Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) menyebut revisi formula harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dapat menguntungkan perseroan karena harga limonite yang naik.

Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menjelaskan dengan formula baru HPM, secara teori akan mengubah formula untuk nickle ore.

“Kami sudah lakukan simulasi secara garis besar, yang saprolite tidak terlalu terpengaruh, tapi pengaruhnya limonite ore, harganya akan naik tinggi,” ucap Iwan, Kamis (16/4/2026).

Dia melanjutkan dampak dari perubahan HPM ini, terutama untuk Stargate masih cukup minimal. Menurutnya saat ini Stargate masih beroperasi pada tahap awal atau early stage.

Iwan menjelaskan pihaknya saat ini masih sekadar menjual ore dan masih dalam tahap pembangunan smelter Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF), dan belum mempunyai smelter High Pressure Acid Leach (HPAL).

Dia juga memaparkan smelter RKEF menggunakan nikel berjenis saprolite, sementara smelter HPAL menggunakan nikel berjenis limonite.

Iwan memandang perubahan HPM ini akan menguntungkan sektor nikel di hulu. Di sisi lain, smelter HPAL akan mendapatkan sedikit tekanan pada biaya karena kenaikan harga limonite.

“Bisa saya simpulkan dampaknya cukup minimal terhadap Stargate, bahkan mungkin upside karena harga ore-nya naik,” ujarnya.

Riset Indo Premier Sekuritas menjelaskan selain larangan ekspor asam sulfat, formula HPM yang baru akan meningkatkan harga bijih limonit (HPM) dari sebelumnya US$18/wmt menjadi sekitar US$35–40/wmt, tergantung kadar, kandungan kobalt, dan faktor lainnya.

Perubahan dibandingkan formula sebelumnya terutama terletak pada faktor koreksi (CF), serta penambahan komponen kobalt (Co), besi (Fe), dan kromium (Cr) ke dalam formula HPM.

“Perlu dicatat bahwa dampaknya terhadap bijih saprolit relatif minimal karena harga pasar saat ini sudah berada di atas harga HPM baru,” tulis Indo Premier Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk (INCO) waswas kekurangan pasokan nikel untuk sejumlah proyek hilirisasi perusahaan pada tahun ini.

Kekhawatiran itu muncul tak lepas dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang hanya disetujui 30% dari pengajuan awal. Kendati demikian, perusahaan pelat merah itu tak merinci berapa kuota produksi nikel yang telah disetujui tersebut.

Presiden Direktur INCO Bernardus Irmanto menuturkan, persetujuan RKAB 2026 jumlahnya jauh di bawah volume yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pabrik pengolahan alias smelter di masa depan.

Padahal, INCO tengah membutuhkan pasokan yang besar untuk tiga proyek hilirisasi utama yang sedang berjalan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Adapun ketiga proyek itu yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, IGP Sorowako di Sulawesi Selatan, dan IGP Morowali di Sulawesi Tengah.

“Kuota [RKAB] yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta. Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan,” ujar Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/1/2026).

Adapun kebutuhan bahan baku untuk proyek HPAL yang tengah dikerjakan tergolong besar. Dia merinci, proyek HPAL di Pomalaa berkapasitas 120.000 ton membutuhkan suplai bijih limonit mencapai 21 juta ton per tahun.

Kemudian, kebutuhan pasokan bijih nikel untuk proyek IGP Morowali mencapai sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit per tahun.

Sementara itu, proyek HPAL Sorowako diproyeksikan membutuhkan suplai nikel limonit sekitar 11,5 juta ton per tahun.

“Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap mitra serta komitmen terhadap pemegang saham kami,” imbuh Bernardus.

Sebelumnya, INCO mengumumkan RKAB 2026 telah disetujui Kementerian ESDM pada Kamis (15/1/2026). Saat itu, Bernardus menuturkan bahwa persetujuan ini menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang.

Dia menegaskan, operasional segera dijalankan secara optimal guna mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan. Pihaknya pun menyambut baik kepastian ini sebagai fondasi penting untuk menjaga disiplin produksi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan industri nikel nasional.

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Bernardus melalui keterangan resmi.

Adapun persetujuan RKAB 2026 merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan mekanisme persetujuan RKAB tahunan. Ketentuan ini menggantikan skema sebelumnya yang berbasis tiga tahunan secara terintegrasi dengan perizinan dasar lainnya.

Bernardus menyebut, dengan berlakunya RKAB 2026, perusahaan akan melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan, serta memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian nasional.

Bisnis.com, BANYUWANGI—PT Merdeka Copper Gold (MDKA) mengungkap faktor di balik kenaikan saham anak usahanya, PT. Merdeka Battery Materials Tbk [MBMA] yang membukukan lonjakan harga dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham MBMA saat ini diperdagangkan di level Rp645 per saham. Harga ini mencerminkan kenaikan sebesar 104,11% dalam 6 bulan terakhir dan menguat 40,83% sejak awal tahun.

Tom Malik, GM Corporate Communication MDKA, menuturkan saat ini MBMA memacu produksi tambang di PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan pengembangan pabrik diIndonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

“Produksi kami memang ramping up. Kami juga sedang mengirim bijih limonit dari SCM ke IMIP melalui pipa slurry,” ujarnya disela-sela acara Mine Tour & Media Workshop di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025).

Bijih limonit adalah bijih besi yang terdiri dari campuran besi oksida-hidroksida terhidrasi, seringkali dengan kadar nikel yang lebih rendah dibandingkan jenis bijih nikel lainnya. Sedangkan pipa slurry merupakan sistem perpipaan khusus yang dirancang untuk memindahkan campuran cairan dan partikel padat atau slurry dalam jarak jauh.

“Jadi, bijih [nikel] dibikin menjadi slurry kayak lumpur gitu kemudian dipompa. Saat ini, sudah ada satu yang berjalan, akhir tahun akan ada yang kedua. Di samping itu, tahun depan kami bikin satu lagi,” ucap Tom.

Dia menambahkan bahwa sistem pipa slurry sangat efisien dari sisi biaya pengangkutan. Namun demikian, memerlukan investasi yang cukup besar.

Di samping itu, MBMA juga mengembangkan pabrik HPAL ketiga di IMIP yang dioperasikan oleh PT Sulawesi Nickel Cobalt. Fasilitas ini memiliki kapasitas terpasang 90.000 ton nikel MHP yang akan beroperasi pada pertengahan 2026.

“Memang kelihatan ada proyek dan kemajuannya karena kami punya pipa untuk kirim bijih lebih murah, serta punya pabrik di IMIP. Jadi kebayang bahwa tahun depan ada peningkatan revenue dari pabrik-pabrik baru ini,” ucap Tom.

Sementara itu, Equity Analyst OCBC Sekuritas Devi Harjoto menyampaikan bahwamanajemen MBMA menargetkan penjualan bijih nikel dapat mencapai 20 juta wet metric ton (WMT) pada tahun depan.

Target ini sejalan dengan dimulainya operasi PT Sulawesi Nickel Cobalt, yang memiliki kapasitas sekitar 90.000 ton. Adapun Sulawesi Nickel Cobalt diproyeksikan mulai beroperasi pada paruh kedua 2026.

Selain itu, transisi Feed Preparation Plant (FPP) baru di tambang SCM diharapkan meningkatkan efisiensi biaya, terutama dari pengurangan biaya transportasi, sehingga keekonomian unit juga meningkat.

“Hal tersebut akan membantu memperkuat margin EBITDA yang kami perkirakan akan mencapai 19,1% pada 2026, dibandingkan dengan 9,6% pada 2025,” ujar Devi dalam publikasi riset terbarunya.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.