Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono mengomentari terkait peluang Cawapres pendamping Presiden RI Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Namun, menurutnya, gelaran Pilpres masih lama dan banyak hal yang akan terjadi.

Sugiono mengatakan bahwa di internal Partai Gerindra sendiri peluang Cawapres pendamping Prabowo belum pernah dibicarakan.

"2029 juga masih 3 tahun lagi, banyak yang bisa terjadi. Jadi tidak ada yang bicara soal itu. Perjuangan masih panjang, program-program yang diluncurkan harus terus kita kawal kesuksesannya," ujar Sugiono saat bertemu dengan media pada Jumat (6/2/2026).

Sugiono menjelaskan saat ini Partai Gerindra pun berfokus untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan saat ini Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan prestasinya.

"60 juta penerima manfaat MBG [makan bergizi gratis], statistik juga angka-angka perbaikan bidang pemberantasan kemiskinan, itu trajectori yang harus dipelihara dan ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, sejumlah partai koalisi pun telah menunjukkan dukungannya agar Prabowo bisa melaju hingga dua periode.

"Yang saya tangkap bahwa semua ini berawal dari cita-cita yang sama, nafas yang sama, dalam periode satu tahun beliau [Presiden Prabowo] memimpin dan menjalankan program-programnya," ujar Sugiono.

Sebagaimana diketahui, sejumlah partai koalisi pemerintahan pun telah menunjukkan dukungannya untuk Prabowo agar melaju dua periode sebagai Presiden.

Terbaru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program pemerintahan Prabowo yang sangat dinikmati rakyat secara langsung.

"Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu. Misalnya membangun ekosistem program makan bergizi gratis [MBG], melibatkan seluruh stakeholders dalam supaya supply and demand dari kebutuhan MBG berjalan dengan lebih produktif lagi," ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan bahwa PKB pun siap untuk mendukung pemerintah melangkah lebih jauh lagi hingga dua periode.

"Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periode-lah," kata Cak Imin.

Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Tahun lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta para kadernya berada dalam satu komando mendukung Presiden Prabowo.

Dia juga mengatakan terdapat peluang partainya mengusung Cawapres pendamping Prabowo. Mengingat, partainya juga memiliki kekuatan cukup besar dalam memperebutkan kursi Cawapres.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membeberkan bahwa PKB mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Penjelasan Cak Imin itu disampaikan usai pertemuan jajaran pengurus PKB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada hari ini, Rabu (4/2/2026).

Menurut Cak Imin, di antara pembahasan antara PKB dengan Presiden adalah terkait langkah geopolitik pemerintah, termasuk keikutsertaan Indonesia di BoP.

"Di Republik ini tidak ada satu pun yang menguasai geopolitik internasional dan kami meyakini Pak Presiden Prabowo amat sangat paham betul tentang peta geopolitik yang amat sangat rumit, kompleks, dan membutuhkan penanganan cepat dan khusus," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

PKB pun menurutnya mendukung penuh seluruh langkah-langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang dilakukan oleh Presiden, termasuk bergabungnya Indonesia di BoP.

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di BoP menjadi bagian penting dari solusi global, terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.

"Sehingga PKB mendukung penuh, baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia," ujar Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi penetapan tersangka salah satu kadernya yang merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk diketahui, KPK menetapkan tiga orang tersangka pada kasus dugaan pemerasan terkait dengan penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan oleh UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Salah satunya adalah Abdul Wahid.

"Ya semua harus belajar dari pengalaman agar tidak terulang lagi," terang pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Cak Imin mengaku sampai dengan saat ini belum ada permintaan dari Abdul Wahid terkait dengan bantuan hukum. Dia juga enggan merespons apabila partai sudah menentukan nasib keanggotaan Abdul Wahid di PKB.

"Ya pasti akan ada proses internal ya," ujar pria yang juga menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Senin (3/11/2025). Pada operasi senyap itu, penyelidik KPK melakukan tangkap tangan kepada 10 orang.

Selain Abdul Wahid, dua orang yang ditetapkan tersangka adalah M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau, serta Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Ketiga orang itu disangkakan melanggar pasal 12 e dan/atau pasal 12 f dan/atau pasal 12B Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.