Bisnis.com, JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) menegaskan keluarnya saham perseroan dari indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) tidak mencerminkan memburuknya fundamental maupun kondisi keuangan perusahaan.

Manajemen menilai perubahan status tersebut semata merupakan hasil evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan metodologi yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan KIJA Muljadi Suganda mengatakan IDXSHAGROW merupakan indeks yang berisi 30 saham syariah yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, mulai dari pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga saham, likuiditas perdagangan, hingga indikator keuangan lainnya.

"Perubahan komposisi indeks dilakukan secara berkala berdasarkan hasil review dan pemeringkatan sesuai metodologi yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan status keanggotaan lebih mencerminkan hasil evaluasi relatif terhadap emiten lain pada periode review tersebut," terangnya kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Dia menegaskan saham KIJA hingga saat ini masih tercatat sebagai konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan tetap memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya KIJA akan tetap berfokus pada penguatan fundamental usaha melalui peningkatan profitabilitas, pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Senada, Founder Jababeka SD Darmono menegaskan keluarnya KIJA dari indeks syariah tidak otomatis menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang buruk atau tidak sehat.

"Perubahan metodologi dan standar yang semakin ketat menyebabkan sejumlah emiten mengalami penyesuaian klasifikasi. Kami menghormati keputusan tersebut dan akan terus melakukan evaluasi terhadap struktur bisnis dan pembiayaan perusahaan," ujarnya.

Dia juga merespons isu terkait data ESG yang dinilai belum lengkap dalam sejumlah sistem pemeringkatan internasional. Menurutnya, proses pelengkapan data dan penyesuaian pelaporan masih terus berjalan mengikuti standar terbaru yang ditetapkan BEI.

"Transparansi adalah proses yang terus kami perbaiki," katanya.

Adapun BEI telah melakukan evaluasi mayor terhadap sejumlah indeks syariah untuk periode Juni-November 2026. Hasilnya, delapan saham resmi dikeluarkan dari perhitungan indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) yang berlaku efektif mulai 2 Juni 2026.

Berdasarkan pengumuman BEI, saham yang keluar dari IDXSHAGROW meliputi PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK).

Bisnis.com, BATAM — Bursa Efek Indonesia (BEI) Kepulauan Riau menegaskan bahwa aktivitas investasi di pasar modal, termasuk pasar modal syariah, tidak dapat disamakan dengan praktik perjudian. Pasar modal adalah sarana penghimpunan dana jangka panjang yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kepulauan Riau, Aurelia, menegaskan bahwa aktivitas investasi di pasar modal, termasuk pasar modal syariah, bukan praktik perjudian, melainkan sarana penghimpunan dana jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya minat masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Batam, terhadap investasi saham dan instrumen pasar modal lainnya. Namun demikian, masih terdapat persepsi keliru di kalangan masyarakat yang menyamakan investasi dengan judi, terutama akibat fluktuasi harga saham yang cepat serta maraknya konten spekulatif di media sosial.

“Perbedaan utama antara judi dan investasi bukan hanya pada naik-turunnya harga, tetapi pada niat, pendekatan, dan pemahaman investor terhadap perusahaan tempat mereka menanamkan modal,” kata Aurelia.

Ia menjelaskan, praktik perjudian pada dasarnya mempertaruhkan dana pada peristiwa yang tidak menghasilkan nilai ekonomi. Sebaliknya, di pasar modal, investor menanamkan modal pada perusahaan yang nyata, memiliki aset dan kegiatan usaha, serta berkontribusi terhadap perekonomian. Kepemilikan saham menjadikan investor sebagai bagian dari pemilik perusahaan yang menanggung risiko sekaligus peluang pertumbuhan usaha.

Dalam perspektif syariah, Aurelia menuturkan bahwa praktik maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba dilarang. Oleh karena itu, BEI mengembangkan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang sejalan dengan prinsip Islam. Seluruh transaksi saham syariah mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga perusahaan yang dipilih dipastikan bebas dari aktivitas terlarang seperti perjudian, minuman keras, maupun riba.

Aurelia menekankan, kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu diiringi dengan pola pikir investasi yang tepat. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang masuk ke pasar modal dengan mental spekulan, mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memahami nilai fundamental perusahaan, sehingga memunculkan anggapan keliru bahwa pasar modal identik dengan judi.

“Investasi di pasar modal syariah tetap sah selama mengikuti prinsip syariah dan dilakukan dengan pendekatan jangka panjang. Masyarakat Kepri perlu memahami ini agar berinvestasi secara halal, bertanggung jawab, dan memberi manfaat bagi ekonomi lokal,” ujar Aurelia.

Ia menambahkan, aktivitas perdagangan saham syariah diperbolehkan selama saham tercantum dalam DES, menggunakan akad yang jelas, serta dilakukan melalui mekanisme yang transparan. Praktik tersebut dinilai sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip Islam, berbeda dengan perjudian yang hanya mengandalkan untung-untungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperbarui Daftar Efek Syariah (DES). Saham EMTK, CUAN, dan PTRO terpantau keluar dari DES, sedangkan saham BLOG, OASA, ASSA, dan DILD terpantau masuk.

Melansir data yang direkap Stokbit Sekuritas, dalam DES terbaru itu terdapat sebanyak 23 saham yang masuk ke dalam daftar, dan 18 saham dikeluarkan.

Sebanyak 23 saham masuk dalam daftar terbaru, di antaranya ada PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM), PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), PT Trimitra Trans Persada Tbk (BLOG), serta saham PT Intiland Development Tbk (DILD).

Sementara itu, di antara 18 saham yang dikeluarkan dari daftar antara lain adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Melansir Keputusan Anggota Dewan Komisioner KEP-59/D.04/2025, saat ini terdapat 688 saham yang masuk dalam DES Dan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

"Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri," tulis Keputusan OJK tersebut, dikutip Jumat (28/11/2025).

Sebagai informasi, Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

DES yang ditetapkan oleh OJK ini wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri, manajer investasi yang mengelola portfolio investasi Efek Syariah di dalam negeri, serta perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah.

Selain itu, DES wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak lain yang melakukan penyusunan dan/atau pengelolaan portfolio investasi Efek Syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, DES yang ditetapkan OJK ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu DES Periodik dan DES Insidentil.

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam setahun, yaitu penetapan DES pertama dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada 1 Juni, serta penetapan DES kedua dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya pada November dan berlaku efektif pada 1 Desember.

Sementara itu, DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES Insidentil antara lain, yaitu penetapan saham dan/atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik, serta penetapan saham dan/atau perusahaan publik yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah.