Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt. Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai saksi pada Senin (11/5/2026), untuk didalami terkait permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Selain Bagus, KPK juga memeriksa Agus Mursidi (AM) selaku Plt. kadis Hub Kota Madiun dan Agus Tri Tjahjanto (ATT) selaku Sekdin PUPR Kota Madiun sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pemeriksaan terhadap Bagus didalami perihal permintaan dana CSR yang dilakukan oleh Maidi.

"Saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Walikota Madiun kepada pihak-pihak swasta," kata Budi kepada awak media Senin (11/5/2026).

Kemudian untuk kedua saksi lainnya didalami mengenai tidak diterbitkannya izin kepada pihak swasta karena tidak memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Maidi.

Budi menyebut dengan dilakukan pemeriksaan akan memperkuat kontruksi perkara atas dugaan penerimaan haram dari pihak swasta ke sejumlah dinas.

"Sehingga unsur ancaman atau unsur pemerasannya menjadi kuat ya dalam konstruksi perkara ini, termasuk juga dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan di sejumlah dinas dari para pihak swasta yang kemudian itu juga diduga untuk kebutuhan dari Wali Kota Madiun," ucap Budi.

Perlu diketahui, Maidi memerintah Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun untuk meminta pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun menyerahkan uang sebesar Rp350 juta.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang itu dimaksudkan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang “sewa” selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, di tengah peralihan STIKES Madiun menjadi Universitas.

Tak hanya itu, Asep menyampaikan bahwa Maidi meminta Rp600 juta ke pihak developer PT Hermas Buana (PT HB) pada Juni 2025. Kemudian, Maidi meminta fee 6% dari proyek jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar melalui Thariq. Namun kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar Rp200 juta.

"Bahwa KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," jelas Asep.

Adapun tersangka dalam kasus ini:

1. Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi

2. Rochim Rusdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi

3. Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menunjuk Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Rabu (21/1/2026).

Langkah tersebut ditempuh usai Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026).

Maidi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus dana CSR senilai Rp350 juta. Selain Maidi, KPK juga menetapkan tersangka terhadap Rochim Rusdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Penunjukan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sebagai Plt Wali Kota Madiun tersebut termaktub dalam Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026, yang ditetapkan pada Selasa (20/1/2026).

Khofifah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66.

Lebih lanjut, keputusan tersebut juga merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/400/SJ tertanggal 20 Januari 2026 dan pers rilis KPK tanggal 20 Januari 2026 pukul 19.35 WIB tentang penahanan Wali Kota Madiun Maidi.

“Apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Radiogram Menteri Dalam Negeri,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (21/1/2026).

Khofifah menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambilnya sebagai tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Pemerintahan daerah harus tetap berjalan secara stabil dan profesional. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, wakil wali kota diberi penugasan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Dalam Surat Perintah Gubernur tersebut, terdapat tiga tugas utama yang diberikan kepada Wakil Wali Kota Madiun. Pertama, melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Madiun sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Terakhir, melaksanakan tugas sejak surat perintah ditetapkan hingga adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut.

Dengan penugasan tersebut, Gubernur Khofifah berharap F. Bagus Panuntun dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Saya berharap amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Madiun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi pada Senin (19/1/2026). Dalam dua OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan Bupati Pati Sudewo (SDW) dan Wali Kota Madiun Maidi.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap di Pati adalah Sdr SDW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan Sudewo dilakukan oleh penyidik di Polres Kudus. Budi belum dapat menjelaskan secara detail konstruksi perkara dan pihak yang diamankan karena tim lembaga antirasuah masih melakukan giat di lapangan

"Nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi pihak-pihak yang diamankan siapa saja, terkait dengan peristiwanya menyoal soal apa itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucap Budi.

Termasuk, katanya, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak selain Bupati Sudewo.

Polres Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan adanya peminjaman satu ruangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo di Kudus, Senin (20/1) malam mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.

"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan berlangsung hampir selama satu kali 24 jam, dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam. Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.

"Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk hal-hal teknis terkait materi pemeriksaan maupun pihak yang dibawa, kami tidak mengetahui. Silakan rekan-rekan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK," ujarnya.

Menurut Kapolres, jumlah penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan di Polres Kudus sekitar enam orang. Polres Kudus hanya meminjamkan satu ruang pemeriksaan untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap camat dan sejumlah perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Pati. Pemeriksaan terhadap camat dan perangkat desa tersebut dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Fakta-fakta OTT Walikota Madiun Maidi

Selain menciduk Bupati Pati Sudewo, KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangan atau OTT di wilayah Maidun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah mengamankan 15 orang, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun Maidi," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Budi menjelaskan bahwa penyelidikan tertutup ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun.

"Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terlihat dibawa ke Jakarta oleh tim KPK setelah diperiksa di kantor Satreskrim Polres Madiun. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi.

Dilansir dari Antara, sejumlah pejabat tersebut di antaranya, Walkot Madiun Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madiun, Thariq Megah, serta seorang perempuan.

Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun dan langsung naik ke mobil yang disediakan tim KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.00 WIB.

"Pagi tadi sekitar pukul 8.30 WIB, ada tim KPK datang ke Polres Madiun untuk meminjam fasilitas tempat yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk teknis pemeriksaan bisa langsung ke jubir KPK, namun memang tadi yang diperiksa dan dibawa tim KPK adalah sejumlah pejabat di seputaran Madiun. Sekarang sudah meninggalkan lokasi," ujar Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara, di Madiun, Senin. (19/1/2026).

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Madiun juga ikut diperiksa, namun tidak ikut dibawa. Yakni Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Bappeda sekaligus Kepala Dinas PUPR, Suwarno.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap Maidi tersebut terkait dengan dugaan korupsi fee (biaya komitmen) proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Madiun, Jawa Timur.

KPK saat ini sedang berupaya membawa sembilan dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Maidi, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bisnis.com, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan 15 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Salah satu figur yang terjaring OTT KPK adalah Walikota Maidi.

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Maidi dan sejumlah orang lain yang diamankan itu sempat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Madiun.

Pantauan awak media di lokasi, Maidi keluar dari gedung Mapolres Madiun pada sekitar pukul 17.00 WIB tadi sembari digelandang oleh beberapa penyidik KPK.

Maidi tampak mengenakan masker, topi, serta jaket. Dirinya meninggalkan area Mapolres tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Maidi hanya melambaikan tangan sambil terus berjalan menuju mobil yang disediakan penyidik.

Tidak hanya Maidi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto juga turut diperiksa oleh penyidik. Namun, Soeko pun enggan memberikan keterangan sama sekali seusai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa dari 15 orang yang diperiksa dan diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup, sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Selanjutnya 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Walikota Madiun,” tutur Budi lewat keterangan tertulisnya.

Budi membeberkan bahwa pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Walikota Madiun, Maidi, telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026) malam.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Maidi tiba pukul 22.35 WIB, mengenakan jaket berwarna biru dengan menenteng tas jinjing.

Sebelum memasuki lobi, Maidi mengatakan tidak kenal lelah membangun kota Madiun dan meminta doa kepada masyarakat jika ada kekurangan.

"Saya tidak pernah lelah untuk membangun kota madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat," katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa pihak yang diamankan di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Madiun, dan rekanan kepercayaan Maidi.

Maidi diamankan dalam kegiatan tertangkap tangan. Total ada 15 orang diamankan, di mana 9 diantaranya dibawa ke KPK.

Lembaga antirasuah menduga Maidi terlibat dalam kasus fee proyek dan pengelolaan dana CSR.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," jelasnya.

Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wali Kota Madiun, Maidi terjaring tertangkap tangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Maidi diduga terlibat kasus fee proyek dan pengelolaan dana CSR.

Dia termasuk dalam 15 orang yang diamankan, di mana 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Selain itu tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Hanya saja, Budi belum menyampaikan secara rinci konstruksi perkara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Profil Maidi

Maidi merupakan politikus Partai Gerindra yang lahir di Magetan, 12 Mei 1961. Dari rekam jejak pendidikan, dia merupakan lulusan IKIP Surabaya atau saat ini UNESA, UNMER Madiun, Universitas Satyagama Jakarta, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, dan Universitas Terbuka Surabaya.

Dari jejak karir, Maidi pernah menjadi guru di SMU 1 Madiun (1989-2002), Kepala Sekolah SMUN 2 Madiun (2002),

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun (2002-2003), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (2006-2009).

Setelah itu, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (2009-2018), Wali Kota Madiun (2019-2024), dan terpilih kembali menjadi Wali Kota Madiun (2025-Sekarang).

Maidi tercatat meluncurkan program utama bernama Pancakarya untuk membangun Madiun sebagai kota pintar, melayani, hingga kota peduli.

Selain itu, dia mendorong Madiun sebagai kota sejuta bunga. Saat diterjang Covid-19, Maidi meluncurkan Program Pendekar Kesehatan dan Pendekar Waras.

Dia juga mengusung pengembangan kawasan Pahlawan Religi Center, serta menerapkan inovasi pendidikan berbasis teknologi.