengambilalihan lahan dan ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Protes-protes pada 2025, meski mendapat sorotan luas, pada dasarnya mengulang pola ketidakpuasan sebelumnya yang berkaitan dengan akuisisi lahan, relokasi paksa, dan persepsi korupsi di tingkat lokal.

Data CDM pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa lahan dan relokasi paksa telah lama menjadi pemicu utama protes pedesaan, bahkan sebelum perlambatan ekonomi semakin dalam. Kembalinya pekerja migran ke desa, yang dihadapkan pada prospek pendapatan yang menurun dan dalam sejumlah kasus kehilangan hak atas tanah, semakin memperumit ketegangan sosial tersebut.

Di banyak wilayah pedesaan, lahan pertanian dan tanah komunitas yang sebelumnya dipandang sebagai jaring pengaman bagi tenaga kerja yang kembali, kini telah dialihfungsikan untuk pengembangan industri atau komersial. Akibatnya, para penduduk yang kembali ke desa mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi dan kekecewaan sosial.

Di luar sengketa lahan dan budaya, protes pedesaan pada 2025 juga mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap praktik tata kelola pemerintahan daerah. Keragaman pemicu aksi, mulai dari isu ketenagakerjaan, perumahan, hingga pendidikan, menunjukkan meluasnya jangkauan ketidakpuasan ke berbagai sektor masyarakat China.

Frekuensi dan keragaman aksi tersebut menggambarkan bagaimana aktivisme pedesaan, yang sebelumnya bersifat terisolasi atau sporadis, kini semakin menjadi bagian dari pola ekspresi publik yang lebih luas terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Meski tidak terkoordinasi secara nasional, akumulasi protes di berbagai kabupaten dan provinsi telah berkontribusi pada lonjakan nyata aktivitas protes sepanjang tahun ini.

Respons resmi pemerintah terhadap meningkatnya protes pedesaan tetap berada dalam kerangka pendekatan China terhadap ketertiban publik dan pembangkangan. Otoritas biasanya mengombinasikan penindakan terbatas, pengamanan terarah, serta pengelolaan narasi melalui kontrol media dan pembatasan konten daring.

Resistensi Akar Rumput

Model pengendalian ini, yang dikenal sebagai pengelolaan sosial berbasis grid, mengandalkan jaringan pengawasan dan pelaporan di tingkat lokal untuk memantau serta meredam potensi gejolak sebelum berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.

Namun, meningkatnya jumlah aksi protes yang tercatat menunjukkan bahwa berbagai keluhan lokal terus muncul dan, dalam beberapa kasus, berhasil menembus pembatasan informasi resmi.

Upaya pemantauan independen seperti yang dilakukan CDM mengandalkan laporan publik, indikator media sosial, dan dokumentasi masyarakat sipil untuk menyusun gambaran yang lebih luas mengenai ketidakpuasan sosial yang kerap tidak muncul dalam kanal resmi.

Lonjakan protes pedesaan pada 2025 menegaskan bagaimana perlambatan ekonomi, yang tercermin dalam terbatasnya penciptaan lapangan kerja, stagnasi pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup, berinteraksi dengan persoalan struktural lama untuk memicu ketegangan sosial.

Di wilayah-wilayah yang tertinggal dalam upaya revitalisasi ekonomi dan masih kekurangan peluang, ketidakpuasan akar rumput terus menemukan bentuk ekspresinya melalui aksi kolektif, meski berisiko menghadapi penindakan.

Perkembangan ini menyingkap garis patahan sosial yang semakin dalam di masyarakat China, ketika tekanan ekonomi dan perubahan demografis bertemu dengan norma budaya dan sengketa tata kelola lokal.

Seiring protes yang terus bertambah dan semakin beragam di pedesaan, dinamika hubungan antara negara dan masyarakat di China tampak kian tertekan, dengan resistensi akar rumput menjadi fitur yang semakin menetap dalam lanskap sosial-ekonomi negara tersebut.