Bisnis.com, JAKARTA — Industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) tetap mencatatkan pertumbuhan hingga Maret 2026, ditopang oleh pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) yang masih solid serta permodalan yang kuat.

Hingga Maret 2026, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset BPR/BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp236,69 triliun.

“Industri BPR dan BPRS tetap tumbuh positif dengan indikator keuangan yang baik dan terjaga,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pertumbuhan aset BPR/BPRS pada awal tahun ini seiring dengan peningkatan aktivitas intermediasi yang masih terjaga. OJK mencatat, penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR/BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83% YoY menjadi sebesar Rp176,96 triliun.

Dari sisi pendanaan, DPK BPR/BPRS turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,16% YoY menjadi Rp165,49 triliun.

Kinerja positif ini turut didukung oleh kondisi permodalan yang tetap kuat. Otoritas menyebut, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) agregat industri BPR/BPRS tercatat sebesar 27,20%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator.

Sejalan dengan capaian tersebut, OJK menyebut bahwa industri terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko. Hal itu dilakukan melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pasca- pencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, industri juga terus menjalankan perannya sebagai lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM.

Masih merujuk pada data OJK, penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR/BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.

Kendati begitu, OJK menilai bahwa penyaluran kredit/pembiayaan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.

Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Bisnis.com, CIREBON - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) mencatat perkembangan positif sepanjang Triwulan I/2026.

Hingga Maret 2026, penyaluran kredit, aset, serta penghimpunan dana masyarakat menunjukkan tren peningkatan, di tengah perbaikan kualitas pembiayaan dan penguatan permodalan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp2,162 triliun per Maret 2026.

Nilai tersebut tumbuh 5,31% secara tahunan (year-on-year/yoy), 7,55% sejak awal tahun (year-to-date/ytd), dan 0,23% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Peningkatan penyaluran kredit ini diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah," kata Agus, Minggu (3/5/2026).

Dia menjelaskan, rasio Non-Performing Loan (NPL) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,15% secara yoy dan 2,19% secara ytd. Penurunan ini menandakan pengelolaan risiko kredit oleh BPR semakin membaik di tengah ekspansi pembiayaan.

Dari sisi aset, BPR di Ciayumajakuning mencatatkan total sebesar Rp2,96 triliun pada Maret 2026. Angka ini tumbuh 7,02% secara yoy, 3,16% secara ytd, dan 1,14% secara mtm. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ekspansi usaha yang tetap terjaga pada awal tahun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,24 triliun. Penghimpunan dana masyarakat ini meningkat 0,98% secara yoy dan 0,52% secara mtm. Kenaikan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang tetap stabil.

Namun demikian, dari sisi rentabilitas, terdapat tekanan yang tercermin dari penurunan rasio Return on Assets (ROA).

Per Maret 2026, ROA tercatat sebesar 2,10%, turun 0,30% secara yoy dan 1,23% secara ytd. Meski demikian, secara mtm rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,99%.

Penurunan rentabilitas ini sejalan dengan meningkatnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Agus menyebutkan, BOPO naik 1,81% secara yoy dan 5,80% secara ytd menjadi 87,72%.

Di sisi lain, permodalan BPR tetap berada pada level yang kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 21,74% atau meningkat 1,81% secara yoy.

"Permodalan yang kuat menjadi fondasi penting bagi BPR untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi pembiayaan ke sektor produktif," kata Agus.

Secara sektoral, penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning masih didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya yang mencapai 40,74% atau Rp871,75 miliar. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,94% atau Rp747,65 miliar.

Selanjutnya, sektor rumah tangga mencatat porsi 8,15% atau Rp174,39 miliar. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 3,59% atau Rp76,9 miliar, serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 3,58% atau Rp76,55 miliar.

OJK Cirebon, lanjut Agus, terus memperkuat pengawasan terhadap BPR, termasuk mendorong penerapan strategi anti-fraud sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui konsolidasi BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024.

"Kami terus mendorong BPR agar memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, sehingga dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.