Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons kekhawatiran pelaku usaha tekstil terkait rencana impor baju cacah bekas dari Amerika Serikat (AS) yang dimuat dalam skema perjanjian dagang RI-AS.

Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan ketat agar barang yang masuk benar-benar digunakan sebagai bahan baku industri dan tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri.

"Kan sebelum impor ada LS-nya, laporan surveyor. Jadi dipastikan barangnya memang untuk bahan baku industri," kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Budi menjelaskan proses verifikasi dilakukan sejak sebelum barang masuk ke Indonesia. Menurutnya, laporan surveyor menjadi salah satu syarat utama yang memastikan kesesuaian jenis barang impor.

"Jadi ada laporan surveyor, persyaratannya kan. Dipastikan tidak ada masalah, karena sebelum ke sini ada LS. Selama ini kan sudah ada mekanisme itu," ujarnya.

Kebijakan impor baju cacah bekas ini berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS, yang antara lain mengatur bahwa Indonesia membuka impor pakaian bekas cacah (shredded worn clothing) dari AS guna mendorong perdagangan dan industri daur ulang tekstil.

Namun rencana tersebut memicu kekhawatiran dari pelaku industri tekstil nasional, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah di sektor konveksi.

Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menyatakan keberatan atas rencana pembukaan impor pakaian bekas karena dinilai berpotensi mengganggu pasar domestik dan keberlangsungan usaha kecil.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menyatakan pihaknya mendukung impor bahan baku seperti kapas untuk kebutuhan industri, namun menolak impor pakaian bekas. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko menekan permintaan produk lokal yang diproduksi pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

"Kalau untuk impor kapas kami sangat mendukung karena untuk kebutuhan bahan baku industri, tapi untuk pakaian bekas kami sangat berkeberatan karena akan mengganggu pasar anggota kami," ujar Nandi dalam keterangan resmi.

Pelaku usaha juga mempertanyakan jaminan bahwa barang yang diimpor benar-benar dalam bentuk cacahan, bukan pakaian bekas utuh yang berpotensi masuk ke pasar domestik. Selain itu, mereka menyoroti potensi kebocoran impor ilegal serta dampaknya terhadap industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apa jaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas?" katanya.

Sementara itu, Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) menyatakan impor dapat diterima jika benar-benar berupa cacahan yang akan didaur ulang menjadi bahan baku industri garmen.

Namun, organisasi tersebut mengingatkan pembukaan jalur impor pakaian bekas berisiko memperluas peredaran produk bekas di pasar dan sulit dikendalikan di kemudian hari. Perbedaan definisi antara pakaian bekas dan kain cacahan (rags) juga menjadi perhatian.

Berdasarkan klasifikasi tarif kepabeanan, pakaian bekas dan bahan cacahan memiliki kode yang berbeda, sehingga kejelasan jenis barang impor dinilai krusial bagi perlindungan industri domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan impor pakaian bekas cacah asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia akan diawasi ketat agar tidak disalahgunakan menjadi produk thrifting di pasar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan setiap barang impor telah melalui prosedur dan persyaratan administratif sebelum masuk ke dalam negeri, termasuk kewajiban laporan surveyor (LS) sebagai dokumen impor.

“Kan gini, kan sebelum impor kan ada LS-nya, laporan surveyor. Jadi dipastikan barangnya memang barang untuk bahan baku industri. Jadi ada laporan surveyor, persyaratannya kan. Jadi dipastikan nggak ada masalah, karena sebelum ke sini [Indonesia] ada LS, laporan surveyor selama ini kan ada,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi instrumen pengawasan awal untuk memastikan barang yang masuk benar-benar diperuntukkan sebagai bahan baku industri dan tidak menyimpang dari ketentuan.

Seperti diketahui, dalam kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan AS, Indonesia akan mengimpor pakaian bekas cacah untuk menjadi bahan baku industri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan pakaian bekas yang diatur di dalam kesepakatan dagang resiprokal adalah impor shredded worn clothing (SWC), yakni pakaian bekas yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri.

Dia memastikan impor tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian utuh yang dapat dijual kembali di pasar thrifting.

“SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil [benang] daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Pemerintah juga memastikan telah terdapat industri dalam negeri yang akan menyerap seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.

Was-was Impor Baju Bekas Cacah

Dalam catatan Bisnis, Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menolak rencana pembukaan impor worn clothing atau pakaian bekas dalam ART Indonesia—AS.

IPKB menilai kebijakan tersebut berisiko menekan pasar industri kecil dan menengah (IKM) pakaian jadi di dalam negeri. Mereka mengkhawatirkan komitmen pembelian worn clothing yang menjadi bagian dari prasyarat kuota ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke AS dengan tarif 0%.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menuturkan penertiban terhadap penjual pakaian bekas beberapa waktu lalu sempat memberikan dampak positif bagi pasar IKM, meskipun belum signifikan. Dia meminta pemerintah menuntaskan praktik impor ilegal yang selama ini berlangsung.

“Kami justru minta praktik importir pakaian bekas yang ada diberantas sepenuhnya, bukannya malah impornya dibuka,” kata Nandi

Nandi juga mempertanyakan jaminan pengawasan apabila impor benar-benar dibuka. “Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apa jaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas?” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai impor cacahan pakaian bekas berpotensi menimbulkan celah kebocoran di pasar thrifting.

“Cacahan pakaian bekas bisa memicu celah kebocoran pakaian jadi bekas,” kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan impor cacahan pakaian bekas justru berpotensi menghambat pengembangan industri daur ulang domestik.

Faisal menilai kesepakatan dagang Indonesia—AS juga berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan produk lokal apabila bahan hasil cacahan tersebut masuk ke pasar konsumen.

“Selain menghambat upaya kita untuk menerapkan ekonomi sirkular pada hasil produksi dan produk tekstil kita, juga bisa jadi kompetisi dengan produk lokal. Jika ini dipakai juga untuk sebagai bahan yang bisa untuk konsumen di dalam negeri,” kata Faisal kepada Bisnis.

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Bea Cukai memperketat pengawasan impor pakaian bekas cacah atau shredded worn clothing (SWC) AS untuk mencegah kebocoran barang ke pasar sebagai pakaian bekas layak pakai alias thrifting.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan izin yang diberikan pemerintah harus dijalankan sesuai ketentuan, yakni hanya untuk barang yang benar-benar telah dicacah sebagai bahan baku industri.

“Kalau izinnya impor baju bekas cacah, ya yang mestinya masuk baju bekas cacah dong. Di situ peranan pemerintah dalam hal ini pihak Bea Cukai, pihak kepolisian, oknum-oknum ini ya bukan lembaganya, seriuslah bekerja untuk itu,” kata Edy saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dia menuturkan persoalan ini bukan soal kekhawatiran pelaku UMKM, melainkan konsistensi penegakan aturan.

“Jangan sampai yang dimasukkan itu adalah bukan barang baju cacah bekas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain meloloskan barang yang bukan barang cacah,” pintanya.

Edy menilai selama pengawasan berjalan efektif, impor pakaian bekas cacah dapat tetap diarahkan sebagai bahan baku industri tekstil dan tidak merembes ke pasar konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta Bea Cukai memperketat pengawasan impor pakaian bekas cacah ataushredded worn clothing(SWC) asal Amerika Serikat (AS), untuk mencegah kebocoran barang ke pasar sebagai pakaian bekas layak pakai alias thrifting.

Hal ini seiring ditekennya kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan AS. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan mengimpor pakaian bekas cacah untuk menjadi bahan baku industri.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan izin yang diberikan pemerintah harus dijalankan sesuai ketentuan, yakni hanya untuk barang yang benar-benar telah dicacah sebagai bahan baku industri.

“Kalau izinnya impor baju bekas cacah, ya yang mestinya masuk baju bekas cacah dong. Di situ peranan pemerintah dalam hal ini pihak Bea Cukai, pihak kepolisian, oknum-oknum ini ya bukan lembaganya, seriuslah bekerja untuk itu,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Dia menuturkan persoalan ini bukan soal kekhawatiran pelaku UMKM, melainkan konsistensi penegakan aturan.

“Jangan sampai yang dimasukkan itu adalah bukan barang baju cacah bekas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain meloloskan barang yang bukan barang cacah,” sambungnya.

Edy menilai selama pengawasan berjalan efektif, impor pakaian bekas cacah dapat tetap diarahkan sebagai bahan baku industri tekstil dan tidak merembes ke pasar konsumen.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan impor cacahan pakaian bekas justru berpotensi menghambat pengembangan industri daur ulang domestik.

Menurut Faisal, Indonesia sejatinya memiliki potensi bahan baku pakaian bekas yang cukup besar untuk dikelola sendiri. Karena itu, kebijakan impor pakaian bekas cacah dinilai kurang tepat.

Dia menilai, pasokan pakaian bekas di dalam negeri cukup melimpah untuk didaur ulang sehingga kebutuhan ekonomi sirkular semestinya dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor.

“Karena mestinya produk pakaian bekas dari Indonesia juga banyak. Pakaian yang bekas bisa dicacah, yang telah dicacah, atau yang dicacah itu juga bisa kita lakukan untuk upaya kitarecycledanreuseuntuk pelaksanaan atau pengaplikasian ekonomi sirkular,” kata Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, ujar dia, kesepakatan dagang Indonesia—AS juga dinilai berpotensi menimbulkan persaingan langsung dengan produk lokal apabila bahan hasil cacahan tersebut masuk ke pasar konsumen.

“Selain menghambat upaya kita untuk menerapkan ekonomi sirkular pada hasil produksi dan produk tekstil kita, juga bisa jadi kompetisi dengan produk lokal. Jika ini dipakai juga untuk sebagai bahan yang bisa untuk konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Core juga mengingatkan adanya potensi risiko kualitas dan keamanan dari impor pakaian bekas cacah. Menurutnya, tanpa penilaian dan pengawasan yang ketat, produk tersebut bisa bermasalah, termasuk dari sisi keamanan bagi konsumen.

Seperti diketahui, pemerintah membuka ruang impor SWC sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS. Barang tersebut ditujukan untuk kebutuhan bahan baku industri tekstil daur ulang dan bukan untuk diperjualbelikan kembali sebagai pakaian bekas.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan pakaian bekas yang diatur di dalam kesepakatan dagang resiprokal adalah imporshredded worn clothing(SWC), yaitu pakaian bekas yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri.

Dia memastikan impor tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian utuh yang dapat dijual kembali di pasarthrifting.

“SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil [benang] daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Pemerintah juga memastikan telah terdapat industri dalam negeri yang akan menyerap seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi. “Sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menampik bahwa penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Pan Brothers Tbk dan Ravel Holding Inc terkait impor pakaian bekas.

Airlangga mengungkapkan, meski ada nota kesepahaman atau MoU terkait impor itu bukan berarti pemerintah membiarkan Pan Brothers melakukan impor pakaian bekas jadi alias thrifting dari Ravel, melainkan pakaian bekas yang sudah dicacah (shredded).

"Kalau Pan Brothers itu manufacturing, jadi manufacturing itu bukan thrifting," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kegiatan manufaktur merupakan proses produksi yang berbasis bahan baku seperti kapas (cotton) maupun polyester daur ulang, dan tidak berkaitan dengan aktivitas thrifting.

"Jadi manufacturing adalah memproses baik berbasis cotton ataupun polyester recycle. Tidak ada bicara thrifting," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai 38,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat dalam sesi roundtableBusiness Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Salah satunya MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb.

Berikut daftar nota kesepahaman yang berhasil ditandatangani:

• Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
• MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla.
• MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse.
• MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck.
• MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck.
• MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb.
• MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp.
• MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman.
• MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Director Yan Purba.
• Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solanna Group David Fordon.
• MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketing for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan bank sentral Republik Indonesia tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai temuan yang diduga limbah uang kertas di Tempat Penampungan Sampah (TPS) liar di Bekasi, Jawa Barat.

“Terkait video yang beredar di media sosial saat ini (soal limbah uang kertas rupiah yang ditemukan di Bekasi), kami sedang melakukan penelusuran berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI melakukan pemusnahan atas uang yang dalam kondisi yang tidak layak edar, termasuk uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah ditarik dari peredaran.

Ia juga mengatakan proses pemusnahan tersebut dilakukan di Kantor BI dengan cara peleburan maupun cara lainnya hingga tidak lagi menyerupai bentuk uang kertas, untuk selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

“Bank Indonesia selalu berupaya memastikan bahwa proses pemusnahan uang dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang ketat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ramdan.

Sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah racik uang kertas, ia menyatakan pihaknya secara bertahap mengadopsi konsep waste-to-energy dan waste-to-product sejak 2023.

Implementasi waste-to-energy tersebut antara lain melalui kerja sama pemanfaatan limbah racik uang sebagai bahan bakar alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), salah satunya di Jawa Barat.

“Selain itu, BI juga menerapkan waste-to-product, contohnya mengolah limbah menjadi suvenir, seperti medali sebagaimana yang telah dilakukan antara lain di Bali,” kata Ramdan.

Sebelumnya, beredar di media sosial sebuah video terkait penemuan sejumlah karung yang dibuang di lahan milik seorang warga Bekasi, Jawa Barat. Saat isi karung diperiksa, warga menemukan cacahan kertas yang diduga berasal dari uang rupiah.

Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi mengonfirmasi bahwa 21 karung yang diduga berisi potongan uang kertas rupiah tersebut adalah milik Bank Indonesia.

"Kami juga sudah koordinasi dengan BI bahwa benar itu cacahan uang darinya, uang lama dari BI," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Ia juga memastikan bahwa cacahan uang tersebut merupakan uang rupiah asli dan telah diamankan untuk menjadi barang bukti.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan temuan tersebut telah dimonitor oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Setu bersama Polres Metro Bekasi.

"Sampel diamankan untuk pemeriksaan laboratorium forensik guna memastikan jenis dan keasliannya," katanya saat dihubungi secara terpisah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026