Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia, Vladimir Putin berniat menyuntikkan dana US$1 miliar atau setara Rp16,8 triliun (kurs Jisdor Rp16.902) ke Board of Peace demi mempercepat pemulihan Jalur Gaza dan membantu rakyat Palestina.

Board of Peace merupakan organisasi baru yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan ini resmi dibentuk di sela-sela pertemuan World Economic Forum Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Melansir dari laman Kremlin, Sabtu (24/1/2026), Putin menyatakan hal tersebut saat menerima kunjungan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Moskow, Kamis (22/1/2026).

Adapun, pertemuan bilateral tersebut membicarakan soal langkah-langkah konkret dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah serta penguatan hubungan kedua negara.

Dalam pernyataannya, Putin menyebut bahwa sumber pendanaan tersebut berasal dari aset-aset yang sebelumnya dibekukan di Amerika Serikat oleh pemerintahan terdahulu. Dirinya telah menjalin komunikasi dengan pihak administrasi AS untuk merealisasikan rencana ini.

"Kami bersedia memberikan US$1 miliar kepada badan baru ini, Board of Peace, terutama untuk mendukung rakyat Palestina, membantu pemulihan Jalur Gaza, dan menangani masalah umum yang dihadapi Palestina," kata Putin.

Selain soal pendanaan, Putin kembali menegaskan posisi prinsipil Rusia yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Menurutnya, stabilitas jangka panjang di Timur Tengah hanya bisa dicapai melalui solusi dua negara.

Merespons hal tersebut, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan hubungan antara Palestina dan Rusia telah terjalin selama lebih dari lima dekade. Rusia disebut sebagai sahabat karib yang menjadi tumpuan utama Palestina, baik di forum diplomatik internasional maupun melalui bantuan ekonomi dan finansial yang krusial.

"Kami berharap dapat mendiskusikan dengan Anda hari ini visi kami untuk masa depan dan rincian situasi saat ini. Kami siap bekerja sama dengan dukungan serta bantuan Anda, dan kami berharap dapat mencapai sebuah solusi," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah ekonom mengingatkan potensi risiko geopolitik dan implikasi ekonomi dari keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah tersebut dinilai perlu disikapi secara cermat agar tidak memicu friksi politik serta persepsi keberpihakan Indonesia dalam konstelasi global.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara yang tidak bergabung dalam dewan tersebut.

“Ada risiko masuknya Indonesia ke Board of Peace membuat friksi terutama di negara yang kontra, juga menunjukkan Indonesia condong pro AS. Harus dipastikan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara yang kontra Board of Peace. Lebih banyak risiko polarisasinya buat Indonesia,” kata Bhima, Jumat (23/1/2026).

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut kecermatan diplomasi agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada Amerika Serikat.

“Saya masih melihat bahwa dengan menerima Board of Peace ini, paling tidak dibawa ke tujuannya, yaitu untuk perdamaian di Gaza. Hanya saja, ada kekhawatiran (Indonesia terlihat) akan lebih condong atau disetir oleh pihak Amerika atau Trump. Nah, ini yang bergantung nanti dari kelihaian sisi diplomasi,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, tantangan terbesar terletak pada kemampuan diplomasi Indonesia dalam meminimalkan tekanan politik dari Amerika Serikat yang dinilai kerap bersikap represif, bahkan terhadap negara sekutunya sendiri.

“Jadi, bagaimana keahlian diplomasi untuk meminimalisir pengaruh dari Amerika yang memang cukup represif terhadap negara-negara lain, bahkan termasuk pada aliansinya sendiri,” imbuhnya.

Faisal juga menilai keanggotaan Indonesia di kelompok BRICS dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam menjaga posisi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza diharapkan dapat membawa nilai-nilai dasar perdamaian yang berkeadilan.

Menurut dia, Indonesia perlu menegaskan bahwa perdamaian Gaza harus berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Presiden menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai kesempatan bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif bagi kepentingan rakyat Palestina.