Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi jiwa rupanya telah menempatkan lebih dari 20% investasi di instrumen saham, dengan nilai investasi yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Di tengah kondisi itu, terdapat rencana limit investasi asuransi naik jadi 20% untuk instrumen saham.

Belakangan ini, pemerintah berencana menaikkan batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun di instrumen saham menjadi 20%. Arahan itu terutama menyasar perusahaan-perusahaan pelat merah alias asuransi dan dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wacana itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang sempat memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rentetan trading halt di bursa. Peningkatan porsi investasi asuransi dan dana pensiun di saham dinilai sebagai salah satu cara mendorong geliat bursa.

Apabila mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebenarnya industri asuransi jiwa secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria tersebut. Total penempatan investasi sektor itu bahkan sudah di atas batas arahan Prabowo.

Pada November 2025, penempatan dana asuransi jiwa di instrumen saham mencapai Rp121,71 triliun. Total investasi industri tersebut mencapai Rp555,45 triliun, sehingga porsi investasi saham asuransi jiwa mencapai 21,9% dari keseluruhan portofolio.

Porsinya sempat lebih tinggi pada Desember 2024 silam, yakni mencapai 24,68%. Saat itu nilai investasi saham dari industri asuransi jiwa mencapai Rp127,50 triliun dari total investasi Rp516,53 triliun.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menunjukkan hal serupa, yakni porsi investasi saham hingga September 2025 sebesar sekitar 21,8% dari total investasi. Tercatat nilai investasi saham asuransi jiwa pada periode tersebut sebesar Rp127,57 triliun dari total investasi Rp571,40 triliun.

Angka itu menunjukkan bahwa asuransi jiwa relatif agresif dalam menempatkan dana di sektor saham. Tidak heran, asuransi jiwa merupakan bisnis jangka panjang sehingga penempatan dana investasi bisa di instrumen berisiko seperti saham, dengan ekspektasi imbal hasil yang tinggi.

Kondisinya berbeda dengan industri asuransi umum, yang memiliki masa pertanggungan lebih pendek dibandingkan industri asuransi jiwa. Alhasil, perusahaan-perusahaan asuransi umum tidak berinvestasi di saham sebanyak asuransi jiwa.

Pada November 2025, industri asuransi umum mencatatkan investasi saham Rp5,04 triliun dari total investasi Rp131,55 triliun. Porsi investasi saham asuransi umum masih relatif kecil, yakni sekitar 3,83% dari keseluruhan portofolionya.

Porsinya pun tidak jauh berbeda pada Desember 2024, yakni investasi saham sebesar Rp5,04 triliun atau 4,18% dari total portofolio investasi Rp120,67 triliun.

Ketentuan penempatan investasi perusahaan asuransi tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/2025 mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Salah satu poin aturannya, asuransi harus membagi investasi ke sejumlah entitas, tidak boleh terkonsentrasi di satu saham atau satu entitas terafiliasi.

"Investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi," tertulis dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h POJK 26/2025, dikutip pada Selasa (3/2/2026).

POJK Nomor 26 Tahun 2025 ini mulai berlaku sejak November 2025 dan merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 5 Tahun 2023. Ketentuan ini juga menjadi perubahan ketiga atas POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Kekhawatiran dan Peluang Investasi Saham Maksimal 20%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perusahaan asuransi tidak perlu terlalu khawatir terhadap rencana kenaikan batas maksimal investasi saham. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya perbaikan, terutama dalam membenahi kualitas pasar saham dan memberantas praktik saham gorengan yang selama ini menjadi salah satu sumber kekhawatiran pelaku industri.

"Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa," ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya menjelaskan peningkatan porsi investasi tersebut tidak akan dilakukan tanpa batasan. Pemerintah berencana mengarahkan tambahan alokasi dana asuransi hanya ke saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki likuiditas dan fundamental kuat, khususnya yang tergabung dalam indeks LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujarnya.

Menurut Purbaya, langkah menambah ‘bahan bakar’ ke pasar modal ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi pasar saham secara keseluruhan. Seiring dengan itu, otoritas juga akan mendorong pembenahan terhadap saham-saham spekulatif agar integritas pasar tetap terjaga.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi, ya," tuturnya.

Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan bahwa dampak struktural pertama adalah pendalaman pasar modal domestik. Hal ini karena peningkatan partisipasi investor institusional dalam negeri dapat memperkuat basis investor jangka panjang.

Selain itu, lanjut Dody, dapat mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing yang bersifat jangka pendek (hot money), serta meningkatkan stabilitas pasar.

“Dampak kedua adalah adanya diversifikasi portofolio investasi industri, yang mana industri asuransi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengoptimalkan risk-adjusted return, khususnya bagi perusahaan dengan posisi permodalan yang kuat dan pengelolaan investasi yang matang,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia meneruskan, yang ketiga adalah peningkatan tata kelola dan kapasitas investasi, karena kebijakan ini akan mendorong penguatan investment governance, termasuk penerapan ALM yang lebih disiplin, stress testing terhadap portofolio saham, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan investasi.

Menurutnya, dampak dari rencana kebijakan itu sebenarnya berbeda di antara pelaku industri. Perusahaan asuransi dengan risk based capital (RBC) yang solid dan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, akan memiliki ruang lebih besar untuk memanfaatkan peluang ini.

“Sementara perusahaan yang masih dalam tahap pemulihan permodalan cenderung tetap bersikap konservatif,” ucap Dody.

Meski begitu, dia menilai secara prinsip kebijakan itu adalah langkah yang positif dan konstruktif. Namun, kenaikan limit investasi harus dipahami sebagai perluasan kapasitas investasi (investment capacity), bukan kewajiban penempatan dana secara otomatis.

Dody menambahkan, setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan RBC, ALM, profil risiko dan karakteristik liabilitas asuransi umum yang pada umumnya, serta kebijakan investasi internal dan kerangka manajemen risiko perusahaan.

“Dengan demikian, implementasi kebijakan ini di tingkat perusahaan akan dilakukan secara selektif, bertahap, dan terukur,” tegasnya.
(Putri Astrian Surahman, Annisa Nurul Amara)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa aturan tidak tertulis telah menghambat perusahaan asuransi dan dana pensiun memperbesar investasi di pasar modal.

Kendati demikian Purbaya tidak menjelaskan secara rinci aturan tidak tertulis tersebut. Dia hanya menilai bahwa aturan yang ada sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN.

"Mungkin saya salah baca, tetapi mungkin mereka takut investasi saham akan ada perintah enggak tertulis. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham," ujar Purbaya pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurutnya, manajemennya Bursa Efek Indonesia akan lebih bagus ke depannya, karena pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar saham untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dia juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan berjalan, terutama dalam memberantas saham gorengan.

"Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa," ujar Purbaya.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Bekerja Sama dengan Aparat

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa perusahaan asuransi dan dana pensiun takut memperbesar investasi saham karena ada perintah tidak tertulis yang melarang itu.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai konferensi pers mengenai perkembangan kepemimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kondisi pasar saham Tanah Air. Konferensi pers berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Awak media bertanya kepada Purbaya soal arah investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen surat berharga negara (SBN), yang akan terpengaruh oleh rencana kebijakan penambahan batas maksimal investasi di saham. Purbaya menilai bahwa aturan yang ada sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN.

Purbaya kemudian mengungkap bahwa terdapat kemungkinan perusahaan-perusahaan itu khawatir soal rencana penambahan porsi investasi di saham, terutama takut akan perintah-perintah tidak tertulis.

"Saya pikir sudah cukup sekarang [investasi SBN], kelihatannya sih peraturan yang ada sudah cukup. Mungkin saya salah baca, tetapi mungkin mereka takut investasi saham akan ada perintah enggak tertulis. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham," ujar Purbaya pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurutnya, manajemennya Bursa Efek Indonesia akan lebih bagus ke depannya, karena pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar saham untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dia juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan berjalan, terutama dalam memberantas saham gorengan.

"Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa," ujar Purbaya.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi, ya," tuturnya.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa terdapat kemungkinan perusahaan-perusahaan asuransi dan dana pensiun takut terhadap perintah-perintah tidak tertulis di balik rencana penambahan batas investasi di instrumen saham.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai konferensi pers mengenai perkembangan kepemimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kondisi pasar saham Tanah Air. Konferensi pers berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Awak media bertanya kepada Purbaya soal arah investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen surat berharga negara (SBN), yang akan terpengaruh oleh rencana kebijakan penambahan batas maksimal investasi di saham. Purbaya menilai bahwa aturan yang ada sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN.

Purbaya kemudian mengungkap bahwa terdapat kemungkinan perusahaan-perusahaan itu khawatir soal rencana penambahan porsi investasi di saham, terutama takut akan perintah-perintah tidak tertulis.

"Saya pikir sudah cukup sekarang [investasi SBN], kelihatannya sih peraturan yang ada sudah cukup. Mungkin saya salah baca, tetapi mungkin mereka takut investasi saham akan ada perintah enggak tertulis. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham," ujar Purbaya pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Menurutnya, manajemennya Bursa Efek Indonesia akan lebih bagus ke depannya, karena pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar saham untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dia juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan berjalan, terutama dalam memberantas saham gorengan.

"Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa," ujar Purbaya.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi, ya," tuturnya.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa nilai investasi industri dana pensiun di instrumen saham mencapai Rp24,66 triliun per Oktober 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut nilai itu setara dengan 6,37% dari total investasi.

“Membaiknya kinerja IHSG akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen investasi saham di Indonesia, termasuk dana pensiun,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Sebab itu, Ogi mengingatkan pengelolaan portofolio investasi dana pensiun tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan profil risiko dan profil liabilitas pada masing-masing produk atau program yang dijalankan,” jelasnya.

Di lain sisi, dia turut menyampaikan Return of Investment (ROI) dana pensiun mengalami peningkatan 1,45% (year on year/YoY), dengan posisi Oktober 2025 sebesar 7,03%.

Untuk ke depannya, lanjut Ogi, OJK mendorong agar industri dana pensiun dapat mengoptimalkan strategi alokasi aset dan bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk dapat meningkatkan edukasi peserta.

“Agar pemilihan investasi selaras dengan profil risiko dan liabilitas, sehingga kinerja investasi dapat lebih optimal dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sebagai informasi, per Oktober 2025 OJK mencatat total aset program pensiun sukarela tumbuh sebesar 5,52% (YoY) dengan nilai mencapai Rp400,44 triliun. Sementara itu, nilai iuran untuk program ini tercatat senilai Rp31,46 triliun, tumbuh 6,64% (YoY).

Adapun, nilai manfaat dari program pensiun sukarela turut tumbuh sebesar 7,96% (YoY) atau senilai Rp35,24 triliun. Sementara itu, jumlah peserta di program ini 5,37 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga akhir Agustus 2025 menanjak hingga 10,6%, tetapi investor institusi seperti reksa dana malah mencatatkan penurunan nilai aset sahamnya.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per Agustus 2025, nilai aset reksa dana di pasar saham per Agustus 2025 tercatat Rp667,84 triliun, turun 20,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) yang senilai Rp835,61 triliun. Sementara itu, porsi dana pensiun di kepemilikan saham turun menjadi Rp229,39 triliun dari Rp263,13 triliun.

Direktur Batavia Asset Management Eri Kusnadi menjelaskan penurunan nilai aset reksa dana saham tidak serta merta akibat investor institusi yang keluar dari pasar saham.

“Yang masuk dan keluar berbeda jenis investor, yang naik dan turun juga beda kategori atau jenis saham,” kata Eri, Rabu (23/10/2025).

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menuturkan penurunan nilai reksa dana saham lebih disebabkan oleh indeks LQ45 yang turun. Biasanya, manajer investasi banyak mengoleksi saham-saham likuid blue chip yang ada di dalam indeks LQ45. Sebagaimana diketahui, indeks LQ45 tercatat masih melemah 2,46% sejak awal tahun ini, saat IHSG telah menguat 15,15% per 22 Oktober 2025.

Sementara itu, data KSEI menunjukkan investor dari institusi finansial serta asuransi terpantau justru memanfaatkan momentum booming pasar modal. Institusi finansial tercatat naik menjadi Rp801,85 triliun dari Rp725,8 triliun, sedangkan asuransi naik dari Rp258,31 triliun menjadi Rp264,33 triliun.

Adapun, kontribusi investor individu juga melejit dari 14,52% pada periode Agustus 2024 menjadi 17,59% pada Agustus 2025 yang artinya investor individu mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 1,49% ke level rekor tertinggi (all time high/ATH) baru 8.274,35. IHSG dibuka di level 8.179,88 pada perdagangan hari ini.

IHSG berada di level terendah 8.179,61 dan mencatatkan level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini di level 8.292,89.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp21,04 triliun, volume transaksi 30,78 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 2,39 juta kali. Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp15.219 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran alokasi investasi di industri dana pensiun dinilai hanya sebagai taktikal dalam menyesuaikan kondisi yang ada. Sebagai contoh, alokasi per Juli 2025 di saham menurun 9,82% (year on year/YoY) menjadi Rp23,2 triliun.

Sebaliknya, berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penempatan aset di deposito berjangka justru melonjak 20,24% (YoY) menjadi Rp101,64 triliun. Adapun, penempatan di surat berharga negara (SBN) naik 2,76% menjadi Rp138 triliun.

Pengamat Dana Pensiun Suheri Lubis berpendapat hanya taktikal lantaran baginya pergerakan alokasi dana itu tidak terlalu besar. Menurutnya bila situasi tidak kondusif, rata-rata dana pensiun akan ‘lari’ ke instrumen yang lebih defensif.

“Kalaupun ada perubahan, menurut saya lebih banyak karena mereka adacash, terus SRBI sudah berkurang, sehingga masuknya yang paling cepat deposito dulu. Kalau situasi membaik, bisa dipindahkan kembali ke instrumen yang lebih menguntungkan. Jadi lebih taktikal menurut saya,” katanya saat dihubungiBisnis, Rabu (22/10/2025) malam.

Dia menegaskan dana pensiun selalu berusaha agar dana yang dikelolanya sesuai (matching) dengan kewajibannya, sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dana pensiun, lanjutnya, tetap harus memperhatikan kebutuhan likuiditas dan liabilitasnya. Oleh sebab itu, penentuan instrumen investasinya akan disesuaikan dengan jatuh tempo liabilitas.

“Jadi kan dana pensiun ini kan investasinya jangka panjang. Bukan sebagai spekulatif cari untung dalam waktu singkat gitu, sehingga kalaupun ada porsitradingmereka misalkan jual beli gitu, itu sebetulnya sedikit aja sebenarnya,” tegas Suheri.

Dengan demikian, tegas Suheri, rata-rata dana pensiun itu tidak terlalu banyak melakukanswitchingdalam alokasi investasinya. Hal ini karena orientasinya melihat kapan liabilitas jatuh tempo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpandangan alokasi dana investasi di SBN naik karena imbal hasilnya masih cukup tinggi, meskipun ada penurunan imbal hasil (yield).

Menurut Bhima, dana pensiun melihat investasi saham terlalu fluktuatif dan berhati-hati dengan ekspektasi inflasi yang mungkin akan naik pada 2026. Sebab itu, bergesernya kepada aset yang jauh lebih aman.

“Ini diperkirakan masih berlanjut ya 2026, jadi masih akan mengejarnya ke aset yang lebih aman seperti SBN. Kemudian yang perlu dilihat bahwa dana pensiun ini karena sifatnya memang menghindari risiko maka portofolio yang lebih besar ke SBN ini masih terjadi, jadi mengurangi penempatan di saham,” tuturnya.