Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris meluncurkan program Climate Finance Accelerator (CFA) di Indonesia untuk mempercepat pembiayaan proyek rendah karbon dan memperkuat upaya pencapaian target net zero emission pada 2060.

CFA merupakan program bantuan teknis global yang didanai pemerintah Inggris untuk mempertemukan pelaku usaha dengan investor, sekaligus memperkuat implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan CFA telah mendukung lebih dari 200 bisnis di berbagai negara dan memfasilitasi kesepakatan investasi senilai lebih dari US$400 juta. Menurutnya, kehadiran CFA di Indonesia memperkuat posisi Tanah Air sebagai mitra strategis Inggris dalam aksi iklim global.

“Saya senang bahwa program yang sangat sukses ini kini hadir dan meluncurkan siklus pertamanya di Indonesia. Kami memahami bahwa bisnis-bisnis iklim yang tengah mencari pembiayaan dapat menghadapi tantangan untuk menjadi layak menerima investasi,” ungkap Dominic dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (3/2/2026).

Ia menambahkan, peluncuran CFA juga menjadi bagian dari penguatan Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia yang sebelumnya disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London. Program ini dinilai memberikan manfaat bagi pelaku proyek inovatif di Indonesia maupun investor global.

Program CFA menargetkan pelaku usaha yang membutuhkan investasi minimum US$3 juta di sektor energi, limbah, pertanian, transportasi, proses industri, serta kehutanan dan penggunaan lahan. Sekitar 10 bisnis akan dipilih untuk mengikuti pendampingan intensif selama tiga hingga empat bulan, mencakup sesi kelompok dan mentoring individu dari pakar finansial, teknis, serta isu kesetaraan dan inklusi.

Program ini ditandai dengan pembukaan pendaftaran proposal bisnis mulai 2 Februari hingga 9 Maret 2026.

Sementara itu, Presiden Direktur PwC Consulting Indonesia Martijn Peeters mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan CFA di Indonesia. PwC berperan sebagai mitra implementasi yang akan mendampingi peserta dalam menyusun proposal investasi yang menarik dan bernilai komersial.

“Program ini bertujuan mengubah ambisi menjadi proyek yang layak investasi dan memberikan dampak iklim yang terukur. Tahun ini kami menargetkan 10 bisnis dari berbagai sektor terkait iklim,” kata Martjin.

Selain meningkatkan kesiapan investasi, CFA juga diharapkan dapat memperkuat kualitas pengembangan proyek dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap sektor pembiayaan iklim di Indonesia. Melalui penguatan pipeline proyek rendah karbon, program ini diharapkan mampu mendukung transisi ekonomi hijau secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, CFA didanai melalui International Climate Finance (ICF) dan diimplementasikan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, India, Malaysia, Afrika Selatan, dan Meksiko. Program ini merupakan bagian dari upaya Inggris dalam mendukung pencapaian target iklim global sesuai Paris Agreement.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Dana Inovasi Teknologi (Innovation and Technology Fund/ ITF).

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program ini diluncurkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim.

"Pendanaan ini dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi-manfaat. Dan tentu saja, masih banyak lagi inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan ditingkatkan skala aplikasinya untuk menciptakan manfaat yang lebih luas," ujar Rachmat dalam acara Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Rachmat menjelaskan program ini untuk memenuhi komitmen iklim yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) yang membutuhkan pendanaan iklim US$757,6 miliar atau sekitar Rp12.593 triliun (asumsi kurs Rp16.620 per dolar AS) hingga 2035.

"Untuk memenuhi komitmen iklim sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (End-NDC), kita membutuhkan pendanaan iklim lebih dari 700 miliar (dolar AS) hingga tahun 2035. Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait penanganan iklim baru mencapai 3% APBN," tambahnya.

Kemudian, ia menegaskan pembiayaan iklim juga isu utama pasca-Conference of the Parties ke-20 (COP 30) dengan peningkatan pendanaan adaptif hingga tiga kali lipat menuju 2035.

"Pembiayaan iklim juga terus menjadi isu utama pasca-COP 30 dengan mendorong New Collective Quantified Goal on Climate Finance dengan peningkatan pendanaan adaptif hingga tiga kali lipat menuju 2035, serta pembentukan inisiatif seperti Tropical Forest Forever Facility," ujar Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Rachmat juga menjelaskan investasi iklim harus diarahkan untuk memperkuat tiga fondasi, yakni percepatan transisi dengan cara memperkuat basis data dan bukti agar kebijakan dan aksi iklim makin tepat sasaran dan berkeadilan, mendorong skalabilitas teknologi rendah karbon, dan menjembatani perwujudan ide menjadi penerapan dan penciptaan dampak.

"Pengembangan Ekonomi Hijau yang tadi berulang kali disampaikan, diarahkan sebagai penggerak utama pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pembangunan kota dan pembangunan desa, dan pembangunan-pembangunan yang kita lakukan dengan pertumbuhan ekonomi antara 5 sampai 8 persen," pungkasnya.