Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggabungan entitas reasuransi dalam ekosistem SWF Danantara masih berada pada tahap kajian. PT Tugureasuransi Indonesia (Tugure) menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan perseroan dalam proses merger tersebut.

Direktur Keuangan Tugure Dradjat Irwansyah mengatakan industri reasuransi milik negara saat ini memang menghadapi tekanan sehingga mendorong adanya pembahasan restrukturisasi. Kondisi yang membawa induk usaha BUMN yakni Danantara dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai perusahaan payung mendorong peleburan.

“Kita sama-sama tahu kalau industri reasuransi sedang tidak baik-baik saja. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Danantara dan BPUI untuk membahas hal ini,” ujar Dradjat, Kamis (29/4/2026).

Dalam ekosistem Danantara, menurut dia, terdapat entitas reasuransi yang sudah eksisting seperti Nasional Re, Indonesia Re, termasuk Tugure. Namun, ia menekankan khusus Tugure, posisi perusahaan tidak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan saham yang bersifat joint control.

Dradjat menjelaskan, sebanyak 50,7% saham Tugure dimiliki entitas yang terafiliasi dengan BUMN, yakni Pertamina melalui Tugu Pratama Indonesia (TUGU) dan Tugu Pratama Interindo. Sementara itu, 49,3% saham lainnya dimiliki pihak swasta, PT Asriland.

PT Asriland diketahui merupakan perusahaan milik Bambang Trihatmodjo, putra ketiga mantan Presiden Soeharto, yang bergerak di berbagai sektor seperti properti, perdagangan, konstruksi, hingga transportasi.

“Kedua pemegang saham ini merupakan pengendali. Jadi secara prinsip ini joint control,” kata Dradjat.

Ia menambahkan, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi seperti merger harus memperoleh persetujuan minimal 75% suara pemegang saham. Dengan komposisi tersebut, keputusan penggabungan tidak dapat dilakukan sepihak.

“Artinya, kedua pemegang saham harus menyatakan persetujuan terlebih dahulu sebelum ada tindakan merger,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dradjat menyampaikan bahwa hingga saat ini Danantara melalui BPUI belum menetapkan keputusan untuk memasukkan Tugure dalam skema merger. Perseroan masih diminta mengikuti proses kajian bersama guna memetakan opsi restrukturisasi yang paling tepat.

“Mereka secara eksplisit menyampaikan belum ada keputusan untuk mengikutsertakan Tugure dalam proses merger. Saat ini masih dalam tahap kajian,” katanya.

Ia menilai pemberitaan yang menyebut proses merger telah berjalan masih terlalu dini. Menurut dia, posisi Tugure saat ini masih sebatas partisipan dalam proses evaluasi yang dilakukan pemangku kepentingan.

“Prematur kalau disampaikan bahwa proses merger ini sudah berjalan. Posisi kami masih dalam proses kajian bersama,” ujar Dradjat.

Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025, Tugure membukukan laba bersih sebesar Rp110 miliar. Hasil ini diperoleh dari pendapatan premi jasa asuransi sebesar Rp192,2 miliar dan hasil investasi Rp254,4 miliar.

Sementara itu, ekuitas perseroan telah mencapai Rp1,5 triliun sesuai ketentuan modal minimum industri reasuransi tahun 2026. Ke depan, Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas permodalan dengan mencapai KPPE 2 pada tahun 2028, Tugure optimis ekuitas dapat tumbuh secara organik mencapai angka Rp2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggabungan entitas reasuransi dalam ekosistem SWF Danantara masih berada pada tahap kajian. PT Tugureasuransi Indonesia (Tugure) menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan perseroan dalam proses merger tersebut.

Direktur Keuangan Tugure Dradjat Irwansyah mengatakan industri reasuransi milik negara saat ini memang menghadapi tekanan sehingga mendorong adanya pembahasan restrukturisasi. Kondisi yang membawa induk usaha BUMN yakni Danantara dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai perusahaan payung mendorong peleburan.

“Kita sama-sama tahu kalau industri reasuransi sedang tidak baik-baik saja. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Danantara dan BPUI untuk membahas hal ini,” ujar Dradjat, Kamis (29/4/2026).

Dalam ekosistem Danantara, menurut dia, terdapat entitas reasuransi yang sudah eksisting seperti Nasional Re, Indonesia Re, termasuk Tugure. Namun, ia menekankan khusus Tugure, posisi perusahaan tidak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan saham yang bersifat joint control.

Dradjat menjelaskan, sebanyak 50,7% saham Tugure dimiliki entitas yang terafiliasi dengan BUMN, yakni Pertamina melalui Tugu Pratama Indonesia (TUGU) dan Tugu Pratama Interindo. Sementara itu, 49,3% saham lainnya dimiliki pihak swasta, PT Asriland.

PT Asriland diketahui merupakan perusahaan milik Bambang Trihatmodjo, putra ketiga mantan Presiden Soeharto, yang bergerak di berbagai sektor seperti properti, perdagangan, konstruksi, hingga transportasi.

“Kedua pemegang saham ini merupakan pengendali. Jadi secara prinsip ini joint control,” kata Dradjat.

Ia menambahkan, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi seperti merger harus memperoleh persetujuan minimal 75% suara pemegang saham. Dengan komposisi tersebut, keputusan penggabungan tidak dapat dilakukan sepihak.

“Artinya, kedua pemegang saham harus menyatakan persetujuan terlebih dahulu sebelum ada tindakan merger,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dradjat menyampaikan bahwa hingga saat ini Danantara melalui BPUI belum menetapkan keputusan untuk memasukkan Tugure dalam skema merger. Perseroan masih diminta mengikuti proses kajian bersama guna memetakan opsi restrukturisasi yang paling tepat.

“Mereka secara eksplisit menyampaikan belum ada keputusan untuk mengikutsertakan Tugure dalam proses merger. Saat ini masih dalam tahap kajian,” katanya.

Ia menilai pemberitaan yang menyebut proses merger telah berjalan masih terlalu dini. Menurut dia, posisi Tugure saat ini masih sebatas partisipan dalam proses evaluasi yang dilakukan pemangku kepentingan.

“Prematur kalau disampaikan bahwa proses merger ini sudah berjalan. Posisi kami masih dalam proses kajian bersama,” ujar Dradjat.

Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025, Tugure membukukan laba bersih sebesar Rp110 miliar. Hasil ini diperoleh dari pendapatan premi jasa asuransi sebesar Rp192,2 miliar dan hasil investasi Rp254,4 miliar.

Sementara itu, ekuitas perseroan telah mencapai Rp1,5 triliun sesuai ketentuan modal minimum industri reasuransi tahun 2026. Ke depan, Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas permodalan dengan mencapai KPPE 2 pada tahun 2028, Tugure optimis ekuitas dapat tumbuh secara organik mencapai angka Rp2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggabungan entitas reasuransi dalam ekosistem SWF Danantara masih berada pada tahap kajian. PT Tugureasuransi Indonesia (Tugure) menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan perseroan dalam proses merger tersebut.

Direktur Keuangan Tugure Dradjat Irwansyah mengatakan industri reasuransi milik negara saat ini memang menghadapi tekanan sehingga mendorong adanya pembahasan restrukturisasi. Kondisi yang membawa induk usaha BUMN yakni Danantara dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai perusahaan payung mendorong peleburan.

“Kita sama-sama tahu kalau industri reasuransi sedang tidak baik-baik saja. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Danantara dan BPUI untuk membahas hal ini,” ujar Dradjat, Kamis (29/4/2026).

Dalam ekosistem Danantara, menurut dia, terdapat entitas reasuransi yang sudah eksisting seperti Nasional Re, Indonesia Re, termasuk Tugure. Namun, ia menekankan khusus Tugure, posisi perusahaan tidak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan saham yang bersifat joint control.

Dradjat menjelaskan, sebanyak 50,7% saham Tugure dimiliki entitas yang terafiliasi dengan BUMN, yakni Pertamina melalui Tugu Pratama Indonesia (TUGU) dan Tugu Pratama Interindo. Sementara itu, 49,3% saham lainnya dimiliki pihak swasta, PT Asriland.

PT Asriland diketahui merupakan perusahaan milik Bambang Trihatmodjo, putra ketiga mantan Presiden Soeharto, yang bergerak di berbagai sektor seperti properti, perdagangan, konstruksi, hingga transportasi.

“Kedua pemegang saham ini merupakan pengendali. Jadi secara prinsip ini joint control,” kata Dradjat.

Ia menambahkan, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi seperti merger harus memperoleh persetujuan minimal 75% suara pemegang saham. Dengan komposisi tersebut, keputusan penggabungan tidak dapat dilakukan sepihak.

“Artinya, kedua pemegang saham harus menyatakan persetujuan terlebih dahulu sebelum ada tindakan merger,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dradjat menyampaikan bahwa hingga saat ini Danantara melalui BPUI belum menetapkan keputusan untuk memasukkan Tugure dalam skema merger. Perseroan masih diminta mengikuti proses kajian bersama guna memetakan opsi restrukturisasi yang paling tepat.

“Mereka secara eksplisit menyampaikan belum ada keputusan untuk mengikutsertakan Tugure dalam proses merger. Saat ini masih dalam tahap kajian,” katanya.

Ia menilai pemberitaan yang menyebut proses merger telah berjalan masih terlalu dini. Menurut dia, posisi Tugure saat ini masih sebatas partisipan dalam proses evaluasi yang dilakukan pemangku kepentingan.

“Prematur kalau disampaikan bahwa proses merger ini sudah berjalan. Posisi kami masih dalam proses kajian bersama,” ujar Dradjat.

Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025, Tugure membukukan laba bersih sebesar Rp110 miliar. Hasil ini diperoleh dari pendapatan premi jasa asuransi sebesar Rp192,2 miliar dan hasil investasi Rp254,4 miliar.

Sementara itu, ekuitas perseroan telah mencapai Rp1,5 triliun sesuai ketentuan modal minimum industri reasuransi tahun 2026. Ke depan, Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas permodalan dengan mencapai KPPE 2 pada tahun 2028, Tugure optimis ekuitas dapat tumbuh secara organik mencapai angka Rp2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggabungan entitas reasuransi dalam ekosistem SWF Danantara masih berada pada tahap kajian. PT Tugureasuransi Indonesia (Tugure) menegaskan belum ada keputusan final terkait keterlibatan perseroan dalam proses merger tersebut.

Direktur Keuangan Tugure Dradjat Irwansyah mengatakan industri reasuransi milik negara saat ini memang menghadapi tekanan sehingga mendorong adanya pembahasan restrukturisasi. Kondisi yang membawa induk usaha BUMN yakni Danantara dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai perusahaan payung mendorong peleburan.

“Kita sama-sama tahu kalau industri reasuransi sedang tidak baik-baik saja. Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Danantara dan BPUI untuk membahas hal ini,” ujar Dradjat, Kamis (29/4/2026).

Dalam ekosistem Danantara, menurut dia, terdapat entitas reasuransi yang sudah eksisting seperti Nasional Re, Indonesia Re, termasuk Tugure. Namun, ia menekankan khusus Tugure, posisi perusahaan tidak bisa dilepaskan dari struktur kepemilikan saham yang bersifat joint control.

Dradjat menjelaskan, sebanyak 50,7% saham Tugure dimiliki entitas yang terafiliasi dengan BUMN, yakni Pertamina melalui Tugu Pratama Indonesia (TUGU) dan Tugu Pratama Interindo. Sementara itu, 49,3% saham lainnya dimiliki pihak swasta, PT Asriland.

PT Asriland diketahui merupakan perusahaan milik Bambang Trihatmodjo, putra ketiga mantan Presiden Soeharto, yang bergerak di berbagai sektor seperti properti, perdagangan, konstruksi, hingga transportasi.

“Kedua pemegang saham ini merupakan pengendali. Jadi secara prinsip ini joint control,” kata Dradjat.

Ia menambahkan, dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi seperti merger harus memperoleh persetujuan minimal 75% suara pemegang saham. Dengan komposisi tersebut, keputusan penggabungan tidak dapat dilakukan sepihak.

“Artinya, kedua pemegang saham harus menyatakan persetujuan terlebih dahulu sebelum ada tindakan merger,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dradjat menyampaikan bahwa hingga saat ini Danantara melalui BPUI belum menetapkan keputusan untuk memasukkan Tugure dalam skema merger. Perseroan masih diminta mengikuti proses kajian bersama guna memetakan opsi restrukturisasi yang paling tepat.

“Mereka secara eksplisit menyampaikan belum ada keputusan untuk mengikutsertakan Tugure dalam proses merger. Saat ini masih dalam tahap kajian,” katanya.

Ia menilai pemberitaan yang menyebut proses merger telah berjalan masih terlalu dini. Menurut dia, posisi Tugure saat ini masih sebatas partisipan dalam proses evaluasi yang dilakukan pemangku kepentingan.

“Prematur kalau disampaikan bahwa proses merger ini sudah berjalan. Posisi kami masih dalam proses kajian bersama,” ujar Dradjat.

Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025, Tugure membukukan laba bersih sebesar Rp110 miliar. Hasil ini diperoleh dari pendapatan premi jasa asuransi sebesar Rp192,2 miliar dan hasil investasi Rp254,4 miliar.

Sementara itu, ekuitas perseroan telah mencapai Rp1,5 triliun sesuai ketentuan modal minimum industri reasuransi tahun 2026. Ke depan, Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas permodalan dengan mencapai KPPE 2 pada tahun 2028, Tugure optimis ekuitas dapat tumbuh secara organik mencapai angka Rp2 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia- Usai pengumuman Pahlawan Nasional, putri sulung Presiden Kedua RI, Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa disapa Tutut Soeharto menanggapi pertanyaan awak media terkait pro dan kontra yang mewarnai pengumuman Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Anak ketiga Presiden Kedua RI, Soeharto, Bambang Trihatmodjo, pun ikut buka suara. Menurutnya, pemerintah saat ini dalam menetapkan ayahnya sebagai pahlawan nasional, pasti sudah melalui proses.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 10/11/2025) berikut ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Keluarga besar Presiden ke-2 RI, Soeharto menyampaikan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto, menyatakan rasa terima kasih keluarga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan penghargaan tersebut.

“Kami sekeluarga merasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia,” ujar Bambang.

Menanggapi pertanyaan mengenai proses panjang pengajuan gelar yang sempat dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bambang mengatakan pihaknya menghormati seluruh tahapan yang telah dilalui.

“Ya kan itu kan melalui proses. Kita mengikuti saja,” katanya singkat.

Sementara itu, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, menanggapi adanya kritik dari sebagian masyarakat terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Dia menyebut perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis.

“Penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau mangkat, itu semua perjuangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi, boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujar Tutut.

Ketika ditanya mengenai jasa terbesar Soeharto, Tutut mengatakan hal tersebut diserahkan kepada masyarakat dan Presiden untuk menilai.

Dia menekankan bahwa keluarga besar tak ambil pusing bagi pihak yang kontra atas penganugerahan gelar tersebut lantaran dirinya mengamini pandangan masyarakat selalu dinamis di lapangan.

“Yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana karena memang kita kan negara kita ini kan kesatuan Bhinneka banyak ininya ya, macem-macemnya. Monggo-monggo saja,” ucapnya.

Tutut juga mengungkapkan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo atas keputusan tersebut.

“Tadi sudah kami, terima kasih banyak atas keputusan beliau yang menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau karena beliau dulu tentara juga ya jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak muda. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai lamanya proses hingga akhirnya gelar tersebut disetujui di era pemerintahan Prabowo, Tutut menyebut hal itu bisa terjadi karena pertimbangan situasi dan kematangan masyarakat.

“Ya, gapapa, kalau dulu sebelum, karena mungkin beliau belum ada banyak dikumpulkan itu untuk supaya terpilih, terpilih itu belum, belum terkumpul semua mungkin beliau-beliau itu dan juga mungkin karena untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, untuk supaya jangan ada yang marah gitu ya. Sekarang insyaallah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pintar semuanya,” tuturnya.

Ke depan, keluarga Soeharto berencana melakukan ziarah dan doa bersama di makam sang ayah.

“Pak Harto ya kita, kita ziarah ke makam Bapak. Kita berzikir di sana, kita bersyukur, kita juga mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya itu karena kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi,” ujar Tutut.

Menanggapi pandangan bahwa penganugerahan gelar pahlawan bisa menghapus tuduhan terhadap Soeharto di masa lalu, Tutut mengatakan masyarakat kini lebih cerdas dalam menilai.

“Saya rasa rakyat juga makin pinter lho. Jadi, sudah Mas juga apalagi wartawan, uh pinter-pinter kabeh. Jadi, bisa melihat apa yang Bapak lakukan, dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana tapi semua sudah terlihat kok. Enggak ada yang ditutupi,” tegasnya.