IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengganti penggunaan gas LPG ukuran 3 kg dengan compressed natural gas (CNG). Tujuannya agar impor LPG bisa dikurangi dengan memanfaatkan sumber daya alam di dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman memastikan masyarakat tidak perlu membeli tabung baru untuk beralih menggunakan CNG ukuran 3 kg. Sebab, tabung CNG merupakan aset badan usaha, dan tidak untuk diperjualbelikan.

"Tabungnya-tabungnya (CNG), itu nanti polanya bukan dibeli oleh masyarakat, tapi milik badan usaha. Jadi, masyarakat tinggal tukar-tukar (isi tabung CNG) saja," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Laode menjelaskan, pendistribusian tabung CNG juga tidak akan berbeda jauh dengan skema yang sudah berjalan menggunakan LPG 3 kg. Sehingga tetap akan ada pangkalan pengisian tabung CNG hingga agen penyalur tabung CNG.

"Kan memang polanya ini nanti mengikuti pola LPG. Di mana ada fungsi agen, ada fungsi pangkalan, ya itu memang harus dikerjasamakan dengan Pertamina. Jadi, maksudnya pola yang dijalankan untuk CNG itu persis seperti salah satu ya, salah satu bentuknya persis seperti pola distribusi LPG," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan CNG dengan ukuran 3 kg akan mulai diproduksi pada Juli 2026. Hal ini sambil menunggu rampungnya serangkaian tahap uji coba yang tengah dilakukan.

"Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menerangkan, selama ini CNG baru dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, yang tersedia untuk ukuran 12 dan 50 kg. Namun, untuk pemenuhan rumah tangga dengan ukuran 3 kg, saat masih dalam tahap uji coba terutama terkait faktor keamanannya.

Menurut dia, untuk meningkatkan keamanan penggunaan CNG dengan ukuran 3 kg, rencananya setiap tabung bakal dipasang semacam katup untuk mengatur gas keluar. Sehingga, diperkirakan mampu menahan jika terdapat potensi ledakan yang ukurannya lebih besar ketimbang gas LPG.

Untuk diketahui, CNG punya tekanan yang jauh lebih besar ketimbang LPG. Jika LPG dengan ukuran 3 kg yang selama ini digunakan punya tekanan 5-10 bar, maka CNG punya tekanan hingga 250 bar. Praktis jika terjadi potensi kegagalan CNG, maka punya daya rusak yang jauh lebih besar ketimbang LPG.

"Untuk rakyat kita di bawah yang menggunakan subsidi, itu harus pakai tabung yang 3 kg. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini yang kita sekarang lagi uji coba dia pakai katup. Ini yang kita coba. Nanti kompornya tidak perlu diganti," kata Bahlil.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram (kg) bakal implementasi mulai tahun ini.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan produksi tabung untuk menampung LNG.

"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode ditemui di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia mengatakan, pemanfaatan CNG untuk rumah tangga akan dilakukan secara bertahap. Artinya, implementasinya bakal dilakukan dahulu di kota-kota besar, sebagai percontohan.
"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa," ujarnya.
Dia juga memastikan kompor rumah tangga masih bisa digunakan meski gas berasal dari CNG. "Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," imbuhnya.

Meski demikian, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. Pemerintah melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tengah menguji ketahanan tabung CNG, termasuk uji tekanan dan standar keamanan lainnya sebelum implementasi dilakukan secara masif.

Pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG kg belakangan didorong oleh pemerintah. Ini tak lepas dari tingginya impor LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, harga CNG bisa 30% lebih murah dibanding LPG. Pasalnya, sumber gas untuk CNG tersedia di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.

Di samping itu, biaya transportasi yang lebih rendah turut menekan harga. Dia juga mengatakan, penggunaan CNG sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, meski masih terbatas pada skala besar seperti hotel, restoran, dan dapur program pemerintah.

Selain efisiensi biaya, pemanfaatan CNG dinilai berpotensi mengurangi beban devisa negara secara signifikan. Bahlil memperkirakan penghematan bisa mencapai Rp130 triliun hingga Rp137 triliun apabila konversi berjalan optimal.

“Kalau teknologinya sudah ada, kita bisa melakukan efisiensi devisa kurang lebih Rp130 triliun sampai Rp137 triliun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Terkait subsidi, Bahlil tidak menutup kemungkinan pemerintah tetap memberikan dukungan, khususnya jika CNG nantinya digunakan untuk segmen rumah tangga seperti pengganti LPG 3 kg. Namun, besaran dan mekanismenya masih dalam pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan di Selat Hormuz mengingatkan dunia khususnya Indonesia, betapa rentannya ketahanan energi sebuah negara ketika bergantung pada pasokan impor. Bagi Indonesia, hal ini menjadi alarm keras, karena lebih dari separuh kebutuhan Liquid Petroleum Gas (LPG) nasional masih dipasok dari impor.

Di tengah situasi itulah, pemerintah menggulirkan wacana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG. Ide yang digaungkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian mendapat respons publik. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka, seperti bagaimana investasi infrastrukturnya, berapa harga yang dipatok, hingga segmen mana yang sesungguhnya disasar?

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 1,6 juta hingga 1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor. Beban subsidi LPG 3 kg pun terus menggelembung, menyedot anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Pada APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Akibat eskalasi di Selat Hormuz, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyebut subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

Di tengah tekanan fiskal itulah, Menteri Bahlil mengajukan CNG sebagai salah satu opsi substitusi. Namun, apakah persoalannya sesederhana mengganti tabung melon dengan tabung CNG?

Founder Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto berharap pemerintah mengurai persoalan yakni, apakah CNG akan disasar untuk menggantikan LPG 3 kg bersubsidi atau sekadar sebagai komplemen bagi segmen non-subsidi demi mengendalikan volume impor?

"Yang jadi 'masalah' kan sebenarnya terutama LPG 3 kg, karena menyedot anggaran subsidi. Apa ini yang akan disasar? Atau yang non-subsidi dengan pertimbangan hanya untuk sekadar mengendalikan atau mengurangi impor LPG?" ujar Pri Agung saat dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dua skenario itu membawa implikasi kebijakan yang sangat berbeda, mulai dari skema harga, besaran subsidi yang dialihkan, hingga siapa yang akan menanggung biaya investasi infrastruktur.

Pri Agung pun mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang harus diselesaikan sebelum CNG bisa benar-benar menggantikan LPG secara masif.

Pertama, biaya investasi awal yang besar. Berbeda dengan tabung LPG konvensional, tabung CNG harus mampu menahan tekanan 250 hingga 400 bar, sehingga materialnya jauh lebih tebal dan mahal. Belum lagi kebutuhan stasiun kompresi atau mother station yang membutuhkan investasi tidak sedikit.

"Butuh set-up cost atau investasi awal yang besar untuk stasiun pengompres dan tabung CNG yang lebih tebal artinya lebih mahal dibandingkan LPG," katanya.

Kedua, persoalan keekonomian yang belum transparan. Klaim pemerintah bahwa CNG 30% – 40% lebih murah dari LPG perlu dibaca dengan hati-hati. Pri Agung berharap CNG lebih murah di level mana? Di tingkat produksi, distribusi atau harga di tangan konsumen akhir?

"Satu hal, dalam aspek keekonomian seperti apa? Ujungnya akan diberlakukan harga berapa ke konsumen dan lain-lain, perlu jelas. Dan ini akan sangat bergantung akan diarahkan ke mana CNG ini," tegasnya.

Ketiga, sumber dan skema pendanaan infrastruktur. Pri Agung mempertanyakan sumber investasi untuk mengembangkan proyek CNG rumah tangga. "Investasi awal yang diperlukan dari mana atau siapa — itu semua akan menentukan seberapa efektif nanti CNG bisa menggantikan LPG di kita," kata Pri Agung.

Potensi Nyata

Dihubungi terpisah, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian Dewan Energi Nasional (DEN). Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan gas alam ini bisa dijadikan andalan substitusi LPG karena keunggulan fundamentalnya pada aspek kemandirian energi.

"DEN sangat mendorong CNG sebagai substitusi LPG. CNG sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan gas yang portable di daerah-daerah terpencil, karena kemasannya (bisa) berupa tabung sehingga efektif digunakan," ujar Satya.

Namun Satya juga meluruskan salah kaprah, bahwa CNG bukanlah gas yang bisa begitu saja dialirkan melalui pipa jarak jauh seperti gas bumi konvensional.

"Sebenarnya, CNG jarang dialirkan melalui pipa jarak jauh karena tekanan tinggi dan biaya kompresi. Yang umum dialirkan melalui pipa adalah gas alam yang bertekanan menengah atau rendah," tambahnya.

Jika tetap ingin didistribusikan melalui pipa, maka tetap diperlukan terminal penurun tekanan terlebih yang menambah lapisan biaya infrastruktur. Dalam penggunaannya, saat ini CNG juga sudah banyak dikonsumsi oleh sektor retail, seperti hotel, katering dan restoran.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini badan usaha niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha. Salah satunya Gagas Energi Indonesia, anak usaha PGN.

PGN: Infrastruktur Ada

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto mengatakan bahwa perseroan sudah memiliki pondasi teknis dan operasional yang memadai dalam distribusi CNG.

"Pada prinsipnya PGN mendukung langkah pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi nasional dan optimalisasi pemanfaatan energi domestik, termasuk upaya memperluas pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG)," kata Arief saat dihubungi Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejauh ini PGN telah mengoperasikan 14 SPBG/Mother Station dan 4 Mobile Refueling Unit. Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, PGN juga memiliki pengalaman menyalurkan CNG ke pelanggan di sektor transportasi, komersial, dan industri di berbagai wilayah. Selama ini, segmen yang terlayani baru mencakup hotel, restoran, kafe, katering, dan skema CNG Clustering.

Sebelumnya, Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menyampaikan bahwa pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya pilihan energi, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, potensi pemanfaatan CNG bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri.

Hanya saja, jika fondasi teknis dan operasional PGN memang sudah memadai, mengapa dalam sekian tahun beroperasi segmen yang terlayani masih sebatas hotel, restoran, kafe, dan katering?

Transportasi dan Kebutuhan Rumah Tangga

Di tengah realita kondisi badan usaha dan ketertabatasan infrastruktur, rencana pemerintah mendorong pengembangan CNG juga patut melihat pengalaman negara-negara tetangga. Mengacu Laporan IEEFA bertajuk Data Dive: The Drivers, Barriers, and Costs of Asia's Gas and LNG Demand (2025), Thailand menjadi negara yang secara agresif mendorong CNG untuk kendaraan sejak awal 2000-an.

Thailand menggunakan CNG untuk mensubsidi konversi ribuan taksi dan bus di Bangkok melalui Petroleum Authority of Thailand (PTT). Gas alam ini dipatok 50%–60% lebih murah dari BBM konvensional. Hasilnya, CNG sempat menjadi bahan bakar dominan di sektor transportasi perkotaan Thailand.

Namun kisah sukses itu tidak berlanjut ke dapur-dapur rumah tangga di Thailand. IEEFA mencatat bahwa CNG hanya memainkan peran minor dan cenderung menurun di Thailand.

Lebih jauh, IEEFA menegaskan bahwa Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia sama-sama tidak memiliki infrastruktur gas yang memadai untuk konsumsi rumah tangga skala luas, karena jaringan pipa gas selama ini terutama dibangun untuk melayani pengguna berskala besar.

Ketergantungan Thailand pada gas pun kini menjadi beban tersendiri. Cadangan gas domestiknya menipis sementara pasokan pipa dari Myanmar semakin tidak pasti, memaksa negara itu beralih ke LNG impor yang harganya lebih mahal dan volatil.

India menawarkan jalur yang berbeda. Pemerintahnya mendorong ekspansi besar-besaran Piped Natural Gas (PNG) untuk rumah tangga sebagai alternatif LPG — dengan mengizinkan pengembangan jaringan distribusi gas kota di 307 area geografis dan menargetkan jaringan pipa mendekati 25.000 km.

Namun kemajuannya tetap di bawah target, dan ketergantungan pada LNG impor untuk menyuplai jaringan pipa itu tetap menjadi kerentanan tersendiri.

Kembali ke Tanah Air, keunggulan CNG dari sisi pasokan domestik adalah nyata dan tidak terbantahkan. Namun keunggulan itu hanya akan bermakna jika diikuti oleh kerangka kebijakan yang utuh. Indonesia tidak kekurangan gagasan soal energi. Yang kerap absen adalah kelanjutannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah CNG layak dicoba, melainkan apakah pemerintah cukup serius untuk tidak membiarkannya bernasib sama seperti program-program energi alternatif sebelumnya, riuh di awal, kemudian senyap dalam perjalanannya.