Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan alasan memberikan Rp6 juta per hari atau 144 juta per bulan kepada 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan skema insentif itu dijalankan lantaran dinilai jauh lebih efisien dibandingkan apabila pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas makan bergizi gratis (MBG) secara mandiri.

"Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24 ribu SPPG dari Sabang sampai Marauke," ujar Dadan pada acara peresmian SPPG Persis seperti dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut Dadan, skema kemitraan yang dibangun dinilai mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. Model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Dadan juga menekankan faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

"Waktu merupakan salah satu faktor di dunia ini yang tidak dapat dikembalikan, bersifat irreversible, dan berjalan satu arah. Karena itu, dalam Al-Qur'an disebutkan Wal 'Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dadan menegaskan percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan MBG bisa tersalurkan ke 82,9 juta penerima. Secara keseluruhan, anggaran program MBG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp355 triliun, yang terdiri atas Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan.