Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengungkapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan yang tengah disusun Kementerian Kesehatan berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Oleh karena itu, aspek keberlanjutan pendanaan dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, berdasarkan kajian awal, potensi penambahan biaya tersebut berasal dari sejumlah perubahan dalam rancangan Perpres, termasuk perubahan sistem pembayaran, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

“Kajian awal menunjukkan potensi tambahan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sedang menyusun Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Ruang lingkup pengaturannya meliputi penyesuaian manfaat dengan penambahan manfaat baru, penyesuaian iuran peserta sektor formal dan informal, penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran termasuk kelas rawat inap standar dan rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tata kelola JKN.

BPJS Kesehatan juga memaparkan sejumlah poin utama perubahan dalam rancangan tersebut. Adapun antara lain, perbaikan tata kelola kepesertaan, perluasan dan standardisasi manfaat termasuk akomodasi KRIS serta tarif rumah sakit berdasarkan iDRG, perbaikan tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, perbaikan tata kelola monitoring dan evaluasi, serta implementasi iDRG, KRIS, dan sistem rujukan berbasis kompetensi pada ketentuan peralihan. Namun, dalam rancangan tersebut belum terdapat penyesuaian besaran iuran.

Menurut BPJS Kesehatan, fokus utama dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dan memberikan tekanan terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS). Potensi peningkatan biaya terutama berasal dari perluasan manfaat, perluasan akses, serta perubahan sistem pembayaran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” kata Prihadi.

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan juga menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, hal ini tidak akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat pendapatan premi dari produk asuransi kesehatan mencapai Rp5,2 triliun per kuartal III/2025.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengemukakan nilai tersebut berkontribusi sebesar 34% terhadap total pendapatan premi.

“Sementara itu, sampai dengan kuartal III/2025, kami mencatat pembayaran klaim didominasi oleh klaim rawat inap sebesar Rp2,9 triliun, serta klaim rawat jalan sebesar Rp1 triliun,” bebernya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Yosie tidak menampik bahwa inflasi medis dan kenaikan biaya layanan kesehatan dapat memengaruhi premi dan klaim kesehatan.

Sebab itu, untuk menekan dampak inflasi medis, perusahaannya melihat perlu ada kebijakan atau ketetapan tarif secara nasional yang meliputi semua industri kesehatan, bukan hanya rumah sakit, tetapi juga farmasi hingga alat kesehatan.

“Karena di Indonesia, saat ini belum ada kebijakan atau ketetapan tarif yang berlaku secara nasional, sehingga kesenjangan biaya untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama masih sangat beragam,” ungkap Yosie.

Yosie turut menyoroti keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yang banyak diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan.

Baginya, industri asuransi jiwa dan kesehatan di sektor swasta juga berharap penyesuaian tarif dapat dilakukan. Pasalnya, perusahaan memahami pentingnya penerapan standarisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan transparansi, kualitas, dan efisiensi pelayanan serta mengurangi variasi dalam pelayanan.

“Kemudian, dari sisi produk asuransi kesehatan, kami juga melihat perlu ada produk yang bisa menjadi solusi menghadapi inflasi medis yang terus naik setiap tahunnya,” sebutnya.

Prudential Indonesia, ujar Yosie, berkomitmen melanjutkan strategi perusahaan yang berorientasi pada nasabah atau customer-centric. Untuk menggaet nasabah baru, perusahaan terus menghadirkan inovasi produk dengan fitur yang sesuai kebutuhan masyarakat

“Kami juga mengembangkan jaringan distribusi, terutama untuk menangkap peluang pasar generasi milenial dan Gen Z yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 54% dari total populasi di Indonesia,” ucapnya.