Realisasi Transfer ke Daerah di Wilker KPPN Malang Capai Rp7,31 Triliun
Realisasi Transfer ke Daerah di Wilker KPPN Malang capai Rp7,31 triliun atau 82,95% dari alokasi Rp8,8 triliun hingga 31 Oktober 2025.
(Bisnis.Com) 06/11/25 08:58 29302
Bisnis.com, MALANG —Kinerja realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) di Malang Raya sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai 82,95% atau Rp7,31 triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengatakan kontributor utama TKD adalah belanja Dana Alokasi Umum (DAU).
"Realisasi DAU mencapai Rp4,34 triliun atau 86,37% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp1,29 triliun atau 74,93% dari alokasi pagu Tahun Anggaran (TA) 2025," ucap Muhammad Rusna, Rabu (5/11/2025).
Sedangkan Dana Desa, kata dia, terealisasi Rp770,45 miliar atau sekitar 92,20% dari alokasi.
TKD DAU Kabupaten Malang mencapai Rp1,66 triliun (87,54%), Kabupaten Pasuruan Rp1,08 triliun (83,72%), Kota Malang Rp726,29 miliar (83,44%),Kota Pasuruan Rp417,18 miliar (90,08%), dan Kota Batu Rp456,27 miliar (90,40%).
Dana Desa Kabupaten Malang Rp420,87 miliar (91,48%), Kab. Pasuruan Rp327,75 miliar (92,96%), dan Kota Batu Rp21,83 miliar (95,13%).
Dana Bagi Hasil Kabupaten Malang Rp212,78 miliar (80,78%), Kabupaten Pasuruan Rp455,74 miliar (80,65%), Kota Malang Rp92 miliar (48,40%), Kota Pasuruan Rp55,37 miliar (59,91%), dan Kota Batu Rp68,31 miliar (74,69%).
DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, Kabupaten Malang Rp10,28 miliar (40,04%), Kabupaten Pasuruan Rp587,70 juta (4,67%), Kota Malang Rp6,76 miliar (77,29%), Kota Pasuruan Rp4,50 miliar (71,42%), dan Kota Batu belum ada realisasi.
DAK Non-Fisik Kabupaten Malang Rp203,66 miliar (55,08%), Kabupaten Pasuruan Rp183,28 miliar (62,54%), Kota Malang Rp74,08 miliar (54,56%), Kota Pasuruan Rp26,74 miliar (55,62%), dan Kota Batu Rp25,61 miliar (56,02%).
Sedangkan untuk insentif fiskal, Kabupaten Malang Rp15,54 miliar (100%), Kota Malang Rp3,43 miliar (50%), dan Kota Batu Rp8,26 miliar (100%).
Untuk Belanja Negara sampai dengan 31 Oktober 2025, kata dia, telah terealisasi sebesar 79,92% (Rp12,06 triliun), mengalami penurunan sebesar 4,66% (year-on-year/yoy).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasisebesar 65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi TKD di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang sudah di atas 80%, tugas selanjutnya adalah supervisi dari berbagai lembaga seperti inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun dari kementerian keuangan untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah lebih optimal pada 2 bulan terakhir 2025.
Hal yang tak kalah penting, yakni monitoring dan evaluasi mingguan dari kepala daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada perangkat daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran.
"Jika semua pihak dapat bersinergi, maka penyerapan belanja APBD dapat di atas 95%. Jika sampai akhir tahun realisasi belanja masih di bawah 90% maka perlu evaluasi menyeluruh terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
#transfer-ke-daerah #realisasi-tkd-malang #kppn-malang #dana-alokasi-umum #dana-transfer-khusus #dana-desa-malang #dana-bagi-hasil #dak-fisik #dak-non-fisik #insentif-fiskal #belanja-negara-2025 #belan