Kasus sejumlah kendaraan yang “brebet” usai mengisi Bahan Bakan Minyak (BBM) belakangan ini masih menjadi pengingat penting bahwa konsumen perlu lebih cerdas dan waspada dalam bertransaksi.

Menurut Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Drs. M. Said Sutomo,masyarakat perlu memahami bahwa membeli BBM di SPBU bukan sekadar urusan mengisi tangki, tetapi juga bagian dari hak dan kewajiban hukum yang dilindungi negara.

“Setiap konsumen berhak mendapatkan produk BBM yang sesuai standar, takaran yang akurat, serta bukti transaksi yang sah. Hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegas Said.

Said mengingatkan bahwa pelaku usaha baik BUMN seperti Pertamina, swasta, maupun koperasi pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab hukum bila terbukti melanggar.

“Kalau ada unsur pidana, misalnya manipulasi takaran atau mutu BBM tidak sesuai, bisa dijerat Pasal 62 juncto Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara lima tahun atau denda Rp2 miliar,” tegasnya.

Selain itu Said juga menyoroti,keengganan petugas SPBU untuk memberikan bukti struk untuk pengendara roda dua dengan alasan semakin memperpanjang antrian.

“Walaupun pengendara sepeda motor hanya beli bensi Rp 5.000, mereka wajib mendapatkan struk. Banyak masyarakat masih pasrah, padahal kalau mereka tahu haknya,” ucapnya

Sementara itu Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan, bahwa Pertamina menerapkan sistem pengawasan harian untuk menjamin kualitas dan kuantitas BBM di seluruh SPBU.

Ia juga menegaskan bahwa konsumen wajib mendapat struk pembelian.

“Tidak boleh ada alasan teknis untuk tidak memberikan bukti transaksi. Ini bentuk tanggung jawab dan transparansi SPBU kepada masyarakat,” ujarnya.

Ahad mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan kejanggalan saat pengisian BBM.

“Pertamina membuka kanal pengaduan terbuka. Laporkan lewat via Pertamina Call Center 135 atau Email [email protected] atau DM Instagram @pertamina.135 dengan menyertakan bukti transaksi. Kami pastikan akan ditindaklanjuti,” pungkas Ahad.

Air mineral dalam kemasan, Aqua, tengah menjadi sorotan lantaran sumber airnya yang diduga berasal dari sumur bor.

Hal tersebut bermula dari konten YouTube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam konten tersebut, pengelola menyebut sumber air Aqua dari bawah tanah, bukan air permukaan.

Berikut fakta-fakta terkini polemik sumber air Aqua.

Dalam video di akun YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Dedy bertanya pada seorang staf terkait sumber air yang dipakai sebagai bahan baku air Aqua.

"Ngambil airnya dari sungai?" kata Dedi bertanya kepada salah satu staf yang menemuinya.

"Airnya dari bawah tanah pak," kata staf tersebut.

Dedi lalu bertanya kembali apa benar air yang digunakan bukan air permukaan. Ia lantas bertanya lagi dari mana air tanah itu diambil.

Staf perusahaan itu lantas menjawab air diambil dari dalam tanah dengan cara dibor.

Dengan muka terkejut, Dedi menegaskan lagi bahwa benar air diambil dari dalam tanah yang dibor. Ia mengira sumber air berasal dari air permukaan.

"Dikira oleh saya dari air permukaan. Dari air sungai atau mata air. Berarti kategorinya sumur pompa dalam?" kata Dedi lagi.

Manajemen Danone Indonesia sudah buka suara terkait konten Dedi Mulyadi tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Danone menyatakan bahwa sumber air yang mereka pakai berasal dari sumber air pegunungan yang terlindungi.

"Air AQUA berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, Minimal 1 tahun penelitian," demikian keterangan Danone.

Danone mengakui sumber airnya bukan berasal dari permukaan, namun dari akuifer dalam dengan kedalaman 60-140 meter.

"Bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal," demikian pernyataan Danone.

Danone menjelaskan air dari akuifer terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing atau mengalir alami.

Danone mengatakan proses itu dilakukan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi.

"Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat," ucap Danone.

Perusahaan juga menyatakan setiap penentuan titik sumber air Aqua telah melewati kajian dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil studi hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), sambung perusahaan, sumber air AQUA tidak bersinggungan dengan air yang digunakan masyarakat.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) akan memanggil manajemen dan Direktur utama PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan merek Aqua buntut dugaan penggunaan sumur bor atau air tanah untuk kegiatan produksi mereka.

Ketua BPKN Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10) menegaskan lembaganya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik mengenai hal tersebut.

"Kami akan memanggil pihak manajemen dan Direktur PT Tirta Investama untuk meminta klarifikasi resmi terkait sumber air yang digunakan dalam produksi Aqua. BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Mufti mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.