Bisnis.com, JAKARTA — FINE Institute menilai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 perlu dilakukan secara hati-hati lantaran berpotensi menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang sedang berada dalam fase ekspansi usaha.

Analis Ekonomi Politik sekaligus Co-Founder FINE Institute Kusfiardi mengatakan kebijakan tersebut memang tidak mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang tetap sebesar 0,5%. Namun, pemerintah memperketat kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut serta menerapkan mekanisme agregasi omzet untuk mencegah praktik pemecahan usaha.

Menurutnya, langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup celah penghindaran pajak patut diapresiasi. Namun, efektivitas kebijakan perlu diukur tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha.

"Persoalan utama bukan pada tarif pajak 0,5% karena tarif tersebut tidak berubah. Yang berubah adalah siapa yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Pertanyaannya, apakah kelompok usaha yang kehilangan fasilitas ini memang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup besar sehingga dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan?" ujar Kusfiardi dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut diterapkan pada saat sebagian UMKM masih menghadapi berbagai tekanan, mulai dari perlambatan daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi, meningkatnya ongkos logistik, hingga ketidakpastian ekonomi global.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga dinilai meningkatkan biaya impor bahan baku, barang modal, dan komponen produksi yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.

"Dalam situasi seperti ini, ruang bagi pelaku usaha untuk menyerap tambahan biaya administrasi maupun biaya kepatuhan menjadi semakin terbatas," katanya.

FINE Institute menilai ukuran omzet tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Sebagai contoh, usaha distribusi dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun dan margin laba bersih sekitar 3% hanya menghasilkan laba sekitar Rp144 juta per tahun atau sekitar Rp12 juta per bulan.

Menurut Kusfiardi, setelah memperhitungkan biaya bahan baku, logistik, tenaga kerja, sewa tempat usaha, dan kebutuhan modal kerja, kemampuan ekonomi usaha tersebut belum tentu sebesar yang tercermin dari nilai omzetnya.

Dia menambahkan karakteristik tersebut umum dijumpai pada UMKM di sektor perdagangan, distribusi, makanan dan minuman, jasa sederhana, serta industri rumah tangga yang umumnya memiliki margin keuntungan relatif tipis tetapi menyerap banyak tenaga kerja.

FINE Institute juga meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka estimasi tambahan penerimaan negara yang diharapkan dari implementasi PP 20 Tahun 2026. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengukur keseimbangan antara manfaat fiskal dan tambahan biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha.

"Jangan sampai kebijakan ini menghasilkan tambahan penerimaan yang relatif terbatas, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap pertumbuhan usaha kecil yang masih berada dalam fase penguatan modal dan ekspansi usaha," ujarnya.

Menurutnya, kelompok yang berpotensi paling terdampak adalah usaha kecil dengan omzet sekitar Rp5 miliar hingga Rp15 miliar per tahun. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kelompok tersebut masih masuk kategori UMKM, tetapi mulai kehilangan sebagian fasilitas perpajakan yang sebelumnya dapat dimanfaatkan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperbesar omzet, maupun membuka lapangan kerja baru.

Kusfiardi mengingatkan sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan usaha padat karya yang menjadi sumber penghidupan jutaan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap peningkatan biaya usaha berpotensi memengaruhi keputusan investasi dan perekrutan tenaga kerja.

"Jangan sampai tambahan penerimaan pajak yang diperoleh negara justru dibayar dengan melambatnya pertumbuhan UMKM dan berkurangnya peluang kerja bagi masyarakat," katanya.

Dia menegaskan evaluasi terhadap PP 20 Tahun 2026 perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan pajak, tetapi juga dengan mempertimbangkan pertumbuhan UMKM, investasi usaha, serta penyerapan tenaga kerja.

"Keberhasilan PP 20 Tahun 2026 tidak cukup diukur dari tambahan penerimaan pajak. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan usaha kecil untuk naik kelas," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ekonomi mengungkap rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta bakal menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan larangan penjualan rokok memiliki konsekuensi ekonomi nyata bagi UMKM. Sebab, produk tembakau tersebut menjadi kontributor pendapatan di warung kecil.

"Pembatasan ruang merokok dan larangan penjualan (rokok) di area tertentu bisa menurunkan omzet, karena selama rokok ini menjadi penarik traffic pembeli," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/12/2025).

Menurut dia, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membawa dampak langsung bagi UMKM seperti warung, kios, dan pedagang kelontong.

Apalagi, dia melihat pola konsumsi di toko maupun warung dinilai unik, pembeli datang untuk membeli rokok, lalu membeli kebutuhan lain. Jika akses ini diputus mendadak, dampaknya akan sistemik.

"Jika diterapkan, pelaku usaha di zona larangan akan kehilangan sebagian pendapatannya," tuturnya.

Rizal menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menyiapkan peta zona resmi, melakukan sosialisasi terbuka, dan akses permodalan. Dia juga mengingatkan bahaya aturan multitafsir yang berpotensi memunculkan pungutan liar.

“Banyak warung berada dalam radius larangan. Tanpa pemetaan akurat, aturan ini bisa memicu konflik horizontal dan resistensi antar pelaku usaha," terangnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyebut sejumlah pasal dalam Raperda KTR berpotensi memukul mata pencaharian jutaan rakyat kecil.

“Perluasan kawasan tanpa rokok ke kuliner rakyat dan pasar rakyat itu tidak ada rasionalitas dan objektivitas. Kalau itu terjadi di Warung Tegal (warteg), warung kopi, Soto Lamongan, los-los, tenda dan sebagainya dilarang merokok, omzetnya langsung anjlok," ujarnya.

Ali juga menagih janji anggota DPRD DKI Jakarta untuk menganulir rencana penerapan pasal-pasal kontroversial yang melarang penjualan rokok.

Dia meminta agar perluasan KTR tidak mencakup warung kuliner dan pasar rakyat, karena hal ini akan langsung memukul sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian informal.

Lebih lanjut, penerapan zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter berikut larangan pemajangan produk di tempat penjualan akani mendorong peredaran rokok ilegal, yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan nasional untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pasalnya, ketika akses terhadap rokok legal dipersempit, konsumen cenderung mencari alternatif di pasar gelap.

"Dampaknya bukan hanya menggerus penerimaan negara dari cukai, tetapi juga memperumit pengawasan dan penegakan hukum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi UMKM Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang saat ini tengah digodok Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Para pelaku usaha kecil menilai aturan tersebut berpotensi menekan omzet serta membuka peluang praktik pungutan liar (pungli). Kebijakan tersebut juga dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan ekonomi pedagang kecil, terutama di tengah kondisi usaha yang masih lesu.

Ketua Korda Jakarta Koalisi Warteg Nusantara (Kowantara), Izzudin Zindan mengatakan warung makan seperti warteg menjadi pihak yang paling terdampak jika aturan kawasan tanpa rokok ini diberlakukan.

“Nah, restoran atau warung makan itu salah satu yang terdampak kita. Ya itu tentu akan mengurangi penghasilan para pedagang warteg,” kata Zindan dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Apalagi, aturan tersebut melarang total perokok di area warteg yang akan membuat sebagian pelanggan enggan makan di tempat. Dampaknya akan berujung pada penghasilan UMKM, warung kelontong, warteg, pedagang kaki lima yang lain pasti akan menurun.

Penolakan itu disertai langkah konkret berupa penyerahan surat komitmen bersama kepada Bapemperda DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Aliansi berharap langkah ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meninjau ulang dampak regulasi terhadap keberlanjutan usaha kecil.

“Kita sudah bikin aliansi, sudah sepakat untuk jaga Jakarta, untuk menolak Raperda KTR. Kita sepakat bahwa kita menolak Raperda KTR itu untuk disahkan dulu,” jelasnya.

Selain berdampak pada omzet, para pelaku UMKM juga menyoroti ancaman pungli jika aturan diterapkan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

Aliansi UMKM Jakarta berharap DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dapat menunda pengesahan Raperda KTR hingga seluruh dampak sosial-ekonomi dikaji ulang secara mendalam.

Sekjen Komunitas Warung Niaga Nusantara (Kowartami), Salasatun Syamsiyah menyampaikan keresahan para pedagang terhadap potensi pemerasan oleh oknum.

“Mungkin bisa saya tambahkan ya, Jadi kami dari Kowartami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai (Perda KTR) diketuk palu dulu. Kita aja sudah susah begini penghasilannya. Dengan adanya Raperda seperti ini, nanti terjadi adanya pungli,” tegas Syamsiyah.

Syamsiyah menilai ancaman denda besar dalam regulasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menekan para pedagang.

“Ini lho yang kita takutkan. Belum lagi sekarang menjadi masa-masa sulit untuk warteg, jadi akan terbebani lagi kita,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan komitmennya untuk menampung seluruh keberatan yang disampaikan oleh Aliansi UMKM Jakarta. Dia menegaskan aspirasi para pedagang kecil akan dibahas dalam rapat bersama anggota dewan.

“Masukan-masukannya akan kami perjuangkan, kami akan coba bicarakan nanti di rapat bersama teman-teman anggota dewan yang lain,” ujarnya.

Aziz menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang diskusi agar seluruh perspektif dapat dipertimbangkan sebelum kebijakan final ditetapkan.

“Mohon doanya, mohon dukungannya agar Raperda yang dihasilkan bisa mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pembahasan yang lebih komprehensif dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan kesehatan publik tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.