Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendorong mandatori biodiesel hingga B50 berisiko menekan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan minyak goreng dan ekspor di tengah tren produksi yang stagnan.

Kebijakan penahapan B50 hingga 2030 yang ditetapkan pemerintah dinilai membuka peluang besar bagi penguatan ketahanan energi nasional. Namun, lonjakan kebutuhan bahan baku berisiko memicu ketidakseimbangan pasokan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tahapan implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 hingga 2030. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).

Dalam regulasi terbaru, implementasi B50 untuk solar subsidi dimulai pada 2027, sementara untuk nonsubsidi baru berlaku penuh pada 2028. Tahapan ini dirancang untuk memberi ruang penyesuaian industri.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kebutuhan domestik terhadap CPO dipastikan meningkat, tidak hanya untuk energi tetapi juga sektor pangan seperti minyak goreng. Kondisi ini menjadi titik rawan dalam implementasi program.

“Ada risiko masalah bahan baku karena CPO juga dibutuhkan untuk minyak goreng atau bahan pangan lain. Ini bisa menjadi persoalan jika harga CPO naik tinggi,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan industri siap mendukung program B50. Namun, dia menggarisbawahi produksi sawit nasional yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Data Gapki menunjukkan produksi CPO Indonesia pada 2023 hingga 2025 hanya berada di kisaran 48 juta hingga 50 juta ton. Angka tersebut belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Di saat yang sama, lanjutnya, peningkatan kebutuhan dalam negeri diperkirakan menggerus volume ekspor. Hal ini berisiko menekan devisa dari sektor sawit yang selama ini menjadi andalan.

Eddy menilai perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. “Kalau ini merupakan kebutuhan untuk menghemat devisa impor BBM, Gapki setuju untuk jalan. Namun, dalam pelaksanaan tetap harus di evaluasi agar devisa tetap jalan dan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah memetakan ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan badan usaha. Volume CPO untuk biodiesel akan disesuaikan dengan pasokan yang tersedia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi menegaskan pemanfaatan bahan baku akan dilakukan secara realistis. “Yang tersedia untuk biodiesel yang akan digunakan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas. Upaya ini diharapkan dapat menambah pasokan dalam jangka menengah.

Pemerintah juga mulai mengkaji alternatif bahan baku seperti minyak jelantah untuk mengurangi ketergantungan terhadap CPO. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (CPO) untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) pada periode 1-30 April 2026 sebesar 989,63 dolar AS per metric ton (MT).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR tersebut meningkat 50,76 dolar AS atau 5,41 persen dari periode Maret yang tercatat sebesar 938,87 dolar AS per MT, salah satunya disebabkan oleh situasi geopolitik.

"Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi, serta peningkatan harga minyak mentah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, BK CPO periode 1-30 April 2026 ditetapkan sebesar 148 dolar AS per MT yang merujuk pada "Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025".

Kemudian, PE CPO adalah sebesar 123,7035 dolar AS MT atau 12,5 persen dari HR CPO periode 1-30 April 2026 yang merujuk pada "Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026".

Tommy mengatakan sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga pada rentang waktu 20 Februari 2026-19 Maret 2026. Pada rentang waktu tersebut, rata-rata harga untuk rujukan pada Bursa CPO di Indonesia sebesar 896,94 dolar AS per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar 1.082,31 dolar AS per MT, dan harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.319,84 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

Selain itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto kurang dari atau sama dengan (≤) 25 kilogram (kg) dikenakan BK 33 dolar AS per MT.

Penetapan merek tercantum dalam "Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 561 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg".

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi mengalami tekanan pada perdagangan hari ini, Rabu (4/3/2026). Meskipun begitu, sejumlah saham seperti TAPG, ISAT, hingga BOAT diramal masih mampu menguat hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menutup perdagangan kemarin dengan koreksi sebesar 0,96% ke level 7.939,7. Pelemahan ini digadang-gadang masih disebabkan oleh kian meningkatnya ketegangan geopolitik di Iran yang telah memasuki hari keempat dan memicu kekhawatiran eskalasi yang lebih lanjut.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, meramal IHSG pada perdagangan hari ini cenderung tertekan. Pasar dinilai masih akan memperhatikan perkembangan konflik geopolitik antara AS—Israel dengan Iran.

”Saat ini, IHSG diproyeksi masih cenderung tertekan dengan target support terdekat pada 7.885-7.715 dengan resistance pada level 8.000-8.060. Arah pergerakan pasar dalam jangka pendek masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan konflik geopolitik antara AS dan Iran, terutama jika eskalasi konflik semakin meluas dan berdampak pada stabilitas pasar energi global,” katanya, Rabu (4/3/2026).

Saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) menjadi salah satu rekomendasi analis pada perdagangan hari ini dengan area beli pada level Rp1.600–Rp1.650, target harga pada Rp1.685–Rp1.740, dan stop loss pada area kurang dari Rp1.580 per saham.
Secara teknikal, pergerakkan saham TAPG dinilai telah berhasil menembus resistance pada Rp1.590 dengan volume yang meningkat. Reza menilai, selama berada di atas level tersebut, maka potensi penguatan lanjutan ke target harga terbuka lebar.
"Sentimen tambahannya adalah esklasi serangan Amerika Serikat versus Iran dapat memicu kenaikan harga minyak kelapa sawit. Kenaikan harga CPO yang disertai melambung biaya logistik akan mengguncang negara-negara importir terbesar dari Indonesia, seperti India," katanya.

Selain itu, BRIDS juga merekomendasikan saham PT Indosat Tbk. (ISAT) dengan area beli pada level Rp2.200–Rp2.290, target harga pada Rp2.340–2.430, dan stop loss pada area kurang dari Rp2.100 per saham.
Secara fundamental, ISAT mampu membukukan laba bersih yang bertumbuh 12,2% YoY ke posisi Rp5,51 triliun pada 2025. Sementara secara teknikal, harga saham ISAT dinilai telah mampu bertahan di atas level support Rp2.090–Rp2.210 dan akan bergerak menguat jika bertahan di atas level tersebut.
Terakhir, analis merekomendasikan buy terhadap saham PT Newport Marine Services Tbk. (BOAT) dengan harga lebih dari Rp192, target harga pada Rp210–226, dan stop loss pada level kurang dari Rp185.

"Sentimen tambahannya adalah saham sektor perkapalan melonjak pada perdagangan Selasa (3/3/2026) seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran gangguan distribusi energi global," katanya.
Sebaliknya, analis merekomendasikan sell saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) lantaran pergerakkan harga saham yang belakangan melemah dan diikuti peningkatan volume penjualan yang signifikan. Analis menilai, saham CMRY akan menguji level support pada posisi Rp4.700–Rp4.470 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum berencana menaikkan harga eceran tertinggi MinyaKita meski harga minyak sawit mentah atau crude palm oil terus naik.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, HET MinyaKita Rp 15.700 per liter sudah berlaku sejak 2024.

“Sebenarnya itu (HET) sudah cukup lama ya, sementara harga CPO juga terus ini ya (naik),” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Kementerian Perdagangan menegaskan belum ada rencana penyesuaian harga dalam waktu dekat. Pemerintah masih mencermati perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Tapi memang kita belum ya, belum ada rencana untuk menaikkan harganya,” kata Budi.

Fokus utama pemerintah saat ini menjaga distribusi MinyaKita tetap lancar. Salah satu langkahnya melalui kewajiban penyaluran domestic market obligation sebesar 35 persen ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara sektor pangan.

“Yang penting sekarang distribusinya yang MinyaKita ini harus lancar,” ujar Budi.

Pemerintah juga mendorong produsen menghadirkan merek minyak goreng baru dengan kualitas setara MinyaKita. Langkah ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen.

MinyaKita sendiri merupakan merek dagang pemerintah yang diperkenalkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Program ini muncul setelah produsen lebih banyak mengekspor crude palm oil akibat lonjakan harga global, yang memicu kekosongan pasokan dan kenaikan harga domestik.

Pemerintah lalu mewajibkan produsen eksportir memenuhi kewajiban DMO melalui MinyaKita. Kenaikan volume ekspor otomatis diikuti peningkatan kewajiban pasokan domestik.

“Nah sekarang kan harga stabil semua lah ya,” kata Budi.

Meski demikian, ketergantungan konsumen pada MinyaKita membuat sejumlah merek minyak goreng non premium tersisih dari pasar.

“Mereka sampaikan dulu itu sebelum MinyaKita itu second brand itu bisa 50, bisa 50 macam merk-merknya. Sekarang kan tinggal sedikit, karena orang larinya ke MinyaKita,” tutur Budi.

Sebagai catatan, HET MinyaKita terakhir naik pada Agustus 2024 dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan biji kakao meningkat menjelang momentum Hari Raya Imlek dan Ramadan 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk 1—28 Februari 2026 ditetapkan sebesar US$918,47 per metric ton (MT), naik US$2,84 atau 0,31% dibandingkan periode Januari 2026 yang sebesar US$915,64/MT.

Tommy menjelaskan kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan produksi CPO yang menurun.

“Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya permintaan sebagai antisipasi Hari Raya Imlek dan Ramadan, yang tidak diiringi dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi,” kata Tommy dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Adapun, sumber HR CPO berasal dari rata-rata harga Bursa CPO di Indonesia sebesar US$855,66/MT, Bursa CPO Malaysia US$981,28/MT, dan Port CPO Rotterdam US$1.209,81/MT.

Dengan demikian, perhitungan akhir menggunakan rata-rata dari dua sumber harga median, menghasilkan HR CPO sebesar US$918,47/MT.

Sementara itu, Bea Keluar (BK) CPO untuk Februari 2026 tetap sebesar US$74/MT, dan Pungutan Ekspor (PE) ditetapkan 10% dari HR CPO, yaitu US$91,8472/MT.

Kenaikan serupa juga terjadi pada biji kakao. HR biji kakao periode Februari 2026 tercatat sebesar US$5.717,45/MT, meningkat US$55,07 atau 0,97% dari Januari 2026. Hal ini mendorong Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao naik menjadi US$5.350/MT, naik US$54 atau 1,03%.

“Peningkatan HR dan HPE biji kakao pada Februari 2026 dipengaruhi rencana masuknya perdagangan biji kakao ke dalam bursa berjangka Indeks Komoditas Bloomberg dan peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan suplai,” tutur Tommy.

Adapun, penetapan HR, HPE, BK, dan PE tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2026, yang menjadi acuan bagi eksportir untuk perhitungan pungutan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai kenaikan pungutan ekspor minyak kelapa sawit ataucrude palm oil(CPO) sebesar 2,5% yakni dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026 berpotensi menekan petani sawit.

Untuk diketahui, kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% itu untuk menopang pembiayaan program Biodiesel B40.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pungutan ekspor CPO memiliki dua sisi dampak bagi sektor pertanian.

Menurutnya, pungutan ekspor dapat mendorong hilirisasi industri serta memastikan pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi sektor hulu.

“Negatifnya adalah di sisi hulu atau produsennya tertekan. Setiap ada kenaikan pungutan ini yang kena adalah petani-petaninya,” kata Eliza kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (25/1/2026).

Apalagi, Eliza menilai, dalam struktur pasar domestik yang cenderung oligopsoni, posisi tawar petani masih lemah sehingga setiap tambahan biaya di tingkat ekspor kerap dikompensasikan oleh industri pengolah CPO melalui penurunan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Akibatnya, lanjut dia, petani berpotensi merugi apabila kebijakan pungutan ekspor CPO tidak dibarengi dengan regulasi perlindungan serta kepastian harga bagi petani. Ketidakpastian harga ini dapat mengganggu keputusan petani dalam melakukan perawatan tanaman dan penggunaan bibit unggul.

Sebagai contoh, kata Eliza, penurunan harga TBS hingga Rp400 per kilogram saja dapat memangkas keuntungan petani lebih dari separuh, sehingga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Selain itu, Eliza menambahkan, pungutan ekspor juga berdampak terhadap daya saing CPO Indonesia di pasar global karena menjadi komponen biaya tambahan dalam harga cost, insurance, and freight (CIF).

“Daya saing CPO kita terhadap pesaing utama, seperti Malaysia dapat melemah, sebab biaya ekspor relatif lebih tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Eliza menilai pembeli komoditas global cenderung sangat sensitif terhadap harga, sehingga peningkatan beban fiskal dapat mendorong pengalihan permintaan ke negara pemasok dengan biaya total yang lebih rendah.

Kendati demikian, Eliza memperkirakan dampak kenaikan PE terhadap volume ekspor tidak akan terlalu signifikan. Menurutnya, produksi CPO nasional yang relatif stagnan di tengah peningkatan konsumsi domestik seiring implementasi B40 akan mendorong penyesuaian volume ekspor.

“Kalau dari sisi volume ekspor, karena produksi kita relatif stagnan sementara konsumsi dalam negeri akan terus meningkat karena B40, jadinya volume ekspor akan disesuaikan jadi turun, namun tidak begitu signifikan,” tuturnya.

Eliza menyebut kondisi tersebut justru berpotensi mendorong harga CPO global akibat keterbatasan pasokan. Dia mencatat tren ekspor CPO Indonesia sejak tahun lalu sudah mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi dampak El Nino 2023 yang menekan produksi.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% akan menekan harga TBS di tingkat petani.

Menurutnya, beban kebijakan tersebut terutama ditanggung sektor hulu, khususnya petani sawit yang hanya berperan sebagai penjual TBS, padahal sekitar 42% dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit nasional merupakan perkebunan rakyat.

“Artinya adalah kenaikan PE khususnya yang menanggung bebannya adalah petani sawit yang praktis hanya penjual TBS,” kata Gulat kepadaBisnis.

Menurut Apkasindo, kenaikan pungutan ekspor berpotensi menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang menjadi dasar penetapan harga referensi (HR). Adapun HR ditetapkan berdasarkan rata-rata harga CPO domestik dengan bobot akumulasi sebesar 60%.

“Jika harga CPO tertekan karena asumsi rumus penetapan HR maka dipatikan harga CPO akan turun dan terdampaklah ke harga TBS petani sawit. Karena rujukan pembelian harga TBS adalah harga rata-rata mingguan CPO untuk petani bermitra, dan harga CPO harian untuk petani swadaya,” sambungnya.

Apkasindo memperkirakan penerapan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% akan menekan harga TBS petani sawit sekitar Rp380 per kilogram. Jika beban tersebut ditambah dengan bea keluar, maka total tekanan harga yang ditanggung petani dapat mencapai Rp625 per kilogram TBS.

Saat ini, harga TBS petani bermitra pada Oktober—Desember 2025 di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.850–Rp1.900 per kilogram TBS. Sementara itu, TBS petani swadaya atau mandiri dijual di rentang Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan HPP Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.

Gulat menilai kenaikan PE ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani sawit, terlebih di tengah masih mahalnya harga pupuk dan ketiadaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit dalam lima tahun terakhir.

Bisnis.com, MEDAN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terpantau stagnan di tengah ancaman cuaca ekstrem dan banjir yang menerjang wilayah ini sejak awal pekan.

Minggu ini, harga TBS petani mitra ditetapkan stagnan bahkan turun 10 poin ke level Rp3.425 per kilogram (kg) dari minggu lalu.

"Harga TBS petani kita turun sedikit, sekitar Rp10 per kilogram dari minggu lalu yang di harga Rp3.435,79 per kg," ujar Dewiana, Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut, Minggu (30/11/2025).

Dari catatan Bisnis, harga TBS petani mitra baru menunjukkan perbaikan jelang akhir November setelah penurunan beruntun sejak pertengahan Oktober lalu. Pekan ini, harga TBS petani mitra kembali terkoreksi meski hanya sebesar 10 poin, dari Rp3.435,79 menjadi Rp3.425 per kg.

Dikatakan Dewiana, harga minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) acuan pekan ini memang naik tipis, dari Rp13.915,19 per liter minggu lalu menjadi Rp13.932,48 per liter.

Kenaikan itu belum mampu memompa harga bahan baku di tingkat petani karena terhadang harga kernel yang terpantau turun menjadi Rp11.102,08 per kg dari sebelumnya Rp11.408,05 per kg.

Adapun harga pembelian sebesar Rp3.425 per kg ditetapkan untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan November 2025 sebesar 93,30%.

Dewiana mengatakan Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di tiap daerah bisa berbeda-beda,” dia mengakhiri.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 26 November-2 Desember 2025:

* Usia 3 tahun = Rp2.654,97,-

* Usia 4 tahun = Rp2.906,71,-

* Usia 5 tahun = Rp3.077,54,-

* Usia 6 tahun = Rp3.164,57,-

* Usia 7 tahun = Rp3.193,45,-

* Usia 8 tahun = Rp3.278,37,-

* Usia 9 tahun = Rp3.340,50,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.425,-

* Usia 21 tahun = Rp3.417,97,-

* Usia 22 tahun = Rp3.372,47,-

* Usia 23 tahun = Rp3.338,68,-

* Usia 24 tahun = Rp3.226,88,-

* Usia 25 tahun = Rp3.126,79,-

(240)