JAKARTA - Menteri Luar Negeri China , Wang Yi mengeluarkan seruan darurat kepada seluruh negara anggota blok BRICS dalam pertemuan tingkat tinggi di New Delhi, India, tengah pekan lalu. Di tengah ketegangan global yang belum sepenuhnya mereda, Beijing mendesak aliansi raksasa ekonomi berkembang ini untuk segera bersatu mengambil alih kontrol dan memperkuat kerja sama atas sumber daya mineral strategis dunia.

Langkah agresif China ini disebut-sebut sebagai strategi besar untuk menghadapi ancaman multidimensi di masa depan, mulai dari ledakan kecerdasan buatan (AI), wabah mematikan, hingga ancaman model peperangan baru yang kini mengincar kedaulatan negara-negara non-Barat.

Mineral Strategis: Kunci Hidup Mati Teknologi Masa Depan

Desakan Wang Yi mengenai kerja sama mineral strategis (strategic mineral resources) bukanlah tanpa alasan. Komoditas ini-seperti lithium, kobalt, nikel, dan tanah jarang (rare earths)-merupakan bahan baku utama pembuatan cip semikonduktor, baterai kendaraan listrik, superkomputer, hingga perangkat militer canggih.

Menguak di Balik Lawatan Prabowo 1,5 Tahun, Seskab Teddy: BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun



Dengan mengonsolidasikan kekuatan BRICS (yang kini mencakup produsen mineral utama dunia), blok ini berpotensi besar mengunci jalur pasokan global dan mendikte peta industri teknologi tinggi.

Selain masalah komoditas, kantor berita Xinhua juga melaporkan bahwa Wang Yi secara tegas meminta BRICS mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang semakin saling bertautan, termasuk pengawasan ketat risiko AI.

Melakukan pengawasan bersama terhadap bahaya dan risiko tak terkontrol dari perkembangan kecerdasan buatan. Lalu juga menyoroti konflik AS-Iran baru-baru ini sebagai bukti nyata bahwa dunia harus siap menghadapi cyber warfare (perang siber) dan information warfare (perang informasi).

Iran Desak BRICS Hancurkan Kekebalan AS, Sinyal Pergeseran Blok Ekonomi ke Aliansi Militer?



Darurat Kesehatan & Pangan: China menyerukan aksi bersama merespons ancaman ketahanan pangan, krisis energi global, serta penanganan darurat epidemi Ebola di Afrika.

Babak Baru Perlawanan Terhadap Dominasi Barat

Narasi pergeseran kekuatan global dari Barat ke Timur selalu menarik perhatian besar. Wang Yi memanfaatkan panggung di New Delhi untuk membakar semangat solidaritas bloknya agar berani melawan penindasan ekonomi sepihak.

"Anggota BRICS perlu memimpin dalam menyuarakan keadilan, memberikan hasil yang adil, serta meningkatkan posisi dan peran mereka dalam urusan internasional," tegas Wang Yi di hadapan para delegasi.

China menyerukan agar BRICS mengibarkan tinggi-tinggi "panji multilateralisme" dan secara frontal menentang tindakan unilateralisme (kesepakatan sepihak) serta proteksionisme dagang yang selama ini kerap dimainkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Beijing menilai sudah saatnya aturan internasional dihormati tanpa ada satu pun negara yang merasa berhak mengatur negara lain.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memanfaatkan kerja sama BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses teknologi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional.

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta, Minggu, Ali mengatakan delegasi Indonesia dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil mengatakan kerja sama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian, dan peningkatan produktivitas.

"Serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan," kata Ali yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026.

Ia menyebutkan pertemuan yang mengangkat tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability" tersebut menghasilkan Deklarasi Bersama.

Deklarasi itu menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerja sama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Ali mengatakan dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kerja sama di bidang sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital.

“Indonesia sangat menghargai pertemuan para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali.

Menurut dia, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama di bidang perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital untuk mendukung transformasi sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati pertanian serta keberlanjutan sistem pangan.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan itu membuka berbagai peluang strategis, antara lain perluasan kerja sama riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP).

Selain itu penguatan kolaborasi di bidang benih, sumber daya genetik, pupuk, dan sarana produksi pertanian melalui BRICS AGRIN guna mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Deklarasi BRICS juga membuka peluang penguatan kerja sama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, terdapat peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi peternakan, pakan, kesehatan hewan, perikanan dan akuakultur, serta peningkatan kapasitas pascapanen, penyimpanan, rantai dingin, dan pengurangan kehilangan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Negara-negara BRICS juga mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan pangan, standar dan tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital. Kerja sama ini berpotensi mendukung peningkatan akses pasar dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, BRICS menyepakati penguatan kerja sama di bidang pertanian tahan iklim, agroekologi, dan pertanian regeneratif.

Deklarasi tersebut juga membuka potensi pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan, termasuk melalui New Development Bank (NDB), untuk mendukung investasi pertanian berkelanjutan di negara-negara anggota.

Di sela-sela pertemuan, lanjut Ali, delegasi Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Afrika Selatan dan India untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan serta memfasilitasi akses pasar bagi komoditas pertanian unggulan kedua negara.

Kedua pihak juga mendorong percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pertanian untuk ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.

Sementara itu, Indonesia dan India membahas potensi kerja sama penyediaan benih gandum dan bawang putih asal India serta program peningkatan kapasitas (capacity building) guna mendukung peningkatan produksi domestik dan pengembangan komoditas strategis nasional.

Kedua negara juga menjajaki kolaborasi di bidang pertanian digital serta pengembangan hilirisasi gambir melalui peningkatan kapasitas petani gambir di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian melalui teknologi, mekanisasi, dan penguatan kapasitas petani merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” kata Amran.

Melalui kerja sama BRICS, Indonesia berpeluang memperluas akses terhadap inovasi, teknologi, investasi, dan pasar yang dapat mendukung percepatan modernisasi pertanian nasional.

Kolaborasi itu diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertanian utama di kawasan dan dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab pertanyaan terkait intensitas kunjungan diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri. Ia menegaskan diplomasi harus diukur dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat, bukan semata jumlah perjalanan atau aspek seremonial.

Ia menegaskan, setiap kritik dan masukan terhadap pemerintah selalu ditampung. Namun menurutnya, berbagai capaian diplomasi yang telah diraih Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir tidak boleh diabaikan.

“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Setahun Kepemimpinan, Prabowo Jadikan Pertahanan sebagai Instrumen Diplomasi



Teddy turut memaparkan sejumlah capaian dari hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo. Pertama, kata Teddy, Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah konflik krisis dunia.

“Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ,” ujar dia.

“Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu,” sambungnya.

Hasil Lawatan dari Prancis, Prabowo Bawa Oleh-oleh Kerja Sama Rp61,25 Triliun



Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai USD33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Kemudian yang keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Mulai dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Kemudian yang kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan tahun 2026. Teddy mengatakan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi.

“Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji,” ungkapnya.

Selanjutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

“Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya,” pungkasnya.

Xiamen (ANTARA) - Kota pesisir Xiamen di Provinsi Fujian, China, baru-baru ini menjadi tuan rumah forum yang berpusat pada kerja sama industri BRICS. Acara tersebut mempertemukan para pengusaha dan inovator dari seluruh dunia untuk mendorong pertumbuhan kolaboratif, dengan penekanan kuat pada pembangunan hijau dan manufaktur cerdas.

Mengusung tema "Membangun Ekosistem Manufaktur Cerdas untuk Mempercepat Revolusi Industri Baru" (Fostering an Intelligent Manufacturing Ecosystem to Accelerate the New Industrial Revolution), Forum Kemitraan Revolusi Industri Baru BRICS menarik partisipasi perwakilan dari negara-negara anggota BRICS, negara-negara mitra, dan negara-negara berkembang lainnya, serta sejumlah organisasi internasional terkait, yang berlangsung pada Rabu (27/5) hingga Kamis (28/5).

Salah satu peserta forum tersebut adalah pengusaha Yang Ziyang, yang berharap dapat menemukan peluang kerja sama baru dengan pelaku usaha dari negara-negara BRICS. Perusahaan yang didirikannya kurang dari dua tahun lalu itu mengolah bambu dari daerah pegunungan Provinsi Fujian menjadi bahan granula serat, mendorong pemanfaatan bambu sebagai pengganti plastik.

"Nilai pesanan dari negara-negara BRICS lainnya pada tahun ini telah melampaui 100 juta yuan (1 yuan = Rp2.621) atau sekitar 14,7 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp17.789)," ujar Yang. Dia mengatakan semakin banyak negara BRICS yang memberlakukan larangan penggunaan plastik, sehingga menciptakan prospek yang luas bagi pengembangan teknologi hijau, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

Dia menambahkan bahwa pelaku usaha dari India dan Afrika Selatan telah mengambil inisiatif untuk menjajaki kerja sama.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara BRICS telah memprioritaskan berbagai bidang seperti manufaktur cerdas, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pembangunan hijau dan rendah karbon, perangkat lunak industri, elektronika energi, serta infrastruktur digital guna mendorong kolaborasi industri, menjajaki peluang kerja sama, dan menciptakan manfaat bersama.

Evlin Marcelline, CEO sebuah perusahaan penyedia sistem informasi rumah sakit di Indonesia, datang ke Xiamen untuk mencari mitra dari China. Dia berupaya mengembangkan dasbor manajemen rumah sakit terpadu yang mengintegrasikan perangkat dan tenaga kerja.

"Kami menargetkan waktu kurang dari enam bulan untuk menemukan perusahaan dari China guna menjalankan proyek percontohan di Indonesia. Setelah itu, kami mungkin akan membentuk usaha patungan," ujarnya.

Banyak perusahaan memanfaatkan peluang tersebut. Raksasa baterai China, CATL, bersama dua perusahaan Indonesia sedang berkolaborasi dalam sebuah proyek terintegrasi yang mencakup penambangan dan peleburan nikel, produksi material, pembuatan sel baterai, dan daur ulang baterai. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai hampir 6 miliar dolar AS.

Robin Zeng, pendiri sekaligus chairman CATL, mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan "kerja sama yang sangat penting dan saling menguntungkan."

"Revolusi industri baru bukanlah sekadar peningkatan dari industri tradisional, melainkan transformasi industri yang didorong secara bersamaan oleh teknologi hijau dan teknologi cerdas," kata Zeng.

Dia menambahkan bahwa teknologi nol karbon bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan peluang baru untuk bertransformasi dan melaju lebih cepat, sekaligus menjadi sumber bagi daya saing jangka panjang.

Pada 2018, China mengusulkan pembangunan bersama Kemitraan Revolusi Industri Baru BRICS (BRICS Partnership on New Industrial Revolution/BRICS PartNIR). Pada 2020, Pusat Inovasi PartNIR BRICS (BRICS PartNIR Innovation Center/BPIC) didirikan di Xiamen.

Sejak diluncurkan, BPIC telah menyelenggarakan lebih dari 40 kegiatan pencocokan (matchmaking) kerja sama "dua arah" dan menggelar lebih dari 90 sesi pelatihan talenta secara daring maupun luring. Hingga saat ini, sebanyak 138 proyek kerja sama telah ditandatangani dengan total nilai investasi melampaui 62 miliar yuan.

Berbicara pada forum tersebut, Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China Li Lecheng mengatakan bahwa China dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan upaya untuk mendorong industrialisasi baru dan kini menjadi pasar terbesar di dunia untuk penerapan manufaktur cerdas.

China berharap dapat memperkuat pertukaran dan kerja sama dengan semua pihak, serta akan berupaya memperluas akses terhadap berbagai skenario penerapan manufaktur cerdas, memperdalam kerja sama di sejumlah bidang seperti standar dan sertifikasi, serta mendorong penjajakan kemitraan industri dan pertukaran talenta, ujar Li.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Selama beberapa dekade, Dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadi raja yang tak tergoyahkan dalam sistem keuangan global. Mata uang AS menjadi jangkar perdagangan internasional, investasi lintas negara, hingga instrumen utama cadangan devisa di hampir seluruh bank sentral dunia.

Namun kini, sebuah poros kekuatan ekonomi baru yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) secara terang-terangan mulai menabuh genderang perang ekonomi. Didorong oleh ambisi kedaulatan penuh, aliansi ini meluncurkan gerakan dedolarisasi massal untuk merombak tatanan finansial dunia.

Kekuatan BRICS tidak bisa dipandang sebelah mata, setelah mengalami perluasan dimana blok ekonomi negara berkembang itu kini terdiri dari 11 negara anggota penuh, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

Tendang Dolar AS, Indonesia Bakal Terbitkan Panda Bond di China



Selain anggota penuh, BRICS juga menetapkan belasan negara mitra (seperti Kuba, Kazakhstan, dan Nigeria) untuk membangun kerja sama strategis di kawasan masing-masing.

Didorong oleh keinginan untuk kedaulatan ekonomi yang lebih besar, pengaruh geopolitik yang meningkat, dan pengurangan ketergantungan pada sistem yang dikendalikan Barat, negara-negara BRICS kini mencari alternatif untuk perdagangan dan keuangan berbasis dolar.

Meski ada langkah-langkah strategis menuju de-dolarisasi, satu pertanyaan tetap ada: bisakah negara-negara BRICS secara realistis menggulingkan dolar. Apakah ambisi BRICS ini realistis, ataukah runtuhnya kedigdayaan Dolar AS hanya sekadar komoditas politik yang utopis?

Di Balik Layar BRICS Nekat Buang Dolar

Dorongan untuk lepas dari jerat Dolar AS, nyatanya bukan sekadar urusan gengsi politik, melainkan strategi bertahan hidup. Bagi negara-negara seperti China dan Rusia, dominasi finansial Barat dianggap sebagai senjata geopolitik yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mencekik ekonomi mereka melalui sanksi sepihak.

Akhir Petrodolar, UEA Ancam Tinggalkan Dolar AS demi Yuan China



Secara psikologis, ketakutan serupa juga melanda negara-negara berkembang. Ketika bank sentral AS (The Fed) mengubah kebijakan suku bunganya, efek dominonya langsung memicu inflasi hebat, lonjakan utang, dan ketidakstabilan ekonomi di pasar domestik negara lain.

Menariknya tren ini semakin dipanaskan oleh kebangkitan aset kripto seperti Bitcoin. Sifatnya yang terdesentralisasi dan bebas dari kontrol pemerintah mana pun menjadikannya alternatif yang sangat menggiurkan bagi negara-negara yang ingin mengamankan aset mereka dari jangkauan sanksi pembekuan dana oleh Blok Barat.

Tembok Tebal yang Harus Dihadapi BRICS

Meskipun narasi 'kiamat Dolar AS' sangat renyah untuk dikonsumsi publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mendepak Dolar dari takhtanya jauh lebih rumit daripada membalikkan telapak tangan. Aliansi BRICS setidaknya harus membentur tiga batasan besar.

Likuiditas dan Kepercayaan Global: Pasar keuangan AS memiliki likuiditas yang sangat dalam dan transparan. Di masa-masa krisis global-seperti ketegangan perang Iran saat ini-Dolar AS tetap menjadi tempat pelarian paling aman (safe haven) bagi para investor dunia karena faktor stabilitas dan kepercayaan jangka panjang.

Mata Uang Petrodollar: Dolar AS adalah mata uang wajib yang digunakan dalam transaksi komoditas global utama, terutama minyak bumi dan gas alam.

Keretakan Internal BRICS: Anggota BRICS belum memiliki satu front yang solid. Mereka masih menghadapi masalah domestik masing-masing, mulai dari ketidakstabilan politik, ketimpangan infrastruktur, hingga konflik geopolitik internal (seperti ketegangan perbatasan antara India dan China).

Jika BRICS ingin meluncurkan mata uang tandingan tunggal untuk melawan Dolar, mata uang tersebut harus memiliki tingkat stabilitas dan likuiditas ekstrem yang mampu meyakinkan seluruh dunia. Hingga kuartal kedua 2026 ini, parameter tersebut masih sangat jauh dari kata siap.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmennya untuk meneruskan agenda impor minyak 150 juta ton barel asal Rusia. Langkah ini dipastikan tidak goyah, meskipun Amerika Serikat (AS) telah secara resmi mencabut kebijakan pelonggaran sanksi bagi produk minyak dan gas bumi (migas) dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman. Ia menjamin, bahwa kesepakatan impor minyak dari Rusia sama sekali tidak urung dilakukan, apalagi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga baru saja merampungkan agenda lawatan dinasnya ke Rusia.

“Sekarang masih tetap berproses, kemarin juga Pak Wamen barusan kembali dari sana juga. Jadi proses tetap berjalan,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).

Indonesia Resmi Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel, Setara Setengah Kebutuhan BBM Nasional



Sebagai langkah antisipatif ke depan, Laode memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi khusus, andai muncul hambatan dalam proses pengiriman komoditas energi tersebut. Salah satu solusi yang siap dioptimalkan adalah dengan memaksimalkan peran strategis keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi BRICS .

“Iya, kita semua koridor kalau kita enggak bisa ke sana, kita ke BRICS. Akan tetapi, intinya negara kita kan bebas aktif ya. Jadi apalagi kita juga anggota BRICS,” tegas dia.

Adapun Pemerintah Indonesia menekankan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia, mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Minyak Rusia 150 Juta Barel Sebentar Lagi Masuk Indonesia, 100 Juta Barel Harga Khusus



Penjajakan kerja sama terjalin dalam forum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia pada 12-14 Mei 2026. Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot menyoroti pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama untuk mendorong akuntabilitas dan pembangunan berkelanjutan dengan menghadiri the 5thBRICS Supreme Audit Institution (SAI) Leaders' Summit (Pertemuan Tingkat Tinggi) 2026.

Pertemuan ini mengadopsi Deklarasi Bengaluru sebagai komitmen bersama SAI untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem mobilitas perkotaan melalui pendekatan audit yang terintegrasi, citizen-centric dan berbasis teknologi, serta menyepakati Rencana Kerja BRICS SAIs 2027-2028.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, Ketua BPK Isma Yatun menekankan pentingnya peran SAI dalam pemeriksaan transportasi berkelanjutan sebagai respons untuk menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim sebagai upaya untuk mendorong ketahanan global yang sejalan dengan tema BRICS SAIs 2026, yaitu "Ease of Living with the Focus on Urban Mobility”.

“Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan, antara lain melalui integrasi transportasi massal, perencanaan tata ruang yang terintegrasi, serta pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berperan dalam memastikan akuntabilitas atas investasi publik di sektor transportasi melalui pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

BPK turut memaparkan pengalaman dalam pemeriksaan atas transportasi perkotaan berkelanjutan yang menyoroti efektivitas pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi.

Ketua BPK melakukan pula pertemuan bilateral dengan beberapa SAI mitra, yaitu SAI Tiongkok dan SAI Rusia.

Hal ini dilakukan untuk mempererat kerja sama bilateral dan penguatan dukungan SAI global dalam mempersiapkan Keketuaan BPK di International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) tahun 2028-2031 dan Keanggotaan BPK dalam the United Nations Board of Auditors (UN BoA) tahun 2026-2032.

“Partisipasi BPK dalam BRICS SAIs Summit ini menjadi bagian dari upaya BPK dalam memperkuat peran kelembagaan di tingkat internasional serta mendorong kolaborasi antar SAI dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” ujar Isma Yatun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

NEW DELHI - Momen yang menegangkan melibatkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov selama kunjungannya ke New Delhi untuk KTT BRICS menjadi viral setelah dia memperingatkan seorang jurnalis yang berisik dengan ponselnya selama konferensi pers. Dia memperingatkan bahwa petugas keamanan dapat mengeluarkan senjata jika gangguan terus berlanjut.

Interaksi tersebut beberapa kali terganggu oleh seorang jurnalis yang diduga sedang berbicara di ponselnya saat Menlu Lavrov menjawab pertanyaan dalam konferensi pers. Gangguan berulang tersebut mendorong Lavrov untuk berhenti berbicara dan meminta petugas keamanan untuk turun tangan.

“Bisakah Anda meninggalkan kami? Pilih Anda sendiri atau ponsel Anda,” kata Lavrov selama percakapan tersebut sebelum melanjutkan konferensi pers, seperti dikutip dari NDTV, Sabtu (16/5/2026).

Namun beberapa saat kemudian, gangguan terjadi lagi yang menyebabkan respons yang lebih tajam dari diplomat senior Moskow tersebut.

“Bisakah Anda meninggalkan kami? Saya tidak bercanda. Jika Anda tidak menyerahkan ponsel Anda, mereka akan mengeluarkan senjata,” katanya.

Lavrov berada di India untuk menghadiri KTT BRICS dan juga mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin India selama kunjungan tersebut.

Dia bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Kamis dan membahas hubungan bilateral serta konflik internasional yang sedang berlangsung, termasuk situasi di Ukraina dan Timur Tengah.

Menurut Kantor Perdana Menteri Mondi, Lavrov memberi pengarahan kepada Modi tentang perkembangan kerja sama India-Rusia sejak pertemuan antara PM Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT Tahunan India-Rusia ke-23 yang diadakan pada Desember 2025.

Dalam sebuah unggahan yang dibagikan di X, PM Modi mengatakan dia menghargai pembaruan yang diberikan oleh Lavrov mengenai kemajuan dalam "Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa" antara India dan Rusia.

Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik utama, termasuk Ukraina dan Timur Tengah. Selama diskusi, PM Modi menegaskan kembali posisi India yang telah lama mendukung penyelesaian konflik secara damai.

Sebelum bertemu PM Modi, Lavrov mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu India S Jaishankar pada hari Rabu. Diskusi tersebut mencakup isu-isu regional dan global serta kerja sama antara New Delhi dan Moskow di berbagai sektor.

Berbicara setelah pertemuan, Jaishankar mengatakan kemitraan India-Rusia terus berkembang meskipun ada ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Lavrov mengatakan Moskow terus mendukung prioritas India di platform internasional utama, termasuk BRICS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Shanghai, dan G20.

Jakarta (ANTARA) - Kontes Inovasi Industri BRICS 2026 Kualifikasi Indonesia sukses digelar di Jakarta pada Kamis (7/5), menandai kerja sama baru China-Indonesia di bidang inovasi dalam kerangka kemitraan industri baru BRICS.

Dengan mengusung tema "Inovasi dan Pengembangan BRICS: Mempercepat Revolusi Industri Baru", kontes ini berfokus pada empat bidang utama pembangunan di Indonesia, yakni kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), industri ramah lingkungan, peralatan ketinggian rendah, dan elektronika energi. Kompetisi ini menarik hampir 100 proyek dari Indonesia.

Setelah penyaringan awal, 52 tim unggulan maju ke tahap presentasi langsung. Proyek-proyek pemenang akan langsung lolos ke final global di Xiamen.

Dalam upacara pembukaan, para pejabat tinggi dari Pusat Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China serta raksasa energi China Datang, yang masing-masing merupakan penyelenggara utama dan penyelenggara pelaksana, secara virtual menyampaikan harapan agar kompetisi ini diadakan dengan sukses dan mencatatkan lebih banyak hasil inovasi yang memukau, sehingga memberi dorongan baru untuk kerja sama China-Indonesia dan BRICS secara lebih luas.

Jia Bingjun, Direktur Departemen Bisnis Internasional China Datang Corporation Limited, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang difokuskan untuk pengembangan luar negeri China Datang Corporation.

Di masa mendatang, pihaknya akan terus meningkatkan skala investasi di Indonesia, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta mencetak lebih banyak tenaga profesional di bidang energi.

Jia juga mengutarakan harapannya agar kompetisi ini menjadi peluang bagi hasil-hasil inovasi unggul di Indonesia demi mendapat penanaman modal, dukungan teknologi, dan kesempatan pasar di platform internasional.

Sementara itu, Dr. Ajeng Arum Sari, Direktur Proyek Kerja Sama Penelitian Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa sebagai lembaga koordinasi penelitian nasional Indonesia, BRIN selalu berkomitmen untuk mendorong transformasi hasil penelitian lokal dan kerja sama internasional.

Menurutnya, empat track kompetisi ini sangat sejalan dengan prioritas penelitian BRIN saat ini dan kompetisi ini diharapkan dapat mendorong kerja sama Indonesia-China serta upaya inovasi di Indonesia.

Cahyo Purnomo, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), dan Adie Rochmanto Pandiangan, staf ahli bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, turut menekankan pentingnya inovasi dan terobosan teknologi baru dalam transisi pembangunan Indonesia serta visi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Mereka dalam pidatonya menyatakan dukungan kuat dari lembaga pemerintah RI untuk mendorong inovasi dan menarik investasi serta teknologi China untuk menetap dan berkembang di Indonesia.

Kompetisi ini hadir kembali di Indonesia setelah kesuksesannya pada 2025. Sebagai anggota BRICS pertama di Asia Tenggara, Indonesia sudah secara luas dipandang sebagai partisipan yang penting dalam tata kelola industri global dan pemberi solusi untuk transisi ekonomi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pangsa dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan global kembali menguat sebesar 51,1% pada Maret 2026. Kenaikan ini menegaskan posisi dolar AS sebagai mata uang dominan dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

"Pelemahan dolar yang terjadi tahun lalu tidak serta-merta menurunkan perannya sebagai mata uang cadangan maupun basis pasar modal global," tulis tim analis JPMorgan dalam laporan riset terbaru dikutip dari Money Control, Minggu (26/4/2026).

Data dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) menunjukkan pangsa dolar meningkat dari 49,2% pada Februari menjadi 51,1% pada Maret, sekaligus menjadi level tertinggi sejak perubahan metodologi pencatatan pada 2023. Lonjakan ini terjadi di tengah gejolak pasar akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Permintaan terhadap dolar sebagai aset lindung nilai (safe haven) meningkat seiring ketidakpastian global. Volatilitas pasar mata uang sempat melonjak selama Maret, dipicu aksi jual aset berisiko dan kenaikan harga minyak, sebelum mulai mereda seiring harapan terhadap negosiasi gencatan senjata.

Di sisi lain, euro sebagai mata uang kedua terbesar dalam transaksi global mengalami penurunan pangsa menjadi sekitar 21% dari sebelumnya 22,8%. Posisi berikutnya ditempati poundsterling Inggris, yen Jepang, yuan China, dan dolar Kanada. Pangsa yuan tercatat naik tipis menjadi 3,1%, meski masih di bawah level tertinggi yang pernah dicapai pada 2024.

Tren yang terjadi saat ini lebih mencerminkan diversifikasi mata uang, bukan dedolarisasi secara menyeluruh. Meskipun indeks dolar sempat melemah pada 2025, perannya sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan pasar keuangan global tetap kuat.

Namun demikian, data SWIFT tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan aktivitas pasar valuta asing global yang nilainya mencapai sekitar USD9,5 triliun per hari. Selain itu, sejumlah bank besar Rusia telah dikeluarkan dari sistem tersebut sejak 2022, sementara China juga mengembangkan sistem pembayaran lintas batas sendiri melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Sepanjang 2024, SWIFT mencatat sekitar 13,4 miliar instruksi transaksi perdagangan global, meningkat dari 11,9 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan internasional meskipun diwarnai dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, mencerminkan strategi 'mendayung di antara dua karang'. Indonesia berada di posisi strategis karena menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia, baik negara-negara Barat maupun blok tertentu seperti BRICS .

"Kalau Bung Hatta terkenal 'mendayung di antara dua karang', nah ini sekarang ini benar-benar sedang kita jalani," kata Utut saat konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia mengatakan, langkah diplomasi tersebut tidak terlepas dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Utut mengatakan, masuknya Indonesia ke BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, negara-negara anggota BRICS memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga membuka peluang signifikan bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global.

Di sisi lain, Utut menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan terjebak dalam aliansi militer tertentu. Menurut dia, DPR RI juga terus mengingatkan agar pemerintah tidak membawa Indonesia masuk ke dalam blok militer mana pun.

"Saya rasa pasti tidak, karena kita di Senayan juga bagian dari yang selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer. Jadi bahwa kita tetap bebas aktif," tutur Utut.

Dia mengakui, posisi Indonesia yang menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global memang menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pihak. Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari strategi diplomasi yang fleksibel.

"Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago atau sampai seberapa fleksibel kita masih bisa di antara dua karang itu," ucapnya.

Utut juga menyinggung meningkatnya perhatian negara-negara lain terhadap posisi Indonesia, termasuk setelah adanya berbagai kesepakatan kerja sama dengan Amerika Serikat.

Dia mencontohkan kesepakatan kerja sama yang baru dijalin antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Perang AS. Kerja sama tersebut, lanjut Utut, lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas pertahanan Indonesia, termasuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan transfer teknologi.

"Dari itu semua kita akan memperoleh peace through strength. Jadi kekuatan yang kita makin kuat tetapi untuk tujuan damai," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai situasi tersebut masih dalam batas wajar dan menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional. Dengan demikian, Utut menegaskan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo pada akhirnya bertujuan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus mendorong perbaikan ekonomi nasional.

"Sekali lagi, konsep Bapak Presiden yang saya pahami dan saya amati adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita," pungkasnya.

JAKARTA - Banyak negara Barat yang mempertanyakan langkah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS . Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto .

Hal ini disampaikan Utut dalam Seminar Nasional ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’ dalam rangka Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Mulanya, dia mengaku sepakat dengan pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika pemerintah Indonesia menghadapi kegamangan dalam menentukan posisinya di peta geopolitik global.

"Yang perlu saya jelaskan adalah situasi kita saat ini. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kita gamang terhadap situasi ini. Berpihak ke manakah kita?" kata Utut dalam forum tersebut.

Dia menyoroti langkah pemerintah yang langsung menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS beberapa saat setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pada bulan Januari 2025, Indonesia bersama Negara baru lainnya seperti Uni Emirates Arab (UEA), diterima menjadi anggota penuh BRICS.

"Kemudian dalam perjalanannya, hampir semua negara Barat menanyakan kenapa kita bergabung ke BRICS. Biasanya, kalau kita sudah condong ke satu kutub, dalam hal ini Rusia dan China, kita tidak akan diterima oleh Amerika Serikat," ujarnya.

Bahkan, kata dia, pada saat Komisi I DPR menerima kunjungan perwakilan parlemen negara besar seperti Swedia, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, pertanyaan tersebut turut dilontarkan oleh mereka. "Pertanyaannya sama: kenapa kita ke BRICS?" ungkap Utut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Utut menyampaikan bahwa Komisi I DPR telah meminta pemerintah untuk bersikap dengan membuat satu desk khusus terkait langkah Indonesia bergabung ke BRICS.

"Ketika rapat dengan Menlu Sugiono, saya sampaikan sebaiknya ada desk khusus di Kemlu untuk memastikan kita tidak seolah-olah menjadi satelit atau proksi mereka. Saya sampaikan bahwa inti dari keikutsertaan kita di BRICS adalah untuk memperluas pasar ekonomi baru, karena China dan Rusia saja pasarnya sudah hampir 2 miliar orang," pungkasnya.