Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2026 mencapai Rp11,88 miliar atau 18,01 persen dari total pagu Rp66,01 miliar yang dialokasikan untuk enam pemda di Provinsi Papua Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Fitriyanto di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran DAK fisik tahap I tersebut telah diterima oleh empat pemerintah daerah, dengan tiga di antaranya telah memenuhi syarat penyaluran sebesar 25 persen dari pagu masing-masing.

Empat pemerintah daerah tersebut meliputi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,63 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp2,87 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp3,85 miliar, serta Kabupaten Teluk Wondama Rp2,53 miliar atau 17,63 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar,” kata Fitriyanto.

Menurut dia, masih terdapat dua pemda yang belum menerima penyaluran DAK fisik tahap I, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, Kabupaten Teluk Wondama juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan agar realisasi penyaluran tahap I mencapai batas minimal 25 persen.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing pemda bahwa keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi OMSPAN TKD umumnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, serta penginputan data kontrak.

“Ini yang menjadi konsentrasi kami karena batas waktu penyaluran DAK fisik tahap I sampai 22 Juli 2026. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

Fitriyanto menyebut alokasi DAK fisik tahun 2026 terbesar diterima Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rp15,41 miliar, disusul Kabupaten Teluk Wondama Rp14,33 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp11,52 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp10,52 miliar, Kabupaten Manokwari Rp10,03 miliar, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp4,20 miliar.

Besaran alokasi tersebut disesuaikan dengan jumlah pekerjaan pada masing-masing daerah. Pemprov memiliki satu bidang kesehatan yang masih dalam tahap perencanaan, Pemkab Manokwari satu bidang kesehatan masih menunggu data kontrak dan proses lelang, sedangkan Teluk Wondama sedang menyelesaikan proses input data kontrak.

“Hanya Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang memiliki dua bidang kegiatan, sedangkan daerah lainnya masing-masing satu bidang. Untuk Manokwari Selatan, penyaluran DAK fisik tahap I pada dua bidang tersebut sudah terealisasi 100 persen,” katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89% dari pagu Rp18,17 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi 64,67% dari total realisasi.

Dia menambahkan, penyaluran terbesar berasal dari DAU yang mencapai Rp3,51 triliun atau 32,46% dari pagu komponen.

"Dominasi DAU ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan secara rutin melalui skema block grant untuk mendukung belanja pegawai serta operasional layanan publik di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Catur mengungkapkan, Kota Banjarbaru memuncaki daftar dengan realisasi 31,89%, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan capaian 27,93%.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98%, dengan kontribusi utama bersumber dari sektor minerba.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mencatatkan angka nol atau belum ada penyaluran hingga penutupan kuartal pertama.

Sebaliknya, DAK Non Fisik telah mencapai Rp862 miliar atau 32,24%, terutama dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru ASN daerah.

Kendati demikian, persoalan paling mendesak justru terletak pada Dana Desa. Dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar, baru Rp158,54 miliar atau 29,82% yang tersalurkan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 636 dari 1.871 desa di 10 kabupaten belum menerima penyaluran tahap pertama.

"Masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan ini menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya agar manfaat Dana Desa dapat segera dirasakan masyarakat," tegas Catur.

Dia menuturkan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG —Kinerja realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di Malang Raya sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai 82,95% atau Rp7,31 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengatakan kontributor utama TKD adalah belanja Dana Alokasi Umum (DAU).

"Realisasi DAU mencapai Rp4,34 triliun atau 86,37% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp1,29 triliun atau 74,93% dari alokasi pagu Tahun Anggaran (TA) 2025," ucap Muhammad Rusna, Rabu (5/11/2025).

Sedangkan Dana Desa, kata dia, terealisasi Rp770,45 miliar atau sekitar 92,20% dari alokasi.

TKD DAU Kabupaten Malang mencapai Rp1,66 triliun (87,54%), Kabupaten Pasuruan Rp1,08 triliun (83,72%), Kota Malang Rp726,29 miliar (83,44%),Kota Pasuruan Rp417,18 miliar (90,08%), dan Kota Batu Rp456,27 miliar (90,40%).

Dana Desa Kabupaten Malang Rp420,87 miliar (91,48%), Kab. Pasuruan Rp327,75 miliar (92,96%), dan Kota Batu Rp21,83 miliar (95,13%).

Dana Bagi Hasil Kabupaten Malang Rp212,78 miliar (80,78%), Kabupaten Pasuruan Rp455,74 miliar (80,65%), Kota Malang Rp92 miliar (48,40%), Kota Pasuruan Rp55,37 miliar (59,91%), dan Kota Batu Rp68,31 miliar (74,69%).

DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, Kabupaten Malang Rp10,28 miliar (40,04%), Kabupaten Pasuruan Rp587,70 juta (4,67%), Kota Malang Rp6,76 miliar (77,29%), Kota Pasuruan Rp4,50 miliar (71,42%), dan Kota Batu belum ada realisasi.

DAK Non-Fisik Kabupaten Malang Rp203,66 miliar (55,08%), Kabupaten Pasuruan Rp183,28 miliar (62,54%), Kota Malang Rp74,08 miliar (54,56%), Kota Pasuruan Rp26,74 miliar (55,62%), dan Kota Batu Rp25,61 miliar (56,02%).

Sedangkan untuk insentif fiskal, Kabupaten Malang Rp15,54 miliar (100%), Kota Malang Rp3,43 miliar (50%), dan Kota Batu Rp8,26 miliar (100%).

Untuk Belanja Negara sampai dengan 31 Oktober 2025, kata dia, telah terealisasi sebesar 79,92% (Rp12,06 triliun), mengalami penurunan sebesar 4,66% (year-on-year/yoy).

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasisebesar 65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi TKD di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang sudah di atas 80%, tugas selanjutnya adalah supervisi dari berbagai lembaga seperti inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun dari kementerian keuangan untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah lebih optimal pada 2 bulan terakhir 2025.

Hal yang tak kalah penting, yakni monitoring dan evaluasi mingguan dari kepala daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada perangkat daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran.

"Jika semua pihak dapat bersinergi, maka penyerapan belanja APBD dapat di atas 95%. Jika sampai akhir tahun realisasi belanja masih di bawah 90% maka perlu evaluasi menyeluruh terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.