JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI akan menyalurkan 625 ton beras premium sebanyak kepada masyarakat prasejahtera di 36 provinsi. Beras tersebut merupakan paket zakat fitrah 1447 H/2026 M.

Hal tersebut disampaikan pada acara peresmian Program Zakat Fitrah yang digelar di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi Baznas RI sekaligus Ketua Panitia Ramadan Baznas RI 2026 Rulli Kurniawan, serta Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI, dr. Ajat Sudarjat.

Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi Baznas RI sekaligus Ketua Panitia Ramadan Baznas RI 2026 Rulli Kurniawan menyampaikan seluruh tahapan persiapan telah dituntaskan. “Pengemasan zakat fitrah saat ini kita sudah selesai proses pengepakan. Sekarang sudah siap kami memulai pendistribusiannya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Tidak hanya berfokus pada distribusi, Rulli menegaskan, program zakat fitrah tahun ini juga mengedepankan aspek pemberdayaan, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Beras yang dibagikan kepada mustahik tidak semata-mata dibeli dari pasar umum, melainkan berasal dari petani mustahik binaan program Lumbung Pangan Baznas.

“Petani mustahik menjual berasnya kepada Baznas. Dari situ pendapatan mereka meningkat. Kemudian beras tersebut didistribusikan kepada mustahik lainnya. Terjadi perputaran ekonomi,” jelasnya.

Rulli menambahkan, pola tersebut menghadirkan efek berganda. Tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada penerima manfaat zakat fitrah tapi juga kepada petani binaan.

Lihat video: Penerimaan Zakat Rp41 T, Presiden Prabowo: Bisa Hapuskan Kemiskinan Ekstrem



“Inilah keunggulannya berzakat fitrah ke Baznas ada aspek pemberdayaan dan multiplier effect. Tidak hanya memberikan kebahagian bagi penerima manfaat zakat fitrah, tapi juga kepada mustahik petani binaan. Jadi ada peningkatan pendapatan petani, perputaran ekonomi di desa, serta distribusi yang merata melalui jaringan nasional Baznas,” ujarnya.

Ketua Baznas RI Noor Achmad menyampaikan penyaluran zakat fitrah tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 300.000 mustahik, baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah lain seperti Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pelosok daerah lainnya di Indonesia. Seluruh proses distribusi akan digerakkan melalui jaringan Baznas yang telah hadir di 514 kabupaten/kota

Kiai Noor juga mengajak masyarakat untuk segera menunaikan zakat fitrah melalui Baznas agar penyalurannya lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak pemberdayaan yang lebih luas bagi umat. “Zakat yang disalurkan melalui Baznas, kami pastikan diteruskan kepada delapan asnaf yang membutuhkan,” tegasnya.

Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI Ajat Sudarjat, mengungkapkan pembelian beras dari petani mustahik mampu meningkatkan pendapatan mereka hingga sekitar 60%.

“Artinya, zakat fitrah tidak hanya membantu penerima, tetapi juga memberdayakan petani dan menggerakkan ekonomi desa. Ada peningkatan kesejahteraan dan perputaran ekonomi di desa. Ini yang paling penting, zakat fitrah bisa menguatkan Indonesia, terutama di pedesaan. Sedangkan untuk pendistribusiannya dijadwalkan mulai pekan depan ke sejumlah kabupaten/kota seluruh di Indonesia," ucapnya.

Ini fakta di lapangan. Beras yang dijual sebagai premium, tapi kadar beras patahannya bisa sampai 59 persen,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, praktik peredaran beras premium dengan kandungan beras patahan tinggi telah lama terjadi dan merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan ketentuan mutu beras.

“Ini fakta di lapangan. Beras yang dijual sebagai premium, tapi kadar beras patahannya bisa sampai 59 persen,” kata Amran dalam acara "Retreat Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)" di Bogor, Jumat.

Amran mengatakan, berdasarkan hasil pengujian mutu, kadar beras patahan pada sejumlah merek beras premium berada pada kisaran 33–59 persen, sementara standar beras premium ditetapkan maksimal 14,5 persen.

Ia menegaskan, temuan tersebut bukan hal baru dan telah menjadi perhatian pemerintah sejak sebelumnya.

“Ini bukan baru. Ini sudah kami temukan dan kami tangani sejak tahun lalu,” ujarnya.

Menurut Amran, beras dengan tingkat patahan tersebut seharusnya tidak dikategorikan sebagai beras premium, melainkan masuk kategori beras medium atau di bawahnya.

“Kalau kualitasnya seperti itu, harga wajarnya sekitar Rp12.000 per kilogram, tapi dijual sampai Rp17.000,” ucap Amran.

Ia menyebut, selisih harga sekitar Rp5.000 per kilogram tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi konsumen apabila dikalikan dengan volume konsumsi nasional.

“Kalau selisih Rp5.000 per kilogram dan dikonsumsi jutaan rumah tangga, kerugiannya bisa sangat besar,” tambah dia.

Dalam paparannya, Kementerian Pertanian menghitung dengan asumsi konsumsi dua juta ton beras, potensi kerugian konsumen dapat mencapai sekitar Rp10 triliun akibat praktik penjualan beras patahan sebagai beras premium.

Amran menegaskan, pemerintah tidak ingin penertiban justru menekan pengecer kecil, melainkan menyasar pelaku usaha besar yang mengatur mutu dan pasokan.

Menurut dia, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti mempermainkan mutu dan harga beras.

Ia mengatakan, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut melalui pengawasan mutu dan penegakan aturan.

Ia menambahkan, penguatan sistem pengawasan mutu beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi hak konsumen.

“Pangan ini fondasi. Kalau kualitas dan harganya dipermainkan, dampaknya luas ke masyarakat,” tegas Amran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perum BULOG kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peluang ekspor beras premium untuk Jamaah Haji dan Umroh di Arab Saudi. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar antara BULOG, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), serta Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa BULOG akan memaksimalkan penyusunan dan penyiapan stok beras nasional sesuai kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional seperti Arab Saudi. BULOG juga memastikan kualitas beras premium yang disiapkan sesuai standar ketentuan konsumsi haji.

“BULOG pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dari sisi stok dan sistem logistik, BULOG memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Direktur Utama Perum BULOG.

Dari sisi kebijakan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menguatkan kemandirian pangan penyelenggaraan haji dan sekaligus menyiapkan peluang ekspor.

“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi saat rapat koordinasi.

Dalam pertemuan tersebut, diproyeksikan kebutuhan beras untuk musim haji 1447 H/2026 M mencapai hampir 4 ribu ton untuk lebih dari 205.000 jemaah dan petugas haji. BULOG akan menghitung kebutuhan total dan menyiapkan pasokan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan dukungannya dari sisi kebijakan dan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras nasional ke Arab Saudi, termasuk fasilitasi perizinan dan persyaratan teknis. Kementan juga berkomitmen memastikan beras produksi dalam negeri memiliki daya saing harga yang layak di pasar internasional.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan konsumsi jemaah haji, tetapi juga memberi peluang baru bagi pelaku usaha dan petani nasional untuk memasuki pasar ekspor beras.

Sebanyak 48 ton beras premium, 24 ton untuk Karimun dan 24 ton untuk Batam, diberangkatkan hari ini dan diperkirakan tiba pada Rabu (3/12)

Batam (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyebutkan pengiriman 48 ton beras premium dari Jakarta menambah stok dan memperkuat stabilitas harga beras di Batam dan Karimun menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Sebanyak 48 ton beras premium, 24 ton untuk Karimun dan 24 ton untuk Batam, diberangkatkan hari ini dan diperkirakan tiba pada Rabu (3/12). Ini untuk antisipasi kondisi Natal dan Tahun Baru 2026,” ujar Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira saat dihubungi di Batam, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Bulog Batam sebenarnya masih memiliki cadangan beras premium yang cukup, yaitu 33,3 ton di Gudang Bulog. Namun tambahan stok tetap diperlukan agar ketersediaan tidak terganggu.

“Di Karimun memang membutuhkan stok premium, jadi ini juga untuk memperkuat pasokan dan mengantisipasi naiknya kebutuhan masyarakat di penghujung tahun,” kata dia.

“Yang penting ada dulu beras premium di Karimun, dan ini juga akan ditambah secara bertahap. Di Bulog, jangan sampai ada yang mau beli premium tapi tidak tersedia. Stok harus selalu ada,” tambah dia.

Ia menambahkan bahwa ketiga cabang di Kepri yakni Batam, Tanjungpinang dan Natuna sama-sama mendapatkan alokasi beras premium dari Bulog pusat.

Guido memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras.

“Masyarakat tidak usah panik. Tidak ada kekurangan beras di Batam maupun Karimun. Situasinya tidak seperti Juli-Agustus lalu saat pengeluaran barang dari Batam ke Karimun diperketat. Itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya menegaskan.

Pada Kamis (27/11) sore, Perum Bulog pusat di Jakarta melepas pengiriman 48 ton beras premium menuju Batam dan Karimun.

Langkah ini merupakan strategi nasional untuk menjaga kecukupan stok menjelang Natal dan tahun baru serta mencegah potensi masuknya beras impor ilegal ke wilayah perbatasan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Batam mendapat prioritas karena menjadi jalur logistik vital dan kerap menjadi sasaran isu terkait impor beras.

“Prioritas kita dorong ke Batam sebagai tindak lanjut supaya tidak ada lagi isu-isu terkait adanya impor beras,” ujar Rizal.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bila dijalankan dengan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data, SPHP bisa menjadi model baru ketahanan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Masa depan program Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah ujian nyata bagi kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.

Program ini bukan sekadar kebijakan distribusi beras murah, tetapi menjadi representasi dari cara pemerintah mengelola sistem pangan nasional di tengah tekanan inflasi, fluktuasi global, dan penurunan daya beli masyarakat.

Ketika Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton beras SPHP ke seluruh Indonesia, itu menunjukkan kapasitas logistik yang besar. Namun, tantangan terbesar bukan sekadar berapa ton beras yang keluar dari gudang Bulog, melainkan seberapa efektif beras itu menjaga harga dan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

SPHP, dirancang dengan niat mulia yakni untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras, melindungi konsumen dari lonjakan harga, dan mencegah kelangkaan.

Namun, seperti kebijakan publik lainnya, implementasi di lapangan sering kali menghadirkan paradoks. Di satu sisi, program ini menjadi tumpuan bagi masyarakat berpendapatan rendah, di sisi lain, muncul kritik tentang kualitas, distribusi, dan efektivitasnya.

Beberapa laporan masyarakat mengenai kualitas beras SPHP yang dianggap rendah atau kemasan tidak standar memperlihatkan celah dalam rantai kontrol mutu.

Bulog memang sudah melakukan klarifikasi bahwa kode pada kemasan bukan tanggal kedaluwarsa, melainkan kode produksi, dan berkomitmen menarik produk bermasalah.

Tetapi fakta bahwa isu ini muncul menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih transparan dan komunikasi publik yang lebih baik.

Kritik terhadap kualitas beras SPHP tidak semata-mata soal rasa atau tampilan. Tapi berkaitan dengan kepercayaan publik. Ketika masyarakat meragukan kualitas beras program pemerintah, maka fungsi SPHP sebagai instrumen stabilisasi sosial ikut terganggu.

Di titik ini, pengawasan yang kuat dan keterlibatan publik menjadi kunci. Pemerintah perlu menegakkan sistem audit mutu dari gudang hingga ke tangan pengecer, dan mendorong kanal pelaporan digital yang aktif agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung mengawasi kualitas.

Tantangan lain adalah harga. Beras SPHP dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, lebih tinggi dari beras lokal yang rata-rata Rp10.600 per kilogram. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, ini menjadi masalah serius.

SPHP yang seharusnya menjadi alternatif bagi kelompok rentan justru kalah bersaing dengan beras lokal yang lebih murah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat model intervensi harga yang adaptif.

Subsidi silang dari surplus hasil ekspor pangan atau optimalisasi cadangan pangan pemerintah bisa menjadi solusi untuk menurunkan harga SPHP tanpa mengorbankan margin operasi Bulog.

Klik SPHP

Program ini juga menghadapi kendala teknis di lapangan. Penggunaan aplikasi Klik SPHP yang semula dirancang untuk mempercepat distribusi justru menjadi hambatan bagi sebagian mitra pengecer yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.

Hal ini memperlihatkan kesenjangan literasi digital yang masih besar di sektor distribusi pangan.

Pemerintah seharusnya tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang inklusif dengan pelatihan singkat, bantuan teknis, dan mekanisme hybrid seperti pengisian data manual oleh pengecer yang kemudian diinput oleh petugas Bulog, sebagaimana mulai diterapkan.

Meski banyak kritik, masa depan SPHP tetap terbuka lebar untuk diperbaiki dan diperkuat. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui peningkatan anggaran menjadi Rp4,2 triliun pada 2025, naik 12 persen dari tahun sebelumnya.

Angka ini bukan hanya sinyal kebijakan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem. Tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan anggaran itu berdampak langsung pada efisiensi distribusi, kualitas beras, dan kestabilan harga.

Dana besar tanpa sistem pengawasan berbasis data hanya akan menciptakan siklus subsidi tanpa efektivitas.

Inovasi teknologi dapat menjadi tonggak transformasi SPHP. Integrasi blockchain dan big data, misalnya, dapat menciptakan transparansi penuh terhadap aliran stok dan distribusi. Setiap karung beras bisa dilacak asalnya, waktu prosesnya, hingga titik penjualannya.

Sistem semacam ini akan mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi logistik, dan membangun kembali kepercayaan publik.

Di era digital, program pangan nasional tidak bisa lagi berjalan dengan mekanisme manual. Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan.

Di luar aspek teknis dan ekonomi, SPHP juga memegang peran strategis dalam membangun rasa aman masyarakat. Di negeri agraris seperti Indonesia, harga beras bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.

Stabilitas harga beras sering kali berbanding lurus dengan stabilitas sosial. Karena itu, memperkuat SPHP berarti memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional.

Di sinilah kemitraan dengan pelaku usaha menjadi penting. Bulog, pemerintah daerah, dan pengusaha ritel perlu diposisikan sebagai satu sistem yang saling mendukung, bukan sekadar rantai penyalur.

Pangan Lokal

Perluasan distribusi juga menjadi arah yang tak bisa ditunda. Program SPHP seharusnya menjangkau lebih banyak daerah terpencil yang rentan terhadap fluktuasi harga beras. Untuk itu, sinergi dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Daerah harus diberi ruang inovasi untuk mengelola cadangan pangan lokal yang terintegrasi dengan SPHP nasional.

Model kemitraan berbasis wilayah dapat memperkuat ketahanan pangan di level akar rumput sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Program SPHP, jika dikelola dengan transparan dan inovatif, bukan hanya mampu menjaga harga beras, tetapi juga menjadi alat transformasi sistem pangan Indonesia.

Dari sisi produksi, pemerintah dapat menjadikan data SPHP sebagai dasar perencanaan impor atau pembelian gabah dalam negeri secara lebih presisi.

Dari sisi distribusi, pemanfaatan teknologi logistik bisa mempercepat pengiriman tanpa menimbulkan disparitas harga antarwilayah.

Dari sisi sosial, SPHP bisa menjadi simbol solidaritas nasional: bagaimana negara hadir di tengah rakyatnya melalui pangan yang terjangkau dan bermutu.

Dalam konteks itu, masa depan program Beras SPHP bergantung pada dua hal utama: efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik. Tanpa keduanya, program ini hanya akan menjadi rutinitas administratif yang kehilangan makna.

Namun, bila dijalankan dengan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data, SPHP bisa menjadi model baru ketahanan pangan nasional. SPHP bukan hanya menjamin ketersediaan beras, tetapi juga menghadirkan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga.

Karena pada akhirnya, yang paling dibutuhkan dari sebuah program pangan bukan sekadar beras murah, melainkan jaminan bahwa setiap butir yang dikonsumsi rakyat adalah hasil dari sistem yang adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan bangsa.

*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Memasuki Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras kembali mengalami deflasi, melanjutkan penurunan harga yang telah terjadi pada September. Penurunan harga beras ini kembali menjadi penyelamat stabilitas harga pangan nasional.

Meski inflasi umum berada di angka 0,28%, beras justru bergerak berlawanan arah. “Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Selasa (4/11/2025).

Pudji menegaskan penurunan harga tidak hanya berlanjut, tetapi semakin menguat. Dari sisi historis, pola ini terbilang istimewa. Pudji menjelaskan dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023. Sementara pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi.

”Ini menunjukkan bahwa Oktober 2025 adalah periode ketika stabilitas pangan benar-benar terjaga, dengan beras berperan sebagai peredam utama inflasi. Dari seluruh provinsi di Indonesia, 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mencatat inflasi, komposisi yang menunjukkan bahwa penurunan harga berlangsung luas di berbagai wilayah,” katanya.

Menurut Pudji, yang paling menonjol adalah fakta bahwa harga beras turun serentak di seluruh segmen pasar. Di tingkat penggilingan, harga beras turun rata-rata 0,54%; dengan penurunan 0,71 % pada beras premium dan 0,46% pada beras medium.

Di tingkat grosir, harga turun 0,18%, dan di tingkat eceran terjadi deflasi 0,27%. Penurunan kompak dari hulu hingga hilir ini jarang terjadi pada periode-periode sebelumnya, karena pergerakan harga biasanya tidak seragam. Kondisi ini menunjukkan stabilisasi pasokan, distribusi, dan kebijakan intervensi pemerintah sedang berada pada efektivitas optimal.

Jika dibandingkan dengan Oktober 2024, perbedaannya sangat terasa. Pada tahun itu, harga beras di tingkat eceran masih berada di sekitar Rp14.643 per kilogram dengan inflasi tahunan mencapai 3,08%. Harga grosir berada di kisaran Rp13.563 per kilogram dan harga penggilingan sekitar Rp12.724 per kilogram.

Dengan kondisi tersebut, pasar beras pada 2024 masih berada dalam tekanan. Namun pada Oktober 2025, tren berubah total: harga turun di semua level secara bersamaan.

Selain beras, komoditas pangan lain seperti bawang merah, cabai rawit, dan tomat juga turut menekan inflasi. Tetapi kontribusi beras tetap yang paling menentukan mengingat bobotnya yang besar dalam pengeluaran rumah tangga. Tak heran bila deflasi beras dua bulan beruntun menjadi salah satu indikator paling penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Menanggapi kondisi ini, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. “Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai,” ujarnya.

Dalam kapasitas ganda sebagai Mentan dan Kepala Bapanas, Amran memimpin langsung pembentukan tim pengawal harga yang terdiri dari Kementan, Bapanas, Bulog, serta aparat penegak hukum. Tim ini bertugas memastikan stabilitas harga sampai tingkat kabupaten, termasuk menjalankan operasi pasar dan distribusi beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi.

Dibandingkan kondisi pada Oktober 2024, penurunan harga beras pada Oktober 2025 mencerminkan perubahan struktural yang kuat, pasar lebih terkendali, pasokan lebih stabil, dan dampak kebijakan lebih cepat terasa. Bagi Amran, keberhasilan ini adalah kerja kolektif seluruh elemen bangsa dari Presiden dan petani, hingga media yang terus mengawal dinamika pangan nasional.

Dengan harga beras yang turun di semua segmen dan deflasi yang terjadi dua bulan berturut-turut, Indonesia menutup Oktober 2025 dengan tanda positif bagi stabilitas pangan dan daya beli rakyat.

Gianyar, Bali (ANTARA) -

Perum Bulog memperluas penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk program makan bergizi gratis (MBG) guna mempercepat sirkulasi stok di gudang.

“Kami meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan serta menambah saluran di antaranya melalui BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

Selain itu, penyaluran juga dilakukan untuk memasok seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saluran lainnya, imbuh dia, sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) beras dari BUMN pangan itu juga disalurkan kepada pengecer pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemerintah daerah dan pusat melalui gerakan pangan murah.

Selain itu, sejumlah BUMN juga melaksanakan penyaluran mulai PT Pos, Pegadaian, PTPN, hingga instansi pemerintah melalui koperasi, imbuhya lagi.

“Instansi pemerintah baik pusat dan daerah termasuk TNI Polri boleh jual beras SPHP,” ucapnya.

Ia juga mengusulkan agar kebijakan natura yang dulu pernah diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI/Polri dihidupkan kembali untuk mempercepat penyerapan beras sehingga tidak banyak menumpuk di gudang.

“Ke depan kalau diizinkan pemerintah seperti zaman dulu kami sarankan ada natura untuk ASN, TNI dan Polri itu akan lebih mempercepat sirkulasi perputaran beras,” imbuhnya.

Pihaknya akan memaksimalkan penyaluran hingga kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton beras sebelum memasuki musim panen raya mulai Maret-Mei 2026.

Khusus untuk di Bali, lanjut dia, kapasitas gudang Bulog mencapai 18.850 ton dan kapasitas gudang sewa mencapai 2.700 ton.

Ada pun stok beras di Bali saat ini mencapai 13.295 ton sehingga ada sisa ruang untuk menampung stok mencapai 8.255 ton.

Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

Rata-rata usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) turut menyediakan beras premium yang memiliki manfaat besar untuk dikonsumsi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog memproduksi beras berkualitas premium dengan merek Befood yang terdiri dari beberapa jenis beras seperti Setra Ramos, Punakawan, Slyp Super, dan lain-lain. Beras ini dihargai senilai Rp 14.900 per kilogram (kg).

Dengan kualitasnya yang premium, beras merek Befood cocok untuk mencegah stunting di kalangan masyarakat. Ditambah lagi, beras ini kaya akan vitamin dan zat, seperti vitamin B1, B12, C, hingga zinc. Tak hanya itu, beras ini juga cocok dikonsumsi oleh ibu hamil.

"Jadi harapannya dengan makan beras ini cukup tidak perlu beli vitamin-vitamin lagi. Nah ini bagus sekali untuk yang kena stunting," kata dia dalam program Prabowonomics "One Year of Prabowo's Presidency", Selasa (21/10/2025).

Lantaran memiliki kualitas premium, harga beras Befood dibanderol lebih mahal dibandingkan dengan beras lainnya, termasuk beras SPHP. Terlepas dari itu, permintaan terhadap beras premium tersebut cukup tinggi.

Selain karena kandungan gizi yang lebih lengkap, banyak masyarakat yang sekarang mengutamakan rasa ketika mengkonsumsi nasi. Hal ini yang menjadi daya tarik tambahan bagi beras premium yang dijual Perum Bulog secara komersial.

"Sekarang masyarakat apalagi yang di kota-kota besar, pasti ingin merasakan beras-beras yang lebih pulen, rasanya lebih enak. Nah, ini produk-produk kami," pungkas dia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan premium ke masyarakat. Dalam hal ini, Perum Bulog akan menyalurkan beras tersebut melalui tujuh saluran.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan, saluran pertama adalah memanfaatkan para pengecer beras di pasar yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Saluran kedua adalah melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang dapat menyediakan produk beras untuk masyarakat.

"Yang ketiga adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk TNI-Polri. Ini bisa menyerap beras Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan penyaluran di masing-masing gerai ataupun di koperasi-koperasinya, bisa juga melaksanakan dengan kegiatan gerakan pasar murah yang bisa dilaksanakan kapan saja," ujar dia dalam program Prabowonomics "One Year of Prabowo's Presidency", Selasa (21/10/2025).

Rizal melanjutkan, saluran keempat yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh Tanah Air. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Pos Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) berkesempatan untuk membantu penyaluran beras dari Perum Bulog.

Tak ketinggalan, lanjut dia, instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian hingga Kejaksaan juga dapat ikut serta menyalurkan beras kepada masyarakat.

"Bahkan ke depan kemarin koordinasi dengan Pak Mentan, ini penyaluran berikutnya pintunya adalah melalui BGN (Badan Gizi Nasional). BGN juga nanti akan menyerap beras-beras Bulog. Jadi sampai ke rumah tangga itu baru SPHP. SPHP sampai hari ini adalah sekitar 517.000 ton yang sudah tersalurkan," tutur dia.

Selanjutnya, saluran keenam yakni melalui gerai ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan ritel lainnya. Ratusan ribu gerai tersebut akan menjadi penyalur beras yang diandalkan pemerintah pada masa depan.

Tak ketinggalan, Perum Bulog memanfaatkan saluran ketujuh melalui Gerakan Pangan Murah untuk menyalurkan beras.

Program bantuan pangan juga menjadi wadah untuk menyalurkan beras kepada masyarakat. Rizal bilang, pada periode Juni-Juli 2025, bantuan pangan berupa beras sudah disalurkan dengan persentase 99,79% secara nasional.

Tinggal kawasan Papua saja yang belum terpenuhi. Sebenarnya, beras untuk Papua sudah sampai di tempat. Namun, beberapa kepala desa di Papua ada yang datang dari wilayah pegunungan, sehingga proses distribusi membutuhkan waktu.

"Kemudian pencapaian ini mencapai yang luar biasa karena hampir di atas 99%. Itu sudah capai luar biasa. Kemudian ditambah lagi, ini ada Banpang (bantuan pangan) kedua. Berikutnya adalah bulan Oktober dan November. Banpang kedua ini agak spesial. Selain beras 10 kg per bulannya, ditambah minyak goreng 2 liter. Jadi, Banpang berikutnya ini nanti paketnya dapat 10 kg beras tambah 2 liter. Kalau dapat 2 bulan Oktober-November, otomatis berasnya dapat 20 kg, tambah minyaknya 4 liter," tukasnya.

Lebih jauh, Rizal bilang, Perum Bulog juga memproduksi beras premium dengan ukuran 5 kg. Beras premium produksi Bulog bernama Setra Ramos, Befood, dan Punakawan. Beras tersebut dijual di kawasan perkotaan, terutama di gerai ritel-ritel terkemuka.

"Jadi Bulog ini produk yang pertama yang premium adalah Setra Ramos. Ini Befood, dan yang kedua Punokawan ini. Ini harganya sama, juga slip super juga sama ini harganya sama Rp 14.900 per kilogram," tandas dia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]