JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

JAKARTA - Front Persaudaraan Muslim Indonesia (FPMI) menuntut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai lembaga advokasi hukum terbuka, khususnya tentang sumber pendanaan. Tuntutan itu disampaikan mereka saat menggelar aksi di depan Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

"Kami datang bukan untuk menyerang, tapi menuntut kejelasan. Lembaga publik seperti YLBHI wajib terbuka, termasuk soal dari mana sumber dan penggunaan dana yang didapatkan selama ini," kata Ketua Umum FPMI Husein Rumkel saat berorasi.

"Kami menuntut YLBHI membuka secara transparan seluruh sumber pendanaan yang diperoleh, termasuk dari donor asing. Jangan ada yang disembunyikan karena ini menyangkut kepercayaan publik," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa advokasi YLBHI harus selalu demi kepentingan publik. Akan tetapi, kata dia, aktivitas tersebut sepatutnya disertai keterbukaan informasi tentang sumber pendanaan untuk memastikan masyarakat dapat melihat secara terbuka bahwa memang YLBHI tidak bergerak berdasarkan kepentingan pendonor, tetapi benar-benar membela kepentingan umum.

Dia mengatakan, transparansi bukan soal kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. "Kalau mengklaim berdiri untuk keadilan, maka harus berani diaudit dan diuji secara terbuka. Jangan hanya menuntut pemerintah dan pihak lain transparan, tetapi diri sendiri justru tertutup," ujarnya.

FPMI pun menegaskan bahwa aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada YLBHI agar tetap membela kepentingan rakyat dengan menjaga independensinya dari segala bentuk pengaruh eksternal. “Kami tidak ingin ada kepentingan luar yang masuk diam-diam dan mempengaruhi perjuangan YLBHI. Independensi itu harga mati bagi YLBHI," pungkasnya.

JAKARTA - Aliran dana asing ke organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “ Dana Asing Mengalir ke NGO: Normal atau Agenda Global?” yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Koordinator Daerah BEM Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta Rahmatul Fajri menilai pendanaan asing terhadap NGO perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi membawa kepentingan global ke dalam ruang demokrasi nasional. “NGO memang bagian penting dari demokrasi, tetapi potensi intervensi asing melalui skema pendanaan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Menurut dia, NGO memiliki peran strategis dalam advokasi kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, posisi tersebut juga dinilai rentan dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan donor internasional. “Dalam konteks politik global, NGO bisa menjadi alat diplomasi non-negara. Ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Fajri juga menyoroti potensi konflik antara agenda donor dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dia menilai tanpa pengawasan yang memadai, arah program NGO dapat bergeser dari kepentingan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Ketika sumber dana berasal dari luar negeri, sangat mungkin ada agenda yang ikut masuk. Ini harus diuji secara terbuka,” ucapnya.

Dia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sejumlah NGO mengelola dana dalam jumlah besar, sehingga akuntabilitas menjadi keharusan.

“Dengan dana miliaran hingga puluhan miliar rupiah, transparansi bukan lagi pilihan melainkan kewajiban. Publik berhak mengetahui sumber dan penggunaannya,” tegasnya.

Menurut Fajri, lemahnya transparansi berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik serta memperkuat stigma bahwa NGO membawa kepentingan asing. Dia mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap NGO, termasuk dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan kritis. Kita tidak anti-NGO, tetapi ingin memastikan NGO tetap independen dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

JAKARTA - Fenomena aliran dana asing ke organisasi nonpemerintah (NGO) di Indonesia dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari negara. Tujuannya agar tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Akademisi dari FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Heri, praktik pendanaan asing terhadap NGO sejatinya telah berlangsung lama dan umumnya dilakukan dalam bentuk hibah, kerja sama program, maupun kemitraan dengan lembaga internasional. Namun demikian, ia menilai penting untuk memastikan bahwa aliran dana tersebut tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana, dana ini untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat Indonesia atau justru untuk kepentingan pihak luar?” ujar Heri, Senin (13/4/2026).

Heri mengingatkan di tengah semangat penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, termasuk bagi NGO yang menerima pendanaan dari luar negeri. Heri menilai, masih terdapat sebagian NGO yang aktif mendorong keterbukaan publik, tetapi belum sepenuhnya transparan terkait sumber pendanaan dan penggunaannya.

Lihat video: Taklimat Resmi Presiden: Jangan Mau Diadu Domba Asing: "Percaya Kekuatan Sendiri!"



Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga tersebut. “Kalau transparansi tidak dijalankan, maka akuntabilitas dipertanyakan. Ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” kata dia.

Heri menjelaskan dana asing yang mengalir ke NGO berasal dari berbagai sumber, mulai dari lembaga filantropi global, organisasi multilateral, hingga badan kerja sama bilateral antarnegara.

"Pendanaan tersebut umumnya digunakan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan, maupun advokasi kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya indikasi agenda terselubung dalam merusak demokrasi kita,” ujarnya.

Heri menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya agenda asing melalui pengaruh terhadap pembentukan opini publik, terutama jika pendanaan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum. “Isu ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan narasi yang berkembang di ruang publik,” ucapnya.

Heri mendorong pemerintah agar memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk melalui audit terhadap NGO yang menerima dana asing. "Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa aktivitas organisasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” tandasnya.

Heri menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil, melainkan untuk menjaga agar praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan kedaulatan rakyat. “Demokrasi harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan eksternal,” tutur Heri.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah jelang penutupan sesi I hari ini, Rabu (5/11/2025).

Indeks ditutup naik 0,26% ke level 8.263,13. Padahal pagi tadi IHSG dibuka di zona merah dan sempat meninggalkan level 8.200.

Sebanyak 266 saham turun, 349 naik, dan 192 tidak bergerak pada akhir sesi I. Nilai transaksi hingga jeda makan siang mencapai Rp 9,57 triliun, melibatkan 22,32 miliar saham dalam 1,29 juta kali transaksi.

Mayoritas sektor perdagangan bergerak di zona hijau dengan penguatan terbesar dicatatkan oleh utilitas, teknologi dan konsumer non-primer. Sektor properti, energi mencatatkan koreksi paling dalam hari ini.

Adapun dana asing tercatat mengalir masuk ke pasar modal dengan net buy Rp 308,1 miliar. Sejumlah saham menjadi incaran, seperti TLKM, BBCA, dan COIN.

TLKM menjadi saham dengan net buy terbesar, yakni Rp 147 miliar. BBCA dan COIN, masing-masing mencatat net buy asing Rp 138 miliar dan Rp 67,4 miliar.

Selengkapnya berikut 10 saham dengan net foreign buy terbesar pada perdagangan sesi I hari ini:

1. TLKM: Rp 147 miliar
2. BBCA: Rp 138 miliar
3. COIN: Rp 67,4 miliar
4. BMRI: Rp 39,8 miliar
5. BBNI: Rp 31,6 miliar
6. BRMS: Rp 30,6 miliar
7. KLBF: Rp 26,8 miliar
8. FILM: Rp 25,3 miliar
9. UNTR: Rp 21,3 miliar
10. ASII: Rp 18,8 miliar

Sementara itu, sejumlah saham banyak dilepas asing. Di tengah kenaikan harga saham GOTO menjadi saham dengan net foreign sell terbesar.

Net sell asing di GOTO mencapai Rp 81,3 miliar pada akhir sesi I perdagangan hari ini. Kemudian diikuti oleh HMSP Rp 38,2 miliar dan BBRI Rp 29,1 miliar.

Berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar:

1. GOTO: Rp 81,3 miliar
2. HMSP: Rp 38,2 miliar
3. BBRI: Rp 29,1 miliar
4. PGAS: Rp 16,2 miliar
5. AMRT: Rp 15,3 miliar
6. ADRO: Rp 15,1 miliar
7. ANTM: Rp 13,9 miliar
8. DSSA: Rp 13,6 miliar
9. BREN: Rp 11,8 miliar
10. AMMN: Rp 11,6 miliar

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]