JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang senilai Rp1,9 miliar lebih. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Ketua Sidang MKH Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Pelanggaran etika berawal dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pembayaran objek lelang berupa rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanise lelang yang berlaku, sehingga uang tersebut dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang.

SW mengakui adanya penerimaan tersebut dan menyatakan uang yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register PN Kudus di mana nomor penetapannya sama, tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi.

Ketika menjabat Ketua PN Baturaja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, SW mengakui telah menerima Rp200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya.

Akibatnya, SW dijatuhi sanksi berupa hakim nonpalu 6 bulan di tahun 2023. Namun, karena alasan kesehatan (stroke), SW ditetapkan sebagai Hakim Yustisial di PN Jakarta Selatan.

Dalam pembelaannya, SW berniat mengembalikan uang yang diterima, tetapi pelapor minta dibayarkan secara lunas. SW berencana mengganti uang tersebut melalui pinjaman bank.

Namun, pengajuannya ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi Ketua PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan kondisi kesehatan SW dan masih menunggu putusan MKH.

SW mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berharap agat majelis dapat menerima pembelannya. SW menyatakan tetap bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun belum mengetahui cara untuk melunasinya.

Terlapor yang didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta majelis memberikan putusan yang proporsional dalam putusannya karena alasan keadaan kesehatan terlapor.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKH menganggap tidak ada keterangan yang bernilai baru dan hal yang meringankan dalam sidang MKH. Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor tidak sesuai dengan KEPPH dan belum mengembalikan uang yang diterima.

MKH kemudian memutus untuk menguatkan Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM.WAS/98/M/7/2023 tanggal 23 Juli 2023.

“Perbuatan terlapor melanggar Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yakni berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, berperilaku jujur, bersikap profesional,” ujar Hamdi.

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melaksanakan penataan sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya dengan penyediaan jalur khusus pesepeda.

Kebijakan ini menuai respons positif dari sejumlah pihak, khususnya dari para pengguna sepeda yang menganggap jalur tersebut sangat membantu mereka.

"Kami pesepeda sangat mengapresiasi adanya jalur sepeda di jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya yang diupayakan pemerintah provinsi," kata Ketua Hasi Palangka Raya Noriko Yunanto, Jumat. Hasi (Hakumpul Seli Palangka Raya) merupakan komunitas sepeda lipat yang resmi hadir di kota setempat sejak 23 Oktober 2021.

Ia menyebut adanya jalur sepeda dapat menjadi cerminan etalase kota yang ramah terhadap pesepeda.

Dia menyebut berbagai hal positif yang juga bisa didapat, di antaranya mendorong warga aktif bermobilitas menggunakan sepeda, dan tentunya ini sebagai baik mengingat berolahraga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, serta ramah lingkungan.

"Tidak semua kota memiliki jalur sepeda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini," ujarnya.

Respons serupa juga disampaikan salah seorang pesepeda, Didi Faturahman yang mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran karena telah membuat jalur sepeda tersebut di Palangka Raya.

"Harapan kami sebagai pesepeda baik yang digunakan untuk olahraga ini, juga sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yang ke sekolah naik sepeda," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak, terutama yang menuju ke sekolah.

"Kalau bisa pembuatan jalur sepeda diteruskan sampai pusat pendidikan SMP atau SMA yang padat lalu lintasnya seperti sekitar ruas Jalan Achmad Yani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan penyediaan jalur tersebut untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperindah kota.

"Ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi warga khususnya bagi mereka yang senang berolahraga seperti pengguna sepeda," katanya.

Pengecatan jalur sepeda ini sempat menjadi polemik di masyarakat, lantaran pengerjaan dinilai menggunakan cat kurang berkualitas.

Gubernur Agustiar telah menindaklanjuti hal tersebut, hingga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pembenahan.

Hingga hari ini, tampak pengerjaan jalur tersebut mulai kembali dilakukan, di antaranya di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Jalur khusus ini terlihat di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Panjaitan, dan Jalan Brigjen Katamso Kota Palangka Raya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Fenomena kutu loncat atau kebiasaan berpindah-pindah pekerjaan kerap dilekatkan pada generasi Z (Gen Z), sehingga memunculkan stigma mereka kurang loyal dan mudah menyerah. Fenomena ini sebenarnya pergeseran mendasar terkait cara mereka memandang makna dan tujuan dari sebuah pekerjaan.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kenny Roz, menilai jika generasi sebelumnya menjadikan pekerjaan sebagai sumber stabilitas ekonomi jangka panjang, Gen Z justru melihat dunia kerja sebagai wadah untuk terus belajar, berkembang, dan mengaktualisasikan diri.

Menurutnya, tingginya perputaran karyawan muda ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem digital yang serba cepat, di mana ketidakcocokan antara janji perusahaan dan kondisi asli di lapangan menjadi pemicu utama kepergian mereka.

“Faktor utama yang membuat mereka lebih rentan resign adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas kerja. Karena mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan, ketika perusahaan tidak memberikan ruang berkembang atau visi misinya tidak sejalan, mereka tidak ragu mencari peluang lain yang dirasa lebih pas,” ujar Kenny, sapaan akrab Kenny Roz, dikutip Jumat (19/6/2026).

Lebih dari itu, kata dia, kompensasi finansial atau gaji besar kini bukan lagi senjata pamungkas untuk mengikat loyalitas Gen Z. Talenta muda masa kini memiliki standar evaluasi yang lebih kompleks saat memilih tempat berkarier, yang mencakup fleksibilitas jam kerja, keseimbangan hidup (work-life balance), kesehatan mental yang terjaga, serta hubungan atasan-bawahan yang suportif.

“Kini mereka tidak hanya bertanya soal besaran gaji, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut memberikan kesempatan berkembang, memiliki makna, dan membuat mereka merasa dihargai sebagai individu seutuhnya. Bahkan, banyak yang bersedia menerima gaji lebih rendah jika lingkungan kerjanya sehat dan tidak toksik,” jelasnya.

Menyikapi dinamika angkatan kerja baru ini, perusahaan dituntut untuk segera merombak strategi retensi karyawan agar tidak terus-menerus kehilangan talenta potensial.

Langkah strategis yang krusial adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemimpin senior yang masih mendewakan hierarki dan senioritas, dengan Gen Z yang lebih menyukai transparansi, budaya kerja inklusif, dan kolaborasi aktif.

“Perusahaan yang berhasil mempertahankan talenta Gen Z bukanlah yang sekadar menawarkan gaji tertinggi, tetapi yang mampu mendengarkan kebutuhan karyawannya secara proaktif. Perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang menghargai manusia sebagai aset utama melalui survei kepuasan maupun kanal dialog yang aman,” tegasnya.

Pada akhirnya, dia menilai, fenomena Gen Z sebagai kutu loncat ini semestinya tidak lagi dilihat sebagai kelemahan, melainkan sinyal dan kritik konstruktif bagi dunia industri agar mau beradaptasi.

Sinergi antara perusahaan yang responsif terhadap budaya kerja modern dan generasi muda yang terus mengasah kompetensinya akan bermuara pada terbentuknya ekosistem profesional yang jauh lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan. (k24)

Bisnis.com, SURABAYA – Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menggelar kegiatan "Pertamina Berkah - Melayani Sepenuh Hati" secara serentak di satu Fuel Terminal (FT), tiga Integrated Terminal (IT), tiga Aviation Fuel Terminal (AFT) dan Bitumen Plant Gresik yang merupakan unit operasi Pertamina Patra Niaga yang terletak di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada Jumat (19/6).

Pertamina Berkah di Regional Jatimbalinus kali ini menyasar setidaknya 330 orang penerima manfaat yang terdiri dari anak yatim piatu, disabilitas, dan kaum dhuafa, dengan salah satu titik utama pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya.

​Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan kepada anak-anak yatim piatu, anak disabilitas dan kaum dhuafa, sekaligus membangun ruang kebersamaan yang inklusif lintas agama. Selain di YPAC Surabaya, kegiatan serupa juga dilaksanakan serentak di FT Malang, AFT Eltari, AFT Juanda, IT Surabaya, BPG, AFT BIL, dan IT Ampenan.

​Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi dari komitmen Pertamina untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

​"Kami menyadari bahwa operasional Pertamina yang tersebar di berbagai wilayah membutuhkan dukungan moril dan doa dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi keberkahan sekaligus memohon doa kepada adik-adik di YPAC Surabaya dan seluruh lokasi unit operasi lainnya, agar senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan dalam mendistribusikan energi bagi negeri," ujar Ahad.

​Menyambut baik inisiatif tersebut, Ketua YPAC Surabaya, Ibu Hanifah J Sjahrul, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Pertamina kepada anak-anak berkebuthan khusus khususnya di YPAC.

​"Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Pertamina. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dukungan materiil, tetapi juga memberikan energi positif dan kebahagiaan bagi anak-anak kami. Semoga Pertamina selalu lancar dalam menyalurkan energi di Indonesia serta kegiatan dan silaturahmi ini terus terjaga dengan baik," tutur Hanifah.

Melalui program "Pertamina Berkah - Melayani Sepenuh Hati", perusahaan berharap dapat terus memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat sekitar wilayah operasional, serta menjaga sinergi yang harmonis demi keberlangsungan pelayanan energi yang andal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memecat Bripka Dedy Wiratama yang diduga bekingi atau menjadi ‘sniper’ kampung narkoba Samarinda. Hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto.

"Sudah di PTDH," kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Yuliyanto mengungkapkan, sidang KKEP tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Bripka Dedy Wiratama yang menjadi salah satu sniper atau pengawas di kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, selain menjadi sniper di kampung narkoba Samarinda, Bripka Dedy juga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika lainnya. "Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Sat Brimobda Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurut Eko, yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan terkait kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. "Yaitu terkait dengan yang bersangkutan dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan cek urine dua kali. Ditambah kasus baru ini," ujar Eko.

Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir.

Kemudian, Sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 Pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak GG Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada Perempatan gang Blok F gang Langgar, Sniper (Pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan Narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para Sniper,” tambah Eko

Kemudian, pembeli yang yang sudah masuk hingga lokasi penjualan di Blok F gang Langgar akan memberikan uang sesuai jumlah yang dibutuhkan, di mana untuk satu klip kecil sabu dihargai Rp150 ribu berlaku kelipatannya.

“Loket penjualan narkoba di Gg Langgar sudah beroperasi selama 4 tahun, Penjualan Narkoba perhari mencapai 1000-1200 klip kecil dengan Harga Rp150.000 per klip kecil,” ucap Eko.

Dengan seluruh modus penjualan yang terjadi di kampung narkoba Gang Langgar, penyidik menyimpulkan jika praktik yang dilakukan para tersangka berjalan secara terstruktur dan terorganisir

“Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, penindakan di lapangan, serta keterangan awal para tersangka yang diamankan, diketahui bahwa peredaran Narkoba di kampung Narkoba Gg Langgar tersebut beredar secara terstruktur dan terorganisir,” papar Eko.

Adapun pengungkapan ini menangkap 13 tersangka. Mereka adalah Firnandes alias Nando selaku bandar narkoba yang menjual di gang langgar. Dia juga merupakan anak dari bandar narkoba Andes alias H Endi (DPO) sekaligus bawahan dari H Sudi (DPO). Perannya dibantu Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas penjual di loket, serta Hadi Saputra selaku kurir.

Dalam pengungkapan ini juga ditangkap para Sniper di antaranya; Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin Alias Wiwin, Muhammad Ical Alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, dan Idham Halid alias Idam.

Sementara untuk para tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (buronan) yakni; Andes alias H Endi (Pemilik Lama), H Andi Sudi (Penyuplai Narkoba Gg Langgar), Malik, dan Bripka Dedy Wiratama (Sniper).

“Membawa Tersangka dan Barang Bukti ke kantor Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dan penerbitan dan pencarian Daftar Pencarian Orang,” pungkas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan tersandung kasus hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Silmy pada Kamis (4/6/2026).

"Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengaku pemerintah prihatin atas kasus yang menimpa Silmy. Namun demikian, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Di satu sisi, kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian KPK yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi," ujarnya.

Meskipun posisi wakil menteri kini kosong, tetapi Prasetyo menyebut pemerintah belum memutuskan sosok yang akan menggantikan Silmy. Untuk sementara, pelaksanaan tugas di kementerian tersebut tetap dapat dijalankan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri," katanya.

Pemerintah memastikan operasional dan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa meskipun posisi wakil menteri untuk sementara belum terisi.

Prasetyo menegaskan proses hukum yang menjerat Silmy tidak boleh mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas," tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim dinonaktifkan dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing (WNA).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - BASF mulai mengoperasikan tangki penyimpanan baru untuk 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) di Merak, Indonesia, guna memperluas kapabilitas pasokannya di dalam negeri.

Investasi ini meningkatkan keandalan pasokan, mempersingkat waktu pengiriman, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi permintaan pelanggan, sekaligus semakin memperkuat posisi BASF sebagai pemimpin di pasar ester akrilat.

Vice President Business Management Industrial Petrochemicals BASF Haibo Tian mengatakan, Indonesia merupakan pasar pertumbuhan utama untuk 2-EHA di kawasan Asean, yang didorong ekspansi berkelanjutan industri hilir seperti cat, pelapis, dan perekat.

Berlokasi strategis di Merak, yang merupakan pusat logistik utama, fasilitas penyimpanan baru ini memperkuat kemampuan BASF dalam melayani permintaan yang terus meningkat melalui distribusi yang dioptimalkan dan peningkatan keandalan pengiriman.

"Hal ini memastikan ketersediaan pasokan 2-EHA berkualitas tinggi yang stabil dan dapat diandalkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan," kata Tian melalui siaran pers, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Ekspansi fasilitas penyimpanan lokal BASF di Indonesia dilengkapi oleh jaringan produksi akrilik terintegrasi di Asia Pasifik, termasuk fasilitas BASF PETRONAS Chemicals di Malaysia serta pabrik 2-ethylhexyl acrylate BASF di lokasi Verbund Zhanjiang, Cina.

Jaringan ini memungkinkan tersedianya beberapa titik pasokan untuk melayani pelanggan di Indonesia dan pasar Asean lainnya yang berkembang pesat.

“Investasi ini mencerminkan fokus strategis kami pada pasar-pasar pertumbuhan di Asean serta komitmen kami dalam membangun jaringan pasokan yang tangguh dan berpusat pada pelanggan,” ujar Tian.

“Dengan infrastruktur lokal yang semakin kuat, kami meningkatkan ketahanan rantai pasok, menambah fleksibilitas operasional, dan memperkuat kemampuan kami untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan kami," imbuhnya.

Tangki penyimpanan 2-EHA yang baru ini melengkapi infrastruktur penyimpanan BASF yang sudah ada di Indonesia, termasuk fasilitas penyimpanan butyl acrylate.

Adapun, 2-ethylhexyl acrylate merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam berbagai aplikasi di industri perekat dan pelapis.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah memecat Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Makassar berinisial YN usai terbukti menerima suap.

Ketua Sidang MKH Yanto mengatakan YM terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan pada pelanggaran berat.

“Oleh karena itu dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Yanto dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/5/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah YM terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp 90 juta kepada pelapor tanpa dikembalikan.

Yanto menambahkan, YM terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) soal prilaku hakim.

“Rekomendasi penjatuhan sanksi dari Bawas MA sudah seharusnya dikuatkan. Terlapor terbukti melanggar butir KEPPH huruf C butir 2, yaitu pengaturan tentang berperilaku jujur, dan huruf C angka 7 tentang butir menjunjung tinggi harga diri,” pungkas Yanto

Berdasarkan komisiyudisial.go.d, praktik ini bermula pada pertemuan terlapor YM dengan pelapor pada Maret 2024. Kala itu terlapor YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di MA.

Hanya saja, setelah enam kali uang dikirimkan dengan total Rp 1 miliar dan satu kali peminjaman uang Rp 90 juta ke bank atas nama terlapor YM, pelapor mengetahui bahwa YM ternyata tidak pernah mengurus terkait perkara yang dimaksud.

Sebab, nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada SIPP MA tidak sesuai dengan laporan hakim YM ke pelapor. Atas dasar hal ini, pelapor melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan KY.

Di sidang, YM mengakui dan sadar tidak mampu untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Dalam pengakuannya, terlapor menyanggupi untuk pengurusan perkara kasasi karena terdesak membutuhkan uang.

YM juga mengakui telah menerima Rp720 juta. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar kerugian bisnis umroh ibunya. Sebab, sebanyak 60 jemaah travel umroh ibu terlapor tidak bisa kembali ke tanah air dikarenakan ditipu oleh salah satu agen penjualan tiket pesawat.

Sisanya, YM gunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi dan bermain judi online. Di hadapan majelis hakim, YM pun mengakui perilakunya telah meruntuhkan kehormatan hakim dan peradilan.

Adapun, YM telah beritikad baik mengembalikan uang pelapor. Meskipun belum seluruhnya dibayarkan, YM berkomitmen akan menyelesaikan dengan mencicil pengembalian uang tersebut. Sementara, uang pinjaman senilai Rp 90 juta telah dilunasi oleh ibu YM dalam bentuk uang tunai dan sertifikat dari beberapa aset.

Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan meringankan di hadapan majelis. MKH telah merinci berdasarkan bukti dan fakta sidang tidak ada hal yang meringankan terlapor dan tidak ditemukan fakta baru untuk membatalkan hasil pemeriksaan Bawas MA.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Iduladha, kebutuhan hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, hingga kerbau biasanya meningkat tajam. Di tengah banyaknya pilihan hewan yang dijual, masyarakat perlu lebih teliti agar hewan yang dikurbankan tidak hanya sehat, tetapi juga memenuhi syarat sah menurut syariat Islam.

Dalam Islam, ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta wujud kepedulian sosial kepada sesama, terutama kaum dhuafa. Karena itu, penting memastikan hewan kurban yang dipilih benar-benar layak dan memenuhi ketentuan agama.

Tips Memilih Hewan Kurban

Berikut beberapa tips memilih hewan kurban yang baik dan sesuai syariat.

1. Pastikan Hewan dalam Kondisi Sehat

Hewan kurban wajib berada dalam kondisi sehat agar aman dikonsumsi dan sah dijadikan kurban. Ada beberapa ciri hewan sehat yang bisa diperhatikan sebelum membeli, antara lain:

1. Bulu bersih dan tampak mengilap
2. Tubuh gemuk atau tidak terlalu kurus
3. Gerakannya lincah dan aktif
4. Mata terlihat cerah
5. Nafsu makan baik
6. Suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celsius dan tidak demam
7. Bagian mulut, mata, hidung, telinga, dan anus terlihat bersih serta normal
8. Selain itu, perhatikan apakah ada lendir atau darah yang keluar dari hidung, mata, atau bagian tubuh lainnya.

Jika ditemukan tanda tersebut, hewan perlu diperiksa lebih lanjut karena bisa jadi sedang sakit.

Kondisi kotoran hewan juga bisa menjadi indikator kesehatan. Kotoran yang padat umumnya menandakan hewan sehat, sedangkan kotoran cair bisa menjadi tanda gangguan kesehatan.

2. Pilih Hewan yang Tidak Cacat

Dalam syariat Islam, hewan kurban tidak boleh memiliki cacat yang jelas. Beberapa kondisi cacat yang membuat hewan tidak layak dijadikan kurban antara lain:

1. Buta sebelah atau kedua matanya
2. Pincang yang tampak jelas
3. Sakit parah
4. Sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, serta sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.”
(HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban)
Selain itu, pastikan telinga hewan tidak rusak. Namun, bekas eartag atau penanda pada telinga tidak dianggap sebagai cacat menurut kesepakatan ulama.

3. Pastikan Hewan Sudah Cukup Umur

Salah satu syarat sah hewan kurban adalah telah mencapai usia tertentu. Berikut ketentuan umur hewan kurban:

1. Domba minimal berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi
2. Kambing minimal berumur 2 tahun
3. Sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun

Cara paling mudah untuk memperkirakan usia hewan adalah dengan melihat pertumbuhan giginya. Hewan yang sudah tumbuh gigi tetap biasanya telah cukup umur untuk dijadikan kurban.

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza’ah dari domba.”
(HR. Muslim)

4. Utamakan Hewan Jantan

Hewan kurban lebih dianjurkan berjenis kelamin jantan. Selain dianggap lebih utama, pemilihan hewan jantan juga bertujuan menjaga populasi hewan betina produktif.

Pastikan hewan jantan tersebut:

1. Tidak dikebiri
2. Memiliki dua testis lengkap
3. Bentuk dan letaknya simetris

5. Perhatikan Kebersihan Tempat Penjualan

Kesehatan hewan juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat penjualannya. Karena itu, jangan hanya fokus pada kondisi hewan, tetapi lihat juga kebersihan kandang dan lokasi penjualan.

Hindari membeli hewan di tempat yang:

1. Banyak tumpukan kotoran
2. Bau menyengat berlebihan
3. Dipenuhi sampah berserakan
4. Terlihat jorok dan tidak terawat

Lingkungan yang bersih biasanya menandakan hewan dipelihara dengan baik dan lebih terjamin kesehatannya.

6. Hindari Membeli Hewan Betina Produktif

Di lapangan masih sering ditemukan hewan betina produktif yang dijadikan hewan kurban. Padahal, hewan betina sebaiknya dipertahankan untuk kebutuhan pengembangbiakan dan menjaga populasi ternak.

Karena itu, panitia kurban maupun masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan agar tidak memilih ternak betina produktif.

Memilih hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. Selain memperhatikan harga, masyarakat juga perlu memastikan hewan yang dibeli sehat, cukup umur, tidak cacat, serta sesuai syariat Islam.

Dengan memilih hewan kurban yang baik dan layak, ibadah kurban menjadi lebih sempurna sekaligus memberi manfaat yang aman dan berkualitas bagi para penerima daging kurban. Iduladha pun tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga wujud kepedulian sosial dan kebersamaan antarumat Muslim.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik mafia proyek yang mencatut nama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan meminta uang hingga Rp300 juta kepada pihak tertentu.

Amran mengatakan praktik tersebut terungkap setelah ada laporan mengenai seorang oknum berinisial H yang menerima uang dari pihak berinisial R dengan janji proyek di sektor pertanian.

"Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp300 juta," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

"Dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya," lanjutnya.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak internal kementerian yang terbukti terlibat dalam praktik semacam itu. Ia memastikan siapa pun yang terlibat akan langsung dipecat.

"Kalau ada yang terlibat di pertanian aku pastikan aku pecat. Enggak ada lagi waktu, enggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan," ujarnya.

Menurut Amran, praktik mafia proyek bukan kali pertama ditemukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan permintaan uang Rp27 miliar hingga Rp350 juta dengan modus menjanjikan proyek kementerian.

"Ini sementara didalami dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya," ujarnya.

Amran mengatakan pihak berinisial H dan R yang diduga meminta uang dengan mengatasnamakan Kementan berasal dari kalangan swasta. Menurut dia, oknum tersebut mengklaim memiliki jaringan kuat di lingkungan Kementan untuk memenangkan proyek pertanian.

"Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian, bisa memenangkan proyek," ujar Amran.

Namun Amran menegaskan praktik semacam itu tidak lagi bisa menembus kementeriannya karena pengawasan diperketat. Ia memastikan siapa pun yang mencoba bermain proyek akan langsung ditindak.

"Kalau kami temukan aku pastikan jabatannya berakhir," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementan untuk menawarkan proyek atau meminta uang.

"Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," ujarnya.

Amran juga mengungkapkan pihaknya baru saja memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial C pada 7 Mei 2026. ASN tersebut kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan inisialnya C, sekarang DPO," ujar Amran.

Amran mengatakan kasusnya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang. Ia berharap aparat penegak hukum segera menangkap yang bersangkutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian siapa yang ditemani bermain-main," sambungnya.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin memberikan kompromi terhadap praktik yang merugikan negara.

"Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberi tekanan terhadap industri cat nasional. Meskipun dampaknya belum terasa signifikan, pelaku usaha di sektor ini berupaya melakukan mitigasi.

Head of Investor RelationPT Avia Avian Tbk. (AVIA)Andreas Timothy Hadikrisno mengatakan pelemahan rupiah tentu akan memengaruhi biaya bahan baku perseroan, meski efeknya baru akan terlihat sekitar satu kuartal mendatang.

“Dampak pastinya akan berpengaruh ke biaya bahan baku Avia, tetapi akan berdampaknya lagging sekitar satu kuartal ke belakang karena inventory raw material days kami sekitar dua sampai tiga bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/5/2026).

Andreas menjelaskan margin kotor konsolidasi perseroan selama ini relatif stabil di kisaran 40% hingga 44%, termasuk pada periode lonjakan harga minyak saat pandemi Covid-19. Stabilitas itu ditopang oleh penyesuaian harga jual secara bertahap, buffer persediaan, hingga efisiensi operasional dan kemampuan internal pengadaan bahan baku.

Kendati demikian, ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz hadir memperburuk kondisi rantai pasok global. Gangguan pasokan dan kenaikan harga terjadi di sejumlah bahan baku utama, diperparah oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun yuan China.

Sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ini, perseroan mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan level persediaan, serta mengatur prioritas pengiriman bahan baku. Saat ini, ketersediaan bahan baku disebut telah aman hingga Juni 2026.

Avia juga melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan sebagai persiapan pembayaran bahan baku impor. Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap kepada konsumen.

Andreas mengungkapkan perusahaan telah dua kali menaikkan harga produk sepanjang tahun ini.

“Kenaikan pertama dilakukan pada 6 April sebesar 7% sampai 10%, lalu kenaikan kedua pada 11 Mei sebesar 5%,” katanya.

Seiring upaya mitigasi, industri cat juga berharap adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.

Dia mengatakan kebijakan yang mendorong sektor properti akan berdampak positif terhadap permintaan cat dan bahan bangunan. Salah satu program yang dinilai potensial ialah target pembangunan 3 juta rumah.

“Program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor properti yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan produk cat dan bahan bangunan lainnya,” sebut Andreas.

Perseroan memandang program tersebut sebagai peluang strategis untuk meningkatkan permintaan pada segmen cat dekoratif dan pelapis, baik untuk pembangunan maupun renovasi hunian. Dalam jangka panjang, implementasi program perumahan juga diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan industri turunannya.

“Oleh karena itu, perseroan berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan berjalan secara berkelanjutan,” tutur Andreas.

Nilai tukar rupiah sendiri diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026), setelah sehari sebelumnya ditutup melemah hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS terpantau menguat 0,31% ke posisi 98,25.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu viral unggahan di media sosial tentang tes CAT seleksi manajer Kopdes Merah Putih yang disebut bermasalah.

Dilansir dari Antaranews, Kementerian Koperasi (Kemenkop) merespons laporan gangguan sistem computer assisted test (CAT) dalam seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ramai disampaikan peserta melalui media sosial.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan gangguan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan panitia seleksi nasional (Panselnas) untuk ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan seleksi manajer Kopdes Merah Putih merupakan rekrutmen bersama yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN, sedangkan pelaksanaan teknisnya berada di bawah BKN, termasuk penggunaan fasilitas kantor regional BKN di 26 provinsi.

Menurut dia, Kemenkop berperan sebagai bagian dari Panselnas yang bertugas mengoordinasikan berbagai laporan dan masukan terkait proses seleksi.

“Nah kami tentu saja bagian dari Panselnas itu mengkoordinasikan tadi yang laporan-laporan dari media sosial sudah kami koordinasikan dengan BKN dan juga Panselnas di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),” ujar dia.

Wamenkop menambahkan penjelasan lebih rinci terkait kendala teknis akan disampaikan langsung oleh BKN sebagai pelaksana teknis tes CAT.

Sementara itu, BKN dalam keterangannya, Jumat, menyebut telah mencermati sejumlah dinamika di lapangan, termasuk tantangan peserta dalam menyelesaikan soal ujian dengan waktu terbatas.

BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.

Peserta juga diminta memberi jeda agar sistem dapat memproses jawaban secara optimal saat trafik akses sedang tinggi.

Selain itu, BKN memastikan akses sistem terus dioptimalkan untuk mengakomodasi pelaksanaan tes massal secara bersamaan, termasuk dari aspek keamanan sistem CAT selama ujian berlangsung.