Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Kehadiran para tamu VVIP menjadi perhatian dalam peringatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Mereka tampak hadir sejak pagi untuk mengikuti rangkaian upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.

Di antara tamu VVIP yang hadir adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selain Megawati, hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin.

Turut hadir istri almarhum Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Soraya Hamzah Haz. Kehadirannya menambah jajaran tokoh bangsa yang mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini.

Selain para mantan pemimpin nasional, sejumlah pimpinan lembaga negara juga terlihat menghadiri acara tersebut. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin tampak berada di antara tamu undangan kehormatan yang mengikuti jalannya upacara dari awal hingga selesai.

Dari unsur kabinet, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) juga turut hadir bersama jajaran menteri dan pejabat tinggi negara lainnya.

Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran Sang Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan UUD 1945, hingga amanat Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat memberi sinyal Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Ia meminta doa pada publik agar Megawati bisa berkesempatan hadir dalam acara tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan Djarot sekaligus merespons Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden RI baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Insya Allah beliau hadir ya. Insya Allah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Terlepas dari itu, Djarot menyampaikan, partainya juga akan menggelar upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang

"Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," sebutnya.

Sekadar informasi, seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara.

“Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Kendati demikian, ia belum menjelaskan secara rinci presiden dan wapres terdahulu siapa yang sudah mengonfirmasi kehadiran pada upacara tersebut. “Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya,” ujarnya.

JAKARTA - Semua mantan presiden dan wakil presiden (wapres) diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara.

“Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Kendati demikian, ia belum menjelaskan secara rinci presiden dan wapres terdahulu siapa yang sudah mengonfirmasi kehadiran pada upacara tersebut. “Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya,” tuturnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni mendatang merupakan momentum kebangkitan bersama. Dia mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau nilai-nilai hidup.

"Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology yaitu nilai yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara," ucapnya.

Dia turut mengajak masyarakat untuk menyemarakan Hari Lahir Pancasila melalui media sosial. Hal itu dilakukan agar Pancasila tidak hanya menjadi tulisan di dinding atau teks dalam buku sejarah.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi tulisan di dinding atau teks dalam buku sejarah. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam Upacara Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026). Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Yudian Wahyudi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, upacara ini akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Pada sore harinya, pukul 17.00 WIB, juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Namun, upacara ini dilakukan tanpa dihadiri tamu undangan.

Adapun Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas dalam upacara tersebut menggunakan formasi Pancasila. Formasi ini dipimpin oleh satu komandan. Prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh kelompok tiga.

"Formasi ini sangat istimewa karena terdiri dari lima kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". "Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia," ujarnya.

"Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila," jelasnya.

JAKARTA - Kasus dicoretnya siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menuai polemik dan perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan peserta lain.

Peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Seleksi Paskibraka 2026 Resmi Dimulai, Ini Tahapan dan Persyaratan Lengkap yang Wajib Dipenuhi

“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (27/5)

Ia mengatakan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka semestinya menjaga profesionalitas dan objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.

Menurut dia, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda yang bebas dari kepentingan politik praktis. Ia meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara terang-benderang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” jelasnya.

Muslim Arbi juga menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional. “Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,” tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi dilakukan sesuai mekanisme dan melibatkan berbagai unsur dari pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul Arifin mengatakan, seleksi Paskibraka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat dan beberapa institusi lainnya. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota,” katanya dalam keterangan resmi di Makassar.

Sementara di laman Sulselprov.go.id, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi menegaskan proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat. “Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai satu aspek tertentu, seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata. Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan. BPIP: Kembalikan Koperasi ke Khitah Ekonomi Pancasila

Fuad mengatakan terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta. Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, kata dia, dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.

Dalam polemik yang berkembang, BPIP juga menepis munculnya narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu. Tidak ada unsur rasisme dan diskriminasi.

Terkait apakah penilaian seleksi mempertimbangkan latar belakang suku, agama, dan ras peserta, Fuad menegaskan seluruh peserta dinilai berdasarkan indikator seleksi nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu. “Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” tegasnya.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti arah kebijakan perkoperasian di Indonesia yang dinilai mulai kehilangan jati diri ideologisnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Rancangan UU Sistem Perkoperasian Nasional, BPIP mendorong adanya reorientasi regulasi agar koperasi tidak sekadar menjadi entitas bisnis formalistik, melainkan kembali menjadi sokoguru ekonomi yang menghidupkan napas gotong royong.

Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina dalam forum diskusi penjaringan masukan di Cibubur mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena "koperasi raga, tanpa jiwa". Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar membangun kelembagaan secara administratif, melainkan menyemai kembali kesadaran kolektif masyarakat dalam berkoperasi.

"Ada pelembagaan yang tidak memiliki jiwa, ibarat sebuah perjodohan yang dipaksakan. Sementara di sisi lain, ada praktik gotong royong yang sudah hidup di masyarakat, namun belum terwadahi secara tata kelola. Ini adalah tugas besar kita untuk menyatukan kembali keduanya melalui regulasi yang tepat," ujar Rima, Kamis (7/5/2026).

Dalam membedah regulasi tersebut, BPIP menggunakan Indikator Nilai Pancasila (INP) sebagai instrumen uji. Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto menjelaskan, penggunaan INP bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan negara memiliki koherensi dengan falsafah bangsa.

"Forum ini menjadi krusial karena kita meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai 'pisau analisis' utama. Harapannya, setiap produk hukum seperti UU Perkoperasian benar-benar teruji secara ideologis sebelum diimplementasikan ke tengah masyarakat," ungkap Tonny.

Senada dengan itu, pakar ekonomi Prof. Agus Pakpahan menekankan perlunya dekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai institusi ekonomi kelas dua. Ia merujuk pada keberhasilan koperasi di negara maju yang mampu menguasai sektor strategis.

"Koperasi harus diangkat sebagai rumpun keilmuan mandiri. Tanpa riset dan pendidikan yang kuat, sulit bagi kita untuk melakukan lompatan kuantum guna menyaingi dominasi korporasi besar yang hanya berorientasi pada akumulasi modal individu," tutur Agus.

Dalam diskusi tersebut, mencuat narasi kritis mengenai posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Merujuk pada pemikiran ekonomi kontemporer, ditegaskan bahwa konsep free market (pasar bebas) sering kali menjadi mitos yang merugikan negara berkembang.

Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam skenario global yang justru menghambat kemandirian ekonomi domestik.

"Pasal 33 Konstitusi kita adalah ruh dari dekolonisasi. Ini adalah alat perlawanan terhadap penjajahan ekonomi yang terstruktur sejak masa lalu," ungkap Agus.

Ia menambahkan bahwa koperasi harus menjadi instrumen pemerdekaan bagi kaum pribumi dan pelaku ekonomi kecil untuk keluar dari jerat ekonomi dualistik yang memisahkan sektor modern dan tradisional.

Dari perspektif hukum, akademisi Effendi Setiawan mengingatkan bahwa inti dari kedaulatan koperasi terletak pada demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Sila Keempat Pancasila. Ia menilai, sinkronisasi antara nilai konstitusi dengan norma undang-undang merupakan syarat mutlak agar koperasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan anggota secara berkeadilan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi kini tengah mengawal inisiatif pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Kementerian Koperasi Tri Aditya Putra menegaskan, dukungan regulasi dalam bentuk undang-undang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan koperasi desa mampu menjadi distributor komoditas strategis, seperti pupuk bersubsidi, langsung kepada rakyat tanpa distorsi pasar.

"Kami sangat konsen untuk mengkoperasikan Indonesia, termasuk melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kita butuh payung hukum kuat dalam bentuk undang-undang agar inisiatif jangka panjang ini tidak mengulang kegagalan masa lalu dan mampu menjadi penyalur kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.

BPIP berkomitmen untuk merangkum seluruh catatan kritis dan masukan dari para narasumber ini menjadi rekomendasi kebijakan. Tujuannya agar RUU Perkoperasian yang kini menjadi inisiatif DPR RI dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luhur dan sesuai dengan mandat para pendiri bangsa.

PEKANBARU - Penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama menjaga persatuan dan ketahanan ideologi bangsa. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Raya” yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau 28 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta yang merupakan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Riau. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran ideologis masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, serta dinamika sosial yang semakin kompleks.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan, bangsa Indonesia memiliki potensi besar yang harus terus dirawat dalam semangat persatuan.

“Kita ini bangsa yang paling dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila, kita harus terus memperkuat persatuan dan mengoptimalkan potensi positif bangsa ini," ujarnya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Yudian juga menekankan keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dikelola dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tetapi caranya tidak harus selalu sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Plt. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengingatkan tantangan ideologis di era digital semakin nyata dan tidak dapat diabaikan.

“Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kita menghadapi tantangan serius berupa masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila, termasuk radikalisme, intoleransi, dan penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa.”

Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh keteguhan karakter bangsa. “Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh karakter bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”

Sekretaris Jenderal DPP LPM Muhammad Chairul Idham Dalimunthe, menyampaikan apresiasi atas komitmen penguatan ideologi Pancasila yang terus digalakkan. “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPIP, khususnya kepada Bapak Yudian, atas kehadiran dan komitmennya dalam menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Banyak daerah yang menunggu kehadiran BPIP di Medan, Manado, Makassar, Bandung, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya, karena kami merasakan betul betapa pentingnya penguatan ideologi ini,” ujarnya.

Dia menambahkan penguatan ideologi tidak boleh berhenti meskipun tantangan terus berkembang. “Kita berkumpul hari ini karena rasa prihatin. Ketika terjadi gejolak di masyarakat, itu menjadi pengingat bagi kita bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak boleh berhenti. Kalau jiwa Pancasila tertanam kuat, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bangsa ini akan tetap damai serta bersatu.”

Lebih lanjut, dia menegaskan kesiapan LPM untuk terus bersinergi dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila. “LPM siap menjadi kader dan mitra strategis BPIP dalam menyosialisasikan Pancasila dari tingkat bawah. Karena membangun bangsa harus dimulai dari akar rumput. Jika jiwa Pancasila hidup di tengah masyarakat, maka apa pun yang kita bangun akan kokoh dan berkelanjutan,” tandasnya.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa karakter masyarakat Riau yang terbuka menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan.

“Riau adalah provinsi yang sangat terbuka, dengan tingkat keberagaman yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang dinamis. Keterbukaan ini adalah kekuatan, tetapi sekaligus juga tantangan. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kebutuhan bersama untuk menjaga persatuan.”

Ia juga menyampaikan capaian positif Provinsi Riau dalam menjaga harmoni sosial. “Alhamdulillah, berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Riau saat ini berada pada kategori zona hijau. Ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Riau berjalan baik, stabil, dan harmonis.”

Menurutnya, komitmen terhadap Pancasila menjadi kunci dalam menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. “Penguatan Pancasila di Riau bukan pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan keberagaman tetap menjadi energi persatuan.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia Raya yang bersatu, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

JAKARTA - Koordinator Badan Legislasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai inisiatif DPR pada Rapat Paripurna, Senin, 8 Desember 2025. Dia mengungkapkan, Fraksi PKS menegaskan dukungan sekaligus komitmen kuat terhadap penguatan ideologi Pancasila melalui pengesahan RUU tersebut.

Dia menekankan bahwa penguatan Pancasila bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan urgensi kebangsaan yang harus dijawab negara di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. “Kita hidup pada era turbulensi global,” kata Jazuli, Jumat (12/12/2025).

“Secara internal, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif menyebabkan nilai-nilai kebangsaan kita tergerus. Identitas bangsa terancam oleh penetrasi budaya instan dominan yang tidak selaras dengan kepribadian Indonesia,” sambungnya.

Sementara itu, secara eksternal dunia terus diwarnai ketidakadilan, kekacauan, dan tragedi kemanusiaan. Menurut dia, kondisi ini menuntut paradigma baru dalam menata hubungan antarbangsa.

Dirinya mengingatkan bahwa Bung Karno pada 1960 telah mengajukan Pancasila sebagai pendekatan baru bagi tatanan dunia yang lebih adil ketika berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

“Apa yang disampaikan Bung Karno lebih dari enam dekade lalu justru semakin relevan hari ini. Pancasila bukan hanya fondasi bangsa Indonesia, tetapi tawaran etika global untuk perdamaian dan keadilan,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten ini.

Fraksi PKS berharap agar melalui penguatan peran BPIP, Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang hidup, dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila harus menjadi kompas sekaligus benteng kebangsaan dari berbagai anasir ideologi destruktif yang dapat merusak persatuan dan masa depan bangsa. Ia juga harus menjadi dasar kebijakan negara dan inspirasi bagi lahirnya kemajuan kolektif bangsa,” kata Jazuli.

PKS menegaskan bahwa revitalisasi Pancasila bukan hanya soal menjaga warisan sejarah, tetapi memastikan lima sila tersebut diwujudkan secara utuh dan menyeluruh dalam pembangunan nasional. Dalam proses pembahasan RUU BPIP di Badan Legislasi, Fraksi PKS juga memperjuangkan kepastian hukum bahwa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetap menjadi referensi penting dalam RUU ini, dalam Ketentuan Mengingat.

“Ini penting untuk menjaga konsistensi sejarah, ketertiban hukum, serta mengokohkan arah ideologi bangsa. Alhamdulillah, usulan Fraksi PKS diterima dan diakomodasi sebagai bagian integral dari RUU BPIP,” kata Jazuli.

Dengan pengesahan RUU BPIP ini, Fraksi PKS menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal implementasi Pancasila agar tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar mewujud dalam perilaku, kebijakan, dan arah pembangunan nasional. “Semoga RUU ini menjadi momentum memperkokoh kebangsaan, memperkuat karakter bangsa, dan menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih bermartabat,” pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara resmi disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Senin (8/12/2025). Rapat paripuna dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

RUU ini akan dibahas untuk memperkuat kembali peran BPIP sebagai penjaga nilai-nilai ideologi pancasila dalam tatanan kenegaraan. Dasco meminta pendapat masing-masing fraksi apakah pandangan mereka dapat disampaikan.

Secara tertulis, jubir masing-masing fraksi lantas menyerahkan pandangan mereka dalam satu bendel dokumen kepada pimpinan DPR. Setelah itu, Dasco meminta pendapat peserta sidang terkait pengesahan RUU BPIP sebagai usul inisiatif DPR.

"Sidang dewan yang kami hormat dengan demikian 8 fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Tibalah saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah RUU usulan inisiatif Badan Legislasi tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR," kata Dasco yang disetujui seluruh peserta sidang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, saat ini dasar hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

"Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan," kata Doli di Kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

BANTUL - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak masyarakat Bantul, Yogyakarta untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, saat membuka sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, BPIP di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (29/10/2025).

Yudian yang menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap. Melalui kegiatan ini, kata dia, BPIP terus meneguhkan komitmen untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

“Mari kita jadikan Bantul sebagai contoh daerah yang bukan hanya memahami, tetapi menghidupkan Pancasila dalam tindakan nyata. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita perkuat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa ini,” ujar Yudian.

Turut hadir Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Kepala Kanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej, Kepala Kemenag Bantul Muntolib, Kepala Badan Kesbangpol Bantul Stephanus Heru Wismantara, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.