Bisnis.com, SURABAYA – Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 di Provinsi Jawa Timur naik tipis dan cenderung menunjukkan keadaan stagnan. Penjualan ritel di wilayah setempat terhitung hanya meningkat sebesar 0,02% bila dibanding April 2026 (month-to-month/mtm).

Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan BI Provinsi Jatim Ibrahim menjelaskan berdasar pada hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) BI, Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2026 tercatat sebesar 473,4. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan April 2026 sebesar 473,3 yang ditopang oleh perayaan sejumlah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Terjaganya kinerja tersebut ditopang oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak," ungkap Ibrahim dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).

Ibrahim menjelaskan bahwa secara tahunan (year-on-year/yoy) kinerja penjualan ritel pada Mei 2026 di wilayah setempat masih mengalami tekanan, di mana terkoreksi sebesar 3,1%, tetapi membaik dibanding April 2026 yang tertekan sebesar 3,7% (yoy).

"Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan kinerja pada kelompok suku cadang dan aksesori serta kelompok barang budaya dan rekreasi," tambahnya.

Ibrahim juga menyebut kinerja penjualan eceran di Jatim tercatat mengalami perbaikan yang signifikan dibanding bulan sebelumnya. Pada April lalu, penjualan ritel tercatat mengalami koreksi hingga sebesar 9,3% secara bulanan (mtm). Kondisi tersebut juga disebutnya relevan dengan keadaan penjualan eceran dalam skala nasional.

"Kinerja penjualan eceran Jawa Timur diprakirakan selaras dengan perkembangan nasional yang tercermin dari nilai IPR nasional, yang diprakirakan tetap terjaga sebesar 225,00 pada Mei 2026, meskipun sedikit lebih rendah dari realisasi April 2026 yang tercatat sebesar 226,9," ucapnya.

Berdasarkan kelompok usaha, ia menjelaskan pertumbuhan IPR Mei 2026 didukung oleh kelompok suku cadang dan aksesori serta kelompok barang budaya dan rekreasi, yang tetap tumbuh positif.

Namun begitu, lanjut Ibrahim, pertumbuhan positif dua kelompok tersebut masih belum dapat menopang beberapa kelompok lainnya yang masih berada pada zona kontraksi. Di antaranya kelompok makanan dan minuman terkoreksi sebesar 0,4%, perlengkapan rumah tangga lainnya 2,9%, serta peralatan informasi dan komunikasi tertekan sebesar 5,5%.

Lebih lanjut, pertumbuhan indeks penjualan riil secara bulanan juga terhambat akibat kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang mengalami koreksi sebesar 2,0%, terlampau tinggi dibanding April 2026 sebesar 0,2%.

BI memperkirakan kinerja penjualan eceran di Provinsi Jawa Timur akan meningkat pada Juli dan Oktober 2026 mendatang. Proyeksi tersebut didasarkan atas Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) Juli 2026 yang meningkat menjadi 174,1 dari sebelumnya sebesar 164,2.

"Proyeksi kenaikan penjualan ritel pada Juli 2026 di Jawa Timur didorong oleh masuknya periode tahun ajaran baru," tambahnya.

Sementara itu, IEP Oktober 2026 diprakirakan naik menjadi 135,8 dari 134,6 seiring dengan penyelenggaraan Pekan Raya Jatim (PR) di Surabaya. Oleh sebab itu, Ibrahim menyatakan bahwa kinerja penjualan eceran masih berpotensi tumbuh didukung dengan permintaan domestik yang terjaga.

Walau begitu, BI memperingatkan bahwa pertumbuhan kinerja penjualan eceran tersebut juga memiliki risiko untuk dapat tertahan. Sebabnya, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang masih terjadi secara dinamis sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan harga komoditas energi dan dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

"Pertumbuhan tersebut berisiko tertahan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi sehingga berpotensi meningkatkan harga komoditas terkait dan dapat memengaruhi daya beli masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 4,2% secara bulanan (month to month/MtM) pada Februari 2026, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,9% MtM.

Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim membeberkan kenaikan penjualan eceran tersebut dipicu oleh faktor musiman, seperti hari besar keagamaan nasional (HBKN). Ia menjelaskan bahwa progres penjualan eceran tercermin dari nilai indeks penjualan riil, di mana mayoritas kelompok komoditas terpantau meningkat.

"Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, yaitu Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat Imlek, cuti bersama, serta periode Ramadan jelang Idulfitri, yang didukung oleh program diskon untuk mendorong penjualan," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran di Kota Surabaya tumbuh sebesar 13,2%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar 10,9%. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan kinerja Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (40,4% YoY) serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (13,3% YoY).

Sementara pada bulan berikutnya atau pada Maret 2026, KPw BI Jatim memprakirakan penjualan eceran juga tumbuh sebesar 8,4% secara bulanan (MtM) pada Maret 2026, lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,2% MtM.

Perkembangan penjualan eceran tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan hari raya Idulfitri 1447 Hijriah hingga ekspektasi kelancaran distribusi.

"Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi," bebernya.

Lebih lanjut, secara tahunan, pertumbuhan eceran diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 13,6% YoY, meningkat tipis bila dibandingkan dengan realisasi Februari 2026 sebesar 13,2% YoY.

"Kinerja penjualan eceran itu terutama didorong oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi," ungkapnya.

Dari sisi harga, KpW BI Jatim memperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yakni Mei 2026. Potensi peningkatan inflasi tampak dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Mei 2026 (143,9), yang lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (162,2).

Sementara itu, inflasi pada enam bulan yang akan datang atau Agustus 2026 diharapkan akan stabil. Sebabnya, IEH Agustus 2026 diprakirakan sebesar 167,1, yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya senilai 165,9.

Walau begitu, Ibrahim mengungkapkan bahwa penjualan eceran berpotensi tertahan seiring meningkatnya ketidakpastian global, khususnya eskalasi konflik di Jazirah Arab, yang dapat mendorong kenaikan harga energi beserta produk-produk turunannya.

"Sehingga dapat berpotensi meningkatkan harga sejumlah komoditas terkait dan mempengaruhi daya beli masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com,SURABAYA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur menyiapkan uang layak edar (ULE) senilai Rp24,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan IdulFitri 1447 H.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menjelaskan jumlah persediaan uang tunai pada tahun ini meningkat sebesar 5,6% dibandingkan realisasi 2025 yang tercatat sebesar Rp23,3 triliun.

"Antisipasi kenaikan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) serta pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat," ujarnya dikutip Jumat (20/2/2026).

Dalam rangkaian Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026, Ibrahim mengatakan, BI Jatim membuka layanan penukaran uang mulai 19 Februari hingga 15 Maret 2026.

Layanan tersebut meliputi mobil kas keliling yang beroperasi di lokasi strategis seperti rumah ibadah, pusat keramaian, dan jalur mudik hingga 13 Maret 2026.

Selain itu, kata dia, BI bersinergi dengan industri perbankan dengan menyiapkan 240 titik penukaran di kantor bank yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Layanan perbankan ini berlangsung pada 24 Februari hingga 15 Maret 2026.

"BI juga menggelar penukaran terpusat pada 7 Maret 2026 di Ciputra World Surabaya dan 8 Maret 2026 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya," ujarnya.

Dia menegaskan pula, masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang diimbau mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR di laman resmi BI https://pintar.bi.go.id guna memastikan ketertiban dan kepastian layanan.

Selain menyiapkan uang fisik, menurutnya, Bank Indonesia tetap mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Masyarakat diharapkan mengoptimalkan transaksi non-tunai melalui kanal QRIS, BI-FAST, dan digital banking untuk memastikan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CeMuMuAH).

Di sisi lain, Ibrahim mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku "Belanja Bijak" dengan membeli produk sesuai kebutuhan dan mengutamakan produk dalam negeri guna menjaga stabilitas harga.

"Kami juga meminta masyarakat tetap waspada terhadap risiko peredaran uang palsu dengan selalu menerapkan prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menjaga kualitas uang Rupiah melalui semangat Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Bank Indonesia (BI) tengah mengakselerasi transformasi digital melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 di Jawa Timur.

Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Willy Togi mengatakan bahwa salah satu fokus utama dalam peta jalan tersebut, yakni perluasan inovasi QRIS, termasuk adopsi teknologi QRIS TAP berbasis NFC untuk mendukung ekosistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien.

“Ada lima visi utama BSPI 2030, yakni mencakup integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, digitalisasi perbankan, serta jaminan interlink antara fintech dan perbankan,” ujarnya saat acara capacity building, Sabtu (14/2/2026).

Selain itu, dia menyebut, BI juga menekankan keseimbangan inovasi dengan perlindungan konsumen hingga penguatan kepentingan nasional dalam ekonomi digital antarnegara.

Menurut dia visi SPI 2030 tetap relevan dengan penekanan pada penguatan implementasi untuk menjamin fungsi bank sentral dalam pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai bagian dari evolusi tersebut, dia menjelaskan, BI memperkenalkan QRIS TAP yang memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).

“Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses transaksi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan kecepatan waktu pemrosesan (throughput time) tinggi,” katanya.

Willy menerangkan, terdapat empat sektor utama yang menjadi target perluasan use case QRIS TAP, di antaranya adalah sektor transportasi dan perparkiran. Implementasi diarahkan pada konsep tap-on-bus pada angkutan daerah seperti Damri, serta digitalisasi parkir modern berbasis gerbang di rumah sakit, mal, dan kampus.

“Khusus di wilayah Jawa Timur, inovasi ini juga menyasar digitalisasi street parking dengan menggunakan mesin NFC portabel,” jelasnya.

Selanjutnya, dia menambahkan pada sektor ritel, BI berupaya memperkuat ekosistem UMKM melalui penggunaan alat NFC sederhana seperti Soundbox guna mempermudah proses onboarding pedagang kecil ke dalam sistem pembayaran digital.

“Sektor pariwisata juga menjadi perhatian melalui digitalisasi tiket masuk objek wisata yang menggunakan entrance gate tanpa memerlukan reservasi, serta pemanfaatan pada sektor publik seperti vending machine di berbagai pusat keramaian,” tuturnya.

Selain pengembangan QRIS, menurut dia, BI turut mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di tingkat daerah.

“Upaya ini dilakukan melalui pembentukan Taskforce KKI yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD], industri sistem pembayaran, serta Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait,” ujarnya.

Dia menyebut, langkah strategis ini bertujuan untuk memasukkan implementasi KKI Pemerintah ke dalam peta jalan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di mana Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong menjadi penyedia layanan guna mendukung efisiensi belanja pemerintah daerah.

Dia menambahkan, BI secara konsisten juga memperkuat aspek perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan pencegahan pencucian uang (AML-CFT).

“Pengawasan berbasis teknologi seperti regtech dan suptech terus dioptimalkan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat di industri sistem pembayaran,” ujarnya.

Melalui bauran kebijakan ini, dia menuturkan, BI optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu barometer kesuksesan digitalisasi sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital 2030. (K24)

Surabaya (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyebutkan enam upaya penguatan yang diperlukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.

"Ini yang kita yakini bisa memberikan dukungan bagi perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9 sampai 5,7 persen," katanya dalam Media Briefing di Surabaya, Senin.

Upaya penguatan pertama adalah mempercepat hilirisasi sektor unggulan dan membangun simpul logistik, seperti terhadap industri pengolahan, pertanian-perkebunan, dan perdagangan.

"Hal itu perlu dilakukan lantaran sektor-sektor ini ditopang oleh posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional, pusat manufaktur utama di Indonesia Timur, dan pusat perdagangan strategis," ujarnya.

Upaya kedua adalah menguatkan struktur ekspor melalui diversifikasi produk dan pasar serta hilirisasi komoditas utama.

Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong agroindustri hulu dan hilir dengan memastikan keterkaitan sektor.

Upaya keempat adalah mengendalikan inflasi pangan melalui strategi penguatan ketahanan pasokan pangan terpadu.

Menurut dia, pengendalian inflasi pangan akan terwujud melalui adanya koordinasi yang erat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berikutnya upaya kelima, meningkatkan daya saing wilayah melalui penguatan infrastruktur, kemitraan, dan tenaga kerja.

Terakhir, kata Ibrahim, memperkuat kelembagaan ekonomi daerah melalui optimalisasi

Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).

Ia mengatakan pihaknya memprediksikan ekonomi Jawa Timur pada tahun ini akan tumbuh solid dan kuat di rentang antara 4,9 persen hingga 5,7 persen (year-on-year/yoy) pada 2026.

Sementara untuk prospek inflasi Jawa Timur tahun ini, Ibrahim memperkirakan akan tetap terkendali di rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (Jatim) memprediksikan ekonomi Jawa Timur pada tahun ini akan tumbuh solid dan kuat di rentang antara 4,9 persen hingga 5,7 persen (year-on-year/yoy) pada 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyatakan pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat serta terjaganya permintaan eksternal.

"Ini tergantung nanti respon kebijakan sama indikator sentimen terkait dengan kebijakan baik pusat maupun daerah yang bisa lebih mendukung pertumbuhan ekonomi atau kisarannya bisa mendekati batas atas," katanya dalam Media Briefing di Surabaya, Senin.

Untuk prospek inflasi Jawa Timur tahun ini, Ibrahim memperkirakan akan tetap terkendali di rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen yang didukung koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menjelaskan ekonomi Jatim akan solid didorong konsumsi rumah tangga yang diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun lalu seiring meningkatnya keyakinan konsumen dan penjualan ritel serta adanya stimulus pemerintah.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Timur pada akhir 2025 diperkirakan berada di bawah realisasi nasional yang sebesar 123,5 namun untuk tahun ini diprediksi mencapai sekitar 128 sedangkan penjualan eceran diperkirakan 3 persen atau lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Tak hanya itu, Ibrahim mengatakan pemerintah pada tahun ini juga akan mendorong konsumsi rumah tangga melalui beberapa program di antaranya perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5 persen serta memperpanjang insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata hingga Desember 2026 melalui PMK 105/2025.

Selanjutnya, Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi industri padat karya yang juga diperpanjang hingga akhir 2026 serta perluasan Jaminan Kematian (JKM) Bukan Penerima Upah (BPU) pada 2026.

"Ini ada berbagai program yaitu yang bisa mendukung konsumsi, ketenagakerjaan, dan investasi," ujarnya.

Selain konsumsi rumah tangga, ekonomi Jatim juga akan didorong dari sisi investasi yang berpotensi terakselerasi ditopang aktivitas manufaktur yang masif dan berlanjutnya proyek strategis.

Ibrahim mengatakan terdapat investasi baru di

Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terutama pasca perbaikan infrastruktur dan konektivitas di kawasan serta kenaikan target investasi.

Ia menyebutkan investasi swasta yang eksisting di Jatim di antaranya adalah sektor industri logam dasar dan barang logam yakni di Gresik dan Sidoarjo, sektor industri makanan di Pasuruan dan Jombang, pembangunan pabrik kimia dan pabrik produksi kaca di Gresik, serta pengembangan lapangan Migas Blok Cepu di Bojonegoro.

"Terkait dengan ekspor kita lihat manufaktur di beberapa negara mitra dagang utama juga masih positif dan ini kita harapkan dukungan negara mitra dagang bisa tetap kondusif dan lebih baik lagi," kata Ibrahim.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur masih terpantau aman dan terkendali menjelang akhir tahun atau momen Natal dan Tahun Baru.

Komoditas pangan, seperti daging ayam ras, telur, beras, dan minyak goreng, acap kali memicu angka inflasi jelang akhir tahun atau setiap memasuki momen Natal dan Tahun Baru karena permintaannya meningkat.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim mengungkapkan, mengacu pada catatan tren historis, inflasi Jatim selama bulan November-Desember biasanya berada pada kisaran 0,5% hingga 0,9%.

"Bila pola ini masih berlangsung, maka inflasi Jawa Timur untuk tahun 2025 masih akan berada di level aman, sekitar 2,68%," beber Ibrahim, Jumat (28/11/2025).

Kendatipun begitu, Ibrahim menegaskan diperlukan sinergi antar pemerintah daerah agar senantiasa memastikan kecukupan pasokan pangan untuk dapat menjaga stabilitas harga di pasaran.

Seiring dengan antisipasi inflasi menjelang momen Natal dan Tahun Baru, TPID se-Jawa Timur dan pelaku usaha menyepakati quick wins, di antaranya adalah peningkatan produktivitas melalui budidaya dengan bantuan benih unggul dan pengembangan kawasan hortikultura.

Lalu, Ibrahim juga mengungkapkan bahwa KPw BI Jawa Timur mendorong intensifikasi penyelenggaraan pasar murah, termasuk penyaluran beras SPHP, agar turut serta dimasifkan untuk mendukung keterjangkauan harga komoditas pangan di masyarakat.

"Selanjutnya distribusi penyaluran, sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum lainnya, serta monitoring harga konsumen secara harian melalui SISKAPERBAPO dan platform milik masing pemerintah kabupaten/kota," beber Ibrahim.

Selanjutnya, Ibrahim menegaskan bahwa KPw BI Jawa Timur bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan 38 bupati/wali kota se-Jawa Timur telah sepakat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sinergi tersebut, sebut Ibrahim, dilakukan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi daerah, juga pengendalian angka inflasi di tengah ketidakpastian global.

TPID bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPZ2ED) se-Jawa Timur telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk menyinergikan isu strategis mengenai pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Forum tersebut adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia bersama pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang berkelanjutan dan berdaya tahan," tegasnya.

Ibrahim menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus berkontribusi nyata dalam mengendalikan inflasi, mempercepat digitalisasi, dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan status Provinsi Jawa Timur yang selalu menjadi benchmark nasional.

"Dengan menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, dan menyelaraskan kebijakan pertumbuhan, kita tidak hanya mengelola daerah, kita juga sudah menjaga masa depan ekonomi Indonesia. Stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan, itulah tiga pilar penting yang harus kita jaga bersama,” papar Ibrahim.

Oleh sebab itu, Ibrahim mengungkapkan bahwa untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil, maka diperlukan usaha lebih serta kolaborasi intensif dari seluruh pihak. Evaluasi rutin diperlukan atas kinerja berbagai institusi yang mengeluarkan kebijakan untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan.

"Sebagai bentuk monitoring pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pada rapat koordinasi diluncurkan dashboard TPID Jawa Timur sebagai langkah strategis penguatan kelembagaan TPID, khususnya aspek monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program," pungkasnya.