Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tengah menyiapkan bantuan berupa renovasi rumah seorang laki-laki lanjut usia (lansia) yang hidup sendirian di sebuah rumah kecil di Dusun Klepu, Tambakromo, Kapanewon Ponjong.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan dirinya bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hari ini mengunjungi rumah lansia yang bernama Mbah Waluyo (75) itu.

"Mbah Waluyo bekerja sebagai tukang pijat laki-laki, kemudian beternak kelinci, memelihara ikan lele, hingga menanam cabai di rumahnya untuk menyambung hidup," kata Endah, di Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat.

Menurutnya, Pemkab dan Baznas Gunungkidul menyiapkan bantuan renovasi rumah melalui skema bantuan pembangunan rumah Baznas karena Mbah Waluyo tidak memiliki penghasilan tetap.

"Skema bantuan pembangunan rumah melalui Baznas dipilih karena tidak memberatkan penerima manfaat dengan biaya swadaya," katanya.

Dikatakan program bantuan Baznas berbeda dengan program bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang biasanya memerlukan dana pendamping dari pemilik rumah.

"Jangan sampai lansia yang hidup sendirian malah kurang sejahtera," kata Endah.

Selain itu, Endah juga memastikan Mbah Waluyo telah menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia mengapresiasi para kader PKH dan pemerintah setempat yang aktif melakukan pelacakan terhadap warga lansia dengan kondisi serupa.

"Pemetaan dan pemeringkatan lansia yang hidup sendiri dan kurang mampu menjadi skala prioritas," ucapnya.

Pemetaan tersebut, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintervensi kondisi masyarakat sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Seperti kejadian bunuh diri akibat kemiskinan,” kata Endah.

Endah mengajak masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas karena bisa memberikan dampak besar, salah satunya membantu pembangunan rumah warga yang membutuhkan.

“Kalau kita membayar zakat sendiri, mungkin tidak cukup untuk membangun rumah, namun jika dikumpulkan di Baznas, dana tersebut bisa memberikan dampak besar," jelasnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan masyarakat kini akan lebih mudah mengakses bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi yang memungkinkan warga mengajukan bantuan secara langsung tanpa harus memiliki akses ke pemerintah maupun jalur politik.

Dedi Mulyadi mengatakan, program tersebut akan mulai diterapkan di Jawa Barat melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurutnya, skema ini menjadi langkah awal untuk memperluas akses masyarakat terhadap program perbaikan rumah yang tidak layak huni.

"Program ini kita mulai dari Jawa Barat karena Kementerian PKP bekerja sama dengan Pemprov Jabar," kata Dedi, Rabu (1/4/2026).

Dia mengakui selama ini proses pengajuan bantuan Rutilahu sering kali dianggap sulit oleh masyarakat karena memerlukan akses atau kedekatan dengan pihak tertentu.

"Selama ini untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni itu sering kali sulit jika tidak memiliki akses ke pemerintah atau jalur politik," ujarnya.

Melalui sistem baru tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengajukan bantuan secara langsung, baik perorangan maupun melalui toko material yang menjadi bagian dari ekosistem program perbaikan rumah.

Menurut Dedi, terdapat 2 syarat utama bagi warga yang ingin mengakses program tersebut. Pertama, rumah yang diajukan harus merupakan milik pribadi dan berada dalam kondisi tidak layak huni. Kedua, status tanah tempat rumah berdiri harus jelas dan tidak dalam sengketa.

Pemprov Jabar saat ini sedang menyiapkan aplikasi pendaftaran agar masyarakat dapat mengakses program secara lebih transparan dan mudah. "Saat ini aplikasinya sedang disiapkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang membuka akses bantuan bagi masyarakat secara lebih luas.

Menurutnya, selama masyarakat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, mereka dapat mengakses program perbaikan rumah tersebut. Pemerintah menargetkan puluhan ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat dapat diperbaiki mulai April 2026.

Maruarar menambahkan, program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal. Setiap proyek renovasi rumah diperkirakan melibatkan sedikitnya 3 tenaga kerja.

"Setiap rumah yang direnovasi minimal membutuhkan 3 pekerja. Artinya, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan usaha warung, toko material, hingga jasa angkutan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah ancang-ancang membangun sebanyak 36.000 hunian tetap (Huntap) untuk warga korban bencana Sumatra. Setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan bantuan pembangunan Rp60 juta.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara saat ini masuk ke dalam tahap transisi dari status darurat ke pemulihan. Berakhirnya status darurat yakni pada 30 Maret 2026. Kemudian, pada 1 April 2026 telah masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi.

"Nah dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Akan tetapi, masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan Huntap, makanya walaupun masih tahap transisi belum masuk rehabilitasi rekonstruksi kita sudah membangunkan hunian tetap," kata Suharyanto di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan untuk pembangunan Huntap, anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BNPB sebenarnya baru sampai tahap stimulan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang. Akan tetapi, pembangunan rumah untuk warga terdampak yang masuk kategori rusak berat pun sudah mulai dibangun.

Adapun, dia menjelaskan bahwa saat ini BNPB terus berupaya melengkapi, memvalidasi, serta menyempurnakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya pembangunan Huntap. Rencananya terdapat 36.000 Huntap yang akan dibangun.

Masing-masing rumah yang masuk kategori rusak berat akan mendapatkan dana sebesar Rp60 juta.

Suharyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat melalui skema in-situ oleh masyarakat atau penyedia maupun relokasi ex-situ, dengan koordinasi dan pengendalian oleh BNPB.

BNPB pun menurutnya akan memberikan petunjuk teknis sehingga rumah yang dibangun merupakan rumah yang layak dan bisa tahan atau digunakan oleh para penyintas dengan kehidupan yang lebih baik.

"Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, misal itu harus menggunakan besi beton jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan," kata Suharyanto.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terdapat sebanyak 75.065 keluarga yang rumahnya rusak imbas bencana banjir dan longsor tahun lalu.

Kemudian, dari 75.065 keluarga itu, sebanyak 20.440 keluarga rumahnya mengalami rusak berat, termasuk hanyut atau hilang. Sebanyak 33.169 keluarga rumahnya rusak ringan dan 16.068 keluarga rumahnya rusak sedang.

BANDUNG - Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menggulirkan program pembangunan 30 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di berbagai daerah se-Jawa Barat selama bulan Ramadan 2026. Program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan program ini melalui jajaran kepolisian kewilayahan, termasuk Polresta Bandung, sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono melaksanakan pengecekan langsung rumah yang akan dibangun di Kampung Pasirsari Lebak, Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin (23/2/2026). Rumah tersebut merupakan milik Enda (75), yang selama ini tinggal di hunian dengan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kelengkapan administrasi, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Bandung juga meninjau dua rumah warga lainnya yang sebelumnya telah selesai dibangun melalui program rutilahu, yakni milik Enjang (43) dan Imas Tuti (39). Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan serta melihat secara langsung dampak positif bantuan terhadap penerima manfaat.

Sepanjang tahun 2026, Polresta Bandung tercatat telah membangun tiga unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di wilayah hukumnya sebagai wujud konsistensi dalam mendukung program kemanusiaan.

Aldi Subartono menjelaskan bahwa program Rutilahu ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kapolda Jawa Barat yang selaras dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Disebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 30 unit Rutilahu yang ditargetkan dibangun di wilayah Jawa Barat selama Ramadan 2026.

Untuk wilayah Kabupaten Bandung, proses pengecekan lapangan telah dilakukan dan pembangunan segera direalisasikan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan semakin mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan pemadanan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi. Adapun ada 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data.

Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2025).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan.

Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak yaitu kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik.

Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat.

Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respons cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatra Barat melakukan pendataan bantuan rumah bagi warga dampak bencana alam dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Tito menyampaikan tidak sedikit masyarakat di Sumbar yang merasakan langsung dampak bencana alam yang terjadi sejak November 2025 lalu. Kini, pemerintah pusat ingin memastikan kalau pendataan yang dilakukan pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan khusus untuk rumah, bisa dilakukan secara benar.

“Banyak rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang, kami ingin kebutuhan dasar seperti rumah ini untuk segera dibangun. Makanya, pemerintah daerah perlu bekerja cepat melakukan pendataan di lapangan. Jangan sampai, warga yang berhak mendapatkan bantuan rumah, malah tidak terdata. Jadi pastikan lagi ke lapangan, lakukan verifikasi,” katanya dalam rapat bersama seluruh kepala daerah di Padang, Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan pemerintah pusat telah memastikan untuk menyiapkan skema bantuan rumah bagi warga terdampak bencana ini, baik itu di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masyarakat terdampak bencana.

Tito merinci, skema bantuan rumah yang ditetapkan pemerintah ini yakni untuk kondisi rumah yang rusak ringan mendapat bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga, rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta per kepala keluarga, dan untuk rumah rusak berat sebesar Rp60 juta per kepala keluarga.

“Terkait penyaluran bantuan rumah ini, kami mempercayakan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” tegasnya.

Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pendataan di lapangan, dan harus didukung dokumen administrasi yang lengkap dan akurat agar tepat sasaran, dan jangan sampai ada warga yang berhak, malah tidak tercatat, gara-gara soal dokumen yang hilang akibat bencana alam ini.

“Untuk dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana alam, warga yang jangan risau. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan khusus untuk memberikan kemudahan,” sebutnya.

Tito menjelaskan bagi warga yang kehilangan atau rusaknya dokumen kependudukan disebabkan bencana alam, maka dokumen yang jadi penjaminnya itu adalah tanda tangan dokumen yang diterbitkan oleh lurah, kepala desa, atau wali nagari. Dengan adanya kebijakan ini, tidak membuat penyaluran bantuan jadi terganggu.

Namun, melihat adanya celah pemalsuan data, Mendagri meminta agar kepala daerah di kabupaten dan kota berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta kejaksaan di masing-masing daerah, yakni melakukan validasi atau verifikasi di lapangan.

“Saya ingatkan, jangan sampai warga yang berhak mendapatkan bantuan rumah, malah tidak dapat. Karena turut melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, saya berharap bisa berjalan dengan baik di lapangan,” harapnya.

Di kesempatan ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumbar telah berdampak luas dan merata di berbagai wilayah.

“Berdasarkan data rumah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumbar, kerusakan terjadi pada rumah masyarakat dengan tingkat yang berbeda-beda,” ucapnya.

Dia menjelaskan terdapat 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan. Pada kondisi ini, rumah masih berdiri, namun mengalami kerusakan pada bagian-bagian penting yang mengganggu fungsi hunian dan kenyamanan penghuninya.

Selain itu, terdapat 2.981 unit rumah yang mengalami rusak sedang. Kerusakan pada kategori ini sudah mempengaruhi struktur bangunan sehingga rumah tidak dapat digunakan secara normal tanpa perbaikan.

Kerusakan paling berat dialami oleh 5.077 unit rumah. Rumah-rumah ini mengalami kerusakan struktural yang serius dan pada umumnya tidak lagi layak huni tanpa dilakukan rekonstruksi menyeluruh.

Di luar itu, terdapat 775 unit rumah yang hanyut akibat banjir dan longsor, sehingga rumah beserta isinya hilang dan tidak dapat lagi digunakan oleh pemiliknya.

“Data ini menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap pemukiman masyarakat di Sumbar terjadi secara luas, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga rumah yang hilang seluruhnya,” sebut Mahyeldi.

Dikatakannya melihat dari dampak bencana yang dialami tersebut, turut menggambarkan bahwa sangat jelas tentang besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang kami hadapi bersama,” tegas gubernur.

Mahyeldi bilang secara keseluruhan, total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian berada pada angka Rp17,91 triliun. Jika digabungkan, lanjutnya, maka kerusakan dan kerugian secara total mencapai Rp33,55 triliun.

“Nilai ini menunjukkan besarnya beban yang harus kami tanggung dan menjadi dasar penting bagi langkah-langkah ke depan. Makanya kami berharap agar tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di tahun 2026 ini, karena kami berharap bisa bergerak melakukan pemulihan dampak bencana alam,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah menilai nominal bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah rusak berat akibat bencana belum sesuai dengan standar hunian layak di Aceh.

Sebelumnya, pemerintah memberi bantuan biaya Rp60 juta untuk pembangunan rumah yang rusak berat akibat bencana. Sedangkan rumah rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan diberi Rp15 juta per unit.

Fadhlullah menilai besaran itu belum cukup untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh yang ditaksir sekitar Rp98 juta per unit.

Wagub Aceh pun meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.

"Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh," kata Fadhlullah dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dikutip dari laman resmi Pemerintah Aceh, Senin (29/12/2025).

Selain perumahan, Wagub Aceh juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat.

Dia menyoroti perlunya segera dilakukan pemulihan lahan sawah, tambak, hingga perkebunan yang merupakan mata pencaharian masyarakat.

Termasuk pemulihan kawasan permukiman warga yang terbenam oleh lumpur agar aktivitas perekonomian masyarakat kembali berjalan, terutama jelang bulan Ramadan.

Merespons permintaan Wagub Aceh, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Pratikno menyebut Pemerintah Pusat juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

"Kita perlu juga memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang," kata Pratikno.

Ditekankan Pratikno, pendataan menjadi kunci utama penanganan bencana. Dia menegaskan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin (29/12/2025) menjelaskan 2 skema dari pemerintah bagi warga terdampak bencana dengan rumah rusak berat.

Tito menyebut pemerintah memberi pilihan bagi warga dengan rumah rusak berat yakni menempati hunian sementara yang disediakan atau menerima bantuan biaya bagi yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga.

Adapun untuk yang rumahnya rusak ringan akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta, sedangkan kategori rusak menengah (sedang) mendapat Rp30 juta.

"Yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada juga yang mungkin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan," kata Tito.