Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan empat mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema penyaluran MBG akan menyesuaikan kondisi peserta didik di sekolah ataupun pesantren.
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi, ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," ujar Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dia lantas merinci empat mekanisme itu. Pertama, untuk sekolah di daerah dengan mayoritas muslim, MBG akan diberikan dalam bentuk makanan awet. Dengan begitu, MBG bisa dibawa pulang oleh peserta didik.
"Makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka [puasa]," ucap Dadan.
Kedua, untuk sekolah dengan mayoritas non muslim, MBG tetap dibagikan seperti biasa atau normal. Ketiga, untuk ibu hamil dan balita, MBG juga diberikan secara normal.
Keempat, untuk pesantren, MBG akan dibagikan pada saat waktu berbuka puasa atau sore hari menjelang maghrib.
"Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," jelas Dadan.
Sebelumnya, BGN mengklaim akan menyiapkan menu MBG dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.
Dadan memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.
Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.
“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” ucap Dadan beberapa waktu lalu.
Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
Asal tahu saja, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.
Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan. Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan.
Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.